Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (12)
Semelhante a OPTIMASI PENDIDIKAN
Semelhante a OPTIMASI PENDIDIKAN (20)
Último
Último (20)
OPTIMASI PENDIDIKAN
- 1. Landasan Yuridis Pendidikan Oleh : Andreas Yoga Arditama
- 2. Cerita Singkat tentang Pendidikan Menerima pendidikan dari keluarga dan orang terdekat Belajar Karena dirasa kurang, maka lahirlah komunitas- komunitas belajar Belajar terhadap lingkungan sekitar Gambar lingkungan anak dan teman Gambar Padepoka n Padepokan Gambar Pytagoras dan akademiny a Akademia Gambar Anak sekolah SD modern Sekolah
- 3. Tujuan yang Sederhana Mengeyam pendidikan Supaya Pintar/Pandai/Trampil Masing-masing pendidikan punya standar capaian yang beda Para biksuni yang sedang belajar Akademia Para biksuni sedang membaca Pandai membaca kitab Gambar padepokan Padepokan Gambar padepokan Terampil pencak silat
- 4. Perkembangan terjadi Ternyata pendidikan menjadi identitas ? Lulusan apa? Dulu sekolah Dimana? Orang yang sedang wawancara kerja Mau kerja Orang yang mau mendaftar sekolah Mau sekolah
- 5. Butuh Sesuatu Dari 2 pertanyaan itu saja, manusia butuh : Bukti legal telah berpendidikan (ijazah/sertifikat) Lalu ? dari mana mendapatkan bukti? ‘kan tidak ada standarisasinya? Setiap sekolah membuat sendiri? Dari alasan itulah lalu munculah keinginan manusia untuk membuat peraturan yang disepakati bersama dalam menyelenggarakan pendidikan di suatu wilayah/regional tertentu.
- 6. Landasan Yuridis Pendidikan Peraturan penyelenggaraan pendidikan yang telah dikukuhkan secara resmi oleh pemerintah dan bersifat mengikat di wilayah pemerintahan tersebut Produknya berupa Norma Hukum/Peraturan Hukum
- 7. Sejarah Landasan Yuridis Pendidikan di Nusantara Gambar manusia purba Pra sejarah s/d Abad 5 Gambar kerajaan kerajaan hindu buda islam Abad 5 s/d Abad 14 Belum ada Pemerintahan Ada Pemerintahan, tapi tidak ada peraturan hukum Gambar portugis Abad ke 15 Tidak berpengaruh apa-apa Gambar VOC Tahun 1600-an Mulai ada orang asing Yang sok memerintah
- 8. Pemerintahan Kolonial Gambar Logo VOC Abad 16 s/d 18 Lembaga Kongsi Dagang, bukan pemerintahan Gambar Hindia Belanda 1808 s/d akhir abad 19 Pemerintahan HB, ada hukum, Tapi pelaksanaannya NOL!! Gambar Hindia Belanda Awal abad 20 s/d 1942 Politik Etis, ada perbaikan, tapi pelaksanaan terganggu --> Belanda krisis ekonomi Gambar Jepang 1942 s/d 1945 Militer Jepang, Tak ada hukum, Tirani komandan militer
- 9. Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 melahirkan Konstitusi pada 18 Agustus, yaitu UUDNRI Tahun 1945 Gambar Soekarno Hatta Pemerintahan Terdapat pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.” Indonesia punya konstitusi, tapi ingat!! Belum dibuat undang-undang yang mengatur lebih detail.
- 10. Gambar orang lama tanda tangan Mei 1950 Kongres Pendidikan, UU RI No. 4/1950, Di bawah Kons. RIS Gambar orang lama tanda tangan Agustus 1950 Beralih ke NKRI, Menteri mengangkat guru (SGA dan SGB) Gambar orang lama tanda tangan 1954 UU RI No. 4/1950 menjadi UU/12/1954 Di bawah UUDS 1950 Gambar orang lama tanda tangan Juli 1959 Kembali ke UUD ’45 Manipol USDEK -> GBHN UNiversitas 1961 UU Perguruan tinggi Tridarma Perti UNiversitas 1965 G30S --> manipol GBHN baru
- 11. TAP MPR/MPRS --> GBHN --> Kurikulum Gambar Pak Karno Orde Lama TAP MPRS No. 1 Tahun 1960 TAP MPRS No. 27 Tahun 1966 Manipol menjadi semacam acuan pengajaran/ pendidikan Kurikulum 1968 TAP MPR No 2 Tahun 1973 Kurikulum 1975 TAP MPR No 2 Tahun 1983 Kurikulum 1984 Gambar pak Harto Orde Baru TAP MPR No.4 Tahun 1999 Kurikulum 2003 Kurikulum 1994TAP MPR No 2 Tahun 1983
- 12. Akibat Reformasi Adanya amandemen, membuat konstitusi berubah isinya. UU Sisdiknas 1989, sudah tidak relevan dan tidak konteks pada persoalan bangsa saat itu. Seorang pengamat dari PBB datang ke Indonesia pada Juli 2002 mengatakan: ada banyak referensi ke hak atas pendidikan dalam dokumen konstitusional, hukum, dan kebijakan di Indonesia. Meskipun hak atas pendidikan itu diabadikan dalam UUD 1945, hampir 60 tahun kemudian, masih belum dicapai. Langkah berikutnya yang diperlukan adalah spesifikasi kewajiban pemerintah. Sebuah komitmen yang jelas untuk menjamin pendidikan gratis 9 tahun, wajib dan universal untuk semua dapat dicapai dalam hukum pendidikan yang akan datang. Katrina Toasevski
- 13. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Gambar Pak Karno UU No 12 Tahun 1954 Gambar Pak harto UU No 2 Tahun 1989 Gambar Bu Mega UU No. 20 Tahun 2003 Beberapa bulan setelahnya, amandemen UUD selesai. dan satu tahun kemudian Pemerintah bersama DPR berhasil menyusun UU Sisdiknas yang baru Sejauh ini, Indonesia telah berganti Landasan Yuridis Sistem Pendidikan Nasional sebanyak 3 kali
- 14. Dampak Reformasi Pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan hukum Eksekutif dan Legislatif lebih giat bekerja serta produktif Masyarakat menjadi lebih sadar hukum
- 15. Produk Hukum yang terkait dengan Pendidikan tahun 1999 - 2010 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi KTSP 7. Permendiknas No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. 8. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah 9. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru 10. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 11. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian 12. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Parasarana 13. PP No. 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru 14. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru 15. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 16. Permendiknas No. 28 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Konselor 17. Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru 18. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen 19. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 20. Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- 16. Dampak Landasan Yuridis yang Lemakin Lengkap dan Kesadaran Hukum yang Semakin Tinggi Peningkatan Kualitas Profesi Revolusi strategi mengajar Capaian Minimal UAN
- 17. NKK/BKK Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus Menghambat proses demokrasi di lingkungan kampus.Why?? NKK/BKK dicanangkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978. Pemerintah orde lama lalu berusaha membuat keputusan yang membatasi aktivitas mahasiswa dengan tujuan mengamankan kekuasaan pemerintah orde baru. Daoed Joesoef Demo KAMI/KAPI
- 18. Laporan tentang Sarana Pendidikan ruang kelas SD yang rusak mencapai 489.573, atau hampir 60% dari total 877.772 ruang kelas SD di tanah air. ELSAM 2005 dari jumlah 801.216 Kelas SD yang ada, 168.655 atau hampir 21% mengalami rusak berat, dan secara bertahap mulai roboh. Depdiknas 2005 Di dalam bukunya, Muhtaj mengatakan : Tidak saja kualitas pendidikan yang perlu dicermati, tetapi juga akses yang terbuka murah dan mudah bagi sebagian besar masyarakat! Terindikasi adanya kapitalisasi pendidikan, hingga melemahkan “hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan”
- 19. Pelanggaran UU APBN UUD ‘45 (amandemen) --> Anggaran Pendidikan 20% UU APBN 2005 Tidak memenuhi!! Pemerintah hanya menganggarkan 9,1% untuk pendidikan MK menguji kelayakan UU tersebut, dan membuat putusan No. 26/PUU-III/2005 Isinya : pasal UU APBN 2005 yang menyangkut Anggaran pendidikan tidak berkekuatan hukum, dan berharap UU APBN 2006 --> Anggaran Pendidikan menjadi 20% Pemerintah DPR Mahkamah Konsitusi
- 20. Pemerintah masih lemah Kenyataanya, APBN 2006 belum memenuhi anggaran pendidikan 20% dan tetap dilaksanakan, alasannya ?? Tahun 2006, Pemerintah punya skenario progresif bahwa 20% anggaran pendidikan diperkirakan terwujud pd UU APBN 2009 asdfasdf Utang LN 20 Triliun Gambar Bank Indonesia Recovery BI 90 Triliun Gambar PLN Suntikan Dana PLN Kwik Kian Gie Budiono A. Malik Fadjar
- 21. Deal!! Anggaran Pendidikan 20% Prof. Dr. H. Muhammad Surya dan pengurus PGRI memohon kepada MK untuk menguji kembali UU APBN Hasilnya?? Putusan MK No 13/PUU-VI/2008 Yang isinya : Alokasi Anggaran sebesar 20% ditetapkan sebagai ambang batas konstitusional Konsekuensinya?? Tahun 2009 dan selanjutnya wajib menetapkan ambang batas 20% dari total APBN
- 22. Terima Kasih