SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 9
Baixar para ler offline
LOGO

Kelompok 6
Farrohah Hikmatul Muhimmah
Intan Realista
Luthfi Rahmawati Nur Khasanah
Nia Widyastuti
TUGAS PENGURUS
UU No. 25 tahun 1992
1. Mengelola koperasi dan
usahanya.
2. Mengajukan rancangan
rencana kerja serta RAPBK.
3. Menyelenggarakan RA.
4. Mengajukan laporan
keuangan dan PJ tugas.
5. Memelihara daftar buku
anggota dan pengurus
6. Menyelenggarakan
pembukuan dan inventaris
(tertib)

UU No. 17 tahun 2012
1. Mengelola koperasi berdasarkan
anggaran dasar.
2. Memajukan usaha anggota.
3. Menyusun rancangan rencana
kerja serta RAPBK  RA.
4. Menyusun laporan keuangan dan
pertanggungjawaban  RA.
5. Menyusun rencana pendidikan,
pelatihan koperasi RA.
6. Menyelenggarakan pembukuan
dan inventaris (efektif &efisien).
7. Pembinaan karyawan
8. Memelihara daftar buku anggota,
pengawas, pengurus, pemegang
sertifikat modal, risalah RA.
Dalam UU No. 25 tahun 1992 tidak ditegaskan bahwa
rancangan rencana kerja dan RAPBK serta mengajukan
laporan keuangan dan pertanggung jawaban diajukan
pada Rapat Anggota. Sementara dalam UU No. 17 tahun
2012 dijelaskan mengenai hal itu.
Sementara pembukuan dalam UU 25 tahun 1992
dilakukan secara tertib sementara dalam UU No. 17
tahun 2012 dilakukan secara efektif dan efisien.
Dalam UU , tugas pengurus termasuk pembinaan
karyawan.
Dalam UU 25 tahun 1992 , tugas pengurus hanyalah
memelihara buku daftar anggota dan pengurus, namun
dalam UU No. 17 tahun 2012 dijelaskan memelihara
daftar buku anggota, pengawas, pengurus, pemegang
sertifikat modal, risalah RA.
WEWENANG PENGURUS
UU No. 25 tahun 1992
1. Mewakili koperasi didalam
dan diluar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan,
penolakan, pemberhentian
anggota sesuai ketentuan RA
3. Melakukan tindakan dan
upaya bagi kepentingan dan
kemanfaatan koperasi sesuai
dengan tanggungjawab dan
keputusan anggota.

UU No. 17 tahun 2012
1. Mewakili koperasi didalam
dan diluar pengadilan.
2. Pembatasan wewenang
pengurus  RA
3. Pengurus tidak berwenang
mewakili koperasi apabila :
a. Terjadi perkara didepan
pengadilan antara koperasi
dan pengurus yang
bersangkutan.
b. pengurus mempunyai
kepentingan yang
bertentangan.
Dalam UU No. 17 tahun 2012 dijelaskan tentang
pembatasan wewenang pengurus yang ditetapkan
dalam rapat anggota serta dijelaskan apa yang
dilakukan pengurus sehingga ia tidak dapat
menjalankan wewenangnya, namun dalam UU No.
25 tahun 1992 tidak dijelaskan.
Dalam UU No. 25 tahun 1992 lebih dijelaskan
bahwa pengurus mempunyai wewenang mulai dari
penerimaan hingga penolakan anggota dalam rapat
anggota sementara dalam UU No. 17 tahun 2012
tidak menyebutkan hal tersebut.
HAK PENGURUS
UU No. 25 tahun 1992

UU No. 17 tahun 2012

1. Mengangkat Pengelola
yang diberi wewenang dan
kuasa
2. Rencana pengangkatan
tersebut diajukan kepada
Rapat Anggota untuk
mendapat pesetujuan.
3. Pengelola bertanggung
jawab kepada Pengurus.
4. Pengelolaan usaha oleh
Pengelola tidak
mengurangi tanggung
jawab Pengurus.

1. Mendapatkan persetujuan
Rapat Anggota dalam hal
Koperasi, apabila akan:
a. mengalihkan aset atau
kekayaan Koperasi;
b. menjadikan jaminan
utang atas aset atau
kekayaan Koperasi; dll.
2. Pengurus dapat
mengajukan permohonan
ke pengadilan niaga agar
Koperasi dinyatakan pailit
(dalam RA)
Tanggung Jawab Pengurus
UU No. 25 tahun 1992
1. Bertanggung jawab
mengenai segala kegiatan
pengelolaan Koperasi dan
usahanya kepada RA
2. Baik bersama-sama /
sendiri, menanggung
kerugian yang diderita
Koperasi, karena tindakan
yang dilakukan dengan
kesengajaan atau
kelalaiannya.
3. Apabila tindakan dilakukan
dengan kesengajaan, tidak
menutup kemungkinan bagi
penuntut umum untuk
melakukan penuntuntutan.

UU No. 17 tahun 2012
1. Wajib menjalankan tugas
dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab untuk
kepentingan dan usaha
Koperasi.
2. Bertanggung jawab atas
kepengurusan Koperasi untuk
kepentingan dan pencapaian
tujuan Koperasi kepada RA.
3. Setiap Pengurus bertanggung
jawab penuh secara pribadi
apabila yang bersangkutan
bersalah menjalankan
tugasnya.
4. Pengurus yang karena
kesalahannya menimbulkan
kerugian pada Koperasi dapat
digugat ke pengadilan oleh
sejumlah Anggota yang
mewakili paling sedikit 1/5
(satu perlima) Anggota atas
nama Koperasi.
Dalam UU No. 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa tugas
pengurus harus dilakukan dengan iktikad baik dan penuh
tanggung jawab. Namun dalam UU No. 25 tahun 1992 hanya
menyebutkan apabila segala kegiatan pengelolaan adalah
tanggung jawab koperasi.
Dalam UU No. 17 tahun 2012 ditegaskan bahwa pengurus
secara pribadi mempunyai tanggung jawab apabila yang
bersangkutan bersalah, sementara dalam UU No. 25 tahun
1992 dijelaskan bahwa pengurus baik bersama dan pribadi
mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang diderita
koperasi.
Dalam UU No. 17 tahun 2012 dijelaskan tentang akibat yang
akan ditimbulkan dari kesalahan yang dilakukan pengurus
baik sengaja ataupun tidak sengaja secara detail, sementara
dalam UU No. 25 tahun 1992 hanya dijelaskan bahwa
tindakan yang disengaja akan dituntut.
TERIMA KASIH 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisiPerbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisirinawlnsr
 
Tata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiTata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiyuliakurnia
 
Tata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasiTata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasiTony Setiawan
 
Landasan Koperasi indonesia
Landasan Koperasi indonesiaLandasan Koperasi indonesia
Landasan Koperasi indonesiaKaryono A. Rizky
 
Aspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesiaAspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesiamailinursal
 
Uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian
Uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasianUu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian
Uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasianDoni Sadoni
 
Tugas adrt
Tugas adrtTugas adrt
Tugas adrt12102012
 
Pengertian koperasi secara umum (1)
Pengertian koperasi secara umum (1)Pengertian koperasi secara umum (1)
Pengertian koperasi secara umum (1)achmad yusuf
 
Syarat pendirian koperasi
Syarat pendirian koperasiSyarat pendirian koperasi
Syarat pendirian koperasibalatransaceh
 
Tata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasiTata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasiNiken Quitte
 
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD Purbalingga
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD PurbalinggaPeraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD Purbalingga
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD PurbalinggaBudi Rahardjo
 
Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Edy Rahardjo
 
Tata cara pendirian koperasi ppt
Tata cara pendirian koperasi pptTata cara pendirian koperasi ppt
Tata cara pendirian koperasi pptBudi Burhanudin
 
Anggaran rumah tangga koperasi aman mandiri
Anggaran rumah tangga koperasi aman mandiriAnggaran rumah tangga koperasi aman mandiri
Anggaran rumah tangga koperasi aman mandiriAkademi Bahasa
 

Mais procurados (20)

Proses Koperasi
Proses KoperasiProses Koperasi
Proses Koperasi
 
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisiPerbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
 
Tata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiTata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasi
 
Tata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasiTata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasi
 
Landasan Koperasi indonesia
Landasan Koperasi indonesiaLandasan Koperasi indonesia
Landasan Koperasi indonesia
 
AD / ART Koperasi
AD / ART KoperasiAD / ART Koperasi
AD / ART Koperasi
 
Aspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesiaAspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesia
 
Uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian
Uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasianUu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian
Uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian
 
Tugas adrt
Tugas adrtTugas adrt
Tugas adrt
 
Pengertian koperasi secara umum (1)
Pengertian koperasi secara umum (1)Pengertian koperasi secara umum (1)
Pengertian koperasi secara umum (1)
 
Uu no 17_2012
Uu no 17_2012Uu no 17_2012
Uu no 17_2012
 
Syarat pendirian koperasi
Syarat pendirian koperasiSyarat pendirian koperasi
Syarat pendirian koperasi
 
Tata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasiTata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasi
 
TIM MANAGEMEN KOPERASI
TIM MANAGEMEN KOPERASITIM MANAGEMEN KOPERASI
TIM MANAGEMEN KOPERASI
 
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD Purbalingga
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD PurbalinggaPeraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD Purbalingga
Peraturan Pokok Keanggotaan PBMTI MPD Purbalingga
 
Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25
 
Pendirian koperasi
Pendirian koperasiPendirian koperasi
Pendirian koperasi
 
Tata cara pendirian koperasi ppt
Tata cara pendirian koperasi pptTata cara pendirian koperasi ppt
Tata cara pendirian koperasi ppt
 
Anggaran rumah tangga koperasi aman mandiri
Anggaran rumah tangga koperasi aman mandiriAnggaran rumah tangga koperasi aman mandiri
Anggaran rumah tangga koperasi aman mandiri
 
Ad art koperasi
Ad  art koperasiAd  art koperasi
Ad art koperasi
 

Semelhante a Tugas pengurus

Bahan penyuluhan koperasi
Bahan penyuluhan koperasiBahan penyuluhan koperasi
Bahan penyuluhan koperasidhaifadevan
 
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...sadoni
 
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptMendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptabdou hamadah
 
Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)hhh_fam
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usahaNadya Ali
 
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdf
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdfPERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdf
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdfImbanImban
 
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptxASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptxdarmalisvia
 
Pengertian koperasi
Pengertian koperasiPengertian koperasi
Pengertian koperasiEdy Rahardjo
 
Struktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasiStruktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasiom makplus
 
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasiPermen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasiShanti Dewi Mulyaraharjani
 
Prosedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiProsedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiRohman Efendi
 
TM_2 KOPERASI NEW.pptx
TM_2 KOPERASI NEW.pptxTM_2 KOPERASI NEW.pptx
TM_2 KOPERASI NEW.pptxUbaiDillah68
 
Operasional perusahan(tanggung jawab komisaris independen dalam gcg)
Operasional perusahan(tanggung jawab komisaris independen dalam gcg)Operasional perusahan(tanggung jawab komisaris independen dalam gcg)
Operasional perusahan(tanggung jawab komisaris independen dalam gcg)Agung Kharisma
 

Semelhante a Tugas pengurus (20)

Bahan penyuluhan koperasi
Bahan penyuluhan koperasiBahan penyuluhan koperasi
Bahan penyuluhan koperasi
 
Koperasi
KoperasiKoperasi
Koperasi
 
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...
 
Koperasi
KoperasiKoperasi
Koperasi
 
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptMendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
 
Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 
Manajemen Koperasi 5
Manajemen Koperasi 5Manajemen Koperasi 5
Manajemen Koperasi 5
 
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdf
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdfPERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdf
PERTEMUAN 6 ,7 & 8 HUKUM DAGANG.pdf
 
MATERI.pptx
MATERI.pptxMATERI.pptx
MATERI.pptx
 
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptxASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx
 
Pengertian koperasi
Pengertian koperasiPengertian koperasi
Pengertian koperasi
 
Struktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasiStruktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasi
 
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasiPermen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
 
Prosedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiProsedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasi
 
Anggaran dasar
Anggaran dasarAnggaran dasar
Anggaran dasar
 
TM_2 KOPERASI NEW.pptx
TM_2 KOPERASI NEW.pptxTM_2 KOPERASI NEW.pptx
TM_2 KOPERASI NEW.pptx
 
1. koperasi indonesia
1. koperasi indonesia1. koperasi indonesia
1. koperasi indonesia
 
ekonomi koperasi
ekonomi koperasiekonomi koperasi
ekonomi koperasi
 
Operasional perusahan(tanggung jawab komisaris independen dalam gcg)
Operasional perusahan(tanggung jawab komisaris independen dalam gcg)Operasional perusahan(tanggung jawab komisaris independen dalam gcg)
Operasional perusahan(tanggung jawab komisaris independen dalam gcg)
 

Mais de Membangun city

Makalah manajemen operasi
Makalah manajemen operasiMakalah manajemen operasi
Makalah manajemen operasiMembangun city
 
10 langkah ekonometrika
10 langkah ekonometrika10 langkah ekonometrika
10 langkah ekonometrikaMembangun city
 
Penjajahan barat atas dunia islam dan perjuangan kemerdekaan negara
Penjajahan barat atas dunia islam dan perjuangan kemerdekaan negaraPenjajahan barat atas dunia islam dan perjuangan kemerdekaan negara
Penjajahan barat atas dunia islam dan perjuangan kemerdekaan negaraMembangun city
 
Macam-macam pernikahan
Macam-macam pernikahanMacam-macam pernikahan
Macam-macam pernikahanMembangun city
 
Surat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasamaSurat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasamaMembangun city
 
Sengsara membawa nikmat
Sengsara membawa nikmatSengsara membawa nikmat
Sengsara membawa nikmatMembangun city
 
Kebudayaan islam di masa rasulullah
Kebudayaan islam di masa rasulullahKebudayaan islam di masa rasulullah
Kebudayaan islam di masa rasulullahMembangun city
 
Kondisi ekonomi arab klasik
Kondisi ekonomi arab klasikKondisi ekonomi arab klasik
Kondisi ekonomi arab klasikMembangun city
 
Bribik jurusan ekonomi syariah
Bribik jurusan ekonomi syariahBribik jurusan ekonomi syariah
Bribik jurusan ekonomi syariahMembangun city
 
Che chuoi kolak pisang
Che chuoi kolak pisangChe chuoi kolak pisang
Che chuoi kolak pisangMembangun city
 

Mais de Membangun city (20)

Ukuran kinerja
Ukuran kinerjaUkuran kinerja
Ukuran kinerja
 
Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumenPerlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
 
Makalah manajemen operasi
Makalah manajemen operasiMakalah manajemen operasi
Makalah manajemen operasi
 
10 langkah ekonometrika
10 langkah ekonometrika10 langkah ekonometrika
10 langkah ekonometrika
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
P ph pasal 25
P ph pasal 25P ph pasal 25
P ph pasal 25
 
Penjajahan barat atas dunia islam dan perjuangan kemerdekaan negara
Penjajahan barat atas dunia islam dan perjuangan kemerdekaan negaraPenjajahan barat atas dunia islam dan perjuangan kemerdekaan negara
Penjajahan barat atas dunia islam dan perjuangan kemerdekaan negara
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Bangkitnya barat
Bangkitnya baratBangkitnya barat
Bangkitnya barat
 
Macam-macam pernikahan
Macam-macam pernikahanMacam-macam pernikahan
Macam-macam pernikahan
 
Surat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasamaSurat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasama
 
Sengsara membawa nikmat
Sengsara membawa nikmatSengsara membawa nikmat
Sengsara membawa nikmat
 
Kebudayaan islam di masa rasulullah
Kebudayaan islam di masa rasulullahKebudayaan islam di masa rasulullah
Kebudayaan islam di masa rasulullah
 
Kondisi ekonomi arab klasik
Kondisi ekonomi arab klasikKondisi ekonomi arab klasik
Kondisi ekonomi arab klasik
 
Abbasiyah
AbbasiyahAbbasiyah
Abbasiyah
 
Umar bin khattab
Umar bin khattabUmar bin khattab
Umar bin khattab
 
Bribik jurusan ekonomi syariah
Bribik jurusan ekonomi syariahBribik jurusan ekonomi syariah
Bribik jurusan ekonomi syariah
 
Perawatan di usia 40
Perawatan di usia 40Perawatan di usia 40
Perawatan di usia 40
 
Resep bubur seafood
Resep bubur seafoodResep bubur seafood
Resep bubur seafood
 
Che chuoi kolak pisang
Che chuoi kolak pisangChe chuoi kolak pisang
Che chuoi kolak pisang
 

Tugas pengurus

  • 1. LOGO Kelompok 6 Farrohah Hikmatul Muhimmah Intan Realista Luthfi Rahmawati Nur Khasanah Nia Widyastuti
  • 2. TUGAS PENGURUS UU No. 25 tahun 1992 1. Mengelola koperasi dan usahanya. 2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPBK. 3. Menyelenggarakan RA. 4. Mengajukan laporan keuangan dan PJ tugas. 5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus 6. Menyelenggarakan pembukuan dan inventaris (tertib) UU No. 17 tahun 2012 1. Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar. 2. Memajukan usaha anggota. 3. Menyusun rancangan rencana kerja serta RAPBK  RA. 4. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban  RA. 5. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan koperasi RA. 6. Menyelenggarakan pembukuan dan inventaris (efektif &efisien). 7. Pembinaan karyawan 8. Memelihara daftar buku anggota, pengawas, pengurus, pemegang sertifikat modal, risalah RA.
  • 3. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tidak ditegaskan bahwa rancangan rencana kerja dan RAPBK serta mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban diajukan pada Rapat Anggota. Sementara dalam UU No. 17 tahun 2012 dijelaskan mengenai hal itu. Sementara pembukuan dalam UU 25 tahun 1992 dilakukan secara tertib sementara dalam UU No. 17 tahun 2012 dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam UU , tugas pengurus termasuk pembinaan karyawan. Dalam UU 25 tahun 1992 , tugas pengurus hanyalah memelihara buku daftar anggota dan pengurus, namun dalam UU No. 17 tahun 2012 dijelaskan memelihara daftar buku anggota, pengawas, pengurus, pemegang sertifikat modal, risalah RA.
  • 4. WEWENANG PENGURUS UU No. 25 tahun 1992 1. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan. 2. Memutuskan penerimaan, penolakan, pemberhentian anggota sesuai ketentuan RA 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawab dan keputusan anggota. UU No. 17 tahun 2012 1. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan. 2. Pembatasan wewenang pengurus  RA 3. Pengurus tidak berwenang mewakili koperasi apabila : a. Terjadi perkara didepan pengadilan antara koperasi dan pengurus yang bersangkutan. b. pengurus mempunyai kepentingan yang bertentangan.
  • 5. Dalam UU No. 17 tahun 2012 dijelaskan tentang pembatasan wewenang pengurus yang ditetapkan dalam rapat anggota serta dijelaskan apa yang dilakukan pengurus sehingga ia tidak dapat menjalankan wewenangnya, namun dalam UU No. 25 tahun 1992 tidak dijelaskan. Dalam UU No. 25 tahun 1992 lebih dijelaskan bahwa pengurus mempunyai wewenang mulai dari penerimaan hingga penolakan anggota dalam rapat anggota sementara dalam UU No. 17 tahun 2012 tidak menyebutkan hal tersebut.
  • 6. HAK PENGURUS UU No. 25 tahun 1992 UU No. 17 tahun 2012 1. Mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa 2. Rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat pesetujuan. 3. Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. 4. Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus. 1. Mendapatkan persetujuan Rapat Anggota dalam hal Koperasi, apabila akan: a. mengalihkan aset atau kekayaan Koperasi; b. menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Koperasi; dll. 2. Pengurus dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga agar Koperasi dinyatakan pailit (dalam RA)
  • 7. Tanggung Jawab Pengurus UU No. 25 tahun 1992 1. Bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada RA 2. Baik bersama-sama / sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. 3. Apabila tindakan dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntuntutan. UU No. 17 tahun 2012 1. Wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi. 2. Bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada RA. 3. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya. 4. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi.
  • 8. Dalam UU No. 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa tugas pengurus harus dilakukan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Namun dalam UU No. 25 tahun 1992 hanya menyebutkan apabila segala kegiatan pengelolaan adalah tanggung jawab koperasi. Dalam UU No. 17 tahun 2012 ditegaskan bahwa pengurus secara pribadi mempunyai tanggung jawab apabila yang bersangkutan bersalah, sementara dalam UU No. 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa pengurus baik bersama dan pribadi mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang diderita koperasi. Dalam UU No. 17 tahun 2012 dijelaskan tentang akibat yang akan ditimbulkan dari kesalahan yang dilakukan pengurus baik sengaja ataupun tidak sengaja secara detail, sementara dalam UU No. 25 tahun 1992 hanya dijelaskan bahwa tindakan yang disengaja akan dituntut.