Masterplan pendidikan

MASTER PLAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG
2008-2025

2007

KATA PENGANTAR

Bismillah-Alhamdulillah… Sungguh tidak dapat disangkal lagi
bahwa manusia pada saat dilahirkan ke dunia, merupakan sosok
makhluk yang paling tidak berdaya. Tidak berdaya, karena harus diajari
oleh Sang Ibu agar dapat membuka mulut, menetek, bicara, berdiri dan
berjalan, mengenal simbol-simbol benda yang ada di sekelilingnya, dan
diajari pula keterampilan praktis sampai tata pergaulan dengan manusia
lainnya. Itulah pendidikan. Sesungguhnya, di mana pun proses
pendidikan terjadi, menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai nilai-nilai
yang dalam, karena jika mambicarakan pendidikan pada hakekatnya
membicarakan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Namun ternyata,
belakangan lembaga pendidikan yang namanya ‘sekolah’ ini hanya
menyediakan waktu yang sangat terbatas, dan penuh dengan aturan
yang ketat.
Seiring perkembangan jaman, dimana pengetahuan dan
keterampilan yang harus dipelajari bertambah dan berkembang semakin
kompleks, kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulai
diformalkan dalam bentuk apa yang sekarang dikenal dengan
persekolahan. Dan ‘sekolah’ tersebut cenderung dianggap sebagaii
satu-satunya wadah pembelajaran generasi. Padahal pengetahuan dan
keterampilan untuk bekal hidup dan kehidupan tidak hanya didapat dan
dipelajari di ‘sekolah’, di luar ‘sekolah’ pun jauh lebih banyak.
Akibat kompleksitas dan heterogenitas jenis, sifat, dan situasi yang
disebut ‘sekolah’ tersebut, sering diidentikkan dengan pendidikan.
Tatkala membahas sistem pendidikan cenderung yang dibahas sistem
persekolahan. Membicarakan pengelolaan pendidikan, yang dibahas
terbatas pada pengelolaan sekolah. Dan ketika merencanakan
pendidikan, ternyata hanya merencanakan sekolah. Akibatnya,
paradigma pendidikan yang begitu universal hanya dipandang secara
terbatas, dan lebih banyak adaptif daripada inisiatif. Akhirnya, sistem
pengelolaan pendidikan pun lebih banyak tergantung pada sistem politik
yang dianut dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Pandangan tentang pendidikan seperti itu tidaklah mengherankan
karena memang beranjak dari asumsi yang hanya sebatas itu. Namun,
upaya pendidikan yang didasari pada pandangan seperti itu, ternyata
tidak cukup membawa masyarakat kita ke arah tujuan-tujuan pendidikan
yang universal. Gejala denka-densi moral bukan saja terjadi pada
generasi muda, bahkan terjadi pada pada generasi tua. Diakui atau
tidak, denka-densi moral tersebut merupakan sebagian dari kegagalan-
kegagalan yang dicapai proses pendidikan selama ini. Karena itu, untuk

melakukan perencanaan dalam pendidikan, tidak cukup hanya sekedar
latah karena alasan-alasan politis.
Baru saja bangsa ini membenahi segala kemelut akibat ‘huru-hara’
menggulingkan tirani pemerintahan, sekarang harus pula berkemas
dengan segala ‘sampah-sampah’ yang dibawa arus globalisasi. Belajar
dari pengalaman, kita pun maklum bahwa setiap permasalahan yang
kita hadapi hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan
peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi merupakan perwujudan tingkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM). Dari sejarah peradaban pula kita dapat
menyimpulkan bahwa hanya manusia yang berkualitaslah yang mampu
berperan dalam kehidupan. Karena itu, peningkatan kualitas SDM harus
segera diupayakan secara terencana, terorganisasi, terarah, dan
terkendali.
Peningkatan kualitas SDM ternyata tidak bisa dilakukan tanpa
melalui pendidikan, dan karenanya melalui peningkatan kualitas
pendidikanlah kualitas SDM dapat ditingkatkan. Menyadari betapa
pentingnya peningkatan kualitas pendidikan tersebut, pemerintah
Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya, dan berbagai
kebijakan telah dilaksanakan. Namun, sepertinya tetap saja belum
berhasil membawa masyarakat Kabupaten Bandung memenangkan
persaingan dengan masyarakat lainnya, baik di lingkungan regional,
nasional atau masyarakat internasional.
Kenyataan tersebut di antaranya disebabkan oleh pendekatan
dan metode pembangunan yang selalu mengarah pada input oriented
dan macro oriented. Pendekatan input ditunjukkan hampir pada semua
kebijakan yang dengan keyakinan akan menghasilkan output yang
berkualitas. Tetapi pada kenyataannya, pendekatan dan metode itu
hanya efektif di lingkungan ekonomi dan bisnis. Sedangkan pendektan
makro, ditunjukkan oleh manajemen yang terpusat. Perencanaan
pendidikan yang didasarkan pada proyeksi secara makro, pada
kenyataannya sering kurang menyentuh persoalan-persoalan mendasar
yang dihadapi para pelaksana pendidikan pada tingkat kelembagaan
satuan pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut, tentu saja memerlukan
pembaharuan-pembaharuan mendasar, baik yang menyangkut
pendektan dan metodologi pembangunan, maupun kebijakan stratejik
dalam pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan pemikiran tersebut tampaknya cukup memberi
alasan, mengapa Pemerintah Kabupaten Bandung memerlukan adanya
Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan. Rencana Induk ini sangat
penting artinya sebagai dokumen perencanaan dalam pembangunan
pendidikan yang memberikan pedoman bagi para pengelola
pendidikan dalam menyusun rencana-rencana strategis

penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut bidang-bidang
garapan pendidikan yang menjadi kewenangan masyarakat dan
pemerintah daerah, maupun untuk proses-proses pengelolaan pada
setiap jalur, jenjang dan jenis kelembagaan satuan pendidikan.
Ahkir kata, kepada Allah SWT jualah kita bersyukur, dengan diiringi
do’a, semoga upaya-upaya yang kita rencanakan dalam dokumen ini
merupakan bagian dari ihtiar dan ijtihad untuk mendapat ridho-Nya. Dan
semoga pula dalam pelaksanaannya mendapat petunjuk dan
pertolongan serta kemudahan-kemudahan dalam memperoleh hasilnya.
Amiin…
Bandung, November 2007
TIM PERUMUS

Badan Perencanaan Daerah
Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025
Pendidikan 2008-
Kebupaten Bandung, 2007

MASTER PLAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025

(Ringkasan Eksekutif)

A. PENDAHULUAN
Secara filosofis tanggungjawab pendidikan melekat pada keluarga,
masyarakat dan pemerintah. Dalam kontek rumah tangga negara
pendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka di dalamnya
mengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layanan
pendidikan kepada warganya. Karena itu pengelolaan sistem
pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara
bermutu, efektif dan efisien. Pelayanan pendidikan harus berorentasi pada
upaya peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga
masyarakat. Dalam konteks inilah Pemerintah Kabupaten Bandung
memiliki kewajiban dan tugas dalam memberikan pelayanan
pembangunan pendidikan bagi warganya sebagai hak warga yang harus
dipenuhi dalam pelayanan pemerintahan. Demikian pula bahwa
pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung merupakan fondasi
untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya
mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk
membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku
pembangunan diberbagai bidang pembangunan lainnya.
Dalam setiap upaya pembangunan, penting untuk senantiasa
mempertimbangkan karatkteristik dan potensi setempat. Dalam kontek ini,
masyarakat Kabupaten Bandung yang mayoritas suku Sunda memiliki
potensi, budaya dan karakteristik tersendiri. Secara sosiologis-antropologis
falsafah kehidupan masyarakat Sunda yang telah diakui mengandung
makna yang mendalam adalah Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer.
Dalam kaitan ini filosofis tersebut harus dijadikan pedoman dalam
mengimplementasikan setiap rencana pembangunan termasuk dibidang
pendidikan. Cageur mengandung makna sehat jasmani dan rohani.
Bageur berperilaku baik, sopan santun, ramah tamah bertatakrama. Bener
yaitu jujur, amanah, penyayang dan taqwa. Pinter artinya memiliki ilmu
pengetahuan. Singer artinya kreatif dan inovatif. Sebagai sebuah upaya
untuk mewujudkan falsafah tersebut maka ditempuh pendekatan social
cultural heritage approach. Melalui pendekatan ini diharapkan akan lahir
peran aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan yang digulirkan
pemerintah.
Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 31 UUD 1945 diperjelas
dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi

Ringkasan Eksekutif 1

Pendidikan 2008-

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.
Filosofis dalam penyusunan Master Plan dijiwai oleh cita-cita luhur
sebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanat konsititusi tersebut.
Master Plan pendidikan ini sebagai acuan/pedoman bagi para
pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka
pembangunan manusia yang berilmu, berpengetahuan, mampu
membangun dan menguasai teknologi, serta berdaya saing, yang
berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana
implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Bandung.
B. MASALAH YANG PERLU DIBENAHI
1. Pendidikan Formal
Sebagai gambaran umum data menunjukan bahwa pencapaian
APM SD/MI pada tahun 2006 adalah 97,45%. APM SMP/MTs tahun 2006
mencapai 69,38%. APM SMA/SMK sederajat pada tahun 2006 mencapai
25,36%. APK SD/MI sederajat tahun 2006 110,14%, APK SMP/MTS pada 2006
mencapai 89,12%. APK SMA/SMK sederajat pada 2006 menjadi 31,25%.
Peningkatan RLS 2006 mencapai 9,53. AMH pada 2006 menjadi 98,26%.
Pada jalur pendidikan nonformal pun, masih rendahnya jumah warga
belajar yang mengikuti layanan program pendidikan kesetaraan (Paket A,
B, dan Paket C). Di samping itu, masih rendahnya jumlah anak luar biasa
(ALB) yang membutuhkan layanan pendidikan yang setara dengan
pendidikan formal.
Persoalan lain adalah masih ditemukan ketimpangan dari mutu
pendidikan antara lain: (1) masih tingginya jumlah ruang kelas yang rusak
di SD/MI dan SMP/MTs, SMA/SMK/MA sehinga Kabupaten Bandung masih
menduduki peringkat kedua terbanyak jumlah sekolah yang rusak di Jawa
Barat; (2) Pengadaan, distribusi, penertiban, perbaikan, dan pemeliharaan
tanah, gedung, perabot dan alat peraga sekolah yang bervariasi, tidak
berdasarkan standarisasi; (3) Masih lemahnya managemen aset oleh
pemerintah daerah sehingga masih banyak fasilitas pendidikan yang
belum memiliki bukti hukum; (4) Masih banyaknya sekolah yang
kekurangan buku paket dan alat peraga edukatif sehingga menyulitkan
guru dalam melaksanakan pembelajaran; (5) Masih lemahnya sistem
manajemen SDM guru dan tenaga pengelola kependidikan, terutama
dalam pola rekrutmen, seleksi, penempatan dan pendistribusian,
pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi, serta pemberhentian


Pendidikan 2008-

tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga
kependidikan lainnya yang sering keliru; (6) Masih belum meratanya
distribusi guru SD di wilayah Kabupaten Bandung. Jika dilihat dari rasio
murid per guru masih terdapat kelebihan guru di beberapa kecamatan
dan kekurangan guru kecamatan lainnya; (7) Masih kurangnya guru untuk
beberapa mata pelajaran, yaitu di tingkat SLTP dan SLTA kekurangan guru
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan BP; di tingkat
SMU/SMK kekurangan guru untuk mata pelajaran Matematika, Fisika,
Biologi, Lingkungan Hidup dan BP; (8) Masih rendahnya tingkat
kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya; (9) Kurikulum
pendidikan yang terlalu teoritis, kurang praktis, kurang kontekstual,
sehingga kurang memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupan
murid di masa depan, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai religius,
bekal kecakapan hidup (life skills), tata pergaulan, budi-pekerti, seni
budaya lokal, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek
pembentuk karakter bangsa sering terabaikan; (10) Masih sulitnya
mengembangkan Sekolah Kejuruan di daerah yang berorientasi pada
potensi daerah setempat untuk memenuhi peluang pasar kerja tingkat
daerah, nasional maupun untuk pasar kerja internasional; (11) Masih
tingginya angka putus sekolah pada beberapa kecamatan yang tingkat
geografisnya sulit untuk dijangkau, sehingga turut menyebabkan perilaku
destruktif dan gangguan keamanan dan ketertiban; (12) Masih belum
difahaminya tentang perlunya layanan pendidikan bagi anak-anak yang
berkebutuhan khusus, baik bagi anak karena ketunaan, kenakalan,
maupun kebutuhan khusus lainnya; (13) Masih berkembang anggapan
bahwa anak luar biasa merupakan anak ‘sakit’ sehingga pemberian
layanan pendidikan masih menggunakan pendekatan medis, bukan
melalui pendekatan pendidikan kekhususan; (14) Masih rendahnya
perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya
kelembagaan pendidikan keagamaan, karena masih tumpang tindih
kewenangan dengan instansi vertikal Departemen Agama. Akibatnya,
perkembangan jumlah dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan
keagamaan, khususnya di jalur nonformal masih merana; (15)
Pembiayaan dan anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan masih
didasarkan pada asumsi-asumsi teoritis, tidak didasarkan pada
perhitungan satuan biaya operasional (SBO) secara faktual; (16)
Mekanisme sistem penganggaran pun tidak didasarkan pada sistem
pemetaan alokasi (budget mapping alocation) untuk kebutuhan setiap
penyelenggaraan satuan program pendidikan. Sekalipun sudah dibantu
dengan adanya BOS, masih tetap saja belum dapat mengangkat
persoalan-persoalan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada
tingkat satuan pendidikan; (17) Masih lemahnya kemampuan administratif
dan manajerial para pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah, tata
usaha sekolah, pengawas sekolah, dan komite sekolah); (18) Partisipasi

Pendidikan 2008-

dunia usaha terhadap pembiayaan program-program pendidikan yang
disalurkan melalui pemerintah masih rendah. Partisipasi yang baru
dilakukan hanya disalurkan sendiri terhadap lembaga-lembaga ‘binaan’
dunia usaha itu sendiri.
2. Pendidikan Nonformal (PNF)
Berkenaan dengan problema pendidikan di jalur pendidikan
nonformal di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007 masih ditemukan
gambaran bahwa: (1) Eksistensi PNF masih dianggap belum mendapat
perhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalam
sistem pembangunan daerah, baik berkenaan dengan peraturan
perundangan maupun dukungan anggaran; (2) Upaya memformalkan
pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) dengan pola pembelajaran,
penyelenggaraan ujian yang harus menunggu waktu ujian dengan
sertifikasi/ijasah yang mengikuti pola pendidikan formal, turut merugikan
dan menyurutkan minat masyarakat untuk mengikuti program pendidikan
kesetaraan; (3) Kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan masih
belum benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga
hasil pemebelajaran yang diberikan pada warga belajar belum fungsional
dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat; (4) Masih terbatasnya
jumlah dan mutu tenaga profesional pada instansi PNF mulai tingkat
kabupaten sampai ke tingkat desa dalam mengelola, mengembangkan
dan melembagakan PNF; (5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana
edukatif PNF baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses
pembelajaran PNF dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatan
mutu dan relevansi hasil program PNF dengan kebutuhan pembangunan
daerah; (6) Terselenggaranya kegiatan PNF di lapangan masih
mengandalkan tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural dengan
pemerintah sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaan
program PNF; (7) Perhatian dan pengembangan pendidikan kesetaraan
jender, pemberdayaan wanita dan sebagai ibu rumah tangga yang turut
menopang ekonomi keluarga, dan kader-kader wanita pelayan
pembangunan masyarakat di pesedaan, masih relatif sangat rendah;
Pada beberapa daerah tertentu di Kabupaten Bandung, masih ada
budaya yang berpandangan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk
sekolah lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal tersebut menyebabkan satu
kesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan; (8)
Masih belum terjadinya koordinasi yang terpadu antara Dinas Pendidikan
dan Dinas Tenaga Kerja, terhadap Lembaga Latihan Luar Sekolah (LLLS)
dan LKK (Latihan Keterampilan Kerja) sehingga kedua jenis lembaga
tersebut kurang berkembang; (9) Masih rendahnya jumlah, sebaran
pelayanan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan
pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai media dan
sumber belajar dan pembelajaran masyarakat; (10) Masih rendahnya


Pendidikan 2008-

pelayanan pendidikan kepemudaan, baik yang menyangkut pelayanan
pendidikan kepribadian, budi pekerti, kecakapan hidup, maupun yang
bersifat kebangsaan.
3. Pendidikan Informal
Pada jalur pendidikan informal pun pada umumnya masyarakat
belum begitu memahami tentang eksistensi pendidikan informal yang
telah dijamin oleh undang-undang, sehingga layanan pendidikan informal
masih dianggap tidak penting bagi pendidikan anak. Di samping itu,
pemerintah pun, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah
kabupaten belum dapat merumuskan peraturan perudang-undangan
terpasuk pedoman penyelenggaraan pendidikan informal bagi
masyarakat. Sehingga, kecenderungan pendidikan informal yang
berkembang sekarang ini lebih mirip layanan pendidikan nonformal yang
diselenggaraakan oleh keluarga.
Merujuk gambaran persoalan-persoalan seperti diungkapkan di
muka, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan pendidikan di
Kabupaten Bandung masih dihadapkan pada rendahnya APK/APM/AM
pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan, termasuk sebarannya
yang masih bervariasi di antara masing-masing wilayah kecamatan
sehingga pencapaian target wajar dikdas 9 tahun dihadapkan pada
kondisi yang amat variatif. Permasalahan lainnya, masih rendahnya mutu
hasil pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Persoalan
lainnya adalah keterbatasan akses masyarakat karena persoalan
kemampuan ekonomi, budaya maupun geografis. Dalam upaya
memberikan pelayanan pendidikan yang semakin menjangkau maka
pembebasan biaya sekolah kepada setiapan warga usia sekolah
(khususnya usia wajib belajar) amat diperlukan baik pada sekolah formal
maupun nonformal. Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan (Paket A
dan B) untuk anak usia wajib belajar harus diupayakan secara konsisten.
Perumusan dan pengembangan prosedur operasional standar penerapan
kurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti,
kecakapan hidup dan jiwa entrepreneur, teknologi dasar, serta lingkungan
hidup yang sesuai dengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan
pendidikan pada setiap wilayah.
Di samping itu, perlu upaya mengembangkan jaringan kemitraan
dengan lembaga-lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dunia
perusahaan, pesantren, dan atau komunitas masyarakat lainya dalam
rangka pendalaman penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dan
kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup dan jiwa entrepreneur,
teknologi dasar, olah raga dan seni, serta lingkungan hidup yang sesuai
dengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan. Kedepan
perlu segera dirintis pengembangan sekolah-sekolah
unggulan/percontohan/model yang berbasis pada budaya daerah dan

Pendidikan 2008-

kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup teknologi dasar yang sesuai
dengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan.
Dalam garis kebijakan nasional seiring dengan diterbitkanya PP
Nomor 19 tahun 2004, tentang Standar Nasional Pendidikan, maka target
pelayanan pembangunan pendidikan saampai Tahun 2025 dipola dalam
4 tahap, yaitu: (1) Tahun 2006-2010 peningkatan kapasitas dan
modernisasi; (2) Tahun 2011-2015 penguatan pelayanan; (3) Tahun 2016-
2020 mencapai daya saing regional; dan (4) Tahun 2021-2025 mencapai
daya saing internasional.
Untuk mewujudkannya minimal dibutuhkan kondisi: Pertama,
diperlukan daya tampung yang seimbang dengan populasi penduduk
pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan; Kedua, masyarakat harus
memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya; Ketiga, komitmen
sepenuh hati pemerintah dalam melaksanakan pendidikan untuk semua
(education for all) termasuk membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi
masyarakatnya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya
semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikan yang
dibutuhkan. Peranan pemerintah adalah membangun akses yang luas
kepada seluruh warga agar dapat memperoleh pelayanan pendidikan
tanpa terkecuali.
C. AGENDA PENDIDIKAN TAHUN 2008-2025
Untuk menyusun agenda pembangunan pendidikan yang
dituangkan dalam prioritas program diperlukan kesepahaman tentang
substansi, proses dan konteks kelembagaan pendidikan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah untuk mengurusnya.
Secara substantif, pembangunan pendidikan di Kabupaten
Bandung akan berkenaan dengan tugas-tugas pengelolaan dalam
bidang: (1) pengembangan dan implementasi kurikulum; (2) pengelolaan
peserta didik; (3) pengelolaan ketenagaan; (4) pengelolaan tanah,
bangunan/gedung/sarana/prasarana dan fasilitas serta sumber belajar;
(5) pengelolaan anggaran dan pembiayaan pendidikan; (6) pengelolaan
kerjasama kelembagaan pendidikan dengan masyarakat; (7)
pengelolaan bidang-bidang khusus lainnya yang sesuai dengan jenis dan
karakteristik kelembagaan pendidikan.
Pemahaman tentang proses-proses pendidikan di Kabupaten
Bandung akan berkenaan dengan serangkaian prosedur manajerial,
antara lain: (1) proses pembuatan keputusan yang dituangkan dalam
bentuk-bentuk produk kebijakan; (2) proses perencanaan yang disertai
dengan dokumen-dokumen rencana dan program; (3) pengorganisasian
dan mengkomunikasikan program-program pendidikan; (4) pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi program pendidikan; (5) pelaporan dan
tindak lanjut dari setiap pencapaian program pendidikan.


Pendidikan 2008-

Pemahaman tentang konteks kelembagaan pendidikan di
Kabupaten Bandung tidak dipandang hanya terbatas pada
kelembagaan persekolahan di jalur pendidikan formal semata. Tetapi,
memandang bahwa kelembagaan pendidikan di Kabupaten Bandung
ternyata dapat dipandang dari aspek jalur, jenjang dan jenisnya. Jalur
pendidikan di Kabupaten Bandung, ternyata terdapat di jalur pendidikan
formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal; Jenjang
pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata merentang sejang
pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan tinggi; Jenis pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata ada
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan
pendidikan khusus (pendidikan luar biasa).
Jenis kelembagaan satuan pendidikan akan lebih variasi lagi
apabila dilihat secara faktual diselenggarakan pada jalur pendidikan
nonformal, terutama bila melihat eksistensi pendidikan berkelanjutan,
seperti halnya Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha/KBU), kursus-kursus,
magang, pendidikan kepemudaan (kelompok pemuda sebaya),
pemberdayaan wanita/ pengarusutamaan jender, kelompok wanita
usaha, kader pembangunan dan sejenisnya, dan pusat-pusat kegiatan
belajar masyarakat (PKBM), Sanggar Kebiatan Belajar (SKB) dan
Pesantren-pesantren yang secara nyata telah lebih dahulu melaksanakan
program-program pendidikan nonformal keagamaan, baik secara
individu maupun kelompok, yang merentang dari jenjang MDA sampai ke
jenjang Mualimin.
Di samping itu, kelembagaan lain yang secara eksis telah menggali,
melestarikan, memlihara dan mengembangan nilai-nilai sosial budaya
melalui pendidikan nonformal ialah lembaga-lembaga atau kelompok-
kelompok kesenian dan kebudayaan, seperti halnya padepokan seni-
budaya, lingkung seni budaya daerah, taman/cagar budaya, sejarah dan
kepurbakalaan, dan jenis-jenis kelembagaan lainnya yang bergerak
dalam penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai
kebudayaan masyarakat daerah.
Merujuk agenda Pembangunan Nasional sebagaimana telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional, maka agenda
pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung ditetapkan dalam
empat periode, yaitu (1) peningkatan kapasitas dan modernisasi (2008-
2010); (2) penguatan pelayanan kelembagaan (2011-2015); (3)
pengembangan ke arah daya saing regional (2016-2020); dan (4)
pengembangan ke arah daya saing internasional (2021-2025).
Kemudian, dengan merujuk misi dan tujuan pembangunan
pendidikan jangka panjang (RPJP bidang Pendidikan) di Kabupaten
Bandung Tahun 2008-2025, maka misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan


Pendidikan 2008-

program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung Tahun
2008-2025, dapat diuraikan pada Tabel 1 pada bagian ahir ringkasan ini.

D. REKOMENDASI
Master Plan ini hanyalah gambaran dari suatu keinginan, cita-cita
dan harapan yang dikemas dalam bentuk rencana jangka panjang.
Master Plan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi para
pengelola pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di
Kabupaten Bandung, baik pengelola pada tingkat satuan pendidikan,
maupun pengelola pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan
Pendidikan di Kabupaten Bandung. Namun sebaliknya, Master Plan
Pendidikan ini akan menjadi sebuah dokumen yang tidak akan
memberikan makna apa-apa, jika tidak ditindaklanjuti dengan
pelaksanaannya.
Kebijakan dan program sebagaimana terurai dalam Tabel 1
merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam
pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung.
Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan
konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara
pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah
Kabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan
pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi
urusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagi
masyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang
garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang
paling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapat
dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Tim Perumus memandang
perlu memberikan rekomendasi, bahwa:
1. Kebijakan dan program, merupakan bidang garapan yang perlu
dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di
Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak
dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian
kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah
Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada
bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada
bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan
ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah
Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten
Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi
kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah

Pendidikan 2008-

seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai
dengan peruntukannya.
2. Diperlukan keputusan dan keberanian politik dari Pemerintah Daerah
untuk menjadikan Marter Plan Pendidikan ini sebagai produk kebijakan
yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat bagi seluruh
aparatur pengelola, pelaksana, masyarakat dan stakeholder
pendidikan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Master Plan
Pendidikan ini semestinya segera ditindaklanjuti menjadi Peraturan
Daerah atau serendah-rendahnya ditetapkan sebagai Peraturan
Bupati.
3. Namun demikian, sebagaimana pernyataan pada butir pertama di
atas, konfigurasi politik pemerintahan akan berpengaruh pada
adanya sejumlah bidang garapan, terutama dengan masuknya
bidang kesenian dan kebudayaan ke dalam satu naungan
pengelolaan di bawah SKPD Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus
merupakan langkah maju dalam pembaharuan pembangunan
pendidikan. Kesenian dan kebudayaan daerah akan semakin maju
dan berkembang, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan bersatunya kembali bidang kesenian dan kebudayaan, akan
mencegah aset kesenian dan kebudayaan milik masyarakat dan
bangsa diakui negara lain. Oleh karena itu, Bapeda (sebagai pihak
perencana), SKPD Pengelola Pendidikan/Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (sebagai pengelola), dan Dewan Pendidikan (sebagai
representasi masyarakat dan stakeholders), agar segera berkoordinasi
dengan ‘duduk satu meja’ untuk membahas berbagai penyesuaian,
dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau
Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), yang kemudian dibahas
bersama DPRD; Siapa pun yang menjadi pimpinan perencana di
Bapeda, siapa pun yang menjadi pimpinan di SKPD pengelola
pendidikan, dan siapa pun yang menjadi pimpinan Dewan
Pendidikan, senantiasa mempunyai gerakan yang sama terhadap misi
yang tertuang dalam Master Plan Pendidikan; Dengan demikian, tidak
ada lagi istilah ‘ganti pimpinan’ ganti kebijakan, atau sistem dan
kebijakan sudah ditata dan dilaksanakan dengan baik malah
berantakan kembali akibat berubahnya kebijakan pimpinan baru.
4. Setelah Master Plan ini mempunyai ketetapan hukum, pihak SKPD
Pengelola Pendidikan berkoordinasi kembali dengan pihak Bapeda
dan Dewan Pendidikan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap
rencana-rencana strategis yang telah dibuatnya, dan kemudian
menataulang rencana strategisnya dengan merujuk pada Master Plan
Pendidikan;
5. Setelah melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis pada
SKPD pengelola pendidikan, kemudian harus segera pula

Pendidikan 2008-

disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh pengelola satuan
pendidikan (baik formal maupun nonformal, lembaga-lembaga
keswadayaan masyarakat pengelola kelembagaan satuan
pendidikan, dan komunitas-komunitas stakeholders pendidikan di
Kabupaten Bandung;
6. Pihak Bapeda sebagai instansi perencana masih mempunyai
kewajiban untuk pengamanan dan pengendalian Master Plan
Pendidikan, melalui penyusunan dan penyiapan perangkat sistem
pendukung. Oleh karena itu, pihak Bapeda seharusnya menyiapkan
pula Prosedur Operasional Standar (norma, instrument, dan prosedur)
tatakelola setiap butir program yang termaktub dalam rumusan Master
Plan Pendidikan tersebut.
7. Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat
Kabupaten Bandung untuk menumbuhkan kekuatan kolektif
(collective power) dengan senantiasa menjadikan Master Plan
Pendidikan sebagai rujukan utama dalam merumuskan,
melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program-program
strategis pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan posisi, peran dan
kewenangannya.
Demikian sebuah refleksi yang dapat Tim Penulis sampaikan,
mudah-mudahan sekecil apa pun naskah ini kami buat, merupakan
sumbangan terbesar kami, sebagai salah satu perwujudan partisipasi kami
dalam membangun pendidikan di Kabupaten Bandung.


Badan
Perencanaan 2008-
Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Amanat konstitusi mengenai peningkatan mutu pendidikan
tercantum dalam UUD 1945, pasal 28C ayat (1), bahwa setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia;
Pasal 31 menyatakan bahwa (1) setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka menghidupkan
kecerdasan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional; serta (5) pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia.
Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 31 UUD 1945
diperjelas dalam UU.No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggungjawab.
Pemerintah telah menjabarkan mengenai rencana
pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan untuk
periode 2005-2025, antara lain: periode 2005-2010 ditargetkan untuk
meningkatkan kapasitas dan modernisasi guna terciptanya insan
Indonesia yang cerdas dan kompetitif dalam tataran masyarakat

Bab I : Pendahuluan 1

Badan
Perencanaan 2008-
Daerah

lokal dan global difokuskan pada peningkatan daya tampung
satuan pendidikan yang ada. Periode tersebut mendukung pada
program pemerintah yaitu pendidikan untuk semua (education for
all). Pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
yang berada di seluruh pelosok negeri agar dapat mengurangi
angka buta aksara khususnya pada aspek membaca, menulis, dan
berhitung sebagai kompetensi dasar guna mewujudkan
masyarakat yang berbasis pengetahuan (based knowledge
society).
Periode 2010-2015 ditargetkan untuk menguatkan
pelayanan, menitik beratkan pada rasio kebutuhan dan kesediaan
sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal agar
mutu pendidikan menjadi relevan dan berdaya saing dengan
penggunaan strategi milestone peralihan fokus atau penekanan
dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Periode
2015-2020 untuk meningkatkan daya saing regional difokuskan
pada kualitas pendidikan yang memiliki daya saing regional pada
tingkat ASEAN terlebih dahulu dengan berdasarkan pada standar
benchmarking yang objektif dan realistis. Harapan Indonesia pada
akhir periode ini sudah bisa menjadi titik pusat gravitasi sosial ASEAN
sebagai sebuah entitas sosiokultural.
Periode 2020-2025 memiliki target untuk meningkatkan daya
saing internasional dengan dicanangkannya pencapaian nilai
kompetitif secara internasional. Berbagai program-program yang
dicanangkan oleh pemerintah pusat tentunya harus bersinergi
dengan keberhasilan (milestone) pada level daerah baik tingkat
provinsi, kota, dan kabupaten. Tolak ukur keberhasilan berada
pada bagaimana cara untuk mengejewantahkan berbagai
kebijakan strategis di bidang pendidikan baik pada saat proses
perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang
berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan kondisi daerah
yang ada (existing condition) agar tercapai kondisi yang dicita-
citakan (excepted condition). Sehingga visi insan cerdas Indonesia
mampu berkompetitif baik pada tingkat lokal, regional, dan global.
Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten yang
memiliki daya topang pada aspek pendidikan baik kepada level
provinsi maupun pusat yang memiliki luas wilayah 307.475 ha dan
jumlah penduduk pada Tahun 2006 mencapai 4.399.472 jiwa, yang
terbagi 2.224.108 jiwa laki-laki dan 2.175.374 jiwa perempuan.
Penerapan konsep pendidikan untuk semua harus mampu
menyentuh level usia masyarakat kabupaten Bandung dari nol
sampai dengan angka harapan hidup.


Badan
Perencanaan 2008-
Daerah

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten
Bandung diarahkan pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun
sebagai prioritas sampai Tahun 2008 yang diawali dengan
perintisan dan penuntasan wajar 12 tahun dengan standar mutu
yang semakin baik (kompetitif). Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun
menjadi prioritas, mengingat program ini secara nasional telah
menetapkan target sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 5
Tahun 2006 tentang percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun
dan pemberantasan buta aksara. APM SD/MI Kabupaten Bandung
tahun 2006 sebesar 91,01%, APM SMP/MTs sebesar 63,27%, APM
SMA/MA sebesar 35,91%, pencapaian AMH sebesar 98,70%, APK
SD/MI sebesar 129,90%, SMP/MTs sebesar 75,90% dan SMA/SMK/MA
sebesar 43,43%. Jika pada Tahun 2008 secara Nasional termasuk
Kabupaten Bandung harus tuntas madia yang dicirikan dengan
APM antara 86 s.d 90% dan APK mencapai angka 98%, maka
Kabupaten Bandung harus mengejar point standar tersebut dalam
kurun waktu yang tersisa tinggal 2 tahun berjalan.
Berdasarkan data BPS tahun 2005, menjelaskan bahwa
sebagian besar (76%) keluarga menyatakan penyebab utama
anak putus sekolah atau tidak menlanjutkan sekolah adalah karena
alasan ekonomi, yang bervariasi dari tidak memiliki biaya sekolah
(67%) serta harus bekerja dan mencari nafkah (8,7%) jika dikaitkan
dengan pendidikan tinggi (PT) partisipasi jumlah penduduk dalam
usia 19-24 tahun yang memperoleh kesempatan belajar di
perguruan tinggi masih relatif kecil. Pada Tahun 2004 angka
partisipasi pendidikan ke perguruan tinggi hanya mencapai 14,26%
dan pada Tahun 2006 APM kabupaten Bandung mencapai 7,78%
hal tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar
6,23%, menurun hampir mencapai 50% dari APM 2004. Hal ini
menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi penduduk
terhadap perguruan tinggi akibat rendahnya akses terhadap
pendidikan dari sisi ekonomi.
Berkaitan dengan misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Bandung
yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan misi ke-5
adalah meningkatkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan
taqwa, maka misi ini menuntut pembangunan pendidikan yang
memfokuskan program pada pendidikan budi pekerti, pendidikan
yang menggabungkan antara qolbu, akal dan jasadiah. Tidak
hanya pendidikan yang sekedar menstransfer ilmu tapi juga
membangun manusia yang memiliki karakter sehingga mutu
lulusannya mampu menjadi tenaga kerja yang siap pakai,
produktif, cerdas, berdaya saing serta memiliki iman dan taqwa.


Badan
Perencanaan 2008-
Daerah

Terjadinya dekadensi moral atau penurunan budi pekerti
(akhlakul karimah) di kalangan anak-anak dan kelompok pemuda
sebaya, ditandai dengan maraknya penyalahgunaan narkoba,
meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja serta meningkatnya
jumlah anak jalanan dan anak terlantar, dapat berpengaruh
terhadap menurunnya kualitas pendidikan dengan meningkatnya
angka putus sekolah maupun angka mengulang. Menurut data
dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung tercatat korban narkoba
sebanyak 367 orang, anak nakal sebanyak 169 orang, anak
terlantar sebanyak 660 orang, serta wanita tuna susila 250 orang.
Hal ini dapat dimengerti bahwa pendidikan budi pekerti
dipendidikan formal dalam aplikasinya masih bersifat kognitif belum
kepada apektif (perilaku) dan praktik, sementara pendidikan non
formal dan informal sebagai salah satu wahana untuk membina
moral atau akhlak anak-anak dan remaja baik dirumah, di
Mesjid/Pondok Pesantren maupun di tempat lainnya masih
terbatas.
Berkaitan dengan akuntabilitas dan pencitraan publik,
tuntutan masyarakat dewasa ini serba membutuhkan data dan
informasi yang cepat, akurat, dan transparan. Menyikapi
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terkesan
sporadis, parsial, dan pragmatis, pemerintah Kabupaten Bandung
telah melakukan terobosan seperti menyusun standarisasi
pengembangan telematika, pengintegrasian pengelolaan Sistem
Iinformasi Manajemen (SIM) di Dinas Pendidikan dan Kantor PDE
yang dapat mengakses SIM ke setiap satuan, jenjang dan jenis
pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, namun dalam
pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.
Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengatasi
permasalahan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang
perlu menyusun Master Plan Pendidikan yang diselaraskan dengan
visi dan misi Kabupaten Bandung jangka panjang (RPJP). Selain itu
diselaraskan pula dengan Kebijakan Pembangunan Pendidikan
Nasional Jangka Menengah yang menekankan pada 3 pilar
(tantangan utama) untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan 5
tahun kedepan yaitu: (1) Pemerataan dan Perluasan Akses
Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; (3)
Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.
Agar tujuan penyusunan Master Plan dapat dicapai dengan
efektif maka pengembangan program perlu didasarkan pada
persoalan-persoalan prioritas yang secarasubstantif memiliki
peluang lebih besar untuk berkembang baik dari aspek kuantitatas


Badan
Perencanaan 2008-
Daerah

maupun kualitasnya. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian
visi Kabupaten Bandung (relegius, kultural dan berwawasan
lingkungan) dipandang perlu mengembangkan program-program
yang bersifat inovatif.
Adapun sasaran pendidikan yang akan dijabarkan di
Kabupaten Bandung mememiliki tiga unsur yang terdapat pada visi
kabupaten Bandung sebagai daerah yang berbasis religius,
kultural, dan berwawasan lingkungan. Ketiga visi tersebut harus
mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembangunan
dan pelaksanaan program pendidikan di kabupaten Bandung
periode 2008-2025 dapat menghasilkan insan-insan yang memiliki
tingkat kecerdasan dan karakter yang berlandaskan iman dan
taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat
mengembangkan potensi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki
oleh setiap insan. Oleh karena itu perlu disusunnya kerangka
program pendidikan yang utuh dan rinci dalam bentuk Master Plan
Pendidikan Kabupaten Bandung periode 2008-2015.

B. Tujuan
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Master Plan
Pendidikan Kabupaten Bandung secara khusus bertujuan, sebagai
berikut:
1. Menyusun dokumen Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan
Tahun 2008-2025 sebagai acuan/pedoman bagi para
pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka
pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki ilmu
pengetahuan dan teknologi (cerdas), serta berdaya saing
yang berlandaskan Iman dan Taqwa (IMTAK). Dokumen
tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana
implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Bandung
berdasarkan strategi dan rekomendasi yang diperoleh dari
hasil analisis berupa isu prioritas, indikasi program, kegiatan
dan sasaran dan indikator keberhasilan yang diharapkan
dalam pembangunan bidang pendidikan.
2. Memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan
koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam
Pembangunan Pendidikan.

C. Keluaran yang Diharapkan
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Master
Plan Pendidikan di Kabupaten Bandung ini, ialah tersusunnya


Badan
Perencanaan 2008-
Daerah

dokumen perencanaan pendidikan untuk tahun 2008-2025, yang
berisi:
1. Deskripsi terintegrasi tentang permasalahan dan tantangan
dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung
sampai Tahun 2025.
2. Tujuan dan sasaran manajemen pembangunan pendidikan
di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025.
3. Strategi manajemen untuk setiap substansi, proses, dan
konteks pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung
sampai Tahun 2025.
4. Program prioritas yang perlu dikembangkan pada setiap
periode pembangunan di Kabupaten Bandung sampai
Tahun 2025.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan penyusunan Master Plan Pendidikan
di Kabupaten Bandung ini meliputi:
1. Analisis tentang existing condition tentang pembangunan
pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007, yang
mencakup: (a) Penyelenggaran pendidikan prasekolah di
jalur formal dan nonformal; (b) Penyelenggaraan pendidikan
dasar di jalur formal dan nonformal; (c) Penyelenggaraan
pendidikan menengah di jalur formal dan nonformal;
2. Analisis tentang tujuan dan sasaran pembangunan
pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025.
3. Analisis tentang strategi manajemen untuk setiap substansi,
proses, dan konteks pembangunan pendidikan di Kabupaten
Bandung sampai Tahun 2025.
4. Program prioritas yang perlu dikembangkan pada setiap
periode pembangunan di Kabupaten Bandung sampai
Tahun 2008-2025, yang mencakup:
a. Peningkatan pemerataan pendidikan pada setiap jenis,
jenjang dan jalur pendidikan yang perlu ditanggulangi
sampai Tahun 2025.
b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
sampai tahun 2025.
c. Peningkatan kualitas tatakelola, akuntabilitas dan
pencitraan publik dalam penyelenggaraan pembangunan
pendidikan sampai tahun 2025.

E. Sumber Data


Badan
Perencanaan 2008-
Daerah

Sumber data dalam kajian ini berkenaan dengan eksistensi
penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang tidak lepas
kaitannya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Berdasarkan pada aspek-aspek kelembagaan pemerintahan
daerah kabupaten, maka sumber data yang diperlukan dalam
studi ini dikelompokkan:
1. Perangkat perundang-undangan yang menjadi penentu
arah penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat
nasional provinsi sampai ke tingkat pemerintah kabupaten.
2. Perangkat proses manajemen penyelenggaraan pendidikan
pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan di tingkat
pemerintahan kabupaten;
3. Lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik proses
manajemen penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan
dengan unsur lokasi, situasi, peristiwa-peristiwa, serta aset-aset
yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam
penyelenggaraan pendidikan.

F. Proses dan Instrumen Pengumpulan Data
Merujuk keluaran yang ingin diperoleh, maka dibutuhkan
dukungan kelengkapan dan akurasi data tentang kondisi existing
pendidikan dan kebutuhan tentang pendidikan di masa depan.
Untuk itu, data dicari, dikumpulkan dan dianalisis melalui teknik
survey dan telaah dokumen, yang hasilnya dibahas dalam FGD
(Focus Group Discussion) dan Uji-Publik.
Ada pun instrumen yang digunakan ialah: (1) Pedoman
Observasi (Survey) dan Studi Dokumen; (2) Pedoman Wawancara;
(3) Format-format Analisis. Tahap ahir perumusan hasil kajian,
diarahkan pada penggunaan teknik perencanaan pembangunan
pendidikan dengan ditempuh melalui tahapan: (1) pengkajian
kondisi dan persoalan, (2) analisis kebutuhan, tujuan dan sasaran;
(3) pengembangan model dan asumsi-asumsi strategis, dan (4)
pengembangan alternatif rencana dan program.

G. Unit Analisis
Unit analisis bagi kepentingan penyusunan Master Plan
Pendidikan di Kabupaten Bandung meliputi: (1) Unsur Kepala
Daerah dan DPRD; (2) Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
seperti Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas
Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan, dan SKPD terkait lainnya; (3)
Unsur Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; (4) Unsur Pelaku


Badan
Perencanaan 2008-
Daerah

Usaha dan Masyarakat (stakeholders); (5) Dokumen-dokumen
seperti: (a) Rencana Strategis Pendidikan Nasional; (b) Rencana
Strategis Pendidikan Provinsi Jawa Barat; (c) Rencana Strategis
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung; (d) Perda RTRW, (e) RPJPD,
(f) RPJMD 2005-2010; (g) Renstra Pendidikan Provinsi Jawa Barat; (h)
RKPD 2007; (i) Perundang-undangan pendidikan.

H. Kerangka Analisis
Produk akhir dari serangkaian langkah kegiatan ini adalah
Rumusan Master Plan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten
Bandung untuk lima tahun ke depan (2008-2015). Fungsinya, akan
dijadikan dokumen akademik dan dokumen yuridis bagi
Pemerintah Daerah dan pengelola pendidikan di Kabupaten
Bandung dalam melaksanakan pembangunan pendidikan yang
menjadi kewenangannya. Karena itu, untuk tujuan tersebut,
dilakukan serangkaian uji-validasi tentang format dan isi dokumen
tersebut dengan stakeholders dan pemangku kepentingan
pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung.
Secara skematis, kerangka analisis pelaksanaan kegiatan
penyusunan master plan ini, diilustrasikan pada gambar berikut:
Tuntutan
Peningkatan Mutu
Pendidikan
Kurikulum, Inprastruktu
Ketenaga r Sosek
an, Sarana Masyarakat

Karakteristik Survey, Telaah
Kelembag Dokumen & FGD Asumsi
aan Pendekatan
Pendidikan dan Strategi
Problema Implementasi Pembangun
Pembangun Penyelenggaraan an
an Pendidikan di Pendidikan
Pendidikan Kabupaten sampai
di Kab. Bandung 5 Tahun
Bandung Terakhir Pengembang
Pemerataan an Alternatif
Kebijakan Pendidikan Rencana
Pendidikan Pembangunan
Nasional, Pendidikan di
Provinsi, Mutu dan Kab. Bandung
dan Relevansi Sampai Tahun
Kabupaten Pendidikan 2025

Legalitas Akuntabilitas, Tujuan dan
Manajemen Tata Kelola dan Sasaran
Bab I : Pendahuluan
Sistem Pencitraan Pembangun 8
Penyelenggaraa Publik an
n Pendidikan di Pendidikan
Daerah di Kab.
Bandung

Badan
Perencanaan 2008-
Daerah

Gambar 1.1
Kerangka Analisis Penyusunan Master Plan Pendidikan
Kabupaten Bandung


Badan
Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025
Pendidikan 2008-
Daerah

BAB II
KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pembaharuan Pendidikan: Membangun Peradaban
Menengok sejarah peradaban manusia telah begitu banyak
upaya untuk mewariskan pengetahuan dan keterampilan kepada
generasi berikutnya. Seiring perjalanan jaman dan semakin
bertambahnya pengetahuan dan keterampilan yang harus
diwariskan kepada anak-anaknya, pada akhirnya para orang tua
semakin menunjukkan ketidaksanggupan lagi untuk mengajarkan
semua pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya kepada
anak-anaknya. Dan sejak saat itu, mulailah ada upaya-upaya
pembelajaran melalui cara-cara yang tidak formal sesuai
pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan para anaknya.
Selanjutnya, seiring pembaharuan dan perkembangan
jaman, di mana pengetahuan dan keterampilan yang harus
dipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks,
kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulai diformalkan
dalam bentuk apa yang sekarang dikenal dengan persekolahan.
Munculnya pendidikan persekolahan ini pada awalnya adalah
suatu proses yang bertujuan untuk menyempurnakan harkat dan
martabat manusia yang diupayakan secara terus menerus. Di
mana pun proses pendidikan terjadi, menunjukkan bahwa
pendidikan mempunyai nilai-nilai yang hakiki tentang harkat dan
martabat kemanusiaan.
Namun ternyata, belakangan lembaga pendidikan yang
namanya 'sekolah' ini hanya menyediakan waktu yang sangat
terbatas, dan penuh dengan aturan yang ketat dan jelimet. Dan
pada saat sekarang, 'sekolah' tersebut cenderung menganggap
dirinya sebagai satu-satunya wadah pembelajaran bagi kelanjutan
generasi. Kebanyakan orang sering melupakan bahwa
pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup dan kehidupan
tidak hanya didapat dan dipelajari di 'sekolah'.
Akibat kompleksitas dan heterogenitas jenis, sifat, dan situasi
yang disebut sekolah tersebut kebanyakan orang sering
mengidentikkan dengan pendidikan; Manakala membicarakan
pendidikan cenderung yang dibahas adalah sistem persekolahan;
Akibatnya, paradigma pendidikan yang begitu universal hanya

Bab II : Kerangka Pemikiran 8

Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

dipandang secara terbatas, dan lebih banyak adaptif daripada
inisiatif. Akhirnya, sistem pembangunan pendidikan pun lebih
banyak tergantung pada sistem politik yang dianut dalam
menyelenggarakan pemerintahan.
Baru saja bangsa ini membenahi segala kemelut akibat 'huru-
hara' menggulingkan tirani pemerintahan, sekarang harus pula
berkemas dengan segala dampak negatif arus globalisasi. Dengan
belajar dari pengalaman, dimaklumi bahwa setiap permasalahan
yang dihadapi hanya dapat dipecahkan dengan upaya
penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan
perwujudan tingkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dari
sejarah peradaban pula kita dapat belajar bahwa hanya manusia
yang berkualitaslah yang akan mampu berperan dalam
kehidupan. Karena itu, peningkatan kualitas SDM sudah merupakan
suatu keharusan untuk segera diupayakan secara terencana,
terarah, dan terkendali.
Peningkatan kualitas SDM ternyata tidak bisa dilakukan
kecuali hanya melalui pendidikan, dan karenanya hanya melalui
peningkatan kualitas pendidikanlah kualitas SDM dapat
ditingkatkan. Menyadari betapa pentingnya peningkatan kualitas
pendidikan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai
kebijakan dan berbagai upaya pula telah dilaksanakan. Namun,
sepertinya tetap saja belum berhasil membawa masyarakat dan
bangsa untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di
dunia. Bahkan, bila kualitas SDM Bangsa Indonesia diukur dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hampir setiap tahun peringkat
Indonesia selalu berada pada tingkatan yang memalukan harkat
dan martabat bangsa.
Kenyataan tersebut ternyata di antaranya disebabkan oleh
ketidaktersediaan rencana induk pembangunan pendidikan yang
komprehensif, antisipatif dan berwawasan jauh ke depan. Di
samping itu, pendekatan dan strategi pembangunan yang
dilakukan pun hampir selalu mengarah pada input oriented dan
macro oriented. Pendekatan terhadap input ini ditunjukkan hampir
pada semua kebijakan yang selalu bersandar pada pemenuhan
semua kebutuhan komponen masukan pendidikan, dengan
keyakinan akan menghasilkan output yang berkualitas. Tetapi
pada kenyataannya, pendekatan dan strategi ini hanya efektif di
lingkungan ekonomi dan bisnis. Sedangkan pendekatan makro,
ditunjukkan oleh manajemen yang terpusat. Kebijakan yang
didasarkan pada proyeksi secara makro, pada kenyataannya


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

sering kurang menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang
dihadapi para pelaksana pendidikan pada tingkat kelembagaan
satuan pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut, tentu saja memerlukan
pembaharuan-pembaharuan mendasar, baik yang menyangkut
objek pembangunan maupun metodologi dalam pelaksanaan
pembangunan.
Apabila proses-proses pembangunan pendidikan dipandang
dari sudut keilmuan, akan berkaitan dengan makna imperative
yang merujuk paradigma filsafat keilmuan dengan objek dan
metodologi studi yang jelas. Objek pembangunan pendidikan
sepatutnya merujuk pula pada paradigma ilmu pendidikan, bukan
pada paradigma ilmu non-kependidikan. Ilmu pendidikan
mempunyai paradigma yang berbeda dengan paradigma
ketatanegaraan maupun politik, baik dalam aspek ontology,
aksiologi dan epistemologinya. Walaupun dalam tatanan praktek
kependidikan lebih banyak menyesuaikan diri dengan bentuk
konstelasi dan proses politik ketatanegaraan, tetapi hal tersebut
sebetulnya hanya bersifat kontekstual. Metodologi implementasi
teori pembangunan pendidikan, dapat saja merujuk paradigma
keilmuan yang selama ini digunakan dalam disiplin ilmu sosial
lainnya, namun, dalam aspek substansi ilmu pendidikan
mempunyai kekhususan yang sulit didekati dengan paradigma
keilmuan lainnya.
Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan
pendidikan pada dasarnya akan selalu menyentuh perangkat
kendali sistem pendidikan yang universal. Paradigma pendidikan
yang selalu didasarkan pada paradigma ilmu-ilmu obyektif, telah
terbukti hanya menghasilkan manusia-manusia mekanis yang
kurang kreatif. Karena itu, untuk melakukan pembangunan
pendidikan di Indonesia, tidak ada altematif lain kecuali melakukan
pembaharuan orientasi dan pendekatan dalam manajemen
pembangunan pendidikan itu sendiri. Di samping itu, pandangan
nilai tentang pembaharuan pendidikan tidak hanya sekedar etika
dalam arti 'baik' atau 'tidak baik', namun lebih ditekankan pada
tujuan mengapa perlu ada pembaharuan dalam pembangunan
pendidikan. 'Nilai' dan tujuan 'baik' dari pembaharuan hanya akan
ada apabila pembaharuan itu sendiri dapat menciptakan sesuatu
yang bermanfaat. Jika pembaharuan pembangunan pendidikan
harus dilakukan, menunjukkan bahwa dalam pembangunan
pendidikan selama ini ada sesuatu yang kurang bermanfaat.
Dengan kata lain, kekurangan atau kelebihan dalam
pembangunan pendidikan harus dapat ditemukan, dianalisis,


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

disintesa, kemudian dipraktekkan kembali sampai menunjukan hasil
yang lebih bermanfaat.

B. Pendidikan dalam Perspektif Sosial, Budaya, Ekonomi
dan Politik
Reformasi pendidikan telah dilakukan, dan regulasi atas
perubahan kebijakan pembangunan pendidikan nasional telah
dimulai. Untuk itu, seluruh kebijakan yang terkait dengan
perubahan, penyempurnaan dan pengembangan program pada
semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dilakukan, yang
kesemua itu diarahkan pada upaya untuk memberikan layanan
pendidikan yang bermutu, sesuai dengan standar pendidikan yang
telah ditetapkan. Pembangunan pendidikan nasional merupakan
upaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat
yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk
mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Berdasarkan amanat UU.No.20 Tahun 2003 pasal l butir 1,
pendidikan mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan kualitas,
harkat dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang
bermartabat dan berdaulat. Dalam konteks tersebut pendidikan
harus dilihat sebagai human investment yang mempunyai
perspektif multidimensional baik sosial, budaya, ekonomi dan politik.
Dalam perspektif sosial, pendidikan akan melahirkan insan-
insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses
transformasi sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi faktor
determinan dalam mendorong percepatan mobilitas vertikal dan
horisontal masyarakat, yang mengarah pada pembentukan
konstruksi sosial baru. Konstruksi sosial baru ini terdiri atas lapisan
masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen
penting dalam memperkuat daya rekat sosial (social cohesion).
Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu
menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial di
dalam masyarakat: keluarga, komunitas masyarakat, dan
organisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasi
besar berupa lembaga negara. Dengan demikian, pendidikan
dapat memberikan sumbangan penting pada upaya
memantapkan integrasi sosial untuk terwujudnya integrasi nasional.


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

Dalam perspektif budaya, pendidikan juga merupakan
wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan
norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di
kalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi
instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat
identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkan
peran pendidikan menjadi lebih penting ketika arus globalisasi
semakin kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya
yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian
bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi
wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif (collective
conscience) sebagai warga mengukuhkan ikatan-ikatan sosial,
dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa,
dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional.
Dalam perspektif ekonomi, pendidikan merupakan upaya
mempersiapkan sumber daya manusia (human invesment) yang
akan menghasilkan manusia-manusia yang handal untuk menjadi
subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena
itu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu
yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan
mempunyai keterampilan teknis yang memadai. Pendidikan juga
harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang
memiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilar
utama aktivitas perekonomian nasional. Bahkan peran pendidikan
menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya
saing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yang
menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan
antarbangsa di era global.
Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telah
mengembangkan knowledge-based economy (KBE), yang
mensyaratkan dukungan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang
pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan - education for
the knowledge economy (EKE). Dalam konteks ini, satuan
pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan
pengembangan (research and development), yang menghasilkan
produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE.
Pengembangan ekonomi nasional berbasis pada keunggulan
sumber daya alam dan sosial yang tersedia, ditambah dengan
ketersediaan SDM bermutu yang menguasai Iptek sangat
menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi
global dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut daya saing


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

tinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat
menyiapkan sumber daya manusia-manusia unggul yang mampu
meningkatkan daya saing nasional dan mengantarkan bangsa
Indonesia meraih keunggulan bersaing ditingkat global.
Dalam perspektif politik, pendidikan harus mampu
mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara
yang baik (good citizens), yang memiliki kesadaran akan hak dan
tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bemegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan
individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun
kekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslah
merujuk dan bersumber pada paham ideologi nasional, yang
dianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang,
pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajar
yang kemudian membentuk critical mass, yang menjadi elemen
pokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengan
demikian, pendidikan merupakan usaha seluruh komponen bangsa
untuk meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanya
masyarakat demokratis, yang bertumpu pada golongan
masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama civil
society, yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upaya
perwujudan pembangunan masyarakat demokratis.

C. Tantangan Pembangunan Pendidikan di Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam bidang
manajemen pembangunan pendidikan dewasa ini merupakan
sesuatu yang baru, yang memerlukan kecermatan dalam
pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan dampak negatif.
Dampak negatif ini perlu diantisipasi, karena di samping masih
dihadapkan pada berbagai problema, juga dihadapkan pada
berbagai tantangan yang harus dihadapi.
Problema-problema yang berkaitan dengan kualitas
pendidikan di daerah, penanganannya memang tidak
sesederhana seperti yang dibayangkan. Diakui, bahwa keragaman
letak geografis dengan aneka ragam budaya, adat-istiadat, dan
bahasa, menuntut adanya pola-pola pelaksanaan pendidikan
yang tidak seragam. Keragaman latar belakang lingkungan alam
dan pekerjaan, menuntut pula adanya isi dan pola layanan
pendidikan yang berbeda.
Tantangan berat pendidikan yang dihadapi dewasa ini
sebenarnya telah disinyalir oleh Coombs (1976), yang
mengemukakan bahwa krisis yang melanda dunia pendidikan


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

karena muncul ketidakseimbangan peran. Bahwa krisis pendidikan
disebabkan oleh empat faktor: Pertama, the increase in popular
aspirations for education, yang ditandai oleh tumbuh kembangnya
sekolah-sekolah dan universitas di mana-mana; Kedua, the acute
scarsity of the resources, yang ditandai oleh kurang responsifnya
sistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat secara
menyeluruh; Ketiga, the inherent innertia of educational system,
yang ditandai oleh mengapa pendidikan selalu terlambat
berantisipasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal di luar dunia
pendidikan; Keempat, the innertia of sociaties themselves, hal-hal
seperti sikap tradisional, prestige and incentive pattern
menghalangi meningkatkan tenaga kerja pembangunan.
Tampaknya, apa yang disinyalir oleh Coombs tersebut, masih
relevan dengan kondisi di Indonesia.
Tantangan-tantangan berat yang harus dihadapi dalam
pembangunan pendidikan di daerah khususnya, berkenaan
dengan aspek: (1) peningkatan mutu pendidikan, (2) pemerataan
pendidikan, (3) efisiensi manajemen, (4) peranserta masyarakat,
dan (5) akuntabilitas. Keenam aspek tantangan tersebut
diilustrasikan pada Gambar 2.1.
Tantangan
Pendidikan

Peningkatan Pemerataan Efisiensi Peran Serta Akuntabilitas
Mutu Pendidikan Manajemen Masyarakat

Sumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung:
Laboratorium Administrasi Pendidikan UPI, 2006, hal.59.

Gambar 2.1
Tantangan dalam Pembangunan Pendidikan di Daerah

Kelima aspek yang menjadi tantangan berat pembangunan
pendidikan di Indonesia, yaitu:
Pertama, dalam aspek peningkatan mutu, berkenaan
dengan urgensi pemberian otonomi daerah, yang salah satunya
adalah untuk menghadapi persaingan global. Setidaknya ada tiga
kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesia
dapat ikut dalam persingan global, yaitu: kemampuan
manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas manusianya
sendiri. Mutu yang diinginkan bukan hanya sekedar memenuhi


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

standar lembaga, atau standar nasional semata-mata, tetapi harus
memenuhi standar internasional.
Kedua, dalam aspek pemerataan, berkenaan dengan
peningkatan aspirasi masyarakat diperkirakan juga akan
meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan.
Tetapi ini akan membutuhkan ongkos yang tinggi, dengan semakin
tingginya jarak antar daerah dalam pemerataan fasilitas
pendidikan, sangat potensial memunculkan ketimpangan dalam
perolehan mutu pendidikan. Tanpa intervensi manajemen,
anggota masyarakat dari daerah kabupaten/kota yang kaya
dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, akan dapat
menikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dari anggota
masyarakat pada daerah kabupaten/kota yang miskin. Dan
apabila kesempatan pendidikan ini juga mempengaruhi
kesempatan untuk memperoleh penghasilan, maka dalam jangka
panjang akan berpotensi meningkatnya jurang kesenjangan
ekonomi antar daerah.
Ketiga, dalam aspek efisiensi manajemen, berkenaan dengan
keterbatasan sumber pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan.
Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi pengelolaan (technical efficiency) maupun
efisiensi dalam mengalokasikan anggaran (economic afficiency).
Fiske, pernah mengungkap pengalaman di Papua New Guinea
dan Jamaica, bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah,
pembiayaan justru meningkat karena bertambahnya struktur
organisasi daerah yang menambah lebih banyak personil
pemerintahan tetapi tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
Hal ini dapat dijadikan pelajaran, mengingat di Indonesia selama
32 tahun menganut sistem pengelolaan yang sangat sentralistik.
Keempat, dalam aspek peranserta masyarakat, berkenaan
dengan filosofi diberikannya otonomi kepada daerah. Peranserta
masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan,
kelompok, lembaga industri atau lembaga-lembaga
kemasyarakatan lainnya. Namun, perlu diantisipasi bahwa peranan
masyarakat tersebut cenderung terbatas pada lingkup
kabupaten/kota yang bersangkutan. Karena itu, menurut Djam'an
Satori, perlu juga intervensi kebijakan nasional yang dapat
menerapkan subsidi silang supaya peranserta masyarakat dalam
sistem desentralisasi tidak memperlebar jurang ketimpangan
pemerataan fasilitas pendidikan antar daerah.
Kelima, dalam aspek akuntabilitas. Melalui otonomi,
pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan jasa


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

pendidikan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya,
sehingga akuntabilitas layanan tersebut bergeser dari yang lebih
berorientasi kepada kepentingan pemerintah pusat kepada
akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentingan
masyarakat. Hal ini menuntut lebih besar partisipasi masyarakat dan
orang tua dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan
pendidikan di daerah masing-masing.
Merujuk kelima tantangan berat pendidikan sebagaimana
dikemukakan di muka, dapat disimpulkan bahwa kewajiban berat
yang dibebankan kepada "Kereta Pendidikan" menjadikan
manajemen pendidikan itu sendiri kebingungan menentukan apa
yang harus dikerjakannya. Karena, di satu sisi upaya pendidikan
harus berfungsi sebagai pengawet kebudayaan negara yang
sekaligus berorientasi pada perkembangan dan keterwujudan
kemampuan manusia atau Human Capacity Development (HCD)
yang memiliki daya saing dan bermoral. Oleh sebab itu, pendidikan
harus disediakan buat masyarakat secara merata (equality) dan
menjadi aspirasi masyarakat. Di sisi lain lagi, upaya pendidikan
harus dinyatakan dalam "kebijakan ekonomi", sebab pendidikan
mempengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi suatu
bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan berpengaruh
terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap
fertilitas masyarakat. Pendidikan harus dapat menjadikan SDM lebih
bisa mengerti dan siap dalam menghadapi pertempuran dan
perubahan di lingkungan kerja.
Bila kita mau jujur tentang hasil pendidikan dewasa ini yang
kita rasakan, tentunya kita berharap bahwa hasil-hasil pendidikan
yang seharusnya diupayakan ialah bagaimana hasil pendidikan itu
dapat memberikan makna untuk hidup dan kehidupan, baik untuk
masa kini maupun untuk masa depan. Kita kurang berani
mengatakan bahwa pendidikan kita sedang kehilangan
'kebermaknaan'. Semakin tinggi tingkat pendidikan, bangsa ini
semakin 'manja', semakin `konsumtif, kurang `kreatif. Akhirnya,
masyarakat bergelimang dengan orang-orang berpendidikan, tapi
rendah dalam iman dan ahlaq. Sebetulnya hanya bergelimang
dengan 'kefakiran' dan 'kebodohan', yang kalau tidak ditangani
dengan sungguh-sungguh bangsa ini akan penuh dengan SDM-
SDM bergelimang dengan 'kekufuran'.

D. Urgensi Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan
Pendidikan


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

1. Perencanaan Pembangunan Pendidikan

Pada kasus organisasi pendidikan, sekalipun sudah
diberlakukan kebijakan otonomi daerah, manajemen sistem
pendidikan di daerah masih mempunyai ruang lingkup
kewilayahan. Secara teoritis, perencanaan pendidikan dapat
dibagi ke dalam tingkat-tingkat perencanaan seperti: tingkat
perencanaan makro, meso dan tingkat perencanaan mikro.
Dengan istilah yang lebih populer, perencanaan makro adalah
perencanaan pada tingkat pusat (nasional), perencanaan meso
adalah perencanaan pada tingkat provinsi, sedangkan
perencanaan mikro adalah perencanaan pada tingkat kabupaten
atau kecamatan. Demarkasi dari pembagian tersebut sebenarnya
lebih bersifat kontekstual daripada bersifat konseptual dan teknikal.
Lahirnya UU.No.32 Tahun 2004 merupakan langkah strategis
dalam sejarah pembaharuan pendidikan di Indonesia. Namun
apakah langkah strategis ini sudah ditunjang oleh sub sistem
perencanaan yang mantap dan terintegrasi, sistem informasi yang
akurat untuk mendukung pelaksanaan undang-undang dan
peraturan pemerintah tersebut? Seandainya sudah memiliki,
apakah sistem perencanaan tersebut masih relevan dengan
tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah itu?
Pendekatan mana yang mesti kita ambil yang sesuai dengan
kondisi objektif Indonesia yang beranekaragam?
Penerapan desentralisasi wewenang untuk mengemban fungsi
perencanaan nampaknya merupakan alternatif yang perlu segera
dilaksanakan. Pola ini tidak berbeda dengan konsep perencanaan
mikro yang pada dasarnya merupakan lanjutan dari suatu konsep
perencanaan pada semua tingkat perencanaan. Namun
perencanaan mikro lebih berakar pada tingkat yang paling bawah
(grassroot level).
Perencanaan pada tingkatan makro biasanya hanya
memperhatikan berbagai sasaran dan prioritas pada tingkat
nasional dan atau provinsi. Sebaliknya perencanaan pendidikan
pada tingkatan mikro, memodifikasi sasaran dan prioritas tersebut
kemudian disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural dan dinamika
kehidupan pada tingkat lokal. Perincian sasaran dan prioritas pada
tingkat mikro dapat menyajikan suatu latar belakang yang lebih
realistik daripada norma-norma yang bersifat abstrak yang
dikembangkan pada tingkat nasional.
Implikasi pada sistem perencanaan pendidikan di daerah,
paling tidak menyangkut dua aspek:


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

Pertama, dalam aspek pendekatan (approach) pendidikan
paling sedikit ada tiga pilihan, yaitu pendekatan Tuntutan Sosial,
yang didasarkan pada penyaluran kebutuhan masyarakat untuk
memperoleh pendidikan yang paling minimal; Pendekatan
Ketenagakerjaan, dapat dinyatakan sebagai usaha mengarahkan
pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan
persyaratan tertentu pada tingkat nasional; Pendekatan Untung-
Rugi, dinyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi manusia
yang harus memberikan keuntungan secara ekonomis baik secara
individu maupun untuk negara, dengan pendekatan ekonomis,
yang lebih ditekankan pada efisiensi penggunaan dana.
Melihat kondisi umum di daerah, tampaknya belum
memungkinkan memilih salah satu pendekatan untuk diterapkan
dalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan. Karena itu,
perlu dipertimbangkan pendekatan secara integratif dari keempat
pendekatan itu, sesuai dengan tujuan dan jenjang, jenis dan jalur
pendidikan.
Kedua, masalah proses perencanaan dikenal dalam bentuk
pendekatan perencanaan administratif dan pendekatan
perencanaan grass-roots. Pendekatan proses perencanaan
pendidikan menurut UU.No.32 Tahun 2004 pun masih tergolong
pendekatan administratif, karena hampir semua perencanaan
pendidikan dirumuskan dan ditetapkan secara administratif, karena
hampir semua perencanaan pendidikan didominasi Depdiknas.
Namun demikian, kesempatan pengembangan perencanaan
yang bersifat grass-roots approach sangat terbuka. Pendekatan ini
memberi hak kepada para pengelola program pembangunan
pendidikan di daerah untuk mengembangkan sistem perencanaan
yang dinilai paling cocok dengan daerah atau lembaganya. Hal
inilah yang sesungguhnya harus diimplementasikan dalam
Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Pendidikan di masing-
masing daerah. Bila model yang dikembangkan dinilai baik, maka
melalui proses bottom-up bisa disebarkan sebagai model yang
pantas untuk diterapkan.
2. Pendekatan dan Metodologi

"Pembaharuan" pada hakekatnya merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dengan hidup dan penghidupan. Apa
yang berbeda dalam setiap langkah dan prospek pembaharuan
yang akan datang, akan semakin cepat dan mempengaruhi setiap
bagian dari kehidupan, termasuk nilai-nilai kepribadian, kesusilaan,
kedaerahan, baik secara individu maupun kelompok. Pandangan


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

ini menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan pembaharuan
mempunyai kekuatan dan sumber-sumber pendorong tertentu.
Kekuatan-kekuatan tersebut dapat saja berupa: budaya kerja,
teknologi, kecenderungan sosial, globalisasi, dan mungkin dalam
tatanan politik dunia. Sumber kekuatan budaya kerja, kemungkinan
dari perbedaan cultural, peningkatan professional, dan banyaknya
hal baru yang memerlukan keterampilan baru pula. Sumber
kekuatan teknologi, dapat bersumber dari otomatisasi sistem atau
merekayasa kembali. Sumber kecenderungan sosial, mungkin dari
pertumbuhan dan peningkatan pendidikan tinggi, penangguhan
usia perkawinan. Sumber kekuatan globalisasi, mungkin dari
pengaruh pasang-surut pasar dunia dan persaingan global.
a. Analisis Posisi

Langkah berikutnya dalam proses pembaharuan adalah
untuk menganalisis posisi kinerja pendidikan di daerah. Perbedaan
antara apa yang harus dilakukan pendidikan dan keuntungan apa
yang dapat diambil dari peluang itu. Kesenjangan tersebut boleh
jadi positif, seperti halnya pada kasus peluang baru akibat dari
pembaharuan selera stakeholders. Atau mungkin bisa negatif, jika
suatu kemunduran keinginan masyarakat atau hilang oleh karena
adanya pengaruh-pengaruh lain. Kesenjangan tersebut bisa terjadi
ketika upaya-upaya dalam pembangunan pendidikan bersifat
temporer. Ketika kesenjangan diketahui terjadi, maka harus
menjamin kebenarannya bahwa kesenjangan tersebut memang
betul-betul terjadi.
Sumber data untuk menganalisis posisi pendidikan ialah
lingkungan masyarakat, baik internal maupun eksternal. Metode
yang digunakan biasanya Analisa SWOT, yaitu Strength (Kekuatan),
Weaknesses (kelemahan), Opportunity (kesempatan), dan Threaths
(ancaman). Analisa internal adalah Strength dan Weaknesses
sedang analisa eksternal adalah Opportunity dan Threats. Untuk
menginterpretasikan SWOT, pimpinan harus menggunakan cara
yang disebut benchmaking. Konsep benchmaking merupakan
sederetan kegiatan manajerial yang menjadi dasar dari analisa
posisi, yaitu scaning, interpretation dan choice.
Tujuan SWOT adalah mengidentifikasi berbagai
permasalahan yang berkembang yang dimungkinkan
menghambat, menghalangi, atau mengganggu berlangsungnya
kehidupan masyarakat. Dengan analisa SWOT akan lebih
memahami dan menanggapi faktor-faktor penting dari kinerja
pendidikan. Dengan analisa posisi, akan menghasilkan kedudukan


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

dan tingkat kemampuan organisasi pendidikan dalam
menghadapi teknologi baru, kecenderungan kehidupan
masyarakat. Sebelum strategi disusun, data tersebut selanjutnya
diinterpretasikan ke dalam pilihan-pilihan tindakan sesuai dengan
kegiatannya, sehingga dapat menentukan pilihan sesuai dengan
kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat.
Untuk mendapatkan data yang akurat maka seorang
perencana pendidikan harus membina kerja sama dengan
beberapa pihak yang memegang peranan, terutama orang-orang
yang berperan dalam pengambilan keputusan. Kemudian
melakukan scanning terhadap pilihan-pilihan tindakan. Ada tiga
cara yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Sistem irregular scanning,
yang menitikberatkan pada kejadian-kejadian yang telah terjadi,
(2) Sistem regular scanning, yang mereview posisi organisasi pada
kondisi tertentu, dan (3) Sistem continuing scanning, sistem ini
secara kontinyu dan terus menerus memonitor komponen-
komponen dari lingkungan eksternal dan internal organisasi. Setelah
melakukan scanning, kemudian melakukan forecasting, yaitu
langkah yang paling sulit dalam analisa SWOT. Dalam langkah ini
dilakukan indentifikasi isu-isu strategis yang mempengaruhi posisi
organisasi pendidikan di masa datang. Forecasting dilakukan
misalnya pada masalah kondisi politik, sosial-ekonomi atau laju
perkembangan teknologi. Metoda forecasting posisi biasanya tidak
terlepas dari analisis lintas-dampak dan pendapat para ahli.
b. Mendiagnosa Permasalahan

Pada umumya, hampir semua proses pembaharuan sering
dimulai secara terburu-buru. Para perencana pendidikan sering
tidak sabar menemukan solusinya sebelum dirinya sendiri
mendapat kejelasan posisinya. Permasalahan yang paling krusial
menyangkut: (1) Permasalahan apa yang khusus harus
diutamakan? (2) Apa yang menjadi penyebab masalah ini muncul
dan paling utama mendapat penyelesaian? (3) Aspek apa yang
harus diubah untuk memecahkan permasalahan ini? (4) Kekuatan
apa yang dapat mendukung dan menghalangi jika upaya itu
dilakukan? (5) Apakah tujuan utama penyelesaian masalah itu dan
bagaimana mengukur hasilnya?
Berbagai teknik pengumpulan data untuk mendiagnosa
permasalahan perlu digunakan, misalnya: survei sikap, konferensi,
wawancara informal, pertemuan kelompok. Hasil-hasil dari teknik
ini, selanjutnya dianalisis dengan teknik Critical Success Factor
Identification (CSF-Identification), yaitu analisis untuk mengetahui


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

faktor-faktor penentu keberhasilan dalam melaksakan setiap
alternatif tindakan yang dipilih. CSF-Identification pun terbagi atas
dua bagian, yaitu identifikasi faktor-faktor internal dan faktor-faktor
eksternal. Faktor-faktor penentu internal ialah faktor-faktor penentu
yang terkena dampak langsung dari tindakan yang dipilih.
Sedangkan faktor-faktor penentu eksternal ialah faktor-faktor di luar
konteks alternatif tindakan yang kemungkinan berpengaruh
terhadap pelaksanaannya.
c. Memilih dan Menentukan Strategi

Langkah berikutnya adalah memilih dan menentukan
prioritas strategi pembaharuan yang lebih praktis. Pembaharuan
dapat dilakukan dengan merubah kekuatan aspek tertentu yang
paling krusial dan dapat berpengaruh pada aspek-aspek lainnya.
Ada empat pilihan strategi yang saling berhubungan yaitu:
teknologi, struktur, tugas dan orang-orang yang terkena dalam
pembaharuan. Pembaharuan yang terjadi pada masing-masing
umumnya mempengaruhi yang lainnya, dan kita harus memilih
aspek mana yang akan dijadikan prioritas.
Dalam perencanaan pendidikan di daerah, penggunaan
teknologi pada dasarnya ada dua cara untuk meningkatkan
pelayanan, yaitu: tuntutan untuk meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat, atau efisiensi dengan mengurangi unit
biaya. Mungkin, untuk mengubah suatu teknologi pelayanan sudah
dianggap strategi umum, namun strategi ini mempunyai efek
jangkauan yang lebih luas, baik pada unit biaya dan cara-cara
personil dalam melakukan pelayanan sepanjang organisasi itu
melakukan tugasnya. Kemungkinan besar, pengaruhnya bukan
hanya terhadap para anggota organisasi salah satu unit organisasi,
tetapi akan berpengaruh pula pada unit-unit lainnya, seperti
terhadap sistem anggaran biaya, mekanisme pelaksanaan tugas,
pola-pola koordinasi, sistem evaluasi dan sistem
pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban terhadap tugas,
hubungan antara individu dan pertanggungjawaban terhadap
hasil-hasil yang diperoleh.
Penggunaan strategi struktur, berkaitan dengan tujuan untuk
efisiensi dalam segala aspek kinerja organisasi, baik yang
menyangkut tugas dan fungsi, reposisi individu, daya dukung dan
kebutuhan sarana-prasarana, atau anggaran pembiayaan
program. Strategi ini dalam wacana sekarang sering disebut
dengan istilah 'ramping struktur kaya fungsi'.


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

Penggunaan strategi tugas, berkaitan dengan dimensi waktu
kapan pekerjaan dapat diubah, apakah karena penggunaan
teknologi baru, atau karena reorganisasi struktur internal, atau
karena perilaku manajerial. Pembaharuan tugas ini mempunyai
tujuan-tujuan yang lebih spesifik, yaitu: (1) peningkatan atau
pengurangan yang mendasar antara individu dengan volume
pekerjaan, (2) peningkatan sikap dan apresiasi terhadap tugas ke
arah yang lebih positif, (3) peningkatan peluang untuk memulai
pembaharuan ke arah yang lebih humanis.
Penggunaan pada strategi orang sering melalui metode
pengembangan organisasi (organization development). Metoda ini
dipakai untuk mengubah pekerjaan anggota organisasi yang
berhubungan dengan perilaku dan sikap yang mengarah pada
individu, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan. Metoda ini
biasanya berbentuk sebuah program-program jangka panjang
dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja mereka.
Fokus dasamya adalah pada pembaharuan individu melalui
pembaharuan mekanisme feed-back, pembentukan tim
kerjasama, pemecahan masalah, penanganan dan pengendalian
konflik, pola-pola hubungan antar pribadi, dan semacamnya.
Metode-metode dari setiap strategi yang dipilih dapat
dikemukakan pada gambar berikut:

Teknologi Modifikasi metode Teknik
Modifikasi penggunaan Mesin-mesin
Otomatisasi dan mekanisme sistem

Struktur Pembaharuan deskripsi-deskripsi posisi
Modifikasi hubungan-hubungan otoritas dan
pertanggung jawaban Modifikasi sistem penghargaan
formal
Tugas Deskripsi dan spesifikasi tugas, simplikasi tugas, dan
pengembangan tim kerja sama

Ketenagaan Pendidikan dalam jabatan
Kursus-kursus pengembangan manajemen
Program-program pengembangan organisasi

Sumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung:
Laboratorium Administrasi Pendidikan UPI, 2006, ha1.74.

Gambar 2.2
Alternatif Metode Pembaharuan Pendidikan


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

d. Implementasi dan Tindak Lanjut
Langkah berikut di dalam proses pembaharuan pendidikan
adalah bagaimana setiap persiapan yang dilakukan dapat
diterapkan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dan
ditunda-tunda. Kemampuan utama untuk mendukung penerapan
perencanaan pembangunan pendidikan tergantung pada
seberapa baik pemerintah daerah menguatkan perilaku yang
telah dipelajari dan disiapkan selama dan setelah usaha
pembaharuan. Sebetulnya, implementasi yang efektif dalam
perencanaan pendidikan memerlukan perilaku yang sama sekali
baru. Namun, patut jadi pertimbangan, bahwa ketika perilaku baru
secara wajar diganti, masyarakat menjadi lebih mungkin untuk
mengembangkan dan memelihara pilihan untuk berperilaku dan
berpartisipasi secara baru pula.
Dalam lima tahun mendatang, pembangunan pendidikan di
daerah sudah semestinya diprioritaskan pada upaya meningkatkan
kinerja pendidikan melalui tiga pilar strategi pembangunan, yang
mencakup: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2)
peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) tata kelola,
akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ketiga prioritas tersebut harus
ditunjang dengan dukungan anggaran yang rasional, realistis dan
proporsional baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD tingkat
kabupaten.
Pada tahap pertama, merupakan tahap perencanaan yang
dititikberatkan pada upaya meminimalkan kekuatan perlawanan
terhadap pembaharuan dengan memutuskan kapan mulainya
persiapan menentukan misi, memilih pimpinan tim dan alokasi
sumber-sumber. Dalam tahap ini mulai menentukan fungsi dan
proses atau produk dan pelayanan yang spesifik yang akan
dilakukan, termasuk menetapkan tujuan, serta tindakan-tindakan
secara lebih terperinci. Di samping itu, pada tahap ini dibutuhkan
dukungan data awal mengenai hasil-hasil identifikasi variabel
kinerja kelembagaan pendidikan berdasarkan ukuran-ukuran
kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan stakeholders. Variabel
kinerja kelembagaan pendidikan tersebut merupakan kumpulan
yang luas dari faktor kualitatif dan kuantitatif, yang mempengaruhi
kinerja kelembagaan pendidikan.
Pada tahap kedua, merupakan tahap pergerakan, dengan
mengubah orang, individu maupun kelompok, tugas-tugas, struktur
organisasi, dan teknologi. Dapat dilakukan dengan riset terhadap


Badan
Pendidikan 2008-
Daerah

aktivitas internal, dengan memfokuskan pada keefektifan proses
yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang
kemungkinan dijawab oleh upaya-upaya pembaharuan yang
diinginkan, dan mengidentifikasi organisasi dan kelembagaan
pendidikan yang terbaik di kelasnya yang layak dijadikan
pembanding. Kesimpulan-kesimpulan hasil riset ini dapat dijadikan
bahan untuk assesment lembaga yang dirumuskan dalam program
operasional. Dalam tahapan implementasinya, proses-proses
manajemen pembangunan lebih lanjut harus memberikan
dukungan politis dan membantu mengatasi berbagai perlawanan
dan hambatan.
Pada tahap terakhir, merupakan tahap penstabilan
pembaharuan, dengan upaya penguatan dampak pembaharuan,
evaluasi basil pembaharuan, dan modifikasi-modifikasi yang
bersifat konstruktif. Perlu dipertimbangkan bahwa pembaharuan
merupakan proses yang berkesinambungan. Berdasarkan
implementasi, harus direncanakan assesment secara periodik
mengenai proses atau produk yang telah ditingkatkan dan
benchmark selanjutnya; Dan berupaya mengintegrasikan
pembaharuan ke dalam program-program peningkatan mutu dan
perencanaan strategis kelembagaan pendidikan.
Langkah selanjutnya, para perencana dihadapkan pada
permasalahan dalam memutuskan apakah proses pembaharuan
sudah berhasil atau belum dicapai. Penentuan ini berupaya
mengukur kecenderungan dalam peningkatan hasil-hasil dalam
periode waktu tertentu. Dasar pertimbangannya ialah: (1) Apakah
setelah dilakukan pembaharuan ada peningkatan produktivitas
dan kepuasan dibandingkan dengan sebelum proses
pembaharuan dimulai? (2) Seberapa besar
peningkatan/kemunduran yang dihasilkan? dan (3) Berapa lama
jangka waktu yang dibutuhkan dalam peningkatan/kemunduran
yang dicapai itu?
Karena itu, di awal pembahasan telah disebutkan bahwa,
sebelum menerapkan program pembaharuan, pihak manajemen
perlu menetapkan tujuan dan sasaran internal dan eksternal untuk
mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan.
Upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan regulasi proses feed-
back melalui optimalisasi Team Building. Tim building adalah suatu
metoda yang dirancang untuk membantu tim beroperasi secara
lebih efektif dengan mengevaluasi dan meningkatkan struktur,
proses, kepemimpinan, komunikasi, resolusi konflik dan kepuasan
masyarakat secara umum.


Masterplan pendidikan

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Masterplan pendidikan

Semelhante a Masterplan pendidikan (20)

Mais de Nandang Sukmara

Mais de Nandang Sukmara (20)

Masterplan pendidikan