SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 14
PERISTILAHAN
ADAT RECHT
Van vollenhoven
Snouck Hurgronye
HUKUM
ADAT
Ter Haar
ADAT
LAW
Cornelis van Vollen Hoven Snouck Hurgronje
Istilah adatrecht pertama kali diperkenalkan
oleh Snouck Hurgronye (1981-1982) ketika
melakukan penelitian di Aceh, yaitu untuk
membedakan antara kebiasaan dengan adat
yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian
istilah ini diadaptasi oleh van Vollenhoven
dalam bidang keilmuan, untuk membedakannya
dengan hukum yang berlaku bagi golongan
eropa (konsekuensi dari implementasi pasal 163
IS dan pasal 131 IS)
Oleh Ter Haar istilah adatrecht diterjemahkan
ke dalam Bahasa Inggris menjadi adat law.
Yang kemudian di dalam Bahasa Indonesia
menjadi hukum adat.
SEBELUMNYA.....................
Pasal 11 AB (Algameene Bepalingen van Wetgeving) Stb.
1847 No. 23  “Godsdientige Wetten, volkinstellingen
en gebruiken” (peraturan-peraturan keagamaan,
lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan)
Pasal 75 ayat 3 RR (Regering Reglement) Stb. 1854 
“Godsdentigewetten, instellingen en gebruiken”
(peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga
dan kebiasaan-kebiasaan)
Pasal 128 ayat 4 IS (Indische Staatregeling) 
“Instellingen den dolk” (lembaga-lembaga dari rakyat)
Pasal 131 ayat 2 sub b IS  “met hunne Godsdiensten en
Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen” (aturan-
aturan hukum yang berhubungan dengan agama-
agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka
Pasal 78 ayat 2 RR Stb. 1854  “Godsdientige Wetten en
oude herkomsten” (peraturan-peraturan keagamaan
dan naluri-naluri)
Di Eropa (Belanda) hukum adat dan hukum kebiasaan
itu disamakan yang disebut gewontee recht.
Di Indonesia hukum adat dan hukum kebiasaan
dibedakan. Hukum kebiasaan adalah kebiasaan yang
diakui di dalam perundang-undangan, sedangkan
hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar
perundangan.
Menurut E. Utrecht perbedaan antara hukum adat dan
hukum kebiasaan adalah:
1. hukum adat asalnya bersifat agak sakral, hukum adat
berasal dari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi
rakyat. Sedangkan hukum kebiasaan sebagian besar
berasal dari kontak Timur dan Barat.
2. sebagian besar hukum adat terdiri atas kaedah-kaedah
yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat tertulis.
Sedangkan hukum kebiasaan semuanya terdiri atas
kaedah yang tidak tertulis.
Dalam perundang-undangan istilah adatrecht baru
muncul pada tahun 1920 (stbl. 1920 no 105 tentang
Perguruan Tinggi)
Beberapa tempat di Indonesia istilah adatrecht
dikenal dengan :
odot (Gayo), adat;ngadat (Jatim dan Jateng),
lembaga/lembago (Mindangkabau),
basa/bicara (Batak karo), adat kebiasaan
(Minahasa dan Maluku).
minangkabau
Adat yang sebenarnya adat
 adat ciptaan Tuhan Maha Pencinta
Adat istiadat
 adat sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh
nenek moyang (leluhur)
Adat nan diadatkan
 adat sebagai aturan (kaidah) yang ditetapkan atas
dasar ‘mufakat’ para penghulu, tua-tua adat, cerdik
pandai, dalam majelis kerapatan atas dasar ‘halur’ dan
‘patut’
Adat nan teradat
 kebiasan bertingkah laku yang dipakai karena tiru
meniru di antara anggota masyarakat.
definisi
ADAT
 HAZAIRIN
Merupakan : tatanan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah
adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat
pengakuan umum dalam masyarakat itu.
 VAN DIJK
Merupakan : segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang
menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain. Dan bahwa adat itu terdiri
dari 2 bagian, yaitu yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai
akibat hukum, dan yang disebut terakhir adalah bukan adat.
 KUSUMADI PUDJOSEWOJO
Merupakan : tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang,
akan) diadatkan. Dan adat itu ada yang ‘tebal’, ada yang ‘tipis’,dan senantiasa
‘menebal’ dan ‘menipis’.
HUKUM ADAT
 Van Vollenhoven
Merupakan : aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-
orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak
mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak
dikodifikasikan (maka dikatakan adat)
 Van Dijk
Merupakan : adat yang mempunyai akibat hukum.
 Ter Haar
Merupakan : keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-
keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan
serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan
berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.
 Adamson Hoebel
Merupakan : kebiasaan yang mempunyai sanksi sosial baik yang
bersifat positif maupun negatif.
 Soepomo
Merupakan : hukum non-statuir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan
sebagian kecil adalah hukum Islam.
 Soekanto
Merupakan : keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat
berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.
 Bushar Muhammad
Merupakan :
1. hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan
satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan
(kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan
dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu.
2. keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang
ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang
mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat
itu, yang terdiri dari lurah, penghulu agama, kepala adat, hakim dll.
Iman Sudiyat (hal. 5)
Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis
yang memberi pedoman kepada sebagian besar
orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari,
dalam hubungan antara satu dengan lainnya
baik di desa maupun di kota.
Disamping bagian tidak tertulis dari hukum asli
ada pula bagian yang tertulis, yaitu : piagam,
perintah raja-raja, patokan-patokan pada daun
lontar, awig-awig (dari Bali) dan sebagainya.
Karena bagiannya yang sangat kecil itulah
sehingga sering diabaikan
l. pospisil
• Attribute of authority
 aktivitas budaya yang dinamakan hukum itu adalah keputusan-
keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan
kekuasaan di dalam masyarakat
• Attribute of intention of universal application
 mempunyai waktu panjang berlakunya terhadap berbagai
peristiwa yang sama di masa yang akan datang
• Attribute of obligation
 mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para
pihak
• Attribute of sanction
 harus mempunyai sanksi dalam arti seluas-luasnya (sanksi
jasmani dan sanksi rohani)
UNSUR PEMBENTUK HUKUM ADAT
 VAN DEN BERG
 receptio in complexu
 hukum adat = hukum agama
 SNOUCK HURGROYE
 hukum asli + hukum agama
 hukum agama  bagian dari hidup manusia yang bersifat mesra dan ada
hubungan dengan kepercayaan dan hidup batin.
 yaitu : hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris
 TER HAAR
 hukum asli + hukum agama
 hukum agama : hukum perkawinan, hukum keluarga
 hukum waris tidak dipengaruhi oleh hukum islam, ex : hukum waris di
minangkabau merupakan hukum asli daerah itu
 VAN VOLLENHOVEN
 hukum agama : hasil dari kompromi antara gol. Umajah dan gol. Madinah
yang diterima ketika Islam masuk ke Indonesia.
meliputi : hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum
wakaf.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahMuhamad Yogi
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARASiti Sahati
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidanaNuelimmanuel22
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatNakano
 
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIASUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIAAldy Arfan Nugraha
 

Mais procurados (20)

Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan Daerah
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIASUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
SUSUNAN BADAN KEKUASAAN PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
 

Destaque

Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraNuelimmanuel22
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adatnatal kristiono
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidanaalsalcunsoed
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraNuelimmanuel22
 
Pengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraPengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraIr. Zakaria, M.M
 
Asas Hukum Pidana
Asas Hukum PidanaAsas Hukum Pidana
Asas Hukum PidanaNakano
 
Mengurai Undang-Undang Narkotika
Mengurai Undang-Undang NarkotikaMengurai Undang-Undang Narkotika
Mengurai Undang-Undang NarkotikaLBH Masyarakat
 
Tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika zhorif
Tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika zhorifTinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika zhorif
Tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika zhorifmuammarzhorif
 
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaan
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanJenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaan
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
 
Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5Rujendro Caturpandu
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaIca Diennissa
 
Uu no.35 tahun 2009 narkotika
Uu no.35 tahun 2009 narkotikaUu no.35 tahun 2009 narkotika
Uu no.35 tahun 2009 narkotikahusnul khotimah
 

Destaque (20)

Asas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum PidanaAsas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum Pidana
 
Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negara
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adat
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidana
 
Bab 11 perbarengan
Bab 11   perbarenganBab 11   perbarengan
Bab 11 perbarengan
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
 
Pengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraPengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negara
 
Perundangan masyarakat adat
Perundangan masyarakat adatPerundangan masyarakat adat
Perundangan masyarakat adat
 
Asas Hukum Pidana
Asas Hukum PidanaAsas Hukum Pidana
Asas Hukum Pidana
 
Kuhap
KuhapKuhap
Kuhap
 
Upaya hukum
Upaya hukumUpaya hukum
Upaya hukum
 
Pengantar hukum pidana
Pengantar hukum pidanaPengantar hukum pidana
Pengantar hukum pidana
 
Mengurai Undang-Undang Narkotika
Mengurai Undang-Undang NarkotikaMengurai Undang-Undang Narkotika
Mengurai Undang-Undang Narkotika
 
Tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika zhorif
Tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika zhorifTinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika zhorif
Tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika zhorif
 
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaan
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanJenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaan
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaan
 
Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidana
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Makalah Hukum Pidana: Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Pidana dan Pertangg...
Makalah Hukum Pidana: Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Pidana dan Pertangg...Makalah Hukum Pidana: Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Pidana dan Pertangg...
Makalah Hukum Pidana: Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Pidana dan Pertangg...
 
Uu no.35 tahun 2009 narkotika
Uu no.35 tahun 2009 narkotikaUu no.35 tahun 2009 narkotika
Uu no.35 tahun 2009 narkotika
 

Semelhante a HUKUM ADAT

Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adatnatal kristiono
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adatNuelnuel11
 
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdfPOKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdfzalfaarif
 
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^takdir12
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3nurfitriaprimastuti
 
Hukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaanHukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaanNuelnuel11
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adatnatal kristiono
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxdonihasmanto
 

Semelhante a HUKUM ADAT (20)

Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adat
 
HUKUM ADAT 2.ppt
HUKUM ADAT 2.pptHUKUM ADAT 2.ppt
HUKUM ADAT 2.ppt
 
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdfPOKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
 
5-hukum-adat.ppt
5-hukum-adat.ppt5-hukum-adat.ppt
5-hukum-adat.ppt
 
Dasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adatDasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adat
 
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan) HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
 
Hukum adat
Hukum adatHukum adat
Hukum adat
 
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
 
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
 
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptxPENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
 
Hukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaanHukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaan
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
bjt_umum_tmk1_hkum4204.pdf
bjt_umum_tmk1_hkum4204.pdfbjt_umum_tmk1_hkum4204.pdf
bjt_umum_tmk1_hkum4204.pdf
 
Hukum adat meeting II
Hukum adat meeting IIHukum adat meeting II
Hukum adat meeting II
 
Hukum adat meeting i
Hukum adat meeting iHukum adat meeting i
Hukum adat meeting i
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pokok pokok hukum adat
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
 
PPT SIDANG SKRIPSI.pptx
PPT SIDANG SKRIPSI.pptxPPT SIDANG SKRIPSI.pptx
PPT SIDANG SKRIPSI.pptx
 

Mais de Nuelimmanuel22

Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Nuelimmanuel22
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatNuelimmanuel22
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitetNuelimmanuel22
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaanNuelimmanuel22
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )Nuelimmanuel22
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutanNuelimmanuel22
 

Mais de Nuelimmanuel22 (20)

Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2
 
Asas hukum adat
Asas hukum adatAsas hukum adat
Asas hukum adat
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adat
 
Sistem hukum adat
Sistem hukum adatSistem hukum adat
Sistem hukum adat
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1   pendahuluanBab 1   pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
 
Bab 3 tindak pidana
Bab 3   tindak pidanaBab 3   tindak pidana
Bab 3 tindak pidana
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitet
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaan
 
Bab 10 penyertaan
Bab 10   penyertaanBab 10   penyertaan
Bab 10 penyertaan
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidana
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
 
Burgerlijk stand top
Burgerlijk stand topBurgerlijk stand top
Burgerlijk stand top
 
Domisili top
Domisili topDomisili top
Domisili top
 
Kecakapan top
Kecakapan topKecakapan top
Kecakapan top
 
Subyek hukum top
Subyek hukum topSubyek hukum top
Subyek hukum top
 
Keadaan tak hadir
Keadaan tak hadirKeadaan tak hadir
Keadaan tak hadir
 

HUKUM ADAT

  • 1. PERISTILAHAN ADAT RECHT Van vollenhoven Snouck Hurgronye HUKUM ADAT Ter Haar ADAT LAW
  • 2.
  • 3. Cornelis van Vollen Hoven Snouck Hurgronje
  • 4. Istilah adatrecht pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronye (1981-1982) ketika melakukan penelitian di Aceh, yaitu untuk membedakan antara kebiasaan dengan adat yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian istilah ini diadaptasi oleh van Vollenhoven dalam bidang keilmuan, untuk membedakannya dengan hukum yang berlaku bagi golongan eropa (konsekuensi dari implementasi pasal 163 IS dan pasal 131 IS) Oleh Ter Haar istilah adatrecht diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi adat law. Yang kemudian di dalam Bahasa Indonesia menjadi hukum adat.
  • 5. SEBELUMNYA..................... Pasal 11 AB (Algameene Bepalingen van Wetgeving) Stb. 1847 No. 23  “Godsdientige Wetten, volkinstellingen en gebruiken” (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan) Pasal 75 ayat 3 RR (Regering Reglement) Stb. 1854  “Godsdentigewetten, instellingen en gebruiken” (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan) Pasal 128 ayat 4 IS (Indische Staatregeling)  “Instellingen den dolk” (lembaga-lembaga dari rakyat) Pasal 131 ayat 2 sub b IS  “met hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen” (aturan- aturan hukum yang berhubungan dengan agama- agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka Pasal 78 ayat 2 RR Stb. 1854  “Godsdientige Wetten en oude herkomsten” (peraturan-peraturan keagamaan dan naluri-naluri)
  • 6. Di Eropa (Belanda) hukum adat dan hukum kebiasaan itu disamakan yang disebut gewontee recht. Di Indonesia hukum adat dan hukum kebiasaan dibedakan. Hukum kebiasaan adalah kebiasaan yang diakui di dalam perundang-undangan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Menurut E. Utrecht perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan adalah: 1. hukum adat asalnya bersifat agak sakral, hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi rakyat. Sedangkan hukum kebiasaan sebagian besar berasal dari kontak Timur dan Barat. 2. sebagian besar hukum adat terdiri atas kaedah-kaedah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat tertulis. Sedangkan hukum kebiasaan semuanya terdiri atas kaedah yang tidak tertulis. Dalam perundang-undangan istilah adatrecht baru muncul pada tahun 1920 (stbl. 1920 no 105 tentang Perguruan Tinggi)
  • 7. Beberapa tempat di Indonesia istilah adatrecht dikenal dengan : odot (Gayo), adat;ngadat (Jatim dan Jateng), lembaga/lembago (Mindangkabau), basa/bicara (Batak karo), adat kebiasaan (Minahasa dan Maluku).
  • 8. minangkabau Adat yang sebenarnya adat  adat ciptaan Tuhan Maha Pencinta Adat istiadat  adat sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur) Adat nan diadatkan  adat sebagai aturan (kaidah) yang ditetapkan atas dasar ‘mufakat’ para penghulu, tua-tua adat, cerdik pandai, dalam majelis kerapatan atas dasar ‘halur’ dan ‘patut’ Adat nan teradat  kebiasan bertingkah laku yang dipakai karena tiru meniru di antara anggota masyarakat.
  • 9. definisi ADAT  HAZAIRIN Merupakan : tatanan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.  VAN DIJK Merupakan : segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain. Dan bahwa adat itu terdiri dari 2 bagian, yaitu yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum, dan yang disebut terakhir adalah bukan adat.  KUSUMADI PUDJOSEWOJO Merupakan : tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Dan adat itu ada yang ‘tebal’, ada yang ‘tipis’,dan senantiasa ‘menebal’ dan ‘menipis’.
  • 10. HUKUM ADAT  Van Vollenhoven Merupakan : aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang- orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat)  Van Dijk Merupakan : adat yang mempunyai akibat hukum.  Ter Haar Merupakan : keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan- keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.  Adamson Hoebel Merupakan : kebiasaan yang mempunyai sanksi sosial baik yang bersifat positif maupun negatif.
  • 11.  Soepomo Merupakan : hukum non-statuir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam.  Soekanto Merupakan : keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.  Bushar Muhammad Merupakan : 1. hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu. 2. keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, yang terdiri dari lurah, penghulu agama, kepala adat, hakim dll.
  • 12. Iman Sudiyat (hal. 5) Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan lainnya baik di desa maupun di kota. Disamping bagian tidak tertulis dari hukum asli ada pula bagian yang tertulis, yaitu : piagam, perintah raja-raja, patokan-patokan pada daun lontar, awig-awig (dari Bali) dan sebagainya. Karena bagiannya yang sangat kecil itulah sehingga sering diabaikan
  • 13. l. pospisil • Attribute of authority  aktivitas budaya yang dinamakan hukum itu adalah keputusan- keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan di dalam masyarakat • Attribute of intention of universal application  mempunyai waktu panjang berlakunya terhadap berbagai peristiwa yang sama di masa yang akan datang • Attribute of obligation  mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak • Attribute of sanction  harus mempunyai sanksi dalam arti seluas-luasnya (sanksi jasmani dan sanksi rohani)
  • 14. UNSUR PEMBENTUK HUKUM ADAT  VAN DEN BERG  receptio in complexu  hukum adat = hukum agama  SNOUCK HURGROYE  hukum asli + hukum agama  hukum agama  bagian dari hidup manusia yang bersifat mesra dan ada hubungan dengan kepercayaan dan hidup batin.  yaitu : hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris  TER HAAR  hukum asli + hukum agama  hukum agama : hukum perkawinan, hukum keluarga  hukum waris tidak dipengaruhi oleh hukum islam, ex : hukum waris di minangkabau merupakan hukum asli daerah itu  VAN VOLLENHOVEN  hukum agama : hasil dari kompromi antara gol. Umajah dan gol. Madinah yang diterima ketika Islam masuk ke Indonesia. meliputi : hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf.