Sinergi Kebijakan Kementerian Kesehatan
•Transferir como PPT, PDF•
0 gostou•2,011 visualizações
Dokumen tersebut membahas kebijakan Kementerian Kesehatan terkait sinergitas antara program Jamkesmas dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Ringkasannya adalah bahwa kebijakan tersebut menyatukan pengelolaan dan pendanaan Jamkesmas, jaminan persalinan, dan bantuan operasional puskesmas di tingkat kabupaten/kota serta melibatkan fasilitas kesehatan swasta dalam pelayanan jaminan persalinan.
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a Sinergi Kebijakan Kementerian Kesehatan
Semelhante a Sinergi Kebijakan Kementerian Kesehatan (7)
Sinergi Kebijakan Kementerian Kesehatan
- 1. Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Sinergitas Implementasi Jamkesmas dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh : Kementerian Kesehatan RI Disampaikan pada acara Pertemuan Nasional PKH Regional 1 Yogyakarta, 21 Maret 2011 1
- 2. KEBIJAKAN UMUM SASARAN JAMKESMAS DIPERUNTUKAN BAGI SELURUH MASKIN TIDAK MAMPU DENGAN DEMIKIAN SELURUH KELUARGA PKH MASUK SEBAGAI PESERTA JAMKESMAS KEB IJAKAN JAMKESMAS 2011 DIKEMBANGKAN JAMINAN PERSALINAN BAGI SEMUA KEHAMILAN/ PERSALINAN (YG BELUM MEMILIKI JAMINAN PERSAL) DENGAN DEMIKIAN SELURUH IBU DARI KELUARGA PKH DITANGGUNG PERSALINANNYA (PAKET LENGKAP : ANC (4 X), PERSALINAN DAN PNC (3x) DAN PELAYANAN KB UNTUK MEMBANTU KELACARAN OPERASIONAL PUSKESMAS DIKELUARKAN KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KES. (BOK) PENYELENGGARAAN JAMKESMAS, JAMINAN PERSALINAN DAN BOK MENJADI SATU KESATUAN YANG SALING MENDUKUNG
- 3. KEBIJAKAN UMUM • JAMINAN PERSALINAN LANJUTAN (TIDAK DAPAT DITANGANI DIPELAYANAN DASAR), DIRUJUK KE RS DAN MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PELAKSANAAN JAMKESMAS DI RS YG SUDAH BERJALAN SELAMA INI. • PENERIMA DANA UNTUK JAMKESMAS YANKESDAS, JAMINAN PERSALINAN DAN BOK DILOKUSKAN DI KAB/KOTA TIDAK DI LUNCUR KAN KE PUSKESMAS • JAMKESMAS DI YANKESDAS DIKELOLA OLEH TIM PENGELOLA KAB/KOTA
- 4. KEBIJAKAN UMUM • FASILITAS KESEHATAN YANG MEMBERI PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN MELIBATKAN TIDAK HANYA PUSKESMAS TETAPI MENGIKUTSERTAKAN BIDAN PRAKTEK, KLINIK BERSALIN, DOKTER PRAKTEK YANG BERSEDIA BEKERJASAMA DNG PROGRAM INI. • PENYELENGGARAAN JAMKESMAS, JAMINAN PERSALINAN DAN BOK MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.
- 5. PELAYANAN KESEHATAN • PAKET MANFAAT JAMKESMAS YG DITERIMA PESERTA JAMKEMAS KOMPREHENSHIP (PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHAB.) SESUAI KEBUTUHAN MEDIS • JENIS PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN (PERSONAL CARE) • JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN DI PEMERINTAH, SWASTA, TNI POLRI • JARINGAN YANKESDAS DI LAKUKAN DI 8.917 PUSKESMAS DAN JARINGANNYA, SEDANGKAN JAMINAN PERSALINAN MELIBATKAN BIDAN PRAKTEK, KLINIK BERSALIN, DOKTER PRAKTEK, RUMAH BERSALIN
- 6. PENDANAAN • SUMBER DANA JAMKESMAS , JAMPERSAL DAN BOK BERASAL DARI APBN (6,3 T, 932M) • JENIS BELANJA JAMKESMAS DAN JAMPERAL ADALAH BANSOS, SEDANGKAN BOK DANA TP • PENDANAAN JAMKESMAS YANDAS DAN JAMINAN PERSALINAN MENJADI SATU REKENING KHUSUS JAMKESMAS DIDINKES KAB/KOTA, SEDANGKAN BOK DENGAN SATKER TERSENDIRI
- 7. PENYELURAN DANA • DANA JAMKESMAS LANGSUNG DIKIRIM DARI KPPN V JAKARTA KE REKENING KEPALA DINAS (INSTITUSI/PENANGGUNG JAWAB PROGRAM), SEDANGKAN DANA BOK MELALUI SATKER • DANA JAMKESMAS UNTUK PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN LANGUSNG DIKIRIM KE REKENING RS/BALAI DARI KPPN JAKARTA V
- 8. PEMBAYARAN • PEMBAYARAN DANA JAMKESMAS DAN PERSALINAN DENGAN CARA KLAIM • BESAR KLAIM DANA JAMKESMAS YANKESDAS DI PUSKESMAS BERDASARKAN KEPADA PERDA TARIF YG BERLAKU DIDAERAH TSBT, SEDANGKAN BESAR KLAIM PERSALINAN DITETAPKAN PUSAT (PAKET) • KLAIM DANA JAMKESMAS DI RS/BALAI BERDASARKAN TARIF PAKET INA-CBG’S
- 9. PEMANAFAATAN DANA • HASIL KLAIM ATAS PELAYANAN KESEHATAN MENJADI PENDAPATAN/PENERIMAAN FASILITAS KEKSEHATAN • DANA YANG TELAH MENJADI PENDAPATAN PUSKESMAS A. DISERAHKAN KEPADA MEKANISME DAERAH B. LANGSUNG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR JASA PELAYANAN KESEHATAN SISANYA DISETOR KE KAS DAERAH (netto) C. DISETOR SELURUHANYA KE KAS DAERAH KEMUDIAN KEMBALI LAGI 100% DALAM BENTUK
- 10. PERBEDANAAN JAMKESMAS, JAMINAN PERSALINAN DAN BOK JAKMESMAS JAMKESMAS PERSALINAN BOK JENIS BELANJA BANSOS BANSOS TP SASARAN MASKIN SELURUH UNTUK BUMIL/PERSALINAN KEPENTINGAN YG BELUM MEMILIKI OPERSIONAL JP (PAKET) MANFAAT Pelayanan UKP PELAYANAN UKP DIPERUNTUKAN YANKESDAS DI PERSLINAN MENDUKUNG PUSKESMAS DAN JAR, (COMPREHENSIF): KEGIATAN PROMOTIF RS /BALAI ANC, PERSALAINAN PREVENTIF, (KOMPREHENSIF) DAN PNC OPERSAIONAL & LAINNYA (TIDAK UNTUK PENGOBATAN MEYERTAKAN SWATA PEMBAYARAN KLAIM KLAIM BERDASARKAN POA (KEGIATAN)
- 11. PERUBAHAN-PERUBAHAN KEBIJAKAN JAMKESMAS DASAR (LAMA) JAMKESMAS DASAR (BARU) • DANA DILUNCURKAN • DANA DILUNCURKAN KE LANGSUNG KE PUSKESMAS KAB/KOTA • PENGELOLA DANA PUSKESMAS TIM PENGELOLA KAB/KOTA • TIM PENGELOLA SEMPIT TIDAK • DIPERLUAS MELIBATKAN AKTIF DALAM PENGELOLAAN SEMUA BIDANG DI DINKES KEUANGAN KAB/KOTA DAN KELOLA KEU • SUMBER DANA APBN: • SUMBER DANA APBN : - HANYA JAMKESMAS - JAMKESMAS YANKESDAS - JAMINAN PERSALINAN YANKESDAS - DANA SISA JAMKESMAS 2010 - DANA BOK
- 12. • YANKES SEPENUHNYA • MELIBATKAN SWASTA HANYA DI PUSKESMAS DLM PELAYANAN & JAR TANPA JAMINAN PERSALINA N MELIBATKAN SWASTA
- 13. KEBIJAKAN KEPESERTAAN 1. KEPESERTAAN TDK BERUBAH (76,4 JT JIWA) 2. KEPESERTAAN BEREDASARKAN PADA DATA BPS THN 2008 (BY NAME BY ADRESS) SEJUMAH 60,5 JT JW JIWA 3. UNTUK MEMENUHI 76,4 JUTA AKAN DIBAGI KEDAERAH SECARA PROPORSIONAL DENGAN MENDAHULUKAN MEMASUKAN PESERTA YANG SEDANG DALAM PERAWATAN DI RAWAT LANJUTAN 4. AKAN DILAKUKAN PENCETAKAN DAN PENERBITAN KARTU JAMKESMAS BARU PADA TAHUN 2011 5. APABILA MASIH TERDAPAT MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU TIDAK MASUK DALAM DATA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB DAERAH
- 14. Lanjutan 7. KETERSEDIAAN OBAT, AMHP, ALAT, DARAH, DAN BAHAN PENUNJANG LAINNYA SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT. 8. DIPERLAKUKAN FORMULARIUM OBAT RS JAMKESMAS 9. PESERTA TIDAK BOLEH DIKENAKAN IUR BIAYA DENGAN ALASAN APAPUN 10. VERIFIKASI PELAYANAN DI BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/ BKIM DAN RS DILAKSANAKAN OLEH PELAKSANA VERIFIKASI INDEVENDEN DIBAWAH KOORDINASI TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESMAS KABUPATEN/KOTA TRANSPORTASI RUJUKAN (PP) MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
- 15. PENYALURAN DANA JAMKESMAS YANKESDASDAN JAMPERSAL LUNCURAN KEMKES TP PUSAT JAWABAN KLAIM DNG Dana dekon (operasional) PERTANGGUNG Laporan TP PROV Dinkes Prov TP PROV SP2D TP PROV DRG ALOKASI Alokasi kapitasi + KAB/KOTA Dana Persalinan TP KAB/KOTA •Verifikasi klaim TP KAB/KOTA Dinkes kab/kota TP KAB/KOTA •Monev, adv, sos, TP KAB/KOTA kemitraan RUJUKAN RS/ •Pelaporan dan BALAI pertanggungjawaban keu Klaim PKMS KLINIK DOKTER KLINIK SWASTA RB/BIDAN JAR PKMS PRAKTEK 08/01/129/1/2010 15
- 16. Alternatif Jaringan PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) bagi Peserta PKH Kesehatan RS dan Balai Kesehatan Peserta PKH Puskesmas Pustu dan pusling Polindes/po skesdes Posyandu Praktek bidan 16
- 17. Pencapaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan sd Juni 2010 Distribusi Penduduk yang memiliki Proporsi Penduduk yang memiliki Jaminan Jaminan Kesehatan (asuransi Kesehatan (asuransi kesehatan) kesehatan) menurut Jenis Jaminan JAMKESDA telah ada di 250 Kab/Kota, dilaksanakan secara bervariasi, oleh: - PT Askes : 185 Kab/Kota - Kelola Sendiri: 65 Kab/Kot 4 Propinsi Universal Coverage: Prop Sumatra Selatan, Prop Sulawesi Selatan, Prop Bali, NAD
- 18. Pencapaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Rujukan Jamkesmas, 2008 sd 2010
- 19. Alokasi Anggaran Program Jamkesmas, 2005 sd 2010 2005, APBN SM I 1 T. APBNP 1,232 T 2006, APBN 2,5 T, SISA 2005 1,1 T 2007, APBN 2,7 T, Sis 2006 : 0,1 T / Efisiensi– Relokasi 1 T, dan APBNP 700 M 2008, APBN 4,6 T, SISA 2007 (-) 2009, APBN 4,6 T, sisa 2008 (-) 2010, APBN 5,1 T
- 20. Pemanfaatan Pelayanan Rujukan Rawat Jalan-Inap Program Jamkesmas Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2009
- 21. Pemanfaat Pelayanan RJTP, RJTL, RITL Program Jamkesmas di Puskesmas dan RS, th 2008, 2009, Jan-Jun 2010 Jenis Pelayanan 2008 % 2009 % Sd Juni % sd 2010 Jun RJTP di Puskesmas 90,152,000 118 97,028,000 127 53.434.727 69,9% RJTL + IGD di RS 3.101.487 3.52 4,408,378 5.77 3.205.370 4,2 RITL di RS 951,471 1.25 1,134,756 1.49 653.256 0,855
- 22. Pencapaian Kunjungan Pelayanan RJTP, RJTL, RITL dan Biaya Pelayanan th 2008, 2009 Rujukan ke RS 2008 2009 Rawat Jalan Tingkat Lanjut 3,101.487 4,408,378 Rawat Inap Tingkat Lanjut (jmlh Hari Rawat) 5.708.826 6.808.536 Dana rujukan pasien di RS tahun 2009 = 3,6 Triliun; jml kunjungan Rawat Jalan 4.4 juta dg biaya per pelayanan & tindakan per kunjungan adalah Rp 191 ribu, dan jumlah hari Rawat Inap 6.8 juta dg rata2 per pasien rawat inap per hari Rp 322 ribu termasuk obat, tindakan operatif dan non-operative, laboratorium, radiologi, dll). Untuk kebutuhan biaya per episode sakit per pasien adalah Rp.1.8juta.
- 23. Pencapaian Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan & Inap Tingkat Lanjut di RS, 2008,2009, Jan-Juni 2010 Rujukan ke RS 2008 2009 Jan-Juni 2010 Rawat Jalan Tingkat Lanjut 3,101.487 4,408,378 3,205,370. Rawat Inap Tingkat lanjut 1.084.541 1.134.756 653,256 Rawat Inap Tingkat Lanjut (jmlh Hari Rawat) 5.708.826 6.808.536 4,574,818 Jml kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut di RS selama 6 bulan pertama tahun 2010 yaitu dari Januari s/d Juni adalah 3,2 juta kunjungan RJTL. Jumlah Kunjungan selama satu tahun 2010 dapat diprediksi secara kasar yang akan mencapai kisaran enam (6) juta kunjungan RJTL Data 2010 adalah data estimasi
- 24. Gambaran 10 Besar Tindakan Rawat Jalan & Inap Tingkat Lanjut dalam Program Jamkesmas berdasarkan pengelompokan INA-DRG Jan-Juli 2009, % thd Urut jenis Tindakan pada Rawat Jumlah Total Uru Jenis Tindakan pada Rawat Inap % thd Jumlah an Jalan Lanjut, Jan-Juli 2009 Kasus RITL tan Lanjut, Jan-Juli 2009 Kasus total RITL 1 Tindakan Dialisis (cuci darah) 183,948 7.03 1 Rawat Inap Persalinan dg Operasi Caesar 27,355 9.81 2 Tindakan USG Vascular 45,266 1.73 Rawat Inap Tindakan Dilatasi Cervix dan Tindakan Pemeriksaan Foto Kotrast Saluran Kuretase Kandungan 5.02 3 Kencing 35,040 1.34 Rawat Inap Tindakan Dilatasi Cervix dan 2 Kuretase Kandungan 13,993 4.41 4 Tindakan pada penyakit Kulit tidak komplex 31,243 1.19 Rawat Inap Tindakan Intraokular dan Lensa 3 mata 12,296 3.55 5 Tindakan Foto Kontrast Imaging lainnya 27,623 1.06 4 Rawat Inap dg Hernia Inguinalis / Femoralis 9,908 3.54 6 Tindakan pada penyakit Mata lainnya 25,844 0.99 Tindakan Therapi Fisik dan Tindakan Minor 5 Rawat Inap Persalinan normal 9,866 3.08 7 Otot 22,613 0.86 Rawat Inap Tindakan Operasi Usus Buntu Tindakan pada Lymph Node & Thymus tidak (Appendictomy) 8,591 3.07 6 8 kompleks 20,245 0.77 Rawat Inap dg Tindakan pada Kulit Jaringan Tindakan Terapi Shock 7 Sub-kutan/Payudara 8,573 2.50 9 17,530 0.67 Rawat Inap dg Tindakan pada Kulit Jaringan 10 Tindakan pada penyakit gigi 15,774 0.60 8 Lunak 6,978 2.42 Rawat Inap Persalinan dg Operasi Caesar Jumlah 425,126 16 9 dengan Komplikasi 6,749 2.23 Rawat Inap dg Tindakan pada Gangguan 10 Kandungan dan Adnexa 6,227 24 2.15 Rawat Inap dg Tindakan pada Gangguan
- 25. TERIMA KASIH DEPARTEMEN KESEHATAN RI JL HR RASUNA SAID BLOK X 5 KAV 4-9 JAKARTA TELP 021 5221229 FAX JAMKESMAS 021 5279409, 021 52922020 SMS CENTER JAMKESMAS : 08121167755 WEBSITE: www.jpkm-online.net; www.depkes.go.id Oktober 2010 25
Notas do Editor
- Sampai dengan bulan Juni 2010: Proporsi Penduduk Indonesia yang telah mempunyai Jaminan Kesehatan adalah 56,03% atau sebesar 132 juta penduduk; Sehingga tinggal 43,97% penduduk yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Terdapat 132 juta penduduk yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan (Asuransi Kesehatan); Dari 132juta atau 56% penduduk Indonesia yang telah mempunyai jaminan kesehatan , Jamkesmas berkontribusi sebesar 57,78%; dan Jamkesda berkontribusi 20,83%, sedangkan Askes PNS, TNI, POLRI berkontribusi 12,45%, Jamsostek berkontribusi 3,33%, dan Asuransi Swasta lain 5,61% Adapun Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan di daerahnya yag disebut dg Jamkesda, telah mencapai 250 kab/kota atau 51% dari seluruh Kab/kota yang ada di Indonesia. Keadaan ini menggambarkan bahwa pentingnya program jaminan kesehatan telah disadari oleh lebih dari separuh Kepala Daerah Kabupaten Kota. Jamkesda masih bervariasi dalam paket benefit, maupun pengelolaannya; untuk model pengelolaan sendiri ada 65 kab/kota, dan sisanya 185 kab/kota menyerahkan pengelolaannya kepada PT Askes Disisi lain, telah terdapat 4 propinsi yang menyatakan diri sebagai propinsi universal coverage yaitu seluruh penduduk di 4 propinsi telah mendapatkan jaminan kesehatan sesuai kemampuan daerahnya. Ke empat propinsi tersebut adalah Sumatra Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, dan Nangru Aceh Darussalam.
- Upaya peningkatan jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang melayani Program Jamkesmas terus diupayakan dalam rangka meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat dalam mencapai tempat pelayanan kesehatan rujukan. Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan peserta Jamkesmas terdiri dari RS Pemerintah, RS Swasta, dan Balai Kesehatan untuk penyakit-penyakit khusus tertentu (Mata, Paru, Gigi) Jumlah total Faskes Jamkesmas pada tahun 2008 adalah 855 Faskes, tahun 2009 naik menjadi 945 Faskes, dan tahun 2010 telah mencapai 1002 Faskes. Jumlah RS Swasta yang menanda-tangani PKS (perjanjian ker sama) dengan Program Jamkesmas dan menjadi bagian dalam jaringan Faskes Jamkesmas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 proporsi RS Swasta dalam jaringan Faskes Jamkesmas mencapai 273 RS atau 31,9% dari total Faskes Jamkesmas. Pada tahun 2009 proporsi RS Swasta dalam jaringan Faskes Jamkesmas terdapat penambahan 31 RS baru yang bergabung, sehingga jumlah RS Swasta yang melayani Jamkesmas th 2009 menjadi 304 buah. Pada tahun 2010 kembali terjadi peningkatan jumlah RS Swasta yang bergabung untuk melayani pasien Jamkesmas dan telah melakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dg Tim Pengelola Jamkesmas. Terdapat 33 RS Swasta baru PKS, sehingga pada tahun 2010 mencapai 337 RS Swasta atau 33,5% dari total Faskes Jamkesmas adalah RS Swasta. Bergabungmya RS Swasta dalam Sisitem Pelayanan program Jamkesmas memberikan tanda positif bahwa peran serta masyarakat dalam pelayanan masyarakat miskin mulai meningkat, dan juga memberikan signal bahwa kendali mutu dan kendali biaya termasuk sistem klaim dengan INA-DRG yang dilakukan program Jamkesmas tidak merugikan RS Swasta.
- Pada tayangan berikut ini memberikan Gambaran Alokasi Anggaran APBN untuk Program Jamkesmas dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 Pada awal implementasi program jaminan kesehatan yang pada tahun 2005 diberi nama ASKESKIN, mendapat total anggaran APBN sebesar 2.1 Triliun, yang diberikan melalui APBN pada semester pertama 1 triliun dan pada APBN-P 1,23 Triliun; pada tahun 2005 tersebut dasar perhitungan premi atau iuran per orang per bulan sebesar Rp. 5000,- Pada Tahun 2006 total anggaran yang dikelola adalah 3,6 Triliun yang terdiri dari dana APBN tahun 2006 2,7 Triliun dan sisa dana tahun 2005 1,1 triliun. Untuk pelayanan orang sakit utamanya jenis penyakit yang memerlukan pelayanan rujukan tidak mungkin dihentikan pada tanggal 20 Desember, oleh karena itu khusus untuk program Jaminan Kesehatan harus tersedia dana sekalipun diakhir tahun atau di awal tahun anggaran berjalan, sehingga sisa dana tahun sebelumnya (tahun 2005) masih dapat digunakan pada tahun 2006. Pada tahun 2007, mendapat alokasi anggaran APBN 2.7 Triliun, ditambah sisa anggaran 2006 0,1 Triliun, ditambah relokasi anggaran 1 triliun dan APBN-P 700 Miliar. Sekalipun demikian, pada tahun 2007 anggaran yang tersedia tidak mencukupi, terjadi defisit sebesar 1,13 triliun Pada tahun 2008 program jaminan kesehatan yang semula diberi nama ASKESKIN berubah menjadi Program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dengan pengelolaan langsung di kementerian kesehatan . Pada tahun 2008 ini, Jamkesmas mendapatkan alokasi anggaran yang sama dengan tahun 2007 yaitu sebesar 4,6 triliun. Alhamdulilah dengan perbaikan manajemen dan penerapan sistem pembayaran klaim RS dengan model paket, maka dana tersebut cukup untuk membiayai seluruh pelayanan dasar dan rujukan tahun 2008, termasuk membayar klaim RS tahun 2007 yang belum terbayar sebesar 1.1 triliun. Pada tahun 2009, alokasi masih sama dengan tahun 2007, karena dasar perhitungan iuran tetap menggunakan Rp. 5000 per orang per bulan; sehingga tidak terdapat sisa anggaran tahun 2009. Baru pada tahun 2010 dasar perhitungan iuran berubah menjadi Rpp. 6000 per orang per bulan, sehingga alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 5,125 Triliun.
- Prosentase Rata-rata Kunjungan Pelayanan Rujukan Rawat Jalan di RS pada tahun 2009 didominasi kelompok usia produkstif yaitu antara umur 15 – 24 tahun, dengan besar kunjungan 33,78%. Dominasi kedua ditempatii oleh Kelompok usia 45 ß 54 tahun dengan porsi penggunaan pelayanan rawat jalan rujukan di RS sebesar 18,42%, sedangkan kelompok usia usia 15 – 24 tahun menempati urutan ketiga dalam pemanfaatan pelayanan rujukan di RS. Keadaan pemanfaatan pelayanan rawat-inap tingkat lanjut ternyata mempunyai gambaran yang tidak jauh berbeda pemanfaatan rawat jalan tingkat lanjut . Dimana untuk rawat inap ni, posisi urutan kedua terbanyak adalah usia 15-24 tahun sebesar 15,22%, dan urutan ketiga adalah kelompok usia 45-54 tahun, sedangkan kelompok umur 25-44 meruapakan kelompok terbanyak pengguna pelayanan rawat inap tingkat lanjut. Keadaan ini diperkirakan karena pada kelompok usia 25-44 tahun adalah usia produktif secara ekonomi dan secara biologis, kelompok usia ini pada usia subur yang memberikan kemungkinan untuk pelayanan persalinan.
- Pelayanan rawat jalan di tingkat pertama pada tahun 2008 mencapai 118% atau 90juta kunjungan rawat jalan, dan pada tahun 2009 mencapai 127% atau sebesar 97 juta kunjungan; dan estimasi kunjungan sampai dengan semester pertama (Jan-Juni) 2010 adalah 53 juta atau 69,9%, sehingga dapa diperkirakan secara kasar bahwa kunjungan pada akhir tahun 2010 akan mencapai 106juta kunjungan atau sebesar 140% yang berarti meningkat 13% dari tahun 2009. Sedangkan pada pelayanan rujukan Jamkesmas bagi penduduk miskin ke RS telah terjadi peningkatan pelayanan rujukan secara signifikan, baik pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut maupun Rawat Inap Tingkat Lanjut di RS dan Balai Kesehatan. Syarat untuk mendapatkan pelayanan rujukan di RS adalah adanya SKP yatau Surat Keabsahan Pesertaan yaitu bukti - hasil verifikasi bahwa seseorang tersebut adalah bener –bener pemegang kartu Jamkesmas. Berdasarkan SKP tsb dilaporkan bahwa Peserta Jamkesmas yang telah menggunakan pelayanan rujukan di RS dan Balai Kesehatan pada tahun 2008 untuk kunjungan rawat jalan adalah 2,68 juta; dan pada tahun 2009 telah meningkat menjadi 4,4 juta kunjungan; Sedamngkan untuk pelayanan kesehatan rujukan rawat inap juga mengalami peningkatan, dimana rawat inap pada tahun 2008 sebesar 951 ribu perawatan inap, dan pada tahun 2009 meningkat sebesar menjadi 1,13juta. RJTL tahun 2008 = 2,685,502/76,4juta * 100% = 3,52% dan tahun 2009 meningkat menjadi 5,77% (perlu untuk diketahui bahwa utilisai Askes Swasta adalah 0,3% artinya bahwa Utilisasi peserta Jamkesmas jauh lebih baik daripada asuransi kesehatan swasta), sementara untuk tahun 2010 sampai dengan bulan Juni utilisasi rawat jalan tingkat lanjut di RS sudah mencapai 3.2juta atau skitar 4,2%, apabila juni sd Desember mempunyai proporsi yang sama maka diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2010 rawat jalan tingkat lanjut di RS akan mencapai 8,4% atau meningkat 2.62% dari tahun 2009. Sedangkan RITL tahun 2008 adalah 1,25% dan tahun 2009 naik menjadi 1,49%, dan pada akhir tahun 2010 diperkirakan mencapai 1.6% karena pada semester pertama tahun 2010 telah mencapai 0.85%.
- Pelayanan rawat jalan di tingkat pertama pada tahun 2008 mencapai 118% atau 90juta kunjungan rawat jalan, dan pada tahun 2009 mencapai 127% atau sebesar 97 juta kunjungan. Terjadi peningkatan akses pelayanan tingkat pertama pada kelompok masyarakat miskin sebesar 9%. Pada pelayanan rujukan rawat jalan – inap tingkat lanjut bagi peserta program Jamkesmas telah terjadi peningkatan pelayanan rujukan secara signifikan, baik pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut maupun Rawat Inap Tingkat Lanjut di RS dan Balai Kesehatan. Syarat untuk mendapatkan pelayanan rujukan di RS adalah adanya SKP yatau Surat Keabsahan Pesertaan yaitu bukti - hasil verifikasi bahwa seseorang tersebut adalah bener –bener pemegang kartu Jamkesmas. Berdasarkan SKP tsb dilaporkan bahwa Peserta Jamkesmas yang telah menggunakan pelayanan rujukan di RS dan Balai Kesehatan pada tahun 2008 untuk kunjungan rawat jalan adalah 2,68 juta; dan pada tahun 2009 telah meningkat menjadi 4,4 juta kunjungan; Sedamngkan untuk pelayanan kesehatan rujukan rawat inap juga mengalami peningkatan, dimana rawat inap pada tahun 2008 sebesar 951 ribu perawatan inap, dan pada tahun 2009 meningkat sebesar menjadi 1,13juta pasien rawat inap dengan jumlah hari rawat di RS sebesar 6.808.536. Adapun biaya yang diperlukan untuk rawat inap per hari rata-rata sebesar Rp. 322 ribu rupiah termasuk obat, tindakan operatif dan non-operative, laboratorium, radiologi, dll). Untuk kebutuhan biaya per episode sakit per pasien adalah Rp.1.8juta RJTL tahun 2008 = 2,685,502/76,4juta * 100% = 3,52% dan tahun 2009 meningkat menjadi 5,77% (perlu untuk diketahui bahwa utilisai Askes Swasta adalah 0,3% artinya bahwa Utilisasi peserta Jamkesmas jauh lebih baik daripada asuransi kesehatan swasta) Sedangkan RITL tahun 2008 adalah 1,25% dan tahun 2009 naik menjadi 1,49%
- Pada tahun 2010; kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut di RS selama 6 bulan pertama tahun 2010 yaitu dari Januari s/d Juni adalah 3,2 juta kunjungan RJTL. Jumlah Kunjungan selama satu tahun 2010 dapat diprediksi secara kasar yang akan mencapai kisaran enam (6) juta kunjungan RJTL, berati diperkirakan akan terjadi peningkatan akses sebesar 30% dari tahun sebelumnya Tampak terjadi perbaikan sistem rujukan, dari jumlah kunjungan rawat jalan sd juni sebesar 3,2juta kunjungan atau naik 1juta kunjungan pada periode yang sama tahun sebelumnya; namun jumlah hari rawat Jumlah hari Rawat Inap sd Juni 2010 hanya mencapai 3,2 juta atau lebih rendah dari Periode yang sama tahun sebelumnya., dengan keadaan ini dapat dikatakan bahwa PROSES RUJUKAN semakin membaik, karena terdapat peningkatan kasus yang dapat ditangani tanpa harus di lakukan rawat inap. RJTL tahun 2008 = 2,685,502/76,4juta * 100% = 3,52% dan tahun 2009 meningkat menjadi 5,77% (perlu untuk diketahui bahwa utilisai Askes Swasta adalah 0,3% artinya bahwa Utilisasi peserta Jamkesmas jauh lebih baik daripada asuransi kesehatan swasta) Sedangkan RITL tahun 2008 adalah 1,25% dan tahun 2009 naik menjadi 1,49%
- Paket pelayanan peserta Jamkesmas adalah komprehensif, mulai dari pelayanan dasar di Puskesmas sampai pelayanan tingkat lanjut di Rumah Sakit, mulai dari RS Umum di kabupaten sampai RS Rujukan tertingggi seperti RS Jantung, RS Kanker, RS Tjipto Untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjut bagi peserta Jamkesmas diberi pelayanan dengan berbagai jenis tindakan medis baik untuk pelayanan rawat jalan maupun rawat inap sesuai kebutuhan medisnya. Berdasarkan data klaim RS yang menggunakan sistem pembayaran INA-DRG diketahui bahwa Untuk 10 tindakan rawat jalan tingkat lanjut selama periode Januari-Juli tahun 2009 telah dilakukan tindakan sebanyak 28.440 atau 16% dari total kunjungan rawat jalan tingkat lanjut. Dari ke 10 tindakan medisterbanyak tersebut, diketahui bahwa tindakan medis terbanyak dilakukan adalah Tindakan Dialisis (cuci darah) menempati urutan pertama dengan jumlah tindakan 183.988 atau 7% dari total kunjungan rawat jalan tingkat lanjut selama tujuh bulan pertama tahun 2009, atau dapat diperkirakan sebesar 315 ribu tindakan cuci darah dalam satu tahun. Tindakan Pemeriksaan Foto Kontrast Saluran Kencing menempati urutan ketiga yaitu sejumlah 35ribu atau 1.34% dari seluruh kunjungan rawat jalan tingkat lanjut. Pelayanan Rawat Inap; untuk 10 tindakan rawat inap tingkat lanjut selama tahun 2009 mempunyai porsi 41,8% dari seluruh kunjungan rawat inap tingkat lanjut. D iketahui bahwa tindakan pertolongan persalinan dengan operasi caesar menempati urutan pertama pada 10 besar tindakan medis untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, dengan jumlah tindakan sebesar 27.355 selama tujuh bulan pertama tahun 2009, atau dapat diperkirakan sekitar 46,8 ribu tindakan operasi caesar selama satu tahun; sedangkan untuk urutan kedua adalah pelayanan Rawat Inap Tindakan Dilatasi Cervix dan Kuretase Kandungan sebesar 5% total rawat inap Dari data yang digambaran diatas, dapat dikatakan bahwa Program Jamkesmas telah dapat dikelola dengan baik meskipun masih tetap memerlukan perbaikan, dan program ini telah dapat melindungi masyarakat dari beban biaya kesehatahn yang bersifat katastropis (Biaya mahal) dan menghindarkan masyarakat dari proses pemiskinan