Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum akreditasi sekolah/madrasah. Tujuannya adalah untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.

1. MATERI 01 KEBIJAKAN UMUM AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

2. Melalui pemaparan materi dan diskusi peserta pelatihan dapat menjelaskan dasar hukum, tujuan, fungsi, dan manfaat akreditasi sekolah/madrasah. Tujuan Pelatihan

3. RASIONAL Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. (UU Sisdiknas No 20/2003, Pasal 5 ayat 1) Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar. (PP 19/2005 psl 91) Perlu dilakukan AKREDITASI terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan (PP 19/2005 psl 81)

6. Akreditasi S/M B erdasarkan PP No. 19/2005 Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan [ Pasal 1 ayat 21 ] Pemerintah melakukan akreditasi pd setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. [ Pasal 86 ay at 1 ] Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan [ Pasal 86 ayat 3 ]

24. SNP Pemenuhan SNP PHB PEM & Evaluasi Eksternal Akreditasi

26. STRUKTUR HUBUNGAN KERJA AKREDITASI S/M MENAG DITJEN PENDAIS KANWIL DEPAG KANDEP MADRASAH MENDIKNAS GUBERNUR BUPATI/ WALIKOTA DITJEN MANDIKDASMEN DITJEN PMPTK BAN-S/M BSNP BALITBANG DISDIK PROV DISDIK KAB/KOT SEKOLAH BAP-S/M Unit Pelaksana Akreditasi BAP-S/M KAB/KOTA LPMP Asesor

27. Dis Prov/ Kanwil Depag Diskab/ Kadepag BAN-BAP-S/M (HSL AKRED) LPMP BSNP Sekolah/ Madrasah Laporan dan rekomendasi TL Penjaminan Mutu Konsultasi Unit-unit Pusat KOORDINASI PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI S/M ANTAR LEMBAGA TERKAIT

31. 1. Kejujuran 2. Independensi 3. Profesionalisme 4. Keadilan 5. Kesejajaran 6. Keterbukaan 7. Akuntabilitas 8. Bertanggung jawab 9. Bebas intimidasi 10. Menjaga kerahasiaan 11. Keunggulan mutu 11 Norma Pelaksanaan Akreditasi