Dokumen tersebut membahas tentang Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar bagi seluruh siswa di Kabupaten Bandung melalui penguatan BOS Pusat dan BOS Provinsi. Dokumen ini menjelaskan pengertian BOS Kabupaten, sasaran program, besaran dana yang diterima sekolah, mekanisme penyaluran dana, serta landasan hukum pelaksanaan program BOS Kabupaten Bandung

1. BAB I
PENDAHULUAN
Melalui peningkatan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pem-
berian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat men-
jangkau layanan pendidikan dasar.
Kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang ditandai dengan masih rendahnya kemampuan
daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin dengan sendirinya akan menghambat
upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena masyarakat miskin
merupakan kelompok masyarakat yang paling merasakan sulitnya pemenuhan kebutuhan biaya
pendidikan, oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah harus berupaya keras agar pro-
gram wajar dikdas 9 tahun dapat segera dituntaskan dengan memberikan ruang seluas-luasnya
kepada masyarakat miskin untuk dapat menyekolahkan anaknya, sehigga hambatan yang
dirasakan selama ini yaitu masih rendahnya angka partisipasi anak usia 13-15 tahun dapat di
tingkatkan.
Pada kenyataannya, program pembangunan sektor pendidikan di tiap daerah sangat
variatif. Kabupaten yang memiliki kewenangan teknis dalam pengelolaan sekolah mulai dari
tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di wilayahnya akan memiliki perbedaan-
perbedaan dengan kondisi sekolah di daerah lainnya sesuai dengan kebijakan dan program di
wilayah atau daerah masing-masing. Pemerintah provinsi berperan melakukan Pembinaan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan pendidikan yang ada di wilayahnya, sehingga
dengan demikian maka program pembangunan pendidikan di kabupaten/ kota perlu menye-
laraskan dengan program-program pendidikan ditingkat provinsi dan pemerintah pusat. Siner-
gitas program antara pemerintah pusat , provinsi dan kabupaten/kota akan mampu mengopti-
malkan pencapaian/hasil dari keseluruhan program pendidikan itu sendiri.
Melalui sinergitas demikian diharapkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran
pendidikan 20% di provinsi dan kabupaten/kota juga lebih maksimal, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan PP No.48 Tahun 2008 tentang Pem-

2. biayaan Pendidikan , yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan dasar merupakan kewa-
jiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sesuai Rencana Penbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
Tahun 2011-2015, pemerintah mempunyai keinginan kuat untuk meningkatkan layanan pen-
didikan yang berkualitas sehingga akan berimplikasi meningkatnya Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI/Sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs?Sederajat dan SMA/MA/
SMK/Sederajat sebagai komponen pengungkit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Me-
lek Huruf (AMH) yang merupakan indikator peningkatan Indeks Pendidikan (IP), yang pada
akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Bandung.
Dengan Demikian maka langkah yang dianggap paling tepat untuk menigkatkan angka
partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, segingga dapat memberikan kontribusi terhadap
kenaikan Indeks Pendidikan yaitu dengan memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat
yang selama ini belum menikmati akses layanan pendidikan khususnya jenjang pendidikan
dasar dan menengah degan menerpkan program sekolah gratis dan meringankan siswa yang ti-
dak mampu melalui penyediaan BOS Kabupaten Bandung bagi SD/ SDLB/ MI/ Salafiah Ula,
SMP/ SMPLB/ SMPT/ MTs Salafiah Whusta yang diarahkan pada penguatan BOS Pusat dan
BOS Provinsi untuk jenjang pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Bandung.
B. Tujuan
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bandung bertujuan untuk
penguatan BOS Pusat dan BOS Provinsi pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup biaya
operasional agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar sampai tamat dalam
rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun sekaligus sebagai program rintisan Wajib Belajar 12
Tahun sehingga dapat berimplikasi terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK),
Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Indeks Pendidikan seba-
gai indikator komposit pendukung Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung.

3. C. Sasaran Program dan Besar Bantuan
Sasaran program BOS kabupatan adalah semua sekolah SD/ SDLB/ MI/ PPS Ula dan
SMP/ SMPT/ SMPLB/ MTs/ PPS Whustha baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bandung.
Adapun besar dana BOS Kabupaten Bandung yang diterima oleh ekolah dihitung berdasarkan
jumlah siswa pada setiap sekolah/ madrasah/ pondok pesantren yaitu :
Untuk satuan pendidikan SD/ SDLB/ MI/ Salafiah Ula, bantuan yang diberikan sebesar Rp.
17.500,-/siswa/tahun yang disalurkan pertriwulan;
Untuk satuan pendidikan SMP/ SMPLB/ SMPT/ MTs/ Salafiah Whusta, bantuan yang
diberikan sebesar Rp. 90.000,-/siswa/tahun yang disalurkan pertriwulan;
D. Landasan Hukum
Landasan hokum dalam pelaksnaan program BOS kabupaten Bandung pada Tahun
2009 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai beri-
kut :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1)
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang NO. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan wajib Memungut Pajak
Penghasilan.
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung-
jawab keuangan Negara.
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
9. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998.
11. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana

4. telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998.
12. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewe-
nangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
13. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Be-
sarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai.
14. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
15. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
16. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
17. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
18. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pndidikan Nasional dan Menteri Agama No.
1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan
dan Komite Sekolah.
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian
Sekolah.
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku Teks Pelajaran.
22. Peraturan Menteri Pndidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Op-
erasi Non Personalia.
23. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/MPN/
KU/2009 tentang Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar.
24. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-02/
PJ/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan
dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau Penang-
gung-jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di Masing-Masing Unit Penerima
BOS.
25. Keputusan Bupati Bandung Nomor. 0270/Kep.318-Pemb/2010, Tanggal 6 Oktober
2010 tentang Standar Biaya Belanja jDaerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2011.

5. Penyaluran Dana :
Keterangan :
1. Sekolah/Madrasah/Ponpes Penerima BOS Kabupaten menyampaikan data jumlah siswa
berikut kelengkapannya ke UPTD TK/SD dan UPTD SMP pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan di masing-masing wilayah kecamatan dan Kantor Kementrian Agama Ka-
bupaten Bandung.
2. UPTD TK/SD dan UPTD SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dank ANTOR
Kementrian Agama Kab. Bandung Merekap jumlah siswa Penerima BOS Kabupaten
untuk selanjutnya diusulkan Tim Manajemen BOS di Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kabupaten Bandung.
3. Tim Manajemen BOS Kabupaten di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merekap dan
menetapkan jumlah siswa Penerima BOS Kabupaten untuk selanjutnya mengajukan Su-
rat Permohonan Pencairan Dana kepada Bupati Bandung melalui Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaen Bandung.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung melakukan Penata-
usahaan keuangan dan selanjutnya Pemerintah kabupaten Bandung memindah bukukan
ke Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mendelegasikan kepada Manajer BOS
Kabupaten untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan Lembaga Penya-
lur Dana.

6. 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten melaksanaka penata-usahaan keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya memindah bukukan dana ke
rekening Lembaga Penyalur Dana.
7. Lembaga Penyalur Dana menyalurkan dana BOS Kabupaten ke rekening masing-
masing Sekolah/Madrasah/Ponpes sesuai daftar alokasi yang telah ditetapkan.

7. BAB II
PROGRAM BOS KABUPATEN BANDUNG
A. Pengertian BOS Kabupaten Bandung
Program BOS Kabupaten adalah program yang dilaksanakan sejak taun 2009 yang
bertujuan sebagai penguat BOS Pusat dan BOS Provinsi dan agar Pelaksanaan Program
BOS Kabupaten dapat dipahamioleh para pengelola, Pelaksana dan masyarakat yang mem-
butuhkan layanan pendidikan dengan benar, maka dalam pedoman ini perlu diuraikan de-
finisi tentang Biaya pendidikan dan terminology BOS Kabupaten.
Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 ttentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dijelaskan bahwa Biaya Satuan Pendidikan (BSP)
adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu
menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Dari cara penggunaanya, BSP dibedakan menjadi BSP investasi, BSP Operasi, bantuan
biaya pendidikan dan beasiswa.
BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk
pembiayaan sumber daya yang tidak habis pakai dalam watu lebih dari satu tahun, seperti
pengadaan tanah, bangunan, buku alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan
BSP Operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pem-
biayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang. BSP Op-
erasional mencakup biaya peronalia dan biaya nopersonalia.
Biaya personalia meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor Kelebihan Jam Mengajar
(KJM) Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur dan pengem-
bangan profesi guru (Pendidikan dan Latihan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah
(KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan lain-lain. Biaya non personalia adalah biaya
untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/

8. pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervise.
Selain dari biaya-biaya tersebut, masih terdapat jenis biaya personal yang ditanggung oleh
peserta didik, misalnya biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan, rekreasi
dan sebagainya.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat secara konsep mencakup komponen un-
tuk biaya operasional non personalia hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan De-
partemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang
digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS Pusat dimungkinkan untuk
membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia daerah seperti
BOS Propinsi dan BOS Kabupaten.
B. Program BOS Kabupaten Bandung
Program BOS Kabupaten dilaksanakan mulai tahun 2009, yang diperuntu8kan mem-
biayai Operasional Satuan Pendidikan terutama yang berkaitan dengan biaya personal
sebagai penguat pada BOS Pusat dan Provinsi. Sebenarnya biaya personalia sudah di-
cantumkan dalam BOS Pusat maupun BOS Provinsi, tetapi belum bersifat universal.
Artinya bahwa biaya personalia yang dicantumkan dalam BOS Pusat maupun BOS
Provinsi hanya diperuntukan bagi Guru dan Tata Usaha yang berstatus sebagai tenaga
honorer atau tenaga tetap yayasan sedangkan untuk Guru dan tenaga Tata Usaha yang
berstatus pegawai negeri tidak diperbolehkan. Sementara itu berdasarkan kondisi di pa-
pangan diketahui bahwa tugas guru (termasuk juga yang berstatus pegawai negeri) se-
lain melakukan proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, masih juga ditam-
bah dengan tugas lain, diantaranya ada guru yang diberi tugas tambahan sebagai wali
kelas, Pembantu Kepala Sekolah (PKS), laboran, pustakawan, Pembina OSIS, Pramuka,
PMR, dll.
Biaya personalia di satuan pendidikan khususnya bagi Guru dan tenaga Tata
Usaha yang berstatus hoororerpun dengan diluncurkannya tenaga Tata Usaha yang ber-
status honorerpun dengan diluncurkannya Biaya Operasional Sekolah (BOS) baik yang
bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi belum mengalami perubahan yang signi-

9. fikan (tentunya kondisi seperti ini memiliki kaitan erat dengan kondisi dan situasi seko-
lah dimana Guru dan tenaga Tata Usaha melaksanakan tugasnya). Berdasarkan hasil ob-
servasi, masih ada Guru honorer di kabupaten Bandung yang menerima honor perbulan
masih di bawah standar UMR/UMK.
Untuk memberikan motivasi, penghargaan, dan meningkatkan kesejahteraan Guru
dan tenaga Tata Usaha pada umumnya maka pemerintah Kabupaten Bandung mengang-
garkannya melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian maka Ban-
tuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bantung diperuntukkan bagi :
1. Pemberian tambahan honorarium rutin bagi guru honorer dengan ketentuan guru
honorer mengajar minimal 10 jam/minggu.
2. Pemberian tambahan honorarium rutin tenaga administrasi honorer dengan keten-
tuan tenaga administrasi bekerja minimal 5 hari kerja/minggu.
3. Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan guru Honorer yang diberi
tugas tambahan sebagai PKS (pembantu Kepala Sekolah), wali kilas, Pembina
OSIS, Pramuka dan kegiatan siswa lainnya.
4. Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan tenaga administrasi Hon-
orer yang diberi Tugas tambahan disekolah dengan ketentuan bekerja minimal 5 hari
kerja/minggu.
5. Sebagai penambah biaya operasional dalam konteks peruntukan yang sama dengan
peruntukan BOS pusat dan BOS Provinsi apabila belum mencukupi.
C. Sekolah Penerima BOS Kabupaten Bandung
1. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS Kabupaten. Khusus se-
kolah/madrasah/ponpes swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyeleng-
garaan pendidikan). Sekolah/madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS Kabu-
paten harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan bersedia tidak
memungut biaya apapun kepada siswa atau menggratiskan sekuruh biaya pendidikan
pada jenjang pendidikan dasar dan meringankan siswa tidak mampu pada jenjang
pendidika menengah, serta mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku pedoman
BOS Kabupaten.

10. 2. Sekolah kaya/ mapan/ yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki peneri-
maan lebih besar dari dana BOS Pusat dan jBOS Provinsi dan BOS Kabupaten
mempunyai hak untuk menolah BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melak-
sanakan ketentuan seperti sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS. Keputusan atas
penolakan dana BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite
sekolah/madrasah/ponpes. Bila di sekolah/madrasah/ponpes yang mampu tersebut
terdapat siswa miskin, maka sekolah/madrasah/ponpes harus menggratiskan biaya
pendidikan dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut misalnya
dengan melakukan subsidi silang dari dana siswa yang mampu.
D. Ketentuan yang harus diikuti Sekolah/Madrasah/Ponpes Penerima BOS Kabu-
paten Bandung
Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS kabupaten dibagi menjadi 2
(dua) kelompok, Dengan hak dan kewajiban sebagai berikut.
1. Apabila di sekolah/madrasah/ponpes tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah/
madasah/ponpes diwajibkan membebaskan segala jenis pungutan/ sumbangan/ iuran
seluruh siswa miskin atau menggratiskan seluruh biaya sekolah. Dengan demikian
sekolah/madrasah/ponpes tersebut menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas.
Bila dana BOS Pusat dan BOS Kabupaten cukup untuk membiayai seluruh kebutu-
han sekolah/madrasah/ponpes, maka otomatis sekolah/madrasah/ponpes tersebut
dapat menyelenggarakan pendidikan gratis.
2. Bagi sekolah/madrasah/ponpes yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana
BOS Pusat, BOS Provinsi dan BOS Kabupaten digunakan untuk mensubsidi seluruh
siswa, sehingga dapat mengurangi pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan
kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS Pusat dan BOS Provinsi serta
BOS kabupaten yang diterima Sekolah/madrasah/Ponpes.
E. Program BOS Kabupaten Bandung dan Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan
Dalam melaksanakan program BOS Kabupaten dan yang diarahkan pada penunta-
san wajar dikdas 9 tahun melalui sekolah gratis dibutuhkan dukungan dari semua stake-
holder pendidikan mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan seluruh masyarakat,

11. dukungan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, fisik
dan non materi. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan perlu
adanya sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama mulai dari tingkat provinsi,
kabupaten/kota, tingkat sekolah melalui peranan komite sekolah dan masyarakat.
Melalui program BOS Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten diharapkan
masyarakat dapat lebih berpartisipasi dan peduli terhadap pendidikan dengan memper-
rhatikan hal-hal berikut :
1. BOS Pusat dan BOS Provinsi serta kabupaten harus menjadi pendorong untuk men-
ingkatkan partisipasi masyarakat secara sukarela dalam rangka gerakan masyarakat
peduli pendidikan.
2. Bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dan segala pungutan/gratis. Namun
demikian masyarakat dan orangtua siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisi-
pasi dalam pengembangan sekolah.
3. Sekolah dapat melaksanakan semua kegiatan secara lebih professional, transparan,
mandiri, kerjasama dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Masyarakat melalui Komite Sekolah dapat berperan aktif untuk mengembangkan
sekolah.
F. Program bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Konteks Penuntasan “Wajar
Dikdas 9 Tahun yang bermutu dan Perintisan Wajar 12 Tahun di Kabupaten
Bandung.
Dalam rangka penuntasan Wajar 9 yang bermutu, banyak program dikelompok-
kan menjasi 3, yaitu prmerataan dan peluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya
saing serta tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public. Salah satu program yang di-
harapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan Wajar 9 Tahun yang bermutu
adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun tujuan utama program
BOS adalah untuk pemerataan dan peluasan akses, program BOS juga merupakan pro-
gram untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akunt-
abilitas dan pencitraan public.

12. Melalui program BOS Pusat ditambah dengan BOS Provinsi dan BOS Kabupaten
yang tekait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, maka target
kabupaten Bandung bebas putus jenjang pendidikan dasar melalaui sekolah gratis harus
memperhatikan hal-hal berikut :
1. Bos Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten harus menjadi sarana penting
untuk mempercepat penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun sehingga Kabupaten Band-
ung bebas putus jenjang sekolah.
2. Melalui BOS Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten bagi siswa tidak
mampu harus dibebaskan dari segala pungutan/ gratis. Namun demikian masyarakat
dan orangtua siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisipasi dalam pengemban-
gan sekolah.
3. Melalui BOS Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten, tidak boleh ada siswa
miskin putus jenjang sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang
dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes.
4. Anak lulusan sekolah setingkat SD/ SDLB/ MI, harus diupayakan kelangsungan
pendidikannya ke sekolah setingkat SMP/SMPLB/ SMPT/ MTs, tidak dapat melan-
jutkan ke SMA/SMALB/ SMK/ MA dengan alas an mahalnya biaya masuk seko-
lah.
5. Kepala sekolah/madrasah ponpes mencari dan mengajak siswa SD/SDLB/ MI yang
akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di
SMP/SMPLB/ SMPT/ MTs. Demikian juga siswa SMP/SMPLB/ SMPT/ MTS.
Yang akan melanjutkan ke SMA/SMALB/ SMK/ MA, bila terindentifikasi anak pu-
tus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku seko-
lah.

13. BAB III
ORGANISASI PELAKSANA
Organisasi pelaksana program BOS Kabupaten yang digulirkan mulai tahun 2009 oleh
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pengelolaannya diatur sebagai berikut :
A. Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung
1. Susunan Pengurus
Penanggungjawab :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
Tim Pelaksana
1. Manager
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
3. Unit Pendataan SD/SDLB/ MI/ PPs Ula
4. Unit Pendataan SMP/SMPT/ SMPLB/MTs/PPs whusta
5. Unit Monitoring dan Evaluasi
6. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung.
Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah/madrasah/ponpes pene-
rima BOS kabupaten.
Melakukan pendataan sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS Kabupaten.
Melakukan koordinasi dengan instansi tekait dan Lembaga penyalur dana, serta
dengan sekolah/madrasah/ponpes dalam rangka penyaluran dana.
Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Mengumpulkan data dan laporan darei sekolah/madrasah/ponpes dan lembaga
penyalur.
Mengupayakan penambahan dana untuk Sekolah/Madrasah/Ponpes dan untuk
manajemen BOS dari sumber APBD.
Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten.
Memberikan laporan kegiatan kepada Bupati Bandung.

14. B. Tingkat Sekolah/Madrasah/Ponpes
1. Susunan Pengurus
Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab program Wajar Dikdas 9 tahun seba-
gai penanggungjawab program BOS di Sekolah/Madrasah/Ponpes.
Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiyah dan
rintisan wajar dikdas 12 tahun sebagai penanggungjawab program BOS di Sekolah/
Madrasah/Ponpes.
Menunjuk guru/bendahara yang akan bertanggungjawab dalam mengelola dana
BOS Kabupaten di tingkat sekolah/madrasah/ponpes yang dituangkan ke dalam su-
rat keputusan Kepala Sekolah/Madrasah/Ponpes.
2. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah/Madrasah/Ponpes
Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila
jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera
mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening kas daerah Kabupaten Band-
ung dan menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Pengelola BOS kabupaten
Bandung dengan mengirimkan salinan bukti penyetoran.
Bersama-sama dengan Komite Sekolah /madrasah/Pengasuh Ponpes, mengidentifi-
kasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.
Mengelola dana BOS Kabupaten secara bertanggungjawab dan transparan.
Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh
dana BOS Kabupaten serta penggunaan dana BOS Kabupaten di sekolah menurut
komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah/ ponpes.
Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/ madrasah/
ponpes.
Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Pengelola BOS kabupaten Band-
ung.
C. Penetapan Pengelola BOS Tingkat Kabupaten Bandung dan Sekolah/ Madrasah/ Pon-
pes
Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati
Bandung, sedangkan pengelola di tingkat Sekolah/ Madrasah/ Ponpes ditetapkan melalui
Surat Kepuptusan Sekolah/ Madrasah/ Ponpes yang bersangkutan.

15. BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
A. Mekanisme Penetapan Alokasi, Penyaluran, Pengambilan dan Penggunaan Dana BOS
Kabupaten Bandung.
1. Penetapan Alokasi dana BOS Kabupaten Bandung
Pengelola BOS Kabupaten mengumpulkandata jumlah siswa tiap sekolah/ ma-
drasah/ ponpes melalui Kepala UPTD masing-masing kecamatan/ wilayah dan
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung.
Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah/ madrasah/ ponpes, maka Tim Pengelola
BOS Kabupaten Bandung membuat penetapan alokasi penerima dana BOS tiap se-
kolah/ madrasah/ ponpes untuk diusulkan pencairannya kepada Bupat Bandung me-
lalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) kabupaten Bandung.
Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten Bandung mengirimkan Penetapan Alokasi
BOS tiap sekolah/ madrasah/ponpes kepada kepala UPTD TK dan SD, UPTD SMP
dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung dan Lembaga penyalur dana.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung membuat Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang ditandatangani leh Manager BOS dan
Kepala Sekolah/Madrasah/Ponpes.
2. Penyaluran Dana BOS Kabupaten Bandung
Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bandung sebagai
berikut :
A. Proses penyaluran Dana :
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengajukan pencairan dana BOS
Kepada Bupati Bandung melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
(DPPK) Kabupaten Bandung.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung
memproses pemindahbukukan dana bantuan keuangan ke rekening Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung segera menyalurkan
dana BOS sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan ke Lembaga Penyalur.
Lembaga penyalur selanjutnyamentransfer dana Bantuan Operasional penerima
BOS.

16. B. Syarat penyaluran dana :
Sekolah/Madrasah/Ponpes membuka nomor rekening tersendiri dan terpisah dari
bantuan lainnya atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi) pada Lem-
baga Penyalur Dana.
Sekolah/Madrasah/ponpes mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim
Pengelola BOS Tingkat Kabupaten.
Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten melakukan validasi, verifikasi dan kom-
pulasi nomor rekening sekolah/madrasah/ponpes dan selanjutnya diajukan ke
lembaga Penyalur untuk proses penyaluran.
Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten membuat Perjanjian Kerjasama (MOU)
dengan Lembaga Penyalur Dana untuk menyalurkan dana BOS Kabupaten ke
Sekolah/Madrasah/Ponpes sesuai alokasi dana BOS.
Lembaga penyalur dana segera menyalurkan dana ke rekening Sekolah/
Madrasah/Ponpes penerima BOS Kabupaten sesuai dengan alokasi dana dan ma-
suk didalam RAPBS.
Pengambilan dana BOS Kabupaten dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah/
Ponpes dan Bendahara BOS dengan sepengetahuan ketua komite Sekolah/
Madrasah/Ponpes dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
dengan menisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo mini-
mum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan me-
lalui sejenis rekomendasi/ persetujuan dari pihak manapun sehingga mengham-
bat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah.
Dana BOS kabupaten harus diterima secara utuh sesuai dengan Penetapan Alo-
kasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kabupatten, dan tidak diperk-
enankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alas an apapun
dan oleh pihak manapun.
Dana BOS Kabupaten disalurkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten ke Se-
kolah/Madrasah/Ponpes melalui lembaga penyalur secara bertahap sesuai dengan
ketersediaan dna di Kas Daerah dan kelengkapan persyaratan penyaluran dana.
Sekolah/Madrasah/Ponpes mencairkan dana disesuaikan dengan kebutuhan yang
telah dituangkan dalam RAKS/RAPBS.
Bilamana terdapat sisa dana di Sekolah/Madrasah/Ponpes pada akhir tahun ang-
garan maka dana tersebut dikembalikan ke kas daerah Kabupaten.
Jika terdapat perbedaan antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana
pada SPBD, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Tim

17. Manajemen BOS Kabupaten untuk diselesaikan lebih lanjut.
Jika ada dana BOS Kabupaten yang diterima oleh Sekolah/Madrasah/Ponpes le-
bih besar dari jumlah seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa,
maka Sekolah/Madrasah/Ponpes harus segera mengembalikan kelebihan dana
BOS Kabupaten tersebut ke rekening kas Daerah Kabupaten.
Jiuka terdapat siswa pindah/mutasi ke Sekolah/Madrasah/Ponpes lain setelah se-
mester berjalan, maka dana BOS Kabupaten untuk siswa tersebut dalam semes-
ter yang berjalan harus dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bandung.
Jika pada batas tahuna anggaran masih terdapat sisa dana BOS Kabupaten di
rekening penyalur dari Kas Daerah akibat kelebihan pencairan dana dan/atau
pengembalian dari Sekolah/Madrasah/Ponpes, selama hak seluruh sekolah pene-
rima dana BOS Kabupaten telah terpenuhi menjadi saldo SILPA (Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran) maka dana tersebut dikembalika Ke Kas Daerah Kabu-
paten Bandung.
C. Penggunaan Dana BOS Kabupaten Bandung
Penggunaan dana BOS Kabupaten Bandung di Sekolah/Madrasah/Ponpes harus didasarkan
pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala Sekolah/Madrasah/Ponpes, yang
harus didaftyar ssebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana
yang diperoleh daari Pemerintah Pusat dan Provinsi atau sumber lain (Block Grant, hasil
unit produksi, sumbangan lain, dsb). Khusus untuk Pesantren Salafiyah, penggunaan Dana
BOS Kabupaten didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama anara para penang-
gungjawab program dan pengasuh Pondok Pesantren dan disetujui oleh Kasi Mapenda
pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung.
D. Dana BOS Kabupaten Bandung diutamakan digunakan untuk :
Pemberian tambahan honorarium rutin bagi guru honorer dengan ketentuan guru hon-
orer mengajar minimal 10 jam/ minggu.
Pemberian tambahan honorarium rutin tenaga administrasi honorer dengan ketentuan
tenaga administrasi bekerja minimal 5 hari kerja/ minggu.
Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan guru honorer yang diberi
tugas tambahan sebagai PKS (Pembantu Kepala Sekolah), wali kelas, pebina OSIS,
Pramuka dan kegiatan siswa lainnya.
Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan tenaga administrasi honorer
yang diberi tugas tambahan disekolah dengan ketentuan bekerja minimal 5 hari kerja/

18. minggu.
Sebagai penambah biaya operasional dalam konteks peruntukan yang sama dengan pe-
runtukan BOS pusat dan BOS Provinsi apabila belim mencukupi.
E. Pembatalan BOS Kabupaten Bandung
Apabila Sekolah/Madrasah/Ponpes penerima BOS Kabupaten mengalami perubahan
sehingga tidal lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima BOS Kabupaten atau tutup/
bubar maka bantuan dibatalkan dan dana BOS Kabupaten harus disetorkan kembali ke
Kas Tim Manajemen BOS Kabupaten.
F. Jadwal Penyaluran Dana BOS Kabupaten Bandung
Untuk mengontrol kelancaran pelaksanaan program BOS Kabupaten, Tim pengelola BOS
Kabupaten harus melakukan kegiatan secara terjadwal, dengan panduan sebagai berikut :
Melakukan Sosialisasi, Koordinasi BOS Kabupaten dengan UPTD TK dan SD, UPTD
SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung.
Melakukan Verifikasi dan validitasi data BOS yang diusulkan oleh Sekolah.
Menetapkan data SD/SDLB/MI/Salafiah Ula, SMP/SMPLB/SMPT/MTs/Salafiah
Whusta penerima Dana BOS Kabupaten.
Menerima usulan pencairan dana BOS Kabupaten dari Sekolah/Madrasah/Ponpes me-
lalui UPTD dan kantor Kementrian Agama Kab. Bandung.
Menyalurkan Dana BOS Kabupaten ke Rekening Sekolah/Madrasah/Pontren melalui
Lembaga Penyalur.

19. BAB V
MONITORING DAN PELAPORAN
Agar program ini berjalan lancer dan transparan maka perlu dilakukan monitoring dan pen-
gawasan yang dilakukan secara efektif daan terpadu. Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring
dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah
monitoring yang dilakukan oleh Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten.
Monitoring internal ii bersifat supervise klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesai-
kan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS Kabupaten. Monitor-
ing eksternal lebih bersifat evaluasi terhadaap pelaksanaan program dan melakukan analisis terha-
dap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program.
A. Monitoring dan Supervisi
Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS Kabupaten. Secara umum tu-
juan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS Kabupaten diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.
Komponen utama yang dimonitor antara lain :
Alokasi dana sekolah penerima bantuan.
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan.
Administrasi keuangan
Pelaporan
1. Monitoring oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
Monitoring Pelaksanaan Program
(1). Monitoring ditujukan untuk memantau :
(a). Penyaluran dan penyerapan dana
(b). Kinerja Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten
(2). Responden terdiri dari : Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung, Pengelola
BOS Kabupaten Bandung Tingkat Sekolah diantaranya : Kepala Sekolah, Ben-
dahara, Guru, Siswa dan Komite Sekolah.
(3). Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat pen-
yaluran dana dan pasca penyaluran dana.

20. B. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding, investi-
gasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan.
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pen-
gaduan.
Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan
penyimpangan akan dilakukkan sesuai kebutuhan.
Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan ma-
salah dan kebutuhan di lapangan.
C. Monitoring oleh Tim Pengelola B OS Kabupaten Bandung.
(a). Monitoring Pelaksanaan Program
Monitoring ditujukan untuk memantau :
Penyaluran dan penyerapan dana di sekolah
Penggunaan dana di tingkat sekolah
Responden terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, murid dan/atau orang
tua murid, dan Lembaga Penyalur Dana yang telah ditunjuk.
Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran
Dana.
(b). Monitoring Penanganan Pengaduan
Monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengindentifikasi dan
menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah.
Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyim-
pangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.
Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
B. Pelaporan
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS Kabu-
paten, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Sekolah) diwajibkan untuk me-
laporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.
Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan
dengan statistic penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil
monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

21. Adapun pentunjuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan akan disajikan
secara terpisah.
1. Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung
Pada setiap akhir tahun Tim Pengelola BOS Kabupaten harus melaporkan semua
kegiatan yang berkaitan dengan dan pelaksanaan program BOS Kabupaten. Sejauh mana
pelaksanaan program berjalan, sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan
dan apa yang tidak dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut
dapat terjadi, upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta reko-
mendasi untuk perbaikan program dimasa yang akan dating baik program yang sama mau-
pun program lain yang sejenis.
Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah :
(a). Statistik Penerima Bantuan
Statistik Penerima Bantuan berisikan tentang penerrima bantuan per Sekolah/
Madrasah/Ponpes. Tim Pengelola BOS Kabupaten menyusun statistic penerima ban-
tuan berdasarkan data yang diterima dari UPTD TK dan SD, UPTD SMP dan Kantor
Kementrian Agama Kab. Bandung.
(b). Hasil Penyerapan Dana Bantuan
Berisikan tentang besar dana BOS Kabupaten yang disalurkan per Sekolah/
Madrasah/Ponpes untuk setiap jenjang pendidikan, jenis sekolah, status sekolah, serta
berapa yang telah diserap. Tim Pengelola BOS Kabupaten menyusun laporan tersebut
berdasarkan laporan dari Sekolah/Madrasah/Ponpes yang diperoleh dari Kepala UPTD
di masing-masing kecamatan/wilayah dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung.
©. . Hasil Monitoring dan Evaluasi
Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim
Pengelola BOS Kabupaten. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelak-
sanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.
(d). Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tim Pengelola BOS Kabupaten merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan
perrkembangannya baik yang telah dilakukan oleh tim Pengelola BOS Kabupaten mau-
pun UPTD TK/SD masing-masing kecamatan dan UPTD SMP masing-masing wilayah
dan oleh Kantor Kementrian Agama di Kabupaten Bandung Laporan ini antara berisi
informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

22. (e). Kegiatan Lainnya
Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung harus melaporkan kegiatan yang berkaitan
dengan pelaksanaan Program BOS Kabupaten seperrti sosialisasi, pelatihan, pen-
gadaan, dan kegiatan lainnya kepada Bupati Bandung melaui Kepala DinasPendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
2. UPTD TK dan SD, UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung.
Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Kepala UPTD TK dan SD, UPTD SMP Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Bandung.
(a). Statistik Penerima Bantuan
Statistik penerima Bantuan berisikan tentang penerima bantuan tiap Sekolah/
Madrasah/Ponpes berdasarkan jenjang, status, dan jenis Sekolah/Madrasah/. Ponpes.
Kepala UPTD TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab.
Bandung membuat laporan berdasarkan data yang diterima dari Sekolah/Madrasah/
Ponpes penerima bantuan.
(b). Hasil Penyerapan Dana Bantuan
Berisikan tentang besar dana BOS Kabupaten yang disalurkan untuk setiap jenjang
pendidikan, jenis Sekolah/Madrasah/Ponpes, serta berapa yang telah diserap. Kepala
UPTD TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung
membuat laporan berdasarkan pada laporan yang diperoleh dari Sekolah/Madrasah/
Ponpes.
©. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Kepala
UPTD TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Band-
ung. Laporan ini berisi tentang jujmlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitor-
ing, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Laporan monitoring rutin dikirimkan
ke Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan
monitoring.
(d). Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kepala UPTD TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab.
Bandung merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya antara

23. lain berisi kasus, kemajuan Sekolah/Madrasah/Ponpes. Laporan ini berisikan informasi
tentang jenis kasus, skala pelanggaran, dan status penyelesaian.
3. Sekolah
Hal-hal yang perlu dilaporkan ke Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten Bandung
untuk dikokumentasikan oleh Sekolah/Madrasah/Ponpes meliputi berkas-berkas sebagai
berikut :
Nama-nama siswa yang digratiskan
Jumlah dana yang dikelola sekolah/madrasah/ponpes dan catatan penggunaan dana.
Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
Lembar pencatatan pengaduan.
Pengawasan masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan treansparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan program BOS Kabupaten Bandung. Program ini dapat dia-
wasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapaat di Se-
kolah/Madrasah. Lembaga tersebut melakukan pengawsan dalam rangka memotret pe-
laksanaan program BOS Pusat, BOS Provinsi serta BOS Kabupaten di Sekolah/
Madrasah/Ponpes, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpan-
gan dalam pengelolaan dana BOS Pusat, BOS Provinsi serta BOS Kabupaten yang di-
lakukan oleh Sekolah/Madrasah/Ponpes agar segera dilaporkan kepada instansi penga-
was fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara akan di-
jatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pe-
langgaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya :
Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku
(pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana Bos Kabu-
paten kepada Kas Daerah apabila dana BOS Kabupaten terbukti disalahgunakan.
Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan
bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan Dana BOS Kabupaten.
Pemblokiran Dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber
dari APBD Kabupaten Bandung, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan se-
cara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi , kelompok, atau
golongan.

24. BAB VI
PENGAWASAN DAN SANKSI
Pengawasan
Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi
atau menghindari masalah yang behubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran
dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
Pengawasan Program BOS Kabupaten meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan
Fungsional dan pengawasan masyarakat.
1. Pengawasan Melekat.
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing
instansi kepada bawahannya baik di tingkat Kabupaten maupun sekolah. Prioritas utama
dalam program BOS Kabupaten maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS
Kabupaten adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten adalah
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kepada
Sekolah dan kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung kepada madrasah dan Pon-
dok pesantren.
2. Pengawasan Fungsional
Insstansi Pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS kabupaten
adalah inspektorat Kabupaten Bandung. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk mela-
kukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang
akan diaudit.
3. Pengawasan masyarakat
Pengawasan masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan treansparansi dan akunt-
abilitas pelaksanaan program BOS Kabupaten Bandung. Program ini dapat diawasi oleh
unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapaat di Sekolah/
Madrasah. Lembaga tersebut melakukan pengawsan dalam rangka memotret pelaksanaan
program BOS Pusat, BOS Provinsi serta BOS Kabupaten di Sekolah/Madrasah/Ponpes,
namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan
dana BOS Pusat, BOS Provinsi serta BOS Kabupaten yang dilakukan oleh Sekolah/
Madrasah/Ponpes agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lem-
baga berwenang lainnya.

25. B. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara akan dijatuhkan
oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran
dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya :
Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ber-
laku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana Bos Ka-
bupaten kepada Kas Daerah apabila dana BOS Kabupaten terbukti disalahgunakan.
Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses
peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan Dana BOS
Kabupaten.
Pemblokiran Dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang ber-
sumber dari APBD Kabupaten Bandung, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dila-
kukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi , kelompok,
atau golongan.