SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 20
CERAMAH
DEPUTI KAPOLRI BIDANG OPERASI
 PADA PERWIRA SISWA DIKREG
SESKOAL ANGKATAN XLII TP 2004
       Jakarta, 23 April 2004
MATERI BAHASAN




1. VISI, MISI DAN KEBIJAKAN POLRI.

2.PEMBANGUNAN DAN
  PEMBINAAN KEKUATAN POLRI.

3.OPERASIONAL POLRI.
TUGAS POLRI
   MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI

 YANG MELIPUTI TERPELIHARANYA KEAMANAN

       DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,

       TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM,

TERSELENGGARANYA PELAYANAN MASYARAKAT

SERTA TERBINANYA KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK AZASI MANUSIA
VISI POLRI




     MEWUJUDKAN POLRI YANG MAMPU BERPERAN
    SEBAGAI PENGAYOM,PELINDUNG DAN PELAYAN
 MASYARAKAT, SERTA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM
 YANG PROFESIONAL YANG SELALU MENJUNJUNG TINGGI
SUPREMASI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA, PEMELIHARA
   KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA
 MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM SUATU
      KEHIDUPAN NASIONAL YANG DEMOKRATIS
        DAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
MISI POLRI


1. MEMBERIKAN PENGAYOMAN, PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN
   KEPADA MASYARAKAT SEHINGGA MASYARAKAT BEBAS DARI
   GANGGUAN (FISIK MAUPUN PSIKIS).
2. MEMBERIKAN BIMBINGAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI
   UPAYA PREEMTIF, PREVENTIF YANG DAPAT MENINGKATKAN
   KESADARAN DAN KEKUATAN HUKUM MASYARAKAT (LAW
   ABIDING CITIZENSHIP)
3. MENEGAKKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL DAN PROPORSI-
   ONAL DENGAN MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM DAN
   HAK AZASI MANUSIA MENUJU KEPADA KEPATUHAN HUKUM DAN
   RASA KEADILAN.
4. MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DE-
   NGAN TETAP MEMPERHATIKAN NORMA-NORMA DAN NILAI YANG
   BERLAKU DALAM BINGKAI INTEGRITAS WILAYAH HUKUM NEGA-
   RA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
5. MENGELOLA SDM POLRI SECARA PROFESIONAL DALAM MEN-
   CAPAI TUJUAN POLRI YAITU TERWUJUDNYA KAMDAGRI SE-
   HINGGA DAPAT MENDORONG MENINGKATNYA GAIRAH KERJA
   GUNA MENCAPAI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

6. MELANJUTKAN UPAYA KONSOLIDASI KE DALAM SEBAGAI UPA-
   YA MENYAMAKAN VISI DAN MISI POLRI KE DEPAN

7. MEMELIHARA SOLIDITAS INSTITUSI POLRI DARI BERBAGAI
   PENGARUH EKSTERNAL YANG SANGAT MERUGIKAN ORGA-
   NISASI
KEBIJAKAN


1. MEMPRIORITASKAN POLRI SEBAGAI SOSOK PENGAYOM,
   PELINDUNG DAN PELAYAN MASYARAKAT YANG DIARAH-
   KAN TERWUJUDNYA KETAHANAN POLISIONIL DALAM
   MASYARAKAT MELALUI COMMUNITY POLICING.
2. MEMBANGUN DAN TERUS MENGEMBANGKAN SERTA ME-
   MANTAPKAN SOSOK POLRI SEBAGAI PENINDAK KEJA-
   HATAN YANG HANDAL MELALUI UPAYA PENEGAKAN
   HUKUM YANG MENGHARGAI DAN MENDUKUNG HARKAT/
   MARTABAT MANUSIA DAN HAM DALAM RANGKA TERCIP-
   TANYA MASYARAKAT SIPIL YANG SENANTIASA TERTIB.
3. MENATA KEMBALI SOSOK DAN KINERJA POLRI SEBAGAI
   PENINDAK GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
   UMUM DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN SITUASI
   KEAMANAN DALAM NEGERI SBG PRASYARAT TERSELENG-
   GARANYA PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELAN-
   JUTAN
STRATEGI




STRATEGI YG DIGELAR POLRI TERUTAMA MELI-
 PUTI PENATAAN KEMBALI ASPEK – ASPEK
STRUKTURAL, INSTRUMENTAL DAN KULTURAL,
MELALUI PEMBIDANGAN PEMBANGUNAN KEKU-
ATAN, PEMBINAAN KEKUATAN/ PEMBINAAN KE-
       MAMPUAN DAN OPERASIONAL.
HAKEKAT ANCAMAN YG DIHADAPI




           AF


           PH


          FKK
KELOMPOK KEJAHATAN




1. KEJAHATAN KONVENSIONAL

2. KEJAHATAN TRANSNASIONAL
                     4
3. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA

4. KEJAHATAN YANG BERDIMENSI KONTINJENSI
KEGIATAN OPERASIONAL POLRI




 1. KEGIATAN RUTIN

 2. OPERASI KEPOLISIAN

 3. KERJASAMA KEPOLISIAN
KONSEPSI PENYELENGGARAAN




           VISI, MISI, AZAS, SASARAN, SIFAT




LANGKAH MANAJERIAL           REN, ORG, LAK, DAL/ WAS



                                KAPOLRI
 TATARAN WENANG
                               KASATKER
    & TG JAWAB
                               KALAKOPS
OPERASI KEPOLISIAN




1. OPERASI INTELIJEN

2. OPERASI HARKAMTIBMAS

3. OPERASI PENEGAKAN HUKUM

4. OPERASI KONTINJENSI

5. OPERASI LINTAS NEGARA
TATACARA DAN MEKANISME




                              OPS
OPS TERPUSAT
                          KEWILAYAHAN
MANAJEMEN OPERASIONAL



REN      ORG             LAK    DAL




          MABES

               POLDA

                POLWIL

                  POLRES

                               POLSEK
MANAJEMEN OPERASI


                    STAF UMUM OPS             BALAKPUS

           REN          ORG         DAL         LAK

MABES      DEOPS       DEOPS        DEOPS     BALAKPUS

POLDA    KARO OPS     KARO OPS    KARO OPS    BALAKPUS

POLWIL   KABAG OPS   KABAG OPS    KABAG OPS   BALAKPUS


POLRES   KABAG OPS    KABAG OPS   KABAG OPS   BALAKPUS


POLSEK       -            -           -           -
OTORITAS GUN KUAT




 KASATKER



                              PERSONIL
                              MATERIIL
 KALAK OPS                    LOGISTIK
                             ANGGARAN



KALAKHAR OPS
ADMINISTRASI OPERASI


 MABES            POLDA        POLWIL/ POLRES


DIREKTIF      RENOPS           PRINLAKOPS
RENOPS        PRINLAKOPS       RENGIAT
ANEV          RENGIAT SATGAS   SATGAS
LAPORAN       LAPORAN          ANEV
                               LAPORAN
TUJUAN OPERASI KEPOLISIAN




1.MENGEMBALIKAN SITUASI KAMTIBMAS YG TERGANGGU
  KE SITUASI YANG LEBIH BAIK

2.MENGUBAH SITUASI KURANG TERTIB DAN AMAN MENJADI
  SITUASI TERTIB DAN AMAN

3.TERUNGKAPNYA TINDAK PIDANA YANG DIJADIKAN TARGET
  OPERASI

4.TERUNGKAPNYA JARINGAN PELAKU
Sekian
    dan
terima kasih

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIPAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIKukuh Setiawan
 
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo Nugroho
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoModul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo Nugroho
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoGedhe Foundation
 
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021KutsiyatinMSi
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAMarlinda
 
KONSEP SLRT INHIL.pptx
KONSEP SLRT INHIL.pptxKONSEP SLRT INHIL.pptx
KONSEP SLRT INHIL.pptxFirdausDaus82
 
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DKMANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DKWoro Handayani
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Pelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNSPelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNSSally Salsabila
 
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsShintaDevi11
 
2022 2001 sosialisasi p4 gn
2022 2001 sosialisasi p4 gn2022 2001 sosialisasi p4 gn
2022 2001 sosialisasi p4 gnKutsiyatinMSi
 
Laporan rtl hasil workshop2 ( puskesmas gantar kec. gantar kab. indramayu )
Laporan rtl hasil workshop2 ( puskesmas gantar kec. gantar kab. indramayu )Laporan rtl hasil workshop2 ( puskesmas gantar kec. gantar kab. indramayu )
Laporan rtl hasil workshop2 ( puskesmas gantar kec. gantar kab. indramayu )ajis kurnia
 
Manajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli editManajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli editkwanhaeli
 
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerahHubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerahafifahdhaniyah
 
Buku saku 2018 pilkada 2018
Buku saku 2018  pilkada 2018Buku saku 2018  pilkada 2018
Buku saku 2018 pilkada 2018Pendi Otih Mst
 
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIWoro Handayani
 
Peran ombudsman dalam pemberantasan pungli
Peran ombudsman dalam pemberantasan pungliPeran ombudsman dalam pemberantasan pungli
Peran ombudsman dalam pemberantasan pungliMuslimin B. Putra
 

Mais procurados (20)

PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIPAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
 
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo Nugroho
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoModul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo Nugroho
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo Nugroho
 
Bhabinkamtibmas
BhabinkamtibmasBhabinkamtibmas
Bhabinkamtibmas
 
satpolpp
satpolppsatpolpp
satpolpp
 
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
 
KONSEP SLRT INHIL.pptx
KONSEP SLRT INHIL.pptxKONSEP SLRT INHIL.pptx
KONSEP SLRT INHIL.pptx
 
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DKMANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Pelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNSPelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNS
 
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
 
2022 2001 sosialisasi p4 gn
2022 2001 sosialisasi p4 gn2022 2001 sosialisasi p4 gn
2022 2001 sosialisasi p4 gn
 
Laporan rtl hasil workshop2 ( puskesmas gantar kec. gantar kab. indramayu )
Laporan rtl hasil workshop2 ( puskesmas gantar kec. gantar kab. indramayu )Laporan rtl hasil workshop2 ( puskesmas gantar kec. gantar kab. indramayu )
Laporan rtl hasil workshop2 ( puskesmas gantar kec. gantar kab. indramayu )
 
Manajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli editManajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli edit
 
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerahHubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
 
Buku saku 2018 pilkada 2018
Buku saku 2018  pilkada 2018Buku saku 2018  pilkada 2018
Buku saku 2018 pilkada 2018
 
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan 2; MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
 
STBM dan STUNTING.ppt
STBM dan STUNTING.pptSTBM dan STUNTING.ppt
STBM dan STUNTING.ppt
 
MATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptxMATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptx
 
Peran ombudsman dalam pemberantasan pungli
Peran ombudsman dalam pemberantasan pungliPeran ombudsman dalam pemberantasan pungli
Peran ombudsman dalam pemberantasan pungli
 

Destaque

POLISI
POLISI POLISI
POLISI Devi M
 
Commander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriCommander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriKukuh Setiawan
 
Sop terbaru 2016
Sop terbaru 2016Sop terbaru 2016
Sop terbaru 20165701584
 
Paparan perkap pangkat sangat oke
Paparan perkap pangkat sangat okePaparan perkap pangkat sangat oke
Paparan perkap pangkat sangat okef1tri
 
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polri
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polriPerkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polri
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polripolreskotabaru
 
LATIHAN BA GAKKUM POLAIR ;Henti riksa-adm riksa kpl; AKBP DADANG DK
LATIHAN BA GAKKUM POLAIR ;Henti  riksa-adm riksa kpl; AKBP DADANG DK LATIHAN BA GAKKUM POLAIR ;Henti  riksa-adm riksa kpl; AKBP DADANG DK
LATIHAN BA GAKKUM POLAIR ;Henti riksa-adm riksa kpl; AKBP DADANG DK Dadang DjokoKaryanto
 
Paparan pokdarkamtibmas sriamur
Paparan pokdarkamtibmas sriamurPaparan pokdarkamtibmas sriamur
Paparan pokdarkamtibmas sriamurtri yono
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negaraputrireza
 
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan KebangsaanMusni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaanmusniumar
 
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014Bang Cerrol
 
Ppikir&alur humas NKP sespimmen POLRI
Ppikir&alur humas NKP sespimmen POLRIPpikir&alur humas NKP sespimmen POLRI
Ppikir&alur humas NKP sespimmen POLRIDadang DjokoKaryanto
 
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbp
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbpPaparan pelaksanaan tugas tim pokja rbp
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbprbpkalbar
 
Materi kerukunan umat beragama
Materi kerukunan umat beragamaMateri kerukunan umat beragama
Materi kerukunan umat beragamaMujamma'ul Jam'an
 
Strategi pembinaan kerukunan umat beragama
Strategi pembinaan kerukunan umat beragamaStrategi pembinaan kerukunan umat beragama
Strategi pembinaan kerukunan umat beragamaFirman Nugraha
 
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)Tri Widodo W. UTOMO
 

Destaque (20)

POLISI
POLISI POLISI
POLISI
 
Commander Wish Kapolri
Commander Wish KapolriCommander Wish Kapolri
Commander Wish Kapolri
 
Sop terbaru 2016
Sop terbaru 2016Sop terbaru 2016
Sop terbaru 2016
 
Power point presentation
Power point presentationPower point presentation
Power point presentation
 
Paparan perkap pangkat sangat oke
Paparan perkap pangkat sangat okePaparan perkap pangkat sangat oke
Paparan perkap pangkat sangat oke
 
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polri
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polriPerkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polri
Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polri
 
LATIHAN BA GAKKUM POLAIR ;Henti riksa-adm riksa kpl; AKBP DADANG DK
LATIHAN BA GAKKUM POLAIR ;Henti  riksa-adm riksa kpl; AKBP DADANG DK LATIHAN BA GAKKUM POLAIR ;Henti  riksa-adm riksa kpl; AKBP DADANG DK
LATIHAN BA GAKKUM POLAIR ;Henti riksa-adm riksa kpl; AKBP DADANG DK
 
Paparan pokdarkamtibmas sriamur
Paparan pokdarkamtibmas sriamurPaparan pokdarkamtibmas sriamur
Paparan pokdarkamtibmas sriamur
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
 
Power point sdm
Power point sdmPower point sdm
Power point sdm
 
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan KebangsaanMusni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan
 
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
 
Ppikir&alur humas NKP sespimmen POLRI
Ppikir&alur humas NKP sespimmen POLRIPpikir&alur humas NKP sespimmen POLRI
Ppikir&alur humas NKP sespimmen POLRI
 
Bab 2 NKP sespimmen POLRI
Bab 2 NKP sespimmen POLRIBab 2 NKP sespimmen POLRI
Bab 2 NKP sespimmen POLRI
 
Gangguan keamanan dalam negeri
Gangguan keamanan dalam negeriGangguan keamanan dalam negeri
Gangguan keamanan dalam negeri
 
Bab 1 NKP sespimmen POLRI
Bab 1 NKP sespimmen POLRIBab 1 NKP sespimmen POLRI
Bab 1 NKP sespimmen POLRI
 
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbp
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbpPaparan pelaksanaan tugas tim pokja rbp
Paparan pelaksanaan tugas tim pokja rbp
 
Materi kerukunan umat beragama
Materi kerukunan umat beragamaMateri kerukunan umat beragama
Materi kerukunan umat beragama
 
Strategi pembinaan kerukunan umat beragama
Strategi pembinaan kerukunan umat beragamaStrategi pembinaan kerukunan umat beragama
Strategi pembinaan kerukunan umat beragama
 
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
 

Semelhante a Optimalkan untuk Dokumen Ceramah Deputi Kapolri

paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptx
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptxpaparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptx
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptxInteltekSeruyan
 
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptx
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptxPAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptx
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptxMuhammadArif274992
 
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdf
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdfpaparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdf
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdfInteltekSeruyan
 
kebijakan-kapolri-1-2016.pdf
kebijakan-kapolri-1-2016.pdfkebijakan-kapolri-1-2016.pdf
kebijakan-kapolri-1-2016.pdfJepryantoSianturi
 
FUNGSI TEKNIS RESERSE PADA BIDANG RESERSE.pptx
FUNGSI TEKNIS RESERSE PADA BIDANG RESERSE.pptxFUNGSI TEKNIS RESERSE PADA BIDANG RESERSE.pptx
FUNGSI TEKNIS RESERSE PADA BIDANG RESERSE.pptxJohnJenderal
 
Skema Pentadbiran Dan Perdagangan
Skema Pentadbiran Dan PerdaganganSkema Pentadbiran Dan Perdagangan
Skema Pentadbiran Dan PerdaganganSuzie Sahak
 
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptxWANTOWANTO10
 
MATERI LAPOR SP4N KADIS 2022.pptx
MATERI LAPOR SP4N KADIS 2022.pptxMATERI LAPOR SP4N KADIS 2022.pptx
MATERI LAPOR SP4N KADIS 2022.pptxssuser894144
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaDeddy Supriady Bratakusumah
 
12. sistem penyelenggaraan organisasi negara
12. sistem penyelenggaraan organisasi negara12. sistem penyelenggaraan organisasi negara
12. sistem penyelenggaraan organisasi negarayahya57
 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...Siti Sahati
 
PAPARAN IR SESPIM.pptx
PAPARAN IR SESPIM.pptxPAPARAN IR SESPIM.pptx
PAPARAN IR SESPIM.pptxagungkoboi
 
Paparan Polda Tentang Illegal Logging
Paparan Polda Tentang Illegal LoggingPaparan Polda Tentang Illegal Logging
Paparan Polda Tentang Illegal LoggingPeople Power
 
sosialisasi-permenpan-13-2016.ppt
sosialisasi-permenpan-13-2016.pptsosialisasi-permenpan-13-2016.ppt
sosialisasi-permenpan-13-2016.pptPkcDurenSawit
 

Semelhante a Optimalkan untuk Dokumen Ceramah Deputi Kapolri (20)

paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptx
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptxpaparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptx
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptx
 
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptx
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptxPAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptx
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptx
 
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdf
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdfpaparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdf
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdf
 
kebijakan-kapolri-1-2016.pdf
kebijakan-kapolri-1-2016.pdfkebijakan-kapolri-1-2016.pdf
kebijakan-kapolri-1-2016.pdf
 
FUNGSI TEKNIS RESERSE PADA BIDANG RESERSE.pptx
FUNGSI TEKNIS RESERSE PADA BIDANG RESERSE.pptxFUNGSI TEKNIS RESERSE PADA BIDANG RESERSE.pptx
FUNGSI TEKNIS RESERSE PADA BIDANG RESERSE.pptx
 
Skema Pentadbiran Dan Perdagangan
Skema Pentadbiran Dan PerdaganganSkema Pentadbiran Dan Perdagangan
Skema Pentadbiran Dan Perdagangan
 
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx
1. ETIKA PELAYANAN, KABAGJAKDIKLAT.pptx
 
MATERI LAPOR SP4N KADIS 2022.pptx
MATERI LAPOR SP4N KADIS 2022.pptxMATERI LAPOR SP4N KADIS 2022.pptx
MATERI LAPOR SP4N KADIS 2022.pptx
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
 
12. sistem penyelenggaraan organisasi negara
12. sistem penyelenggaraan organisasi negara12. sistem penyelenggaraan organisasi negara
12. sistem penyelenggaraan organisasi negara
 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...
 
Manusia & keadilan
Manusia & keadilanManusia & keadilan
Manusia & keadilan
 
Reformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran BirokrasiReformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran Birokrasi
 
Saber pungli
Saber pungliSaber pungli
Saber pungli
 
PAPARAN IR SESPIM.pptx
PAPARAN IR SESPIM.pptxPAPARAN IR SESPIM.pptx
PAPARAN IR SESPIM.pptx
 
Paparan Polda Tentang Illegal Logging
Paparan Polda Tentang Illegal LoggingPaparan Polda Tentang Illegal Logging
Paparan Polda Tentang Illegal Logging
 
Capaian rbp
Capaian rbpCapaian rbp
Capaian rbp
 
Tm 2-otda
Tm 2-otdaTm 2-otda
Tm 2-otda
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
sosialisasi-permenpan-13-2016.ppt
sosialisasi-permenpan-13-2016.pptsosialisasi-permenpan-13-2016.ppt
sosialisasi-permenpan-13-2016.ppt
 

Optimalkan untuk Dokumen Ceramah Deputi Kapolri

  • 1. CERAMAH DEPUTI KAPOLRI BIDANG OPERASI PADA PERWIRA SISWA DIKREG SESKOAL ANGKATAN XLII TP 2004 Jakarta, 23 April 2004
  • 2. MATERI BAHASAN 1. VISI, MISI DAN KEBIJAKAN POLRI. 2.PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEKUATAN POLRI. 3.OPERASIONAL POLRI.
  • 3. TUGAS POLRI MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG MELIPUTI TERPELIHARANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM, TERSELENGGARANYA PELAYANAN MASYARAKAT SERTA TERBINANYA KETENTERAMAN MASYARAKAT DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK AZASI MANUSIA
  • 4. VISI POLRI MEWUJUDKAN POLRI YANG MAMPU BERPERAN SEBAGAI PENGAYOM,PELINDUNG DAN PELAYAN MASYARAKAT, SERTA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM YANG PROFESIONAL YANG SELALU MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA, PEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM SUATU KEHIDUPAN NASIONAL YANG DEMOKRATIS DAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
  • 5. MISI POLRI 1. MEMBERIKAN PENGAYOMAN, PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SEHINGGA MASYARAKAT BEBAS DARI GANGGUAN (FISIK MAUPUN PSIKIS). 2. MEMBERIKAN BIMBINGAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI UPAYA PREEMTIF, PREVENTIF YANG DAPAT MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEKUATAN HUKUM MASYARAKAT (LAW ABIDING CITIZENSHIP) 3. MENEGAKKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL DAN PROPORSI- ONAL DENGAN MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA MENUJU KEPADA KEPATUHAN HUKUM DAN RASA KEADILAN. 4. MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DE- NGAN TETAP MEMPERHATIKAN NORMA-NORMA DAN NILAI YANG BERLAKU DALAM BINGKAI INTEGRITAS WILAYAH HUKUM NEGA- RA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
  • 6. 5. MENGELOLA SDM POLRI SECARA PROFESIONAL DALAM MEN- CAPAI TUJUAN POLRI YAITU TERWUJUDNYA KAMDAGRI SE- HINGGA DAPAT MENDORONG MENINGKATNYA GAIRAH KERJA GUNA MENCAPAI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 6. MELANJUTKAN UPAYA KONSOLIDASI KE DALAM SEBAGAI UPA- YA MENYAMAKAN VISI DAN MISI POLRI KE DEPAN 7. MEMELIHARA SOLIDITAS INSTITUSI POLRI DARI BERBAGAI PENGARUH EKSTERNAL YANG SANGAT MERUGIKAN ORGA- NISASI
  • 7. KEBIJAKAN 1. MEMPRIORITASKAN POLRI SEBAGAI SOSOK PENGAYOM, PELINDUNG DAN PELAYAN MASYARAKAT YANG DIARAH- KAN TERWUJUDNYA KETAHANAN POLISIONIL DALAM MASYARAKAT MELALUI COMMUNITY POLICING. 2. MEMBANGUN DAN TERUS MENGEMBANGKAN SERTA ME- MANTAPKAN SOSOK POLRI SEBAGAI PENINDAK KEJA- HATAN YANG HANDAL MELALUI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG MENGHARGAI DAN MENDUKUNG HARKAT/ MARTABAT MANUSIA DAN HAM DALAM RANGKA TERCIP- TANYA MASYARAKAT SIPIL YANG SENANTIASA TERTIB. 3. MENATA KEMBALI SOSOK DAN KINERJA POLRI SEBAGAI PENINDAK GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN SITUASI KEAMANAN DALAM NEGERI SBG PRASYARAT TERSELENG- GARANYA PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELAN- JUTAN
  • 8. STRATEGI STRATEGI YG DIGELAR POLRI TERUTAMA MELI- PUTI PENATAAN KEMBALI ASPEK – ASPEK STRUKTURAL, INSTRUMENTAL DAN KULTURAL, MELALUI PEMBIDANGAN PEMBANGUNAN KEKU- ATAN, PEMBINAAN KEKUATAN/ PEMBINAAN KE- MAMPUAN DAN OPERASIONAL.
  • 9. HAKEKAT ANCAMAN YG DIHADAPI AF PH FKK
  • 10. KELOMPOK KEJAHATAN 1. KEJAHATAN KONVENSIONAL 2. KEJAHATAN TRANSNASIONAL 4 3. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA 4. KEJAHATAN YANG BERDIMENSI KONTINJENSI
  • 11. KEGIATAN OPERASIONAL POLRI 1. KEGIATAN RUTIN 2. OPERASI KEPOLISIAN 3. KERJASAMA KEPOLISIAN
  • 12. KONSEPSI PENYELENGGARAAN VISI, MISI, AZAS, SASARAN, SIFAT LANGKAH MANAJERIAL REN, ORG, LAK, DAL/ WAS KAPOLRI TATARAN WENANG KASATKER & TG JAWAB KALAKOPS
  • 13. OPERASI KEPOLISIAN 1. OPERASI INTELIJEN 2. OPERASI HARKAMTIBMAS 3. OPERASI PENEGAKAN HUKUM 4. OPERASI KONTINJENSI 5. OPERASI LINTAS NEGARA
  • 14. TATACARA DAN MEKANISME OPS OPS TERPUSAT KEWILAYAHAN
  • 15. MANAJEMEN OPERASIONAL REN ORG LAK DAL MABES POLDA POLWIL POLRES POLSEK
  • 16. MANAJEMEN OPERASI STAF UMUM OPS BALAKPUS REN ORG DAL LAK MABES DEOPS DEOPS DEOPS BALAKPUS POLDA KARO OPS KARO OPS KARO OPS BALAKPUS POLWIL KABAG OPS KABAG OPS KABAG OPS BALAKPUS POLRES KABAG OPS KABAG OPS KABAG OPS BALAKPUS POLSEK - - - -
  • 17. OTORITAS GUN KUAT KASATKER PERSONIL MATERIIL KALAK OPS LOGISTIK ANGGARAN KALAKHAR OPS
  • 18. ADMINISTRASI OPERASI MABES POLDA POLWIL/ POLRES DIREKTIF RENOPS PRINLAKOPS RENOPS PRINLAKOPS RENGIAT ANEV RENGIAT SATGAS SATGAS LAPORAN LAPORAN ANEV LAPORAN
  • 19. TUJUAN OPERASI KEPOLISIAN 1.MENGEMBALIKAN SITUASI KAMTIBMAS YG TERGANGGU KE SITUASI YANG LEBIH BAIK 2.MENGUBAH SITUASI KURANG TERTIB DAN AMAN MENJADI SITUASI TERTIB DAN AMAN 3.TERUNGKAPNYA TINDAK PIDANA YANG DIJADIKAN TARGET OPERASI 4.TERUNGKAPNYA JARINGAN PELAKU
  • 20. Sekian dan terima kasih