1. Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
HUKUM
ADMINISTRASI
NEGARA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA

2. www.themegallery.
comHUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PRINSIP GOOD GOVERNANCE
PENDAHULUAN
PERBUATAN PEMERINTAH
ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK

3. www.themegallery.
com
PENDAHULUAN

4. www.themegallery.
comISTILAH HUKUM ADMINISTRASI
Civil Law  berasal dr kata “Administratief
Recht” atau “Bestuurs Recht”
Common Law  berasal dr kata
“Administrative Law”
Administratief = Bestuurs
artinya : lingkungan kekuasaan/kegiatan atau
tindakan pemerintahan di luar
kegiatan/kekuasaan atau tindakan yg bersifat
legislatif dan yudisiil.

5. www.themegallery.
comPENGERTIAN HAN
 Menurut VAN WIJK KONIJNENBELT, Hukum
Administrasi adalah :
“Hukum administrasi mrpk instrumen yuridis yg
memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam
pengendalian tsb dgn tujuan terdapatnya suatu
perlindungan hukum”
 Dr pengertian tsb, diambil unsur2 Hukum
Administrasi sbb :
1. Instrumen yuridis sbg sarana
2. Pengendalian o/ pemerintah
3. Partisipasi masyarakat
4. Perlindungan hukum

6. www.themegallery.
comRUANG LINGKUP HAN
Ruang lingkup HAN bergantung pd
perkembangan sistem pemerintahan
sejak zaman terdahulu sampai saat
ini, atau dr pendapat para sarjana dlm
bidang hk. Administrasi.
Setiap negara berbeda dlm mengatur
ruang lingkup HAN, disebabkan o/ ide
negara yg dianutnya yg akan
mewujudkan bentuk negara & sistem
pemerintahan

7. www.themegallery.
comTEORI EKAPRAJA (EKATANTRA)
Dianut di negara2 di Eropa antara abad
ke 14 & ke 15 melalui sistem
pemerintahan Monarkhi Absolut, dimana
seluruh kekuasaan negara berada dlm 1
tangan, yakni raja.
Raja mjd pembuat peraturan (legislatif),
menjalankan (eksekutif), serta
mempertahankan dlm arti engawasi
(yudikatif).

8. www.themegallery.
com
TEORI DWIPRAJA
(DICKOTOMI/DWITANTRA)
 HANS KELSEN, membagi kekuasaan negara mjd 2
bagian yaitu :
1. Legis Latio  mrpk “law creating function”; dan
2. Legis Executio  mrpk fungsi melaksanakan the
constitution beserta seluruh UU yg ditetapkan o/
legislatif
HANS KELSEN membagi kekuasaan administratif tsb
mjd 2 bidang :
1. Political function (Goverment)
2. Administrative function (Bestuur)
 HANS NAWIASKY, membagi seluruh kegiatan negara
mjd 2 bag. Yaitu :
1. Normgebung  pembentuk norma2 hukum
termasuk pengundangannya
2. Noemvolisichung atau fungsi eksekutif

9. www.themegallery.
comTEORI TRI PRAJA
 Abad 17, JOHN LOCKE, mengenalkan ttg pembagian
kekuasaan (Distribution of power) :
1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan u/ membuat perat. Per-UU-an
2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan u/ melaksanakan perat.
Per- UU-an termasuk kekuasaan pengadilan (yudikatif)
3. kekuasaan federatif, kekuasaan diluar kekuasaan legislatif &
eksekutif, misal kekuasaan mengadakan hub. Antara alat2
negara baik scr intern maupun ekstern
 Abad 17, MONTESQUIEU, menyempurnakan teori JOHN
LOCKE, melalui teori pemisahan kekuasaan (yg o/
IMMANUEL KANT diberi nama “Teori Trias Politika”) :
1. La puissance legislative (Kekuasaan legislatif), yg dijalankan o/
parlemen
2. La puissance executive (Kekuasaan eksekutif), yg dijalankan o/
raja
3. La puissance de juger (Kekuasaan yudikatif), yg dijalankan o/
pengadilan

10. www.themegallery.
comTEORI CATUR PRAJA
 Tahun 1926, VAN VOLLEN HOVEN, mengenalkan ttg
Teori Sisa, yg membagi kekuasaan/fungsi
pemerintah mjd 4 :
1. Fungsi bestuur / fungsi pemerintah  memp. Tgs yg luas
yaitu tdk hanya melaksanakan UU, tp jg mencampuri
urusan kehidupan masyarakat dlm bid. Poleksosbud.
2. Fungsi Politie  fungsi u/ melaksanakan pengawasan scr
preventif u/ memaksa penduduk suatu wil. u/ mentaati
ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan agar tata
tertib dalam masyarakat terpelihara.
3. Fungsi Justitie  fungsi pengawasan yg represif agar
perselisihan dpt diselesaikan mell. lembaga peradilan.
4. Fungsi Regelaar  memastikan semua peraturan yg
dibuat memp. Daya ikat thd masyarakat.

11. www.themegallery.
comTEORI PANCA PRAJA
 Th. 1951, DR. JR. STELLINGA, menyempurnakan
teori VVH dgn membagi fungsi pemerintahan mjd
5 :
1. Fungsi Wetgeving (per-UU-an)
2. Fungsi Bestuur (pemerintahan)
3. Fungsi Politie (kepolisian)
4. Fungsi Rechtspraak (peradilan)
5. Fungsi Burgers (kewarganegaraan)
 LEMAIRE, jg menyempurnakan teori VVH dgn
membagi fungsi pemerintahan mjd 5 :
1. Fungsi Bestuursaorg (penyelenggaraan kesejahteraan
umum)
2. Fungsi Bestuur (pemerintahan dlm arti sempit)
3. Fungsi Politie (kepolisian)
4. Fungsi Justitie (kekuasaan mengadili)
5. Fungsi Regelaar (kekuasaan mengatur)

12. www.themegallery.
comTEORI SAD PRAJA
 WIRJONO PROJODIKORO, dgn
berdasar pd UUD 1945,
mengemukakan bahwa kekuasaan
pemerintahan tdr dr 6 fungsi :
1. Fungsi/kekuasaan Pemerintah
2. Fungsi/kekuasaan Perudangan
3. Fungsi/kekuasaan Pengadilan
4. Fungsi/kekuasaan keuangan
5. Fungsi/kekuasaan Hub. LN
6. Fungsi/kekuasaan Hankam Umum

13. www.themegallery.
com
RUANG LINGKUP HAN
MENURUT UUD 1945
 Dasar :
1. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
 Indonesia menganut prinsip Negara Hukum yg dinamis atau
“Welfare State” (Negara kesejahteraan), dgn kewajiban
menjamin kesejahteraan sosial masyarakat;
 Prinsip keadilan sosial bg seluruh rakyat Indonesia.
2. Ps. 33 & 34 UUD 1945
 Pemerintah menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat
serta memelihara fakir miskin & anak terlantar juga BARA-K yg
terkandung didalamnya serta yg mjd hajat hidup orang banyak
dikuasai o/ negara dlm menjalankan tugas membangun
kesejahteraan sosial.
 Ruang lingkup HAN berdasar UUD 1945 :
 pemerintah melakukan pengaturan dlm kegiatan2 masyarakat
mell. Pemberian ijin, lisensi, dispensasi, dll, termasuk
pencabutan HAT u/ kepentingan umum, serta melakukan “Freies
Ermessen” (tindakan spontanitas dlm rangka melaksanakan asa
kebijakan)
 lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sbg lembaga yg
mengadili apabila tjd perbenturan kepentingan antara
pemerintah dgn masyarakat.

14. www.themegallery.
com
SUMBER
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
1. Sumber Hukum Dalam Arti Materiil
dipengaruhi beberapa faktor:
a. Faktor Sosiologis
b. Faktor Filosofis
c. Faktor Historis
2. Sumber Hukum Dalam Arti Formil
a. Peraturan Per-UU-an
b. Yurisprodensi
c. Konvensi
d. Hukum Kebiasaan/Hukum Adat
e. Hukum Internasional
f. Doktrin
g. Keputusan TUN

15. www.themegallery.
comPeraturan Per-UU-an
 TAP MPRS No.XX/MPRS/1966
1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. UU/Perpu
4. PP
5. Kepres
6. Peraturan Pelaksana Lainnya
 TAP MPR No. III/MPR/2000
1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. UU
4. Perpu
5. PP
6. Kepres
7. Perda
 UU No.10 Tahun 2004
1. UUD 1945
2. UU/Perpu
3. PP
4. Peraturan Presiden
5. Perda

16. www.themegallery.
com
 Yurisprudensi
Keputusan-keputusan Hakim terdahulu yang
selalu diikuti hakim kemudian dalam perkara
yang sama.
Dalam hal iniKeputusan Hakim TUN/HAN
 Konvensi
Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek
ketatanegaraan
 Hukum Kebiasaan/Hukum Adat
 Hukum Kebiasaan, dalam hal ini yang sering
digunakan dalam praktek oleh pejabat
administrasi negara (tidak tertulis)
 Hukum Adat (tertulis dan tidak tertulis) dalam
bidang admnistrasi negara

17. www.themegallery.
com
 Hukum Internasional
Berupa Traktat :
 Bilateral
 Multilateral :
- terbuka
- tertutup
 Doktrin :
Pendapat pakar di bidang HAN.
Doktrin berlaku jika diterima masyarakat dan
tidak berlaku jika sudah tidak diterima
masyarakat.
Jadi tidak perlu diundangkan dan dicabut
keberlakuannya.

18. www.themegallery.
comKeputusan TUN
 Unsur-unsurnya:
1. Penetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh Pejabat TUN
3. Berisi tindakan TUN
4. Berdasarkan Per-UU-an yang berlaku
5. Bersifat Kongkrit,Individual dan final
6. Menimbulkan akibat Hukum
7. Bagi orang/Badan Hukum Perdata

19. www.themegallery.
comHubungan HAN dengan HTN
 VVH  badan2 kenegaraan memperoleh wewenang
dr HTN & menggunakan wewenangnya harus
berdasar pd HAN
 ROMEYN  HTN menyinggung dasar2 dr negara
HAN mengenai pelaksanaan tehnisnya
 HAN & HTN sama2 mempelajari negara, akan tetapi
HAN scr khusus mempelajari negara dlm kedaan
bergerak, sedangkan HTN mempelajari negara dlm
keadaan diam.
 Dr segi historis, bahwa sebelum abad ke 19, HAN
menyatu dgn HTN, akan tetapi setelah abad ke 19,
HAN berdiri sendiri.

20. www.themegallery.
comHUB. HAN DGN HUKUM PERDATA
Paul Scholten  Hukum administrasi
Negara dan Hukum Perdata
bersinggungan :
1. Pada waktu terjadi adopsi kaidah hukum
perdata menjadi kaidah HAN
2. Apabila badan AN melakukan perbuatan-
perbuatan yang dikuasai oleh hukum
perdata
3. Apabila suatu kasus dikuasai oleh hukum
perdata dan HAN, maka diselesaikan
dengan HAN

21. www.themegallery.
comHUB. HAN DGN HUKUM PIDANA
UTRECHT :
Hukum pidana memberi sanksi
istimewa baik atas pelanggaran
kaidah privat maupun atas
pelanggaran kaidah hukum publik
yang telah ada.
REMEYN :
Hk. Pidana sbg hk pembantu bg HAN,
krn penetapan sanksi pidana mrpk
salah 1 sarana u/ menegakkan HAN.

22. www.themegallery.
com
Admnistrasi Negara harus hanya
menjalankan politik negara  UUD,
UU, Keputusan-keputusan pemerintah
Ilmu Politik  Administrasi sebagai
tempat pemusatan kekuasaan negara.
Oleh karena itu Administrasi Negara
secara politis tidak boleh dipecah-
pecah
HUB. HAN DGN ILMU POLITIK

23. www.themegallery.
com
PERBUATAN PEMERINTAH

24. www.themegallery.
com
MACAM-MACAM
PERBUATAN PEMERINTAH
1. Golongan yg bukan perbuatan hukum
(Feitelijke Handelingen)
2. Golongan perbuatan hukum (Rechts
Handelingen)

25. www.themegallery.
com
Golongan yg bukan perbuatan hukum
(Feitelijke Handelingen)
 Adalah suatu tindakan penguasa
(pemerintah) thd masyarakat yg tdk
mempunyai akibat hukum.
 Misal :
1. Walikota mengundang masyarakat
menghadiri HUT kotanya;
2. Presiden mengunjungi panti asuhan

26. www.themegallery.
com
Golongan perbuatan hukum
(Rechts Handelingen)
 Suatu tindakan/perbuatan administrasi yg dilakukan o/
pemerintah dgn maksud menimbulkan akibat hukum.
 Terdiri dr 2 golongan :
1. Perbuatan hukum bersifat privat
ada 2 pendapat :
I. PAUL SCHOLTEN  badan/pejabat TUN tdk bs
menggunakan hk privat dlm menjalankan tgs
pemerintahan, krn sifat hk. Privat mengatur hub. Hk
antara 2 pihak yg bersifat perorangan & seimbang
kedudukannya, misal : JB, TM, SM, dll
II. KRANENBURG, KRABBE, VEGTING, DONNER, HUART 
badan/pejabat TUN dapat menggunakan hk privat dlm
menjalankan tgs pemerintahan ttt.
2. Perbuatan hukum bersifat publik  berupa perbuatan
atau tindakan hukum administrasi atau tata usaha negara
yg dilakukan oleh badan/pejabat TUN, & bukan
perbuatan/tindakan hukum publik laiinya, misal tindakan
dlm hk. Pidana.

27. www.themegallery.
com
ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK

28. www.themegallery.
com
HAKEKAT ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK
 Merupakan pedoman2 yg bersifat umum yg
mempunyai nilai hukum atau minimal
mempunyai nilai penentu (ikut menentukan)
dalam suatu perbuatan pemerintahan.
 Bersifat tidak tertulis dalam suatu bentuk
perat. Per-UU-an.

29. www.themegallery.
com
 Di Indonesia pertama kali diperkenalkan o/
Prof. Kuntjoro Purbopranoto,
yg tdr dr 13 asas :
1. Asas kepastian
2. Asas keseimbangan
3. Asas kesamaan
4. Asas bertindak cermat
5. Asas motivasi
6. Azas jangan mencampuadukkan kewenangan
7. Asas fair play
8. Asas keadilan dan kewajaran
9. Azas menangapi pengharapan yang wajar
10. Azas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang
batal
11. Azas perlindungan atas pandangan hidup
12. Azas kebijaksanaan
13. Azas penyelenggaraan kepentingan umum

30. www.themegallery.
com
PRINSIP GOOD GOVERNANCE

31. www.themegallery.
com
Arti Good dalam Good Governance
mengandung 2 (dua) pengertian:
 Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi
keinginan ataukehendak rakyat dan nilai-
nilai yang dapat meningkatkan kemampuan
rakyat dalam pencapaian kemandirian,
pembangunan berkelanjutan dan keadilan
sosial
 Kedua, aspek-aspek fungsional dan
pemerintahan yang efektif dan eficien dalam
pelaksanaan tugas-tugasnya untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu tersebut

32. www.themegallery.
com
Prasyarat Implementasi
Good Governance
Pertama, perubahan internal organisasi,
yang meliputi:
 Poster organisasi yang ramping dan efektif
 Peningkatan kompetensi dan
profesionalisme aparatur
 Dan teknologi
Kedua, keterlibatan institusi-institusi
kemasyarakatan baik secara langsung

33. www.themegallery.
com
MENURUT UNDP : ada 10 (sepuluh)
PRINSIP GOOD GOVERNANCE
1. Participation
2. Law enforcement
3. Transparancy
4. Equality
5. Responsiveness
6. Accontability
7. Eficiency and Efectiveness
8. Professionalism
9. Vision
10.Supervision

34. www.themegallery.
com
 Dari unsur tersebut, jika
disederhanakan, pada prinsipnya
karakteristik Good Governance
meliputi :
1. Demokrasi
2. Transparansi
3. Responsif
4. Akuntabilitas

35. www.themegallery.
com
Saat ini terjadi pergeseran konsep
dari Good Governance (GG) menjadi
Democratic Governance (DG)
Diperlukan karakter pemimpin yang
Good and Democratic Governance
Meningkatnya kesadaran masyarakat
atas hak-hak demokrasinya dan
menuntut terwujudnya pemerintahan
yang demokratis

36. www.themegallery.
com
Good Governance (GG)
memiliki 3 tiga pilar utama:
1. Pemerintah
2. Civil society
3. Swasta
 Implikasi GG  mekanisme “pasar”
menyebabkan kekuatan swasta
(kapital-global) mendominasi dan
menghegemoni semua aspek
kehidupan sehingga demokratisasi
masyarakat sipil terhambat

37. www.themegallery.
com
Demoktaric Governance (DG)
Pilar Utama :GG Plus
1. Good Governance
2. Demokratisasi
3. HAM

38. www.themegallery.
com
ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARA
NEGARA : Psl. 3 UU 28/1999 tentang
PENYELENGGARA NEGARA YANG
BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,
KOLUSI, DAN NEPOTISME
1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

39. www.themegallery.
comKeterangan :
1. Asas Kepastian Hukum  asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara  asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum  asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan  asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas  asas yang mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas  asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas  asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

40. www.themegallery.
com
ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH : Psl 20 UU 32/2004
tentang PEMERINTAHAN DAERAH
1. asas kepastian hukum;
2. asas tertib penyelenggara negara;
3. asas kepentingan umum;
4. asas keterbukaan;
5. asas proporsionalitas;
6. asas profesionalitas;
7. asas akuntabilitas;
8. asas efisiensi; dan
9. asas efektivitas.
 Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam
ketentuan ini sesuai dengan UU 28/1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, ditambah asas
efisiensi dan asas efektivitas.

41. Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
www.themegallery.com