SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Menurut sudikno Mertokusumo, putusan adalah
pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi
wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang
terbuka unutk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan
suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan
pasal 2 (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo pasal 47
Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara
yang diterima dipengadilan adalah termasuk perkara voluntair.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 60 Undang-undang nomor
7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan ada dua
produk pengadilan agama, yaitu putusan dan penetapan.
Putusan dapat dibagi dua, yaitu:
1. Putusan sela
Menurut Ridwan Syahrani, putusan sela adalah
putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang
diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau
mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
Dalam hukum acara perdata dipengadilan
agama dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu:
a. Putusan preparatoir
b. Putusan interlacutoir
c. Putusan incidenteel
d. Putusan provisionil
2. Putusan akhir
Menurut Abdul Manan, putusan akhir adalah
kesimpulan akhir yang diambil oleh Majlis Hakim
yang diberi wewenang untuk itu dalam
menyelesaikan perkara dan diucapkan dalam sidang
untuk umum. Putusan akhir jika dilihat dari segi
sifat amarnya Subekti membaginya dalam tiga
macam. Yaitu:
a. Putusan condemnatoir
b. Declaratoir
c. konstitutif
a. Putusan bebas (vrijspraak), apabila pengadilan
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang
pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan (psl 191/1).
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag
van recht vervolging), apabila pengadilan
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu
tidak merupakan suatu tindak pidana.
c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka
pengadilan menjatuhkan pidana (psl 193/1).
d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi
hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk
memenuhi unsur yang ditentukan dalam psl
143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan
putusan yang menyatakan dakwaan batal demi
hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa
atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang
hakim krn jabatannya.
e. Putusan yang menyatakan dakwaan tdk dapat
diterima yaitu apabila surat dakwaan
mengandung cacat formal atau mengandung
kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang
yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk
surat dakwaan yang diajukan penuntut umum
salah atau keliru.
1. Putusan gugur
adalah putusan yang menyatakan bahwa
gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon
tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan
tergugat hadir dan mohon putusan
2. Putusan verstek
adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon
tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi,
sedang penggugat hadir dan mohon putusan
3. Putusan contradiktoir
adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon
tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi,
sedang penggugat hadir dan mohon putusan
1. Kekuatan mengikat
Putusan yang dijatuhkan pengadilan
semestinya diterima oleh pihak-pihak yang
berperkara dengan tidak melakukan tindakan
yang bertentangan dengan putusan
pengadilan agama.
2. Kekuatan pembuktin
Putusan pengadilan agama dikategorikan
kepada akta otentik yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang mengikat dan
sempurna.
3. Kekuatan eksekutorial
Putusan pengadilan agama mempunyai
kekuatan eksekutorial, maksudnya adalah
mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan
secara paksa terhadap pihak yang tidak
melaksanakan putusan tersebut secara suka
rela.

More Related Content

What's hot

Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utanganthonius karianga
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015ilmu ilmu
 
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Idik Saeful Bahri
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 
hukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotohukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotoDnr Creatives
 
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tunMoel Ryadhie
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaIca Diennissa
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraFakhrul Rozi
 

What's hot (19)

Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
 
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
 
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 
hukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotohukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyoto
 
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
Undang-undang penyelesaian sengketa
Undang-undang penyelesaian sengketaUndang-undang penyelesaian sengketa
Undang-undang penyelesaian sengketa
 
Acaraperdata
AcaraperdataAcaraperdata
Acaraperdata
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
 
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidana
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acara
 

Similar to Putusan

Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptAZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptMuhAsyriZR
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataindra wijaya
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptasifsardari
 
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
 
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptxPUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptxRiskyAmnur
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Idik Saeful Bahri
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.pptAZIS50
 
162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.pptSuryoHilal4
 
PERADILAN TATA USAHA NEGARA by Dini Andini
PERADILAN TATA USAHA NEGARA by Dini AndiniPERADILAN TATA USAHA NEGARA by Dini Andini
PERADILAN TATA USAHA NEGARA by Dini AndiniDinye
 
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...lenianggr
 

Similar to Putusan (20)

Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptAZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdata
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
 
Arbitrase
ArbitraseArbitrase
Arbitrase
 
PPS - Arbiter.pptx
PPS - Arbiter.pptxPPS - Arbiter.pptx
PPS - Arbiter.pptx
 
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptxPUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
 
Arbitrase _done.pptx
Arbitrase _done.pptxArbitrase _done.pptx
Arbitrase _done.pptx
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
 
ptun
ptunptun
ptun
 
162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt
 
PERADILAN TATA USAHA NEGARA by Dini Andini
PERADILAN TATA USAHA NEGARA by Dini AndiniPERADILAN TATA USAHA NEGARA by Dini Andini
PERADILAN TATA USAHA NEGARA by Dini Andini
 
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 

Putusan

  • 1.
  • 2. Menurut sudikno Mertokusumo, putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka unutk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo pasal 47 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara yang diterima dipengadilan adalah termasuk perkara voluntair. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 60 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan ada dua produk pengadilan agama, yaitu putusan dan penetapan.
  • 3. Putusan dapat dibagi dua, yaitu: 1. Putusan sela Menurut Ridwan Syahrani, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata dipengadilan agama dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu: a. Putusan preparatoir b. Putusan interlacutoir c. Putusan incidenteel d. Putusan provisionil
  • 4. 2. Putusan akhir Menurut Abdul Manan, putusan akhir adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majlis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan perkara dan diucapkan dalam sidang untuk umum. Putusan akhir jika dilihat dari segi sifat amarnya Subekti membaginya dalam tiga macam. Yaitu: a. Putusan condemnatoir b. Declaratoir c. konstitutif
  • 5. a. Putusan bebas (vrijspraak), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (psl 191/1). b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (psl 193/1).
  • 6. d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk memenuhi unsur yang ditentukan dalam psl 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang hakim krn jabatannya. e. Putusan yang menyatakan dakwaan tdk dapat diterima yaitu apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.
  • 7. 1. Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan 2. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan 3. Putusan contradiktoir adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan
  • 8. 1. Kekuatan mengikat Putusan yang dijatuhkan pengadilan semestinya diterima oleh pihak-pihak yang berperkara dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan agama. 2. Kekuatan pembuktin Putusan pengadilan agama dikategorikan kepada akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.
  • 9. 3. Kekuatan eksekutorial Putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan eksekutorial, maksudnya adalah mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara suka rela.