2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terpisah dari kemajuan, prakiraan dan perhitungan ekonomi dan pengendalian
permintaan atas barang dan jasa, terdapat kecenderungan bahwa perekonomian nasional semakin
saling bergantung kepada situasi Internasional, terutama terhadap kiat atau kebijakan yang
dilakukan oleh Negara lain. Apabila hal itu dimaksudkan untuk memantapkan kesempatan kerja,
stabilitas kerja atau keseimbangan neraca pembayaran, adalah merupakan fakta bahwa keperluan
koordinasi aktif antarnegara dalam ekonomi dunia semakin meningkat. Interaksi ekonomi
antarnegara menjelma menjadi salah satu factor dominant pada masa kini.
Globalisasi modal dapat terjadi baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung
oleh badan privat dan public serta organisasi Internasional. Badan usaha dapat didirikan dengan
modal asing, kepemilikan (saham) pada suatu badan ditransfer ke mancanegara (go
internasional), perwakilan cabang usaha didirikan di mancanegara, dan pinjaman tersedia oleh
kreditor bagi debitor dengan tempat tinggal yang berlainan Negara. Sains dan teknologi juga
melibatkan aktivitas lintas perbatasan. Hal ini nampak pada semakin banyaknya merek dagang
atau paten, proses manufaktur, pengetahuan dan pengalaman (know-how) dari bidang industri,
sains dan komersial menjadi tersedia secara lintas perbatasan.
Sehubungan dengan mobilitas Internasional, modal, orang, jasa dan barang tersebut,
selaras dengan fenomena perpajakan Internasional, pemajakan personal per basis global oleh
Indonesia dapat menimbulkan pajak berganda Internasional. Sebagai tambahan beban usaha,
apabila tidak diberikan keringanan, Pajak Berganda Internasional ( PBI ) dapat menghambat
mobilitas Internasional modal, orang, barnag, jasa, dan sains dan teknologi.
B. Pengertian Pajak Berganda Internasional
Sehubungan dengan pengertian pajak berganda (double taxation), Knechtle dalam
bukunya yang berjudul ”Basic Problems in Internasional Fiscal Law” (1979) memberikan
pembahasan secara rinci. . Knechtle membedakan pengertian pajak berganda, yaitu :
3. 1. Secara Luas, Pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari
satu kali, yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal.
2. Secara Sempit, Pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali
terhadap suatu subjek dan/atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama, yang
mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah.
Beberapa tipe Pajak Berganda Internasional ( PBI )
1. Aktual dan potensial
2. Yuridis dan ekonomis
3. Langsung dan tidak langsung
Beberapa bentuk pajak berganda internasional
1. Pajak Penjualan
Walaupun hanya ditujukan terhadap peredaran dan konsumsi domestic, terdapat
kemungkinan bahwa pajak penjualan ( peredaran dan pertambahan nilai ) dapat menimbulkan
PBI. Hal itu dapat terjadi apabila dalam prinsip pemajakan Negara pengekspor menganut prinsip
Negara asal (origin principle, pemajakan oleh Negara asal barang dan jasa ), sedangkan negara
pengimpor menganut prinsip negara tujuan ( destination principle, pemajakan oleh negara tujuan
sebagai pemanfaat barang dan jasa ). Namun, karena pemajakan atas transfer barang dan jasa,
hampir semua Negara pemungut pajak penjualan menganut prinsip negara tujuan, maka tidak
akan terjadi PBI dalam pajak tidak langsung.
2. Pajak Penghasilan
Dalam pemajakan ini, kita mengenal dua pendekatan kewajiban pajak, antara lain :
a. Kewajiban pajak tidak terbatas, merupakan resultat dari pemajakan berdasarkan pertalian
subjektif yang dapat berupa nasionalitas atau tempat pendirian atau tempat kedudukan.
b.Kewajiban pajak terbatas, merupakan resultat dari pemajakan berdasarkan pertalian objektif yang
dapat berupa lokasi aktivitas ekonomi dan sumber penghasilan.
4. Dampak Pajak Berganda
Secara ekonomis pajak merupakan pengorbanan sumberdaya (kemampuan ekonomis)
yang harus ditanggung oleh pengusaha (dan masyarakat). Pajak berganda sebagai akibat dari
pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan (dari dua Negara) memberikan tambahan beban
ekonomi terhadap pengusaha. Oleh karena itu tampak bahwa sudah merupakan kebutuhan
internasional antanegara untuk mengupayakan agar kebijakan perpajakannya bersifat netral
terhadap kompetisi internasional. Netralitas tersebut dicapai dengan penyediaan keringanan atau
eliminasi atas PBI.
Penyebab Pajak Berganda Internasional
PBI muncul apabila terdapat benturan yusdiksi pemajakan, baik yang melekat pada
pemerintah pusat (Negara) maupun pemerintah daerah (propinsi, kota, kabupaten). Degan
demikian, benturan yuridiksi pamajakan dalam format internasional (overlaaping of tax
jurisdiction in the international sphere) menyebabkan PBI.
Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)/Tax Treaty
Adalah perjanjian pajak antar dua Negara atau antar beberapa Negara dalam upaya menghindari pajak
berganda. Hal-hal yang ada didalamnya meliputi Negara mana saja yang menjadi peserta dan terikat
dalam perjanjian tersebut dan objek apa yang tercakup dalam perjanjian tersebut.
Pada dasarnya tax treaty dapat dibedakan menjadi 3 macam:
1. Menyebutkan jenis pajaknya tetapi tidak menyebutkan definisnya, hal ini dapat menimbulkan
perbedaan dalam penafsiran, sehingga sering kali ditambahkan klausal “jika tedapat keragu-
raguan maka akan dibicarakan bersama”
2. Mencantumkan definisi pajak yang diliputinya disertai dengan ketentuan bahwa pada sewaktu-
waktu tertentu otoritas keuangan dari masing-masing Negara akan saling memberitahukan,
pajak mana yang tunduk dalam perjanjian tersebut.
3. Menyebutkan nama pajaknya dengan ketentuan, bahwa perjanjian tersebut juga berlaku untuk
pajak-pajak yang akan diadakan, dan pada hakekatnya mempunyai dasar yang sama.
Objek pajak dalam tax treaty pada umumnya dibagi dalam 15 jenis penghasilan :
1. Penghasilan dari harta tetap atau barang tak bergerak (income from immovable property)
2. Penghasilan dari usaha (business income atau business profit)
3. Pengusaha dari usaha perkapalan atau angkutan udara (income from shipping and air transport)
5. 4. Deviden
5. Bunga
6. Royalty
7. Keuntungan dari penjualan harta (capital gain)
8. Penghasilan dari pekerjaan bebas (income from independent personal service)
9. Penghasilan dari pekerjaan (income from dependent personal service)
10. Gaji untuk direktur (director fees)
11. Penghasilan seniman, artis dan (income earned by entertainers and athletes)
12. Uang pension dan jaminan social tenaga kerja (pension and social security payment)
13. Penghasilan pegawai negeri (income in respect of government service)
14. Penghasilan pelajar atau mahasiswa(income received by student and apprentices0
15. Penghasilan lain-lain(other income)
Model Tax Treaty
Dalam perpajakan internasional terdapat dua model persetujuan tax treaty utama yang digunakan
sebagai model untuk tax treaty antar Negara-negara di dunia, antara lain :
1. OECD Model
OECD merupakan singkatan dari Organization for economic coorperation and development,
adalah sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh Negara yang menerima prinsip
demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Negara-negara anggota OECD adalah Negara-
negara yang maju, dimana arus barang, uang dan orang diantara mereka setara.
2. UN model
UN merupakan singkatan dari United Nasional atau dikenal sebagai PBB(persatuan bangsa
bangsa) , adalah sebuah organisasi yang anggotanya hamper seluruh Negara di dunia. Lembaga ini
dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga
ekonomi , dan perlindungan social. Oleh karena itu, model tax treaty UN lebih memungkinkan untuk
mepertimbangkan berbagai kondisi Negara-negara yang berbeda, sehingga sebisa mungkin tidak
ada yang dirugikan dalam penetapan ketentuan persetujuan tax treaty. Maka UN model adalah
model tax treaty yang lebih menjaminkan keadlian untuk Negara-negara berkembang
