SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 6
Baixar para ler offline
SALINAN
                  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
                        PUBLIK INDONESIA
          PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
                      REPUBLIK INDONESIA

                         NOMOR 60 TAHUN 2011

                                TENTANG

            LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN
     PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

   MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    : a. bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin
                  terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang
                  pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
                 b. bahwa pungutan membebani masyarakat sehingga dapat
                    menghambat akses masyarakat untuk memperoleh
                    pelayanan pendidikan dasar;
                 c. bahwa    berdasarkan     pertimbangan   sebagaimana
                    dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
                    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
                    Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah
                    Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;


Mengingat    :    1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
                    Pendidikan   Nasional   (Lembaran   Negara Republik
                    Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
                    Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
                 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
                    Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
                    Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
                    Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
                 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
                    Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90,
                    Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);



                                    1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
                  Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008
                  Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
               5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
                  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
                  Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
                  Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
                  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
                  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
                  2010    Tentang   Pengelolaan  dan    Penyelenggaraan
                  Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
                  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
               6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
                  Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
                  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
                  Nomor 77 Tahun 2011;
               7. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
                  Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
                  telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56/P
                  Tahun 2011;



                            MEMUTUSKAN:

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
               TENTANG LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN
               PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
               PERTAMA.



                                Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sekolah adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar
   yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk
   Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan
   Sekolah Menengah Pertama Terbuka.
2. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan pada sekolah yang
   berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung maupun
   tidak langsung.
3. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan
   dan/atau diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengelola
   pendidikan.


                                   2
4. Standar nasional pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah
   kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
   Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang
   pendidikan dan kebudayaan.



                                Pasal 2

(1) Biaya pendidikan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    dan pemerintah daerah bersumber dari:
    a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
    b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2) Biaya pendidikan pada sekolah pelaksana program wajib belajar menjadi
    tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sampai
    terpenuhinya SNP.
(3) Pemenuhan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    dilakukan melalui bantuan operasional sekolah.



                                 Pasal 3

Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi
dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya.



                                 Pasal 4

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak boleh melakukan
    pungutan:
    a. yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan
       peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau
       kelulusan peserta didik; dan
    b. untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga
       representasi pemangku kepentingan sekolah.
(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan
    pungutan kepada peserta didik, orang tua, atau walinya yang tidak
    mampu secara ekonomis.




                                    3
Pasal 5

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan
    operasional tidak boleh memungut biaya operasi.
(2) Dalam keadaan tertentu jika sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) melakukan pungutan biaya operasi maka sekolah harus:
   a. memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali peserta
       didik;
   b. memperoleh persetujuan tertulis dari komite sekolah;
   c. memperoleh persetujuan tertulis dari kepala dinas pendidikan
       provinsi dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, sesuai
       kewenangan masing-masing; dan
   d. memenuhi persyaratan :
       1) perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan
          dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran
          tahunan yang mengacu pada SNP;
       2) perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara
          transparan kepada pemangku kepentingan sekolah;
       3) perolehan dana disimpan dalam rekening atas nama sekolah;
       4) perolehan dana dibukukan secara khusus oleh sekolah, terpisah
          dari dana yang diterima dari penyelenggara sekolah; dan
       5) penggunaan sesuai dengan perencanaan.



                                Pasal 6

(1) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang bertaraf
    internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan
    tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dikembangkan
    menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa
    persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.



                                 Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pungutan biaya selain biaya
operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan persetujuan
pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan
Menteri tersendiri.




                                    4
Pasal 8

Sekolah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) dan Pasal 6, wajib menyampaikan laporan pengumpulan,
penyimpanan, dan penggunaan dana kepada:
 a. orang tua atau wali peserta didik, komite sekolah, kepala dinas
    pendidikan kabupaten/kota, dan kepala dinas pendidikan provinsi;
 b. bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk sekolah dasar,
    sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah pertama terbuka
    serta sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang
    dikembangkan menjadi bertaraf internasional;
 c. gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk sekolah dasar luar biasa
    dan sekolah menengah pertama luar biasa; dan
 d. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk sekolah dasar dan sekolah
    menengah pertama yang bertaraf internasional.



                                 Pasal 9

(1) Sekolah yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan Pasal 3
    sampai dengan Pasal 5 dan tidak melaporkan sesuai dengan Pasal 8
    huruf a dan huruf c dikenai sanksi administratif:
    a. pembatalan pungutan;
    b. untuk kepala sekolah berupa:
       1) teguran tertulis;
       2) mutasi; atau
       3) sanksi administratif lain sesuai ketentuan kepegawaian bagi yang
          berstatus    pegawai    negeri   sipil  atau  sesuai   perjanjian
          kerja/kesepakatan kerja bersama bagi yang berstatus bukan
          pegawai negeri sipil.
    c. untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa
       pencabutan ijin penyelenggaraan.
(2) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama bertaraf internasional
    atau yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional yang
    melakukan pungutan tanpa persetujuan sesuai dengan Pasal 6 dan
    tidak melaporkan sesuai dengan Pasal 8 huruf b dan huruf d dikenai
    sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



                                 Pasal 10

Menteri, gubernur, bupati, atau walikota memberi sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 sesuai kewenangan masing-masing.


                                     5
Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.



                                  Ditetapkan di Jakarta
                                  pada tanggal 30 Desember 2011
                                  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
                                  REPUBLIK INDONESIA,

                                  TTD.

                                  MOHAMMAD NUH




Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 19



Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


TTD.


Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003




                                      6

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

04. juknis ppdb sma & smk 2019
04. juknis ppdb sma & smk 201904. juknis ppdb sma & smk 2019
04. juknis ppdb sma & smk 2019mediasmansawira
 
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi keduamediasmansawira
 
Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Tahun 2013
Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Tahun 2013Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Tahun 2013
Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Tahun 2013Guss No
 
Permendikbud nomor 1 tahun 2021
Permendikbud nomor 1 tahun 2021Permendikbud nomor 1 tahun 2021
Permendikbud nomor 1 tahun 2021mediasmansawira
 
SKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah
SKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan SekolahSKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah
SKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan SekolahRepublikaDigital
 
Juknis Dana bos - 2012
Juknis Dana bos - 2012Juknis Dana bos - 2012
Juknis Dana bos - 2012bambang_rhm
 
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...IWAN SUKMA NURICHT
 
Permendiknas n0-63-tahun-2009-tentang-penjaminan-mutu
Permendiknas n0-63-tahun-2009-tentang-penjaminan-mutuPermendiknas n0-63-tahun-2009-tentang-penjaminan-mutu
Permendiknas n0-63-tahun-2009-tentang-penjaminan-mutuYanti Sriyulianti
 
Permen nomor-97-tahun-2013_Tentang Kelulusan UN 2013/2014
Permen nomor-97-tahun-2013_Tentang Kelulusan UN 2013/2014Permen nomor-97-tahun-2013_Tentang Kelulusan UN 2013/2014
Permen nomor-97-tahun-2013_Tentang Kelulusan UN 2013/2014pakgurusanto
 

Mais procurados (15)

04. juknis ppdb sma & smk 2019
04. juknis ppdb sma & smk 201904. juknis ppdb sma & smk 2019
04. juknis ppdb sma & smk 2019
 
Bos 2011
Bos 2011Bos 2011
Bos 2011
 
Juknis bos 2017
Juknis bos 2017Juknis bos 2017
Juknis bos 2017
 
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
 
Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Tahun 2013
Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Tahun 2013Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Tahun 2013
Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Tahun 2013
 
Juknis bos 2013.pdf final
Juknis bos 2013.pdf finalJuknis bos 2013.pdf final
Juknis bos 2013.pdf final
 
Juknis bos 2015 final
Juknis bos 2015 finalJuknis bos 2015 final
Juknis bos 2015 final
 
Salinan permen 8 tahun 2020
Salinan permen 8 tahun 2020Salinan permen 8 tahun 2020
Salinan permen 8 tahun 2020
 
Permendikbud nomor 1 tahun 2021
Permendikbud nomor 1 tahun 2021Permendikbud nomor 1 tahun 2021
Permendikbud nomor 1 tahun 2021
 
SKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah
SKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan SekolahSKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah
SKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah
 
Juknis Dana bos - 2012
Juknis Dana bos - 2012Juknis Dana bos - 2012
Juknis Dana bos - 2012
 
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...
 
Permendiknas n0-63-tahun-2009-tentang-penjaminan-mutu
Permendiknas n0-63-tahun-2009-tentang-penjaminan-mutuPermendiknas n0-63-tahun-2009-tentang-penjaminan-mutu
Permendiknas n0-63-tahun-2009-tentang-penjaminan-mutu
 
Juknis bos 2014(1)
Juknis bos 2014(1)Juknis bos 2014(1)
Juknis bos 2014(1)
 
Permen nomor-97-tahun-2013_Tentang Kelulusan UN 2013/2014
Permen nomor-97-tahun-2013_Tentang Kelulusan UN 2013/2014Permen nomor-97-tahun-2013_Tentang Kelulusan UN 2013/2014
Permen nomor-97-tahun-2013_Tentang Kelulusan UN 2013/2014
 

Destaque

Marketing Places
Marketing PlacesMarketing Places
Marketing Placesplaceid
 
Virtuelle Güter als Monetarisierungs- und Werbemodell für Musiker
Virtuelle Güter als Monetarisierungs- und Werbemodell für MusikerVirtuelle Güter als Monetarisierungs- und Werbemodell für Musiker
Virtuelle Güter als Monetarisierungs- und Werbemodell für MusikerMartin Szugat
 
Storm in a teacup? Adapting to the impacts of climate change in China
Storm in a teacup? Adapting to the impacts of climate change in ChinaStorm in a teacup? Adapting to the impacts of climate change in China
Storm in a teacup? Adapting to the impacts of climate change in ChinaInstitute of Development Studies
 
Forensic Investigators of Colorado LLC
Forensic  Investigators of  Colorado  LLCForensic  Investigators of  Colorado  LLC
Forensic Investigators of Colorado LLCDean A. Beers, CLI
 
El Que Bien Te Ama, Bien Te Hara Llorar . .
El Que Bien Te Ama, Bien Te Hara Llorar . .El Que Bien Te Ama, Bien Te Hara Llorar . .
El Que Bien Te Ama, Bien Te Hara Llorar . .refranes
 
Kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) smp
Kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) smpKurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) smp
Kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) smpNandang Sukmara
 
185 matriks sop1 pensiun
185 matriks sop1 pensiun 185 matriks sop1 pensiun
185 matriks sop1 pensiun Nandang Sukmara
 
дарнопих
дарнопихдарнопих
дарнопихOlena Ursu
 
Procedimentos argumentativos
Procedimentos argumentativosProcedimentos argumentativos
Procedimentos argumentativosGedalias .
 
Pp nomor-19-tahun-2005 ttg standarisasi pendidikan nasional
Pp nomor-19-tahun-2005 ttg standarisasi pendidikan nasionalPp nomor-19-tahun-2005 ttg standarisasi pendidikan nasional
Pp nomor-19-tahun-2005 ttg standarisasi pendidikan nasionalNandang Sukmara
 
Actividades dic feb 2015-2016
Actividades dic feb 2015-2016Actividades dic feb 2015-2016
Actividades dic feb 2015-2016Carina Orge
 

Destaque (16)

1 gambaran umum
1 gambaran umum1 gambaran umum
1 gambaran umum
 
Marketing Places
Marketing PlacesMarketing Places
Marketing Places
 
What Does Obama Mean For International Development
What Does Obama Mean For International DevelopmentWhat Does Obama Mean For International Development
What Does Obama Mean For International Development
 
Cute Animal Babies
Cute Animal BabiesCute Animal Babies
Cute Animal Babies
 
Virtuelle Güter als Monetarisierungs- und Werbemodell für Musiker
Virtuelle Güter als Monetarisierungs- und Werbemodell für MusikerVirtuelle Güter als Monetarisierungs- und Werbemodell für Musiker
Virtuelle Güter als Monetarisierungs- und Werbemodell für Musiker
 
Storm in a teacup? Adapting to the impacts of climate change in China
Storm in a teacup? Adapting to the impacts of climate change in ChinaStorm in a teacup? Adapting to the impacts of climate change in China
Storm in a teacup? Adapting to the impacts of climate change in China
 
Forensic Investigators of Colorado LLC
Forensic  Investigators of  Colorado  LLCForensic  Investigators of  Colorado  LLC
Forensic Investigators of Colorado LLC
 
El Que Bien Te Ama, Bien Te Hara Llorar . .
El Que Bien Te Ama, Bien Te Hara Llorar . .El Que Bien Te Ama, Bien Te Hara Llorar . .
El Que Bien Te Ama, Bien Te Hara Llorar . .
 
Kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) smp
Kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) smpKurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) smp
Kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) smp
 
Panduan pelaksanaan sbi
Panduan pelaksanaan sbiPanduan pelaksanaan sbi
Panduan pelaksanaan sbi
 
185 matriks sop1 pensiun
185 matriks sop1 pensiun 185 matriks sop1 pensiun
185 matriks sop1 pensiun
 
дарнопих
дарнопихдарнопих
дарнопих
 
Procedimentos argumentativos
Procedimentos argumentativosProcedimentos argumentativos
Procedimentos argumentativos
 
Pp nomor-19-tahun-2005 ttg standarisasi pendidikan nasional
Pp nomor-19-tahun-2005 ttg standarisasi pendidikan nasionalPp nomor-19-tahun-2005 ttg standarisasi pendidikan nasional
Pp nomor-19-tahun-2005 ttg standarisasi pendidikan nasional
 
El gran viatge.
El gran viatge.El gran viatge.
El gran viatge.
 
Actividades dic feb 2015-2016
Actividades dic feb 2015-2016Actividades dic feb 2015-2016
Actividades dic feb 2015-2016
 

Semelhante a Permendikbud 60 2011 larangan pungutan biaya

Permendikbud 60 2011
Permendikbud 60 2011Permendikbud 60 2011
Permendikbud 60 2011musdam farera
 
Permendikbud 60 2011
Permendikbud 60 2011Permendikbud 60 2011
Permendikbud 60 2011musdam farera
 
Pergub No. 31 Tahun 2018.pdf
Pergub No. 31 Tahun 2018.pdfPergub No. 31 Tahun 2018.pdf
Pergub No. 31 Tahun 2018.pdfVeraRenita2
 
Juknis bos 2013.pdf final
Juknis bos 2013.pdf finalJuknis bos 2013.pdf final
Juknis bos 2013.pdf finalAulia Citra
 
Permendikbud 8 2020_juknis_bos_reguler
Permendikbud 8 2020_juknis_bos_regulerPermendikbud 8 2020_juknis_bos_reguler
Permendikbud 8 2020_juknis_bos_regulerIyusRusmadi1
 
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iPermendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iChusnul Labib
 
Perbup Nomor 728 Tahun 2012 ttg Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.pdf
Perbup Nomor 728 Tahun 2012 ttg Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.pdfPerbup Nomor 728 Tahun 2012 ttg Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.pdf
Perbup Nomor 728 Tahun 2012 ttg Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.pdf6436a
 
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi cap
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi capPetunjuk teknis bos 2012 final revisi cap
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi capNandang Sukmara
 
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi cap
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi capPetunjuk teknis bos 2012 final revisi cap
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi capNandang Sukmara
 
Peraturan menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-36-tahun-2014-tentang-pedom...
Peraturan menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-36-tahun-2014-tentang-pedom...Peraturan menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-36-tahun-2014-tentang-pedom...
Peraturan menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-36-tahun-2014-tentang-pedom...MTs Al Falah Bantarsari
 
Permendikbud no 44 tahun 2019 Penerimaan Peserta Didik Baru
Permendikbud no 44 tahun 2019 Penerimaan Peserta Didik Baru Permendikbud no 44 tahun 2019 Penerimaan Peserta Didik Baru
Permendikbud no 44 tahun 2019 Penerimaan Peserta Didik Baru temanna #LABEDDU
 
Juknis bos 2015
Juknis bos 2015Juknis bos 2015
Juknis bos 2015riejha
 
Juknis bos 2015 Ermy Fitriadie
Juknis bos 2015 Ermy FitriadieJuknis bos 2015 Ermy Fitriadie
Juknis bos 2015 Ermy FitriadieErmy Fitriadie
 
Juknis bos 2015
Juknis bos 2015Juknis bos 2015
Juknis bos 2015Oka Jane R
 
Juknis bos 2015
Juknis bos 2015Juknis bos 2015
Juknis bos 2015Tri Widodo
 
Juknis bos 2013.pdf final
Juknis bos 2013.pdf finalJuknis bos 2013.pdf final
Juknis bos 2013.pdf finalyasika513
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Risou Kun
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Alam Harahap
 
2 juknis bos 20140115
2 juknis bos 201401152 juknis bos 20140115
2 juknis bos 20140115DIKDASMEN
 

Semelhante a Permendikbud 60 2011 larangan pungutan biaya (20)

Permendikbud 60 2011
Permendikbud 60 2011Permendikbud 60 2011
Permendikbud 60 2011
 
Permendikbud 60 2011
Permendikbud 60 2011Permendikbud 60 2011
Permendikbud 60 2011
 
Pergub No. 31 Tahun 2018.pdf
Pergub No. 31 Tahun 2018.pdfPergub No. 31 Tahun 2018.pdf
Pergub No. 31 Tahun 2018.pdf
 
Juknis bos 2013.pdf final
Juknis bos 2013.pdf finalJuknis bos 2013.pdf final
Juknis bos 2013.pdf final
 
Permendikbud 8 2020_juknis_bos_reguler
Permendikbud 8 2020_juknis_bos_regulerPermendikbud 8 2020_juknis_bos_reguler
Permendikbud 8 2020_juknis_bos_reguler
 
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iPermendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_i
 
Perbup Nomor 728 Tahun 2012 ttg Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.pdf
Perbup Nomor 728 Tahun 2012 ttg Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.pdfPerbup Nomor 728 Tahun 2012 ttg Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.pdf
Perbup Nomor 728 Tahun 2012 ttg Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.pdf
 
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi cap
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi capPetunjuk teknis bos 2012 final revisi cap
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi cap
 
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi cap
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi capPetunjuk teknis bos 2012 final revisi cap
Petunjuk teknis bos 2012 final revisi cap
 
Peraturan menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-36-tahun-2014-tentang-pedom...
Peraturan menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-36-tahun-2014-tentang-pedom...Peraturan menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-36-tahun-2014-tentang-pedom...
Peraturan menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-36-tahun-2014-tentang-pedom...
 
Permendikbud no 44 tahun 2019 Penerimaan Peserta Didik Baru
Permendikbud no 44 tahun 2019 Penerimaan Peserta Didik Baru Permendikbud no 44 tahun 2019 Penerimaan Peserta Didik Baru
Permendikbud no 44 tahun 2019 Penerimaan Peserta Didik Baru
 
Juknis bos 2015
Juknis bos 2015Juknis bos 2015
Juknis bos 2015
 
JUKNIS BOS 2015
JUKNIS BOS 2015JUKNIS BOS 2015
JUKNIS BOS 2015
 
Juknis bos 2015 Ermy Fitriadie
Juknis bos 2015 Ermy FitriadieJuknis bos 2015 Ermy Fitriadie
Juknis bos 2015 Ermy Fitriadie
 
Juknis bos 2015
Juknis bos 2015Juknis bos 2015
Juknis bos 2015
 
Juknis bos 2015
Juknis bos 2015Juknis bos 2015
Juknis bos 2015
 
Juknis bos 2013.pdf final
Juknis bos 2013.pdf finalJuknis bos 2013.pdf final
Juknis bos 2013.pdf final
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017
 
Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017Draf juknis bos 2017
Draf juknis bos 2017
 
2 juknis bos 20140115
2 juknis bos 201401152 juknis bos 20140115
2 juknis bos 20140115
 

Mais de Nandang Sukmara

Ad hasil rapat tgl 3 5 3012
Ad hasil rapat tgl 3 5 3012Ad hasil rapat tgl 3 5 3012
Ad hasil rapat tgl 3 5 3012Nandang Sukmara
 
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmPermendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmNandang Sukmara
 
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...Nandang Sukmara
 
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimal
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimalPermendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimal
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimalNandang Sukmara
 
Pp 39 92 peranserta masyarakat
Pp 39 92 peranserta masyarakatPp 39 92 peranserta masyarakat
Pp 39 92 peranserta masyarakatNandang Sukmara
 
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdik
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdikPerda nomor 20 2007 struktur organigram disdik
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdikNandang Sukmara
 
Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaan
Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaanPermendiknas 50 2007_standar_pengelolaan
Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaanNandang Sukmara
 
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasPp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasNandang Sukmara
 
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasPp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasNandang Sukmara
 
Pp no 66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nas
Pp no  66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nasPp no  66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nas
Pp no 66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nasNandang Sukmara
 
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaan
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaanPermen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaan
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaanNandang Sukmara
 
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...Nandang Sukmara
 
Paparan sosialisasi pedoman perhitungan
Paparan sosialisasi pedoman perhitunganPaparan sosialisasi pedoman perhitungan
Paparan sosialisasi pedoman perhitunganNandang Sukmara
 

Mais de Nandang Sukmara (20)

Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Ad hasil rapat tgl 3 5 3012
Ad hasil rapat tgl 3 5 3012Ad hasil rapat tgl 3 5 3012
Ad hasil rapat tgl 3 5 3012
 
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spmPermendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
Permendagri 079-2007 pedoman penyusunan rencana pencapaian spm
 
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
Pedoman%20 penyusunan%20perencanaan%20dan%20penganggaran%20sekolah%20madrasah...
 
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimal
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimalPermendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimal
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimal
 
Pp 39 92 peranserta masyarakat
Pp 39 92 peranserta masyarakatPp 39 92 peranserta masyarakat
Pp 39 92 peranserta masyarakat
 
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdik
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdikPerda nomor 20 2007 struktur organigram disdik
Perda nomor 20 2007 struktur organigram disdik
 
Pp38
Pp38Pp38
Pp38
 
Masterplan pendidikan
Masterplan pendidikanMasterplan pendidikan
Masterplan pendidikan
 
Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaan
Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaanPermendiknas 50 2007_standar_pengelolaan
Permendiknas 50 2007_standar_pengelolaan
 
Pp 47 2008
Pp 47 2008Pp 47 2008
Pp 47 2008
 
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasPp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
 
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdasPp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
Pp no 47 t ahun 2008 wajar dikdas
 
Pp no 66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nas
Pp no  66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nasPp no  66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nas
Pp no 66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nas
 
Lampiran iii br
Lampiran iii brLampiran iii br
Lampiran iii br
 
Lampiran ii br
Lampiran ii brLampiran ii br
Lampiran ii br
 
Lampiran i br
Lampiran i brLampiran i br
Lampiran i br
 
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaan
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaanPermen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaan
Permen no 19 t ahun 2007 standar pengelolaan
 
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
Perka bkn nomor_19_tahun_2011pedoman_umum_penyusunan_kebutuhan_pegawai_negeri...
 
Paparan sosialisasi pedoman perhitungan
Paparan sosialisasi pedoman perhitunganPaparan sosialisasi pedoman perhitungan
Paparan sosialisasi pedoman perhitungan
 

Permendikbud 60 2011 larangan pungutan biaya

  • 1. SALINAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; b. bahwa pungutan membebani masyarakat sehingga dapat menghambat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863); 1
  • 2. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011; 7. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka. 2. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan pada sekolah yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung maupun tidak langsung. 3. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 2
  • 3. 4. Standar nasional pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 2 (1) Biaya pendidikan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Biaya pendidikan pada sekolah pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sampai terpenuhinya SNP. (3) Pemenuhan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bantuan operasional sekolah. Pasal 3 Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya. Pasal 4 (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak boleh melakukan pungutan: a. yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik; dan b. untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan sekolah. (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orang tua, atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis. 3
  • 4. Pasal 5 (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional tidak boleh memungut biaya operasi. (2) Dalam keadaan tertentu jika sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pungutan biaya operasi maka sekolah harus: a. memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali peserta didik; b. memperoleh persetujuan tertulis dari komite sekolah; c. memperoleh persetujuan tertulis dari kepala dinas pendidikan provinsi dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, sesuai kewenangan masing-masing; dan d. memenuhi persyaratan : 1) perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada SNP; 2) perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan sekolah; 3) perolehan dana disimpan dalam rekening atas nama sekolah; 4) perolehan dana dibukukan secara khusus oleh sekolah, terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara sekolah; dan 5) penggunaan sesuai dengan perencanaan. Pasal 6 (1) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pungutan biaya selain biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan persetujuan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. 4
  • 5. Pasal 8 Sekolah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6, wajib menyampaikan laporan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana kepada: a. orang tua atau wali peserta didik, komite sekolah, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kepala dinas pendidikan provinsi; b. bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah pertama terbuka serta sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional; c. gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk sekolah dasar luar biasa dan sekolah menengah pertama luar biasa; dan d. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang bertaraf internasional. Pasal 9 (1) Sekolah yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dan tidak melaporkan sesuai dengan Pasal 8 huruf a dan huruf c dikenai sanksi administratif: a. pembatalan pungutan; b. untuk kepala sekolah berupa: 1) teguran tertulis; 2) mutasi; atau 3) sanksi administratif lain sesuai ketentuan kepegawaian bagi yang berstatus pegawai negeri sipil atau sesuai perjanjian kerja/kesepakatan kerja bersama bagi yang berstatus bukan pegawai negeri sipil. c. untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa pencabutan ijin penyelenggaraan. (2) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional yang melakukan pungutan tanpa persetujuan sesuai dengan Pasal 6 dan tidak melaporkan sesuai dengan Pasal 8 huruf b dan huruf d dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 10 Menteri, gubernur, bupati, atau walikota memberi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai kewenangan masing-masing. 5
  • 6. Pasal 11 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2011 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 19 Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, TTD. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003 6