PLKJ PLKJ PLKJ Rumah Susun Rumah Susun Apartemen Apartemen Pengelolaan Rumah Susun di Jakarta Pengelolaan Rumah Susun di Jakarta Olah Rumah Susun Olah Rumah Susun Menjaga Rumah Susun Menjaga Rumah Susun Jakarta Jakarta Angkot Jokowi

1. Pengelolaan Rumah Susun

2. 1. Pengelola Rumah Susun
• Setelah Rumah Susun dihuni, undang-undang Rumah Susun mewajibkan penghuni Rumah Susun
untuk membentuk perhimpunan penghuni dan setiap penghuni wajib menjadi anggotanya.
Perhimpunan ini bertujuan untuk mewakili para penghuni dalam melaksanakan perbuatan hukum,
baik ke dalam maupun ke luar pengadilan.
• Keberadaan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) selanjutnya adalah untuk mengatur dan
mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan dengan pemmmilik, penguni dan
pengelolanya.
• Perhimpunan penghuni dibentuk dengan akta yang disahkan oleh yang berwenang yaitu Bupatai,
atau Walikotamadya dan untuk wilayah DKI Jakarta disahkan oleh Gubernur.
• Anggota pengurus perhimpunan dipilih berdasarkan kekeluargaan oleh dan dari anggota
perhimpunan penghuni melaui rapat umum perhimpunan penghuni.
• Pengurus minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan seroang
pengawas pengelolaan.

3. 2. Fungsi Perhimpunan Penghuni
• a. Membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib, dan
aman.
• b. Mengatur dan membina kepentingan penghuni.
• c. Mengelola rumah susun dan lingkungan .

4. 3. Tugas Pokok Perhimpunan Penghuni
Menurut pasal 59/PP4/1988, sebagai berikut;
• a. Menegaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun oleh pengurus
dalam rapat umum penghuni.
• b. Membina para penghuni ke arah kesadaran hidup bersama yang serasi, selaras, dan
seimbang dalam rumah susun dan lingkungan
• c. Mengawasi plaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga
• d. Menyelenggarakan tugas-tugas administratif penghunian
• e. Menunjukan atau membentuk dan mengawasi badan pengelola dalam pengelolaan
rumah susun dan lingkungannya
• f. Menyelenggarakan pembukuan administratif keuangan secara terpisah sebagai kekayaan
perhimpunan penghuni.
• g. Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga

5. 4. Ruang Lingkup
• Sejak terbentuknya perhimpunan, PPRS diwajibkan untuk mengelola
rumah susun dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga bulan dan
selama-lamanya satu tahun setelah PPRS dibentuk.
• Pengelolaan SRS dilakukan oleh pemilik atau penghuni sesuai dengan
anggaran dasar dan rumah tangga yang telah ditetapkan.
• Tapi menurut Pasal 19 ayat 4 UURS, perhimpunan penguni dapat
menunjukkan suatu badan pengelola untuk melaksanakan tugas-tugas
tersebut.

6. Badan pengelola mempunyai tugas sebagai berikut.
• a. Melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan, kebersihan dan lingkungannya
pada bagian bedan dan tanah bersama.
• b. Mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian
benda dan tanah bersama sesuai peruntukannya
• c. Secara berkala memberikan usulan dan pemecahannya
• Pengelola Rumah Susun meliputi kegiatan-kegiatan operasional berupa
pemeliharaan, oerbaikan dan pembangunan prasarana lingkungan serta
fasilitas sosial, bagian benda dan tanah bersama.
Pembiayaan diserahkan kepada penghuni atau pemilik SRS secara
proporsional melalui perhimpunan penghuni dan untuk keseluruhan rumah
susun, perhimpunan wajib mengasuransikannya terhadap bahaya kebakaran.