Dokumen tersebut membahas tentang roadmap reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2010-2014. Roadmap ini merupakan bentuk operasional dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kinerja aparatur. Roadmap ini akan dilaksanakan di tingkat nasional, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

1. ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2010-2014
Draf Presentasi
Mengacu pada Permeneg PAN dan RB No. 20 / 2010
Oleh:
noviyarti

2. PROFIL NOVIYARTI
 Personil yang menjadi bagian dari Tim
Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/
Bappenas, terlibat dalam penyusunan
Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009
(Gelombang Pertama)
 Tim Independen memberikan nilai 3,87 dari
skala 4,00 untuk Dokumen Uslan Reformasi
Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun
2009, sehingga Kementerian PPN/Bappenas
mendapatkan predikat “K/L Terbaik” dalam
penyusunan Dokumen Usulan Reformasi
Birokrasi pada Gelombang Pertama
 noviyarti.badri@yahoo.com
 noviyarti.badri@gmail.com

3. Pengertian ROAD MAP rb (rmrb)
 adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB)
 disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali
 merupakan rencana rincian pelaksanaan RB dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya
selama lima tahun dengan sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun2
berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya

4. DASAR HUKUM
UU No. 8/1974: Pokok-pokok Kepegawaian
UU No. 28/1999: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
UU No. 17/2003: Keuangan Negara
UU No. 1/2004: Perbendaharaan Negara
UU No. 15/2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
UU No. 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 32/2004: Pemerintahan Daerah

5. DASAR HUKUM
UU No. 17/2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
UU No. 25/2009: Pelayanan Publik
Perpres No. 5/2010: Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
Perpres No. 81/2010: Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025
Kepres No. 84/P/2009: Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014
Kepres No. 14/2010: pembentukan KPRBN dan TRBN sebagaimana diubah dgn Kepres No. 23/2010
Inpres No. 1/2010: Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

6. SIKLUS PENGELOLAAN rb
PERENCANAAN PENGORGANISASIAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN

7. SIKLUS PENGELOLAAN rb
PERENCANAAN PENGORGANISASIAN
 penguatan birokrasi pemerintahan  pengorganisasian tingkat nasional
 tingkat pelaksanaan  pengorganisasian tingkat K / L / Pemda
 program
 ukuran keberhasilan
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
 monitoring  makro  prioritas
 evaluasi  meso  prinsip
 pelaporan  mikro  tunjangan kinerja

8. Keterkaitan GDRB - RMRB
2010 2015 2020 2024 2025
GDRB 2010-2025
RMRB 2010-2014 RMRB 2015-2019 RMRB 2020-2024

9. Keterkaitan GDRB - RMRB
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan
GDRB 2010-2025
Presiden
RMRB 2010-2014 lebih bersifat living document ditetapkan dengan Permen
RMRB 2010-2014
PAN dan RB
RMRB 2015-2019 dan 2020-2024 disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan
 RMRB 2015-2019
RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan
 RMRB 2020-2024
penyelenggaraan pemerintahan
UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
TRANSISI
Nasional, menetapkan ahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1
2024-2025
tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan

10. TUJUAN rmRB
K / L / PEMDA
EFEKTIF EFIISIEN
TERUKUR KONSISTEN
PELAKSANAAN RB ARAH
TER
MELEMBAGA
INTEGRASI
BERKE
LANJUTAN

11. Ruang lingkup rmRB
 terwujudnya penguatan birokrasi pemerintahan dalam rangka
PENGUATAN
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
BIROKRASI
PEMERINTAHAN  meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
 meningkatnya kapasitas dan akuntabiltas kinerja birokrasi
 tingkat nasional, pelaksanaan dibagi dalam tingkat pelaksanaan
TINGKAT makro dan meso
PELAKSANAAN  tingkat instansional, pelaksanaan disebut dengan pelaksanaan
tingkat mikro
 Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs)
baik di tingkat makro, meso maupun mikro
PROGRAM

12. TINGKAT PELAKSANAAN rmRB
 menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya
pelaksanaan reformasi birokrasi
MAKRO
 menjalankan fungsi manajerial yaitu mendorong kebijakan2
inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan
MESO
mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal)
pelaksanaan reformasi birokrasi
 menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi
birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan
MIKRO
menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi
pada masing2 K/L/Pemda

13. Program rB
PROGRAM PROGRAM PROGRAM
TINGKAT MAKRO TINGKAT MAKRO TINGKAT MAKRO
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan
Perundang2undangan
1. Penataan Organisasi 3. Penataan dan Penguatan
2. Penataan Tata Laksana Organisasi
3. Penataan Sistem Manajemen 1. Manajemen Prubahan 4. Penataan Tata Laksana
SDM Apartur 2. Konsultasi dan Asistensi 5. Penataan Sistem Manajemen
4. Penguatan Pengawasan 3. Monitoring, Evaluasi, dan SDM Aparatur
5. Penguatan Akuntabilitas Pelaporan 6. Penguatan Pengawasan
Kinerja 4. Knowledge Management 7. Penguatan Akuntabilitas
6. Peningkatan Kualitas Kinerja
Pelayanan Publik 8. Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
9. Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan

14. Ukuran keberhasilan rB
BASE LINE TARGET
SASARAN INDIKATOR
(2009) (2014)
IPK*) 2,8 5,0
Terwujudnya pemerintah yang
Pusat 42,17% 100%
bersih dan bebas KKN Opini BPK (WTP)
Daerah 2,73% 60%
Terwujudnya peningkatan Integritas Pelayanan Pusat 6,64 8,0
kualias pelayanan publik Publik Daerah 6,46 8,0
kepada masyarakat Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75
Meningkatnya kapasitas dan Indkes Efektifitas Pemerintahan**) -0,29 0,5
akuntabilitas kinerja birokrasi Instansi Pemerintah yg Akuntabel 24% 80%
*) Skala 0-10, **) Skala -2,5 s/d 2,5
Sumber: Diolah dari RPMN 2010-2014

15. Pengorganisasian tingkat nasional
KOMITE PENGARAH RB NASIONAL
TIM TIM
INDEPENDEN TIM RB NASIONAL QUALITY ASSURANCE
UPRB NASIONAL
TIM RB K/L TIM RB PEMDA

16. Pengorganisasian tingkat instansional
TIM PENGARAH
KETUA
(Pimpinan K/L) KETUA
(Gubernur/Bupati/Walikota)
SEKRETARIS
SEKRETARIS
(Sekretaris K/L)
(Sekretaris Daerah)
ANGGOTA ANGGOTA
(Pejabat Eselon I)
ANGGOTA (Pejabat Eselon II)
ANGGOTA
ANGGOTA ANGGOTA
PEMDA
K/L
KETUA KETUA
(Sekretaris K/L) (Sekretaris Daerah)
SEKRETARIS SEKRETARIS
(Pejabat Eselon II) (Pejabat Eselon II)
ANGGOTA ANGGOTA
(Sesuai Kebutuhan)
ANGGOTA (Sesuai Kebutuhan)
ANGGOTA
ANGGOTA ANGGOTA
TIM PELAKSANA

17. Garis besar tahapan pelaksanaan rmRB
 Merupakan acuan
langkah2/tahapan pelaksanaan 2014
reformasi birokrasi pada tingkat
makro, meso, dan mikro
meneruskan hal2 yang
2013 belum dapat diselesaikan
pada tahun ke empa,
meneruskan hal2 yang menjaga/ memelihara apa
2012 belum dapat diselesaikan yang sudah berhasi
pada tahun 2012, dilaksanakan, dan
meneruskan hal2 yang menjaga/ memelihara apa melakukan monitoring,
2011 belum dapat diselesaikan yang sudah berhasi evaluasi, menyeluruh
pada tahun dilaksanakan, dan terhadap proses reformasi
2011, menjaga/ melakukan monitoring, birokrasi baik di tingkat
melanjutkan hal2 yang
2010 memelihara apa yang evaluasi, dan nasional maupun instansi
belum dapat diselesaikan
sudah berhasi penyempurnaan terhadap K/L/Pemda
pada tahun 2010, menjaga/
memelihara apa yang dilaksanakan, dan hasil2 yang sudah
membangun landasan diperoleh pada tahun 2012
sudah berhasi melakukan
yang kuat untuk menjamin
dilaksanakan, dan monitoring, evaluasi, dan
implementasi reformasi
melakukan monitoring, penyempurnaan terhadap
birokrasi secara konsisten
evaluasi, dan hasil2 yang sudah
penyempurnaan terhadap diperoleh pada tahun 2011
hasil2 yang sudah
diperoleh pada tahun 2010

18. Pelaksanaan rmRB 2010-2014
PELAKSANAAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM
TINGKAT MAKRO TINGKAT MESO TINGKAT MIKRO

19. PRIORITAS PELAKSANAAN rmRB
Prioritas Pertama,
K/L yang terkait dengan penegakan hukum, pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan dan
pengawasan keuangan negara, penertiban aparatur negara
Prioritas Ke Dua,
K/L terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negara
dan unit organisasi yang melayani masyarakat langsung, termasuk Pemda
Prioritas Ke Tiga,
K/L tidak termasuk prioritas pertama dan ke dua
Penetapan prioritas K/L/Pemda dlakukan oleh KPRBN

20. PRInsip pELAKSANAAN RB
Seluruh K/L/Pemda diwajibkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai amanat Perpres
No. 81 / 2010 tentang GDRB 2010-2025
K/L/Pemda yang melakukan reormasi birokrasi harus menyampaikan usulan dokumen dan road
map kepada Tim RB Nasional melalui Unit Pengelola RB Nasional
Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksnanaan reformasi birokrasi dan
diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L/Pemda
dan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan
Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan
refrormasi birokrasi

21. Tunjangan kinerja
Pemberian tunjangan kinerja berbeda dengan pemberian remunerasi
Merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai
oleh seseorang individu pegawai
Kinerja yang dimaksud tentunya sejalan dengan kierja yang hendak diacapai oleh instansinya
Tunjangan kinerja individu dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan
kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama

22. remunerasi
Remunerasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yang diberikannya pada organisasi
Pemberian remunerasi bersifat fleksibel yaitu dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunai atau
non tunai, dan dapat diberikan secara reguler atau pada waktu2 tertentu
Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan, dan imbalan lainnya
Tunjangan meliputi tunjangan jabatan, tunjangan prestasi (insentif), tinjangan biaya hidup (rumah, pangan, dan transportasi sesuai dgn tkt
kemahalan daerah), tunjangan hari raya, dan tunjangan kompensasi pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil, daerah konflik, atau
mempunyai lingkungan kerja yang tidak nyaman atau beresiko tinggi
Imbalan lainnya, seperti jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan pensiunan

23. Prinsip tunjangan kinerja
Efisiensi/optimalisasi pagu angaran belanja K/L/Pemda
Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga
jabatan dan pencapaian kinerja

24. Pemberian tunjangan kinerja
Tunjangan kinerja dipertimbangkan untuk diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap
dokumen usulan dan verifikasi lapangan oleh UPRBN,
Hasil penilaian dan verifikasi disampaikan kepada TRBN untuk selanjutnya mendapatkan
perstujuan dari KPRBN
Penetapan pemberian tunjangan kinerja terutama didasarkan pada (1) kesiapan K/L/Pemda
dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan dan (2) dampak potensial
strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/Pemda

25. Pemberian + /- tunjangan kinerja
Tambahan/pengurangan tunjangan kinerja (reward and punishment) dipertimbangkan untuk
diberikan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelasanaan reformasi birokrasi
K/L/Pemda oleh Tim Independen
UPRBN memproses hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi
K/L/Pemda usai, serta masukan Tim Quality Assurance kemudian disampaikan kepada TRBN
untuk selajutnya mendapatkan persetujuan KPRBN
Penetapan pemberian */- tunjangan kinerja terutama didasarkan pada hasil evaluasi dan
pertimbangan pada (1) kemajuan K/L/Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara
berkesinambungan dan (2) dampak strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/Pemda

26. Pemberian tunjangan kinerja
KOMITE PENGARAH KEMENTERIAN
K / L / PEMDA TIM RB NASIONAL DPR
RB NASIONAL KEUANGAN
persetujuan
hasil penilaian
REFORMASI BIROKRASI
usulan rb hasil penilaian
usulan rb
usulan rb
USULAN
hasil penilaian hasil penilaian
usulan rb usulan rb
usulan hasil peritungan persetujuan
tunjangan besaran tunj. besaran tunj.
TUNJANGAN KINERJA
kinerja kinerja kinerja
USULAN
pemberian penetapan
tunjangan besaran tunj.
kinerja kinerja

27. Pemberian +/- tunjangan kinerja
TIM TIM TIM KOMITE PENGARAH
K / L / PEMDA
RB NASIONAL INDEPENDEN QUALITY ASSURANCE RB NASIONAL
hasil
pelaksanaan
hasil monev hasil masukan
terhadap mutu
pelaksanaan pelaksanaan
usulan persetujuan
pemberian + / - pemberian + / -
tunj. kinerja tunj. kinerja
penetapan
pemberian + / -
pemberian + / -
tunj. kinerja
tunj. kinerja

28. MONITORING PELAKSANAAN rb
Tim Independen melakukan monitoring pelaksanaan RB pada masing2 instansi
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
Monitoring dilakukan minimal setiap enam bulan sekali
Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada KPRBN

29. Evalasi PELAKSANAAN rb
Tim Independen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing2
instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
Evaluasi dilakukan minimal setiap setahun sekali paling tidak berdasarkan program dan
kegiatan yang harus dilaksanakan oleh K/L/Pemda sebagaimana diuraikan pada dokumen
RMRB ini
Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada KPRBN
Berdasarkan hasil evaluasi KPRBN memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward
dan punishment sesuai dngan peraturan perundang2an yang berlaku

30. Pelaporan PELAKSANAAN rb
Tim Independen menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi masing2 K/L/Pemda, dan menyampaikan laporan dimaksud
kepada KPRBN
Tim Quality Assurance menyusun laporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan
reformasi birokrasi , dan menyaampaikan laporan dimaksud kepada KPRBN

31. Pemberian tunjangan kinerja
TIM QUALITY KOMITE PENGARAH
K / L / PEMDA TIM INDEPENDEN
ASSURANCE RB NASIONAL
MONITORING
Laporan hasil Laporn hasil
Hasil pelaksanaan
monitoring monitoring
Laporan hasil Laporan hasil
evaluasi evaluasi
EVALUASI
Laporan hasil
evaluasi
konsolidasi
PELAPORAN
Laporan hasil Laporan hasil
konsolidasi konsolidasi
Laporan hasil Laporan hasil
pelaksanaan QA pelaksanaan QA

32. keberhasilan
OUTCOMES
konsisten dan berkelanjutan
KOMITMEN DAN TANGGUNGJAWAB SELURUH JAJARAN

33. TERIMA KASIH