Dokumen tersebut membandingkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan UU No. 17 tahun 2012. UU terbaru lebih menjelaskan tentang proses penyusunan rencana dan pelaporan keuangan ke anggota, pembatasan wewenang pengurus, dan akibat hukum bagi pengurus yang bersalah.