1. 1
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
LAPORAN AKHIR RISET
STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(PENELITIAN PADA PEMILU 2014)
Oleh
IRMA SULISTIYANI
7211413005
ROMBEL 93
DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN
PENGAMPU : NATAL KRISTIONO, S.Pd.,M.H.
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014
KOMPETENSI :
IDEOLOGI, DEMOKRASI DAN
WAWASAN NUSANTARA

2. 2
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pemilihan Umum merupakan manifestasi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat sesuai
dengan nuraninya memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan mewujudkan cita-cita
nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh Karena itu, Pemilu
harus dijalankan dengan Demokratis dan Berwibawa. Selain itu, sesuai dengan amanat
reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih
menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang
lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dengan kata lain
pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan
kontrak sosial. Antara peserta pemilihan umum (partai politik) dan pemilih (rakyat) yang
memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang
meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa. Hakikat Pemilu
adalah pembaharuan kontrak sosial dalam negara yang menerapkan demokrasi sebagai
prinsip penyelanggaraan pemerintah. Pemilu merupakan media bagi rakyat untuk
menyatakan kedaulataanya. Pemilu bertujuan untuk menyelenggarakan perubahan
kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin
oleh konstitusi. Dengan demikian, Pemilu menjadi prasyarat dalam kehidupan demokratis.
Pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan
hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya. apabila Pemilu itu
berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan adil. sedangkan
apabila dilihat dari sisi hasilnya, Pemilu itu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat
dan pemimpin negara yang mampu menyejahterakan rakyat, di samping dapat pula
mengangkat harkat dan martabat bangsa, di mata dunia Internasional.
B. SISTEM PEMILU 2014
Pemilu 2014 akan dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014
yang akan memilih para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli
2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilu 2014 akan memakai e-voting dengan harapan menerapkan sebuah sistem baru dalam
pemilihan umum. Keutamaan dari penggunaan sistem e-voting adalah Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP) yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2012 secara nasional.

3. 3
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
Pada 9 April 2014 akan dilangsungkan Pemilu Legislatif untuk memilih para anggota
dewan perwakilan rakyat tingkat nasional dan anggota dewan perwakilan rakyat
tingkat daerah untuk 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota.
Di Indonesia ,terdapat dua lembaga legislatif nasional: Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan badan yang sudah ada
yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan DPD, yang dibentuk
pada tahun 2001 adalah lembaga perwakilan jenis baru yang secara konstitusional
dibentuk melalui amandemen UUD sebagai pergerakan menuju bicameralism di
Indonesia. Akan tetapi, hanya DPR yang melaksanakan fungsi legislatif secara penuh;
DPD memiliki mandat yang lebih terbatas. Gabungan kedua lembaga ini disebut
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perwakilan baik dari DPR maupun DPD
dipilih untuk jangka waktu lima tahun.
DPR terdiri dari 560 anggota yang berasal dari 77 daerah pemilihan berwakil
majemuk (multi-member electoral districts) yang memiliki tiga sampai sepuluh kursi
per daerah pemilihan (tergantung populasi penduduk dapil terkait) yang dipilih
melalui sistem proporsional terbuka. Ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen
berlaku hanya untuk DPR dan tidak berlaku untuk DPRD. Tiap pemilih akan
menerima satu surat suara untuk pemilihan anggota DPR yang berisi semua partai
politik dan calon legislatif yang mencalonkan diri dalam daerah pemilihan di mana
pemilih tersebut berada. Pemilih kemudian, menggunakan paku, mencoblos satu
lubang pada nama kandidat atau gambar partai politik yang dipilih, atau keduanya
(jika mencoblos dua lubang, gambar partai yang dicoblos haruslah partai yang
mengusung kandidat yang dicoblos, kalau tidak demikian maka surat suara tersebut
akan dianggap tidak sah).
DPRD Provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi) dipilih di 33 provinsi,
masing masing dengan jumlah 35 sampai 100 anggota, tergantung populasi penduduk
provinsi yang bersangkutan.
Untuk Pemilu 2014, di tingkat provinsi terdapat 2.112 kursi yang diperebutkan dalam
259 daerah pemilihan berwakil majemuk yang memiliki 3 hingga 12 kursi (tergantung
populasi). 497 DPRD Kabupaten/Kota, yang masing-masing terdiri atas 20 sampai 50
anggota tergantung populasi penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan, dipilih di

4. 4
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
tiap kabupaten/kota. Dalam pemerintahan daerah, di bawah tingkat provinsi terdapat
410 kabupaten (pada umumnya pedesaan) dan 98 kota (pada umumnya perkotaan),
dan 45 dari seluruh kabupaten/kota tersebut akan memilih anggota DPRD masing-
masing dalam Pemilu 2014. Untuk Pemilu Legislatif 2014, pada tingkat
kabupaten/kota, terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah pemilihan berwakil majemuk
yang memiliki 3 hingga 12 kursi.
Para anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terpilih untuk
menempuh masa jabatan selama lima tahun, dimulai pada hari yang sama, melalui
sistem perwakilan proporsional terbuka yang sama dengan sistem DPR sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya, namun tanpa penerapan ambang batas parlementer.
Dalam prakteknya, ini berarti bahwa tiap pemilih di Indonesia akan menerima empat
jenis surat suara yang berbeda pada tanggal 9 April 2014, yakni surat suara DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
1.1 Pencalonan
Calon anggota legislatif adalah anggota partai politik yang namanya telah
ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilu sebagai calon anggota
legislatif untuk mengikuti pemilu legislatif di daerah pemilihan masing-masing.
Nama-nama calon anggota legislatif disusun dalam bentuk daftar calon anggota
legislatif, yang terdiri dari daftar calon legislatif sementara dan daftar calon
legislatif tetap. Daftar calon anggota DPR sementara/tetap ditetapkan oleh KPU;
daftar calon anggota DPRD provinsi sementara/tetap ditetapkan oleh KPU
provinsi, dan; daftar calon anggota DPRD kabupaten/kota sementara/tetap
ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. Daftar calon anggota legislatif sementara
ditetapkan setelah penyelenggara pemilu memverfikasi pemenuhan persyaratan
setiap nama bakal calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik.
Pengumuman daftar calon anggota legisaltif sementara bertujuan memberikan
kesempatan kepada pemilih untuk memastikan bahwa semua nama calon anggota
legislatif benar-benar telah memenuhi peryaratan.
Atas laporan masyarakat, apabila penyelenggara pemilu menemukan nama calon
yang tidak memenuhi persyaratan, maka nama calon tersebut dicoret dari daftar
anggota legislatif sementara dan tidak dimasukkan ke dalam daftar calon anggota
legisaltif tetap. Apabila semua nama dalam daftar calon anggota legisaltif

5. 5
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
sementara tidak ada yang tidak memenuhi persyarata, maka daftar tersebut
ditetapkan sebagai daftar calon anggota legislatif tetap.
DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
1. PARTAI NasDem
1. SARWOTO ATMOSUTARNO, SE.,
2. EVA YULIANA, M.Si.
3. Hj. RR. KRISTINA NATANINGDITA
4. OKTINO SETYO IRAWAN, SE, MH
5. INDAH PRASETYARI, SH
6. BURHAN PURNOMO, S.Sos.
7. SARSITOWATI NONIK RULIANTI
8. TRI BINTANG BUDIHARJO, S.Pd.,M.Pd.
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1. H. MOHAMAD TOHA
2. H. HISAM MAWARDI, SH, KN
3. THEODORA MEILANI SETYOWATI
4. H. MUHAJIRIN, MM
5. ACH. SAIFUDIN ZUHRI A, S.IP
6. EVIN NOVIA
7. SRI UNTARI PUJI HASTUTI
8. ADITYAWARMAN
3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.Si., AKT.
2. MAHMUD
3. YENY SUSANA
4. MUSTOFA B. NAHRAWARDAYA
5. ENDANG DWI ASTUTI, S.IP, M.Si
6. H. HARYANTO, S.Pd
7. MARJUKI, S.IP
8. RINA ERNAMAWATI, S.Farm, Apt
4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
1. PUAN MAHARANI
2. ARIA BIMA
3. DARMAWAN PRASODJO. PHD
4. ALFIA REZIANI P
5. INDRA KRAMADIPA
6. HERY HASTUTI

6. 6
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
7. STEPHANIE OCTAVIA
8. RAHMAD HANDOYO, S.PI, MM
5. PARTAI GOLONGAN KARYA
1. Dr. Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, MM
2. Dr. H. AGUSTIAN BUDI PRASETYA, MPA
3. ARIANTI DEWI, SH, MH
4. DINA HIDAYANA, S.P., M.Sc
5. Ir.H. AGUS MULYANTO
6. H. SUTOMO, S.Pd., M.Kes
7. Drs. H. HARDONO, MH., MM
8. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, MHUM
6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
1. H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si
2. M. SUKRI, SH, MH
3. RR. MURTI SARI DEWI
4. Dr.Ir. I HERUWASTO SELATAN
5. LINDA UTAMI Z B MAHENDRADATTA
6. DR. KPH. WARSITO SANYOTO, SH, MH
7. H. SUTARNA
8. DR. SRI DURJATI
7. PARTAI DEMOKRAT
1. Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, MPd
2. ENDU MARSONO
3. Y. WIBOWO AGUNG SANYOTO
4. DECKY HARDIJANTHO
5. WISNU WAHYU HARDJANTO, SE
6. MAHANDARI WUNGU
7. BAHARUDIN HAKIM, SH
8. CANDRA DEWI YUANA
8. PARTAI AMANAT NASIONAL
1. YUSUF WIBISONO, SE
2. MOHAMMAD HATTA
3. Dra. HIDAYAH ROCHMAH, M.Si
4. NURDIN, SH
5. RIO SIBY, S.Th
6. PRIHATIN KUSDINI, SH
7. H. AFDA RIZAL ARMASHITA, SE, M.Hum, Ak
8. HAYU LUSIANAWATI
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1. ANGEL LELGA ANGGREYANI

7. 7
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
2. MAKMUN HALIM THOHARI, SH
3. H. SURYANTO, SH
4. DEASY ARYANI LARASATI
5. MUHAMMAD AGUS CHOLIQ
6. TITIK WIDAYATI, S.ST, M.Kes.
7. SURYO BROTO, MBA, M. Sc
8. H. SLAMET BADRUDIN, S.Ag
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT
1. Dr.H.TEGUH SAMUDERA,SH,MH
2. SINGGIH SUDARMAWAN, SH
3. NEVI ARIESTAWATY
4. Drg.BAMBANG HADIBOWO,MPH,MHA
5. Dr.SADINO,SH,MH
6. YANTI PANJAITAN
7. TUNGGUL TRANGGONO
8. ANNA GANAENI
11. PARTAI BULAN BINTANG
1. RM DJOKO BUDI SUHARNOWO
2. BAMBANG SETIAWAN, SH
3. SYAMSIAH FITRIANNI, SKM
4. DRS. M. DAUD NA'AM
5. AGUS SUDARMADJI
6. SITI KUSMINDIYATI, S.Pd. Kim
7. MUHAMMAD MUSA
8. NELI SUSANTI, A.Md
12. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
1. HERMAN DOGOPIA
2. PRAMONO
3. WINARSIH DEWI, A. Ak
4. Ir. Drs. SOEYANTO DUCKO
5. NUR RAMADHANI INDRASWARI
6. Drs. GAGAH SUNU SUMANTRI, M. Pd
7. PRIMA LUTHFIA, Drg
8. DRS. WIDI NUGRAHA
1.2 Caleg Perempuan
Partai politik wajib memenuhi syarat kuota 30 persen calon legislatif (Caleg)
perempuan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Partai yang tidak memenuhi
syarat, bakal calon di dapil yang tidak memenuhi akan dicoret sebagai peserta
pemilu. Ketentuan itu diatur melalui PKPU No. 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara

8. 8
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
Pencalonan Anggota DPRD. Dan partai harus mematuhi aturan ini. Jika tidak bisa,
dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan
dalam Pemilu 2009. Saat Pemilu 2009, jika tidak memenuhi syarat kuota 30
persen, Parpol cukup mengumumkan kepada media.
1.3 Daerah Pemilihan
Komisi Pemilihan Umum menambah jumlah daerah pemilihan untuk pemilihan
umum legislatif 2014. Dibanding jumlah pada Pemilu 2009 lalu, total keseluruhan
meningkat sebanyak 295 daerah pemilihan. Penambahan ini untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan suara. Penambahan jumlah daerah pemilihan terjadi untuk
tingkat provinsi dan kabupaten kota. Di tingkat kabupaten kota, dapil bertambah
dari 1.864 pada 2009 menjadi 2.117 pada 2014. Sedangkan untuk tingkat provinsi
bertambah dari 217 pada 2009 menjadi 259 pada 2014. Untuk dapil DPR-RI tak
ada perubahan karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang
dijelaskan pada bab lampiran. Penambahan jumlah daerah pemilihan disebabkan
beberapa faktor, seperti pertambahan jumlah penduduk, pemekaran wilayah,
penyempurnaan terhadap dapil pada Pemilu 2009 lalu, kohesivitas demografi di
suatu wilayah, dan letak geografis.
Untuk daerah pemilihan di Jawa Tengah terbagi menjadi 10 Dapil yaitu :
Dapil 1 : Dapil 2 : Dapil 3 :
Kota Semarang Kab. Kudus KPU Kab. Grogogan
KPU Kab. Semarang Kab. Demak KPU Kab. Pati
KPU Kab. Kendal Kab. Jepara KPU Kab. Rembang
KPU Kota Salatiga KPU Kab. Blora
Dapil 4 : Dapil 5 : Dapil 6 :
KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Boyolali KPU Kab. Purworejo

9. 9
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
KPU Kab. Karanganyar KPU Kab. Klaten KPU Kab. Wonosobo
KPU Kab. Sragen KPU kab. Sukoharjo KPU Kab. Magelang
KPU Kab. Surakarta KPU Kota Magelang
KPU Kab. Temanggung
Dapil 7 : Dapil 8 : Dapil 9 :
KPU Kab. Purbalingga KPU Kab. Cilacap Kabupaten Tegal
KPU Kab. Banjarnegara KPU Kab. Banyumas KPU Kota Tegal
KPU Kab. Kebumen KPU Kab. Brebes
Dapil 10 :
KPU Kab. Batang KPU Kab. Pemalang
KPU Kota Pekalongan KPU Kab. Pekalongan
1.3 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan untuk membuat surat suara tidak
dalam satu pola, melainkan 3 pola untuk pemilihan anggota DPR, 4 pola untuk
pemilihan anggota DPRD, dan 3 pola untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Pembedaan pola atau format surat suara ini dilakukan karena jumlah
kursi legislatif untuk setiap daerah pemilihan berbeda, baik untuk pemilihan anggota
DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
Ketiga pola surat suara untuk calon anggota DPR adalah pola kecil (untuk daerah
pemilihan dengan alokasi 3 nama calon DPR, yang berarti tiap partai mempunyai
1 - 5 calon di dalam daftarnya); pola menengah (untuk daerah pemillihan yang
memperoleh alokasi 5 - 8 kursi, yang berarti setiap partai mempunyai 1 – 10 nama

10. 10
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
di dalam daftar calonnya); dan pola besar (untuk daerah pemilihan dengan alokasi
9 – 10 kursi, yang berarti setiap partai bisa mengajukan 1-14 nama calon DPR).
Ketiga pola tersebut mempunyai ukuran fisik yang berbeda. Untuk pola kecil
ukurannya adalah 40 X 60 cm (akordion); pola menengah berukuran 55 X 80,5 cm
(web); pola besar berukuran 66 X 80,5 cm (plano). Berdasarkan data yang sudah
ada pola atau format kecil hanya akan digunakan untuk 7 provinsi, yaitu Riau,
Bengkulu, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Bangka-Belitung dan Irian Jaya
Barat.
Selanjutnya untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk
pemilihan anggota DPRD di kedua tingkatan ini, KPU menetapkan 4 pola atau
format. Tiga pola di antaranya adalah sama dengan pola surat suara untuk
pemilihan anggota DPR yang disebutkan di atas, yaitu kecil, menengah, dan besar.
Yang satu lagi adalah ukuran sangat besar, yaitu untuk digunakan di daerah-
daerah pemilihan dengan alokasi kursi 13-16, yang berarti jumlah calon di dalam
daftar Caleg yang diajukan partai 1 – 20 nama.
Untuk pemilih penyandang cacat dibuatkan TPS dengan alat bantu. Terhadap
pemilih yang memiliki hambatan fisik petugas TPS dapat membantu, namun
sebelumnya petugas tersebut membuat pernyataan untuk menyimpan rahasia dari
pilihan pemilih tersebut. Penyandang cacat tersebut dapat pula meminta bantuan
orang lain, dan KPU menyediakan alat bantu khusus untuk penyandang cacat
yaitu untuk pemilihan DPD.
Pemilih yang Memilih di TPS Lain.
Pada dasarnya pemilih memberikan suara pada TPS di mana ia terdaftar. Namun
kalau karena berbagai keperluan ada yang terpaksa melakukannya di tempat lain,
yang bersangkutan sudah harus pindah sebelum 29 Januari. Sebab pada tanggal
tersebut sudah disusun daftar pemilih tetap. Jika seorang pemilih ingin pindah
domisili selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan
suara harus lapor ke PPS.

11. 11
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
Pemilih yang memilih di TPS lain namun masih di dalam satu daerah pemilihan
dan satu provinsi/kabupaten/kota pemilih tersebut akan mendapat 4 surat suara,
yaitu surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, dan DPD.
Pemilih yang memilih di TPS lain yang berbeda daerah pemilihan tetapi masih di
dalam satu propinsi/kabupaten/kota pemilih tersebut akan mendapat 3 surat suara,
yaitu surat suara untuk DPRD Provinsi, DPR, dan DPD.
Pemilih yang memilih di TPS lain,
berbeda kabupaten/kota namun dalam
satu propinsi maka akan mendapat 2 surat
suara, yaitu surat suara untuk DPR dan
DPD. Pemilih yang memilih di TPS lain
beda kab/kota dan propinsi hanya akan
mendapat 1 surat suara, yaitu surat suara
untuk pemilihan anggota DPR saja.
Berikut pencoblosan surat suara yang dianggap sah pada Pemilu 2014 mendatang:
a) Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol, maka suaranya dihitung satu
untuk parpol.
b) Nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg.
c) Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta pada kolom nomor urut dan
nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk caleg.
d) Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut
dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol.
e) Lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya
dihitung satu untuk parpol.
f) Tanda coblos lebih dari satu pada satu nomor urut, tanda gambar dan nama
caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol.
g) Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu
parpol, maka suaranya dihitung satu untuk caleg tersebut.
h) Garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu
parpol, maka suara dianggap sah untuk satu parpol.
i) Garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu

12. 12
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
untuk parpol.
j) Garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap
satu untuk caleg.
k) Kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka
suara dianggap sah satu untuk parpol.
l) Kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu
parpol, maka suara dihitung satu untuk parpol.
m) Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara
dianggap sah untuk parpol.
n) Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara
dihitung satu untuk parpol.
o) Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki
daftar caleg, maka suara dianggap sah satu untuk parpol.
2. PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
Pemilihan umum anggota DPD tahun 2014 sama dengan pemilihan umum anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Hanya saja yang membedakan calon-
calonnya.
1.1 Pencalonan
DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
No. Nama Calon
1 AGUS MUJAYANTO
2 Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si.
3 AHSAN FAUZI, S.Sos.I L DEMAK
4 Drs. H. AKHMAD
5 MUQOWAM
6 BAGYONO, S
7 Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H
8 Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H
9 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH
10 Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum.
11 Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M.
12 HERIYANTO
13 Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si.
14 IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T
15 H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si
16 Drs. JABIR
17 KHIZANATURROHMAH, S.Ag.
18 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M.

13. 13
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
19 Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA
20 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd
21 POPPY DHARSONO
22 R. SUKARNO WINARTO
23 Hj. SITI AZZAH, S.Sos.
24 Ir. H. SOEHARSOJO
25 Drs. St. SUKIRNO, M.S.
26 H. SUDIR SANTOSO, S.H.
27 Dr. H. SULISTIYO, M.Pd.
28 Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT
29 SURO JOGO PBSH, S.E.
30 TJAHJADI TAKARIAWAN
31 TOTO DIRGANTORO
32 WAKIL MAGHFUR
1.2 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
DPD memiliki 132 perwakilan, yang terdiri dari empat orang dari masing-masing
provinsi (dengan jumlah provinsi 33), yang dipilih melalui sistem mayoritarian
dengan varian distrik berwakil banyak (single non-transferable vote, SNTV). Tiap
pemilih menerima satu surat suara untuk pemilihan anggota DPD yang berisi
semua calon independen yang mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih
tersebut berada. Pemilih kemudian menggunakan paku, mencoblos satu lubang
pada nama kandidat yang dipilih. Empat kandidat yang memperoleh suara
terbanyak di tiap provinsi akan kemudian terpilih menjadi anggota DPD. Ada 3
(tiga) cara pemilihan, dengan memberikan tanda coblos pada foto calon anggota
DPD, tanda coblos pada nomor urut calon anggota DPD, dan tanda coblos pada
nama calon anggota DPD.
C. PENYELENGGARA PEMILU 2014
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah
Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara
berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak
manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di
ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

14. 14
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU
sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU
Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa
keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung
sejak pengucapan sumpah/janji.
1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan
Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. KPU
Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. KPU Kabupaten/Kota terdiri
atas 5 orang.
KPU Provinsi Jawa Tengah :
1. Ketua : M. Fajar Subhi A K Arif, SH, MH
2. Anggota : Dr. Siti Malikhatun B, SH, M.Hum
3. Anggota : Drs. Andreas Pandiangan, M.Si
4. Anggota : Nuswantoro Dwiwarno, SH, MH
5. Anggota : Achmad Junaidi, S.Ag
KPU Kota Semarang :
1. Ketua : Muhammad Hakim Junaidi
2. Anggota : Abdoel Khaliq
3. Anggota : Henry Wahyono
4. Anggota : Siti Prihatiningtyas
5. Anggota : Kharis Hidayat

15. 15
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
2. Profil Panitia Pemilihan di Kelurahan Sumurejo
1. Ketua : Gunawan,S.Pd
2. Anggota : Muslimah, S.Pd
: Amir Hamzah
3. Profil KPPS Wilayah Pantauan
1. Ketua : Joko Winarno, S.Pd
2. Anggota : Suhari Asyhari
3. Anggota : Suwarti
4. Anggota : Solikatun
5. Anggota : Slamet Priyono
6. Anggota : M. Anwar
7. Anggota : Abad
8. Linmas : Solekan
9. Linmas : Ngadiono
D. PENGAWAS PEMILU 2014
Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama
pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam
pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, dimana Pengawas Pemilu
dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta
menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Menurut
undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu
tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di
kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas
Pemilu Kecamatan.
1. Profil Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan
oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabuaten/Kota yang bisifat ad hoc dan
berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota.
Panwaslu Kota Semarang :
1. Ketua : Sri Wahyu Ananingsih
2. Anggota : Muhammad Ichwan

16. 16
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
2. Profil Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Sumurejo
Pengawas Pemilu di kelurahan Sumurejo :
Pengawas 1 : Nurhadi Warga RT 01/01
Pengawas 2 : Muthoib Warga RT 01/03
Pengawas 3 : Nasihudin Warga RT 02/03
E. PELAKSANAAN PEMILU
1. Pemungutan Suara
Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 8 Desa Sumur Rejo, Kecamatan Gunung Pati pada
tanggal 9 April 2014 berjalan dengan lancar. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) dalam acara pemungutan suara di pimpin oleh ketua KPPS. Pemungutan suara
dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB. Kegiatan di TPS berjalan
lancar, tidak tampak ada antrian pemilih yang sangat panjang. Karena di TPS tersebut
semuanya dapat dikoordonir dengan baik. Adapun kegiatan yang dilakukan KPPS :
1. Mengumumkan DPT, DPTb, dan DPK dan memberikan salinannya kepada saksi dan
pengawas pemilu lapangan yang hadir.
2. Pengucapan Sumpah atau Janji anggota KPPS, dipandu Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan
pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tatacara pemberian
suara di TPS.
2. Penghitungan Suara
Setelah pemungutan suara selesai, dilakukan penghitungan suara. Pemungutan suara
berakhir pada pukul 13.00 WIB. Sedangkan penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00
WIB-22.30 WIB. Penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS yaitu Bapak Joko
Winarno seta dibantu oleh anggota KPPS lainnya. Adapun kegiatan yang dilakukan saat
penghitungan suara :

17. 17
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan
Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus
Tambahan/Pemilih menggunakan KTP dan KK.
Jumlah DPT yang terdaftar di TPS 8 Desa Sumurejo adalah 266. Laki-laki 122 orang,
Perempuan 129 orang, DPTB 14 orang, laki-lak 3 orang, perempuan 11 orang. DPK 1
orang laki-laki.
Jumlah DPT yang hadir ke TPS 218 orang, Surat suara yang sah ada 165, yang tidak
sah ada 53 suara. Sedangkan 48 orang yang tidak hadir Golput.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena
rusak atau salah dalam cara memberikan suara. Di TPS 8 Desa Sumur Rejo tidak ada
surat suara yang rusak maupun surat suara yang dikembalikan karena rusak maupun
salah dalam memilih.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara
sah dan surat suara tidak sah. Untuk surat suara DPR RI ada 165 yang sah, dan 23
surat suara yang tidak sah.
3. Rekapitulasi Penghitungan Suara
Rekapitulasi hasil penghitungan suara :
No. Nama Partai DPR RI DPRD
Provinsi
DPRD Kota
1. Partai Nasdem 2 2 3
2. Partai PKB 47 57 73
3. Partai PKS 20 17 12
4. PDIP 43 43 62
5. Golkar 6 8 4
6. Gerindra 22 21 8
7. Partai Demokrat 32 29 35
8. PAN 5 1 2
9. PPP 10 7 3
10. HANURA 6 3 0
11. PBB 0 0 0

18. 18
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
12. PKPI 2 3 1
Surat suara yang sah 165
Surat suara tidak sah 23
DPD RI
No. Nama Calon Perolehan Suara
1 AGUS MUJAYANTO 2
2 Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. 8
3 AHSAN FAUZI, S.Sos.I L DEMAK 4
4 Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 13
5 BAGYONO, S 4
6 Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H 11
7 Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H 22
8 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH 12
9 Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum. 5
10 Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M. 6
11 HERIYANTO 2
12 Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si. 1
13 IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T 1
14 H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si 1
15 Drs. JABIR 1
16 KHIZANATURROHMAH, S.Ag. 1
17 KUNDARI, S.E 8
18 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M. 11
19 Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA 0
20 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd 9
21 POPPY DHARSONO 4
22 R. SUKARNO WINARTO 7
23 Hj. SITI AZZAH, S.Sos. 0
24 Ir. H. SOEHARSOJO 5
25 Drs. St. SUKIRNO, M.S. 1
26 H. SUDIR SANTOSO, S.H. 7
27 Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. 0
28 Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT 1
29 SURO JOGO PBSH, S.E. 0
30 TJAHJADI TAKARIAWAN 1
31 TOTO DIRGANTORO 5
32 WAKIL MAGHFUR 4
Untuk hasil akhirnya :
DPR RI yang tertinggi Partai PKB
DPR Prov yang tertinggi dari Partai PKB
DPR Kota yang tertinggi ari Partai PKB
DPD yang tertinggi No. 7 yaitu Hj. Dhenty Eka Widi Prastiwi, SE, MHS.

19. 19
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
4. Pelanggaran Pemilu
4.1.Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan
Sebenarnya banyak pelanggaran yang dilakukan Partai Politik maupun Calon
Legislatif sebelum pemungutan suara dilakukan. Pelanggaran pertama, kampanye
melalui pesan berantai, entah itu SMS maupun Blackberry Messanger. Banyak
warga yang menerima pesan berantai itu, yang berisi akan memberikan pulsa
senilai Rp. 100.000,00 apabila msyarakat mau menyerbaluaskan pesan itu. Namun
sebenarnya pesan itu tidak benar. Padahal sudah melewati batas akhir kampanye.
Pelanggaran yang kedua, terjadinya politik uang (money politik) di dalam
masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menerima uang dari beberapa Calon
Legislatif. Banyak pula masyarakat yang tidak mau menerimanya. Padahal
masyarakat yang diberi uang itu juga belum tentu memilih Calon Legislatif yang
memberikan uang kepadanya.
Pelanggaran yang ketiga, masih ditemukan alat peraga kampanye pada saat hari
tenang. Ada berberapa spanduk atau stiker-stiker dan atribut kampanye lainnya
yang belum dilepas saat memasuki hari tenang. Harusnya alat peraga itu harus
disingkirkan setelah hari tenang. Hal itu menunjukkan ketidakpatuhan peserta
pemilu dan ketidak maksimalan penegakkan peraturan pemilu tentang pembersihan
alat peraga.
4.2.Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan
Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hari pemungutan, adanya masyarakat
yang memeberitahukan pilihannya kepada orang lain. Sebenarnya itu telah
melanggar, karena tidak “luberjurdil”. Selain itu, di TPS ada masyarakat yang
tidak mau di kenai tinta jari kelingkingnya. Dan Panitia maupun Pengawas hanya
diam saja. Adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Partai Politik tertentu,
seperti transportasi dan konsumsi. Transportasi bagi calon pemilih yang jauh dari
TPS, serta diberi konsumsi. Sebenarnya hal itu telah melanggar Pemilu. Ada pula
masyarakat yang keliru memasukkan surat suara, misalnya Surat Suara DPR RI
dimasukkan ke kotak suara DPRD Provinsi. Meskipun sudah ada yang mengawasi
tapi tetap saja masih ada yang keliru. Ada pula kesalahan Pemilih yang memilih di
TPS 8 padahal orang tersebut tidak terdaftar di TPS tersebut, melainkan terdaftar di
TPS sebelah. Selain itu adanya saksi yang meninggalkan Tempat Pemungutan
Suara sebelum proses perhitungan suara selesai.

20. 20
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
4.3.Jenis Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara
Sejauh ini belum ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan setelah pemungutan
suara di TPS 8 Desa Sumurejo. Baik pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS
maupun masyarakat.
F. ANALISA HASIL PEMILU 2014
Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara, dapat diketahui bahwa untuk DPR RI yang
mendapatkan suara paling banyak adalah Partai PKB. Kemudian untuk DPRD Provinsi yang
mendapat suara paling banyak adalah Partai PKB. Untuk DPRD Kota Semarang yang
mendapat suara paling banyak adalah Partai PKB. Dan untuk DPD yang mendapat suara yang
paling tinggi adalah Calon No. 7 yaitu Hj. Dhenty Eka Widi Prastiwi, SE. MHS. Masyarakat
Sumurejo mayoritas memilih PKB, terbukti yang mendapat suara paling banyak adalah PKB.
Berbeda dengan hasil Qick Count Pemilu Legislatif 2014. Hasil perhitungan cepat (Quick
Count) dari 99.45% data masuk menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak 18.97%. Di posisi kedua adalah
Partai Golongan Karya (Golkar) 14.66 %. Di posisi ketiga adalah Partai Gerakan Indonesia
Raya (Gerindra) 12.20%.
10 partai memperoleh suara di atas ambang batas parlemen 3,5% dengan urutan dari yang
terbanyak sebagai berikut:
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
4. Partai Demokrat
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

21. 21
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
Sementara 2 partai memperoleh suara di bawah ambang batas parlemen 3,5% yaitu:
1. Partai Bulan Bintang (PBB)
2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Quick Count juga menghitung tingkat partisipasi pemilih yang dalam Pemilu Legislatif 2014
adalah sekitar 72%.
G. PENUTUP
1. Kesimpulan
Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.
Pemilihan Umum merupakan manifestasi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat sesuai
dengan nuraninya memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan mewujudkan cita-cita
nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu factor penting
bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas
penyelenggaraan pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan
penyelenggaraan pemilu. Ketika institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk
menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.
Adapun pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 berjalan dengan lancar, meskipun ada hambatan-
hambatan kecil. Namun hal itu tidak mengganggu jalannya Pemilu. Semua pihak yang terkait
seperti Masyarakat, KPPS, KPU dan Panwaslu telah berpartisipasi dalam pelaksanaan
Pemilu. Mereka telah menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan baik,
sehingga Pemilu di TPS 8 Desa Sumurejo berjalan dengan lancar. Dengan hasil suara
tertinggi diperoleh PKB untuk DPR RI. DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Sedangkan untuk
DPD RI suara tertinggi diperoleh Hj. Dhenty Eka Widi Prastiwi, SE, MHS. Dengan hasil ini
dapat dikatakan bahwa Pemilu di TPS 8 Desa Sumurejo telah dilaksanakan dengan baik.
2. Rekomendasi
1.1. Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara Pemilu atau KPU seharusnya selalu meningkatkan kemandirian dalam
menyelenggarakan Pemilu. Selain itu KPU juga harus bisa lebih baik lagi untuk
Pemilu di masa yang akan datang. Entah itu dari segi pelayanan maupun sistem
pemilihan. Lebih tertib lagi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk KPPS seharusnya

22. 22
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak boleh cuek
ataupun marah kepada masyarakat. Selalu instropeksi dari kesalahan-kasalahan yang
dilakukan. Ada pula KPPS yang menolak DPT Tambahan, padahal namanya sudah
terdaftar di TPS tersebut. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan Peserta, KPU
sebaiknya menegur atau menasihati, atau melaporkan kepada saksi atau Panwaslu.
KPU diharapkan bisa mengurangi jumlah masyarakat yang Golput dalam Pemilu. Hal
itu bisa dilakukan dengan cara Kampanye dan Sosialisi kepada masyarakat secara
lebih terbuka lagi. Maksudnya lebih luas lagi, sampai semua masyarakat tahu. Dan
juga untuk Pemilih Pemula, perlu mendapatkan sosialisasi khusus. Untuk Pemilu
Presiden nanti diharapkan lebih baik lagi, sehingga mendapatkan Calon terpilih yang
terbaik untuk Negara Indonesia.
1.2. Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu
Untuk Pengawas Pemilu (Panwaslu) harus bisa menangani pelanggaran-pelanggaran
baik saat sebelum Pemilu, Saat Pemilu, maupun setelah Pemilu. Selain itu, Panwaslu
juga harus bisa mengantisipasi terjadinya pelanggaran-palanggaran dalam Pemilu.
Apabila ada laporan pelanggaran Pemilu, Panwaslu harus menindaklanjutinya. Peran
Panwaslu sangat penting demi lancarnya jalannya Pemilu. Apabila Panwaslu dapat
menjalankan tugasnya dengan baik, maka Pemilu akan berjalan dengan lancar.
1.3. Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu
Jumlah Peserta Pemilu semakin bertambah dari Pemilu sebelumnya. Ini membuktikan
bahwa masyarakat peduli politik dan juga partisipasi dalam demokrasi. Diharapkan di
Pemilu yang akan datang Peserta Pemilu pun semakin banyak. Meskipun banyak pula
masyarakat yang Golput. Tapi hal itu tidak mengganggu jalannya Pemilu. Masyarakat
diharapkan bisa menaati dan melaksanakan Tata Cara Pemilu dengan baik dan benar
sehingga Pemilu dapat berjalan dengan lancar. Dan dapat mengurangi terjadinya
pelanggaran-pelanggaran kecil dalam Pemilu. Masyarakat diharapkan memilih Calon
yang benar-benar terbaik untuk dipilih. Jangan sampai salah memilih Calon. Sebelum
memilih harus kenali dulu setiap Calon. Agar tidak salah pilih. Dan diharapkan
masyarakat selalu berpartisipasi dalam Pemilu, baik itu Pemilihan Kepala Daerah,
Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

23. 23
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
DAFTAR PUSTAKA
Grafika sinar redaksi. Uu pemilu 2012. Jakarta: sinar grafika. 2012.
http://www.indikator.co.id/news/details/1/47/Press-Rilis-Quick-Count-Pemilu-Legislatif-
2014#sthash.Mn04Q73d.dpuf
http://kpud-ntbprov.go.id/berita/594-sistem-pemilu-2014-upaya-menciptakan-pemilu-yang-
akuntabel
http://www.rumahpemilu.org/in/read/11/Calon-Anggota-Legislatif
http://kimwaradesa.blogspot.com/2013/04/kuota-30-caleg-perempuan-untuk-pemilu.html
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5217
Peraturan Pemilihan Komisi Umum Nomor 13 Tahun 2013
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
www.rumahpemilu.org/in/read/3351/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-
Indonesia
Yustisia pustaka. Uu pemilu 2011. Yogyakarta 2012

24. 24
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014
DAFTAR RESPONDEN
1. Siapa saja yang menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Sumurejo?
2. Siapa saja yang menjadi Pengawas Pemilu 2014 di Kelurahan Sumurejo?
3. Berapa DPT yang terdaftar di TPS 8 Desa Sumurejo?
4. Adakah pemilih tambahan yang berasal dari luar daerah?
5. Berapa jumlah Panitia Pemilu di TPS 8 beserta saksinya?
6. Ada berapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Sumurejo?
7. Seberapa besar persiapan panitia dalam pemilihan umum ini?
8. Apa saja pelanggaran yang terjadi saat pemungutan suara?
9. Apakah Saudara telah menggunakan hak pilih dengan bijak?
10. Apakah Pemilu di TPS ini sudah berjalan dengan baik ?
11. Apakah anda pemilih pemula?
12. Adakah teman anda yang Golput?
13. Bagaimana pendapat Saudara terhadap pemungutan suara kali ini?
Narasumber : Joko Winarno (Ketua KPPS TPS 8 Desa Sumurejo)
Suhari Asyhari (Ketua RW)
Solikatun (KPPS)
Ngadiono (Linmas)
Nur Hana Mutmainah (Saksi)
Wahyu Lestari (Pemilih)

25. 25
PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014