SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 8
Berlaku Mulai Masa Pajak Januari 2011
PENGANTAR SOSIALISASI
SPT MASA PPN 1111 &
SPT MASA PPN 1111 DM
Latar Belakang & Tujuan
Latar Belakang
 Dalam rangka mengakomodasi ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang PPN
 Kebutuhan untuk penyempurnaan sistem informasi
dalam rangka pembentukan database Wajib Pajak
Tujuan
 Untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum,
dan meningkatkan pelayanan kepada Pengusaha
Kena Pajak dalam melaporkan kegiatannya serta
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN
atau PPN dan PPnBM yang terutang
 Mendorong PKP untuk menggunakan sistem
informasi modern (aplikasi e-SPT dan e-filing) dalam
pelaporan SPT Masa PPN
2
Pokok-Pokok Perubahan SPT
1. Menampung aturan baru dan perubahan aturan
dalam Undang-Undang
2. Penyempurnaan Formulir SPT Masa PPN
3. Penyempurnaan sistem aplikasi terkait SPT
Masa PPN
3
1. Aturan Baru dan Perubahan
Aturan yang Ditampung dalam
SPT
 Deemed Pajak Masukan
 Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud
 Pelaporan pembayaran kembali Pajak Masukan
oleh PKP Gagal Berproduksi
 Mekanisme penghitungan kembali Pajak
Masukan yang telah dikreditkan sesuai PMK
78/PMK.03/2010
 Pelaporan SSP atas Pemanfaatan BKP Tidak
Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean
4
2. Penyempurnaan Formulir
SPT
 Penyederhanaan jenis SPT
SPT 1111 menggunakan format scanning, sehingga
tidak perlu dibedakan SPT non scanning (1107) dan
SPT scanning (1108)
 Memaksimalkan space dalam formulir
Mengikuti standar dokumen perpajakan internasional
 Mengurangi beban administrasi PKP
Dalam hal tidak ada data yang perlu dilaporkan
dalam Lampiran SPT, maka Lampiran yang
bersangkutan tidak perlu disampaikan.
 Pembatasan penggunaan SPT formulir kertas
(hard copy)
 Dalam hal jumlah dokumen > 25 untuk salah satu
lampiran, maka wajib e-SPT
 Dalam hal pernah menyampaikan e-SPT, maka wajib e-
5
3. Penyempurnaan Sistem Aplikasi
SPT
 Dibuat sendiri oleh DJP (bukan oleh vendor)
 Dapat lebih mengakomodasi kebutuhan user
 Dalam hal ada masalah, dapat segera
diperbaiki
6
Persiapan Pemberlakuan SPT
Masa PPN 1111
1. KPP agar memberikan pengumuman kepada
Pengusaha Kena Pajak terkait pemberlakuan
SPT Masa PPN yang baru
2. KPP agar segera menggandakan formulir SPT
Masa PPN 1111 & 1111 DM
a. Penggandaan dapat dilakukan secara bertahap
dengan mempertimbangkan waktu
penggunaannya;
b. Format dan ukuran formulir harus sama dengan
formulir asli
3. PKP yang menggunakan e-SPT dapat
mengunduh struktur data yang baru di
www.pajak.go.id untuk keperluan impor data e-
7
TERIMA KASIH
8

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Teknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokokTeknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokok
beacukaikudus
 
Bahan sosialisasi perubahan se 52
Bahan sosialisasi perubahan se 52Bahan sosialisasi perubahan se 52
Bahan sosialisasi perubahan se 52
Gredy Greddy
 
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014
Gredy Greddy
 

Mais procurados (20)

Pajak rokok
Pajak rokokPajak rokok
Pajak rokok
 
Teknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokokTeknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokok
 
Silmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-sptSilmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-spt
 
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
 
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
 
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFPer-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
 
Per 32 pj 2014 tentang skf
Per 32 pj 2014 tentang skfPer 32 pj 2014 tentang skf
Per 32 pj 2014 tentang skf
 
Bahan sosialisasi perubahan se 52
Bahan sosialisasi perubahan se 52Bahan sosialisasi perubahan se 52
Bahan sosialisasi perubahan se 52
 
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014
Materi sosialisasi e faktur pajak 27-06-2014
 
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
 
Sosialisasi per 24 tahun 2012 tentang faktur pajak
Sosialisasi per 24 tahun 2012 tentang faktur pajakSosialisasi per 24 tahun 2012 tentang faktur pajak
Sosialisasi per 24 tahun 2012 tentang faktur pajak
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
Sosialisasi Faktur Pajak per 24/PJ/2012 (PPN)
 
SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013
SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013
SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013
 
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 
S-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-fakturS-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
 
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranRead me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
 
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAKPER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
 

Semelhante a Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii

Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
KPP Pratama Kepanjen
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan
DESTINA21
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
PDMSBaubau
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Ahmad Abdul Haq
 
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Humania Fisip unlam
 
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Agus Witono
 
Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010
Humam1
 

Semelhante a Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii (20)

Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
 
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi PerpajakanPaper Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan
 
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi PerpajakanPaper Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan
Paper Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan
 
PEMAPARAN PERMASALAHAN PAJAK DGN SISTEM update.pptx
PEMAPARAN PERMASALAHAN PAJAK DGN SISTEM update.pptxPEMAPARAN PERMASALAHAN PAJAK DGN SISTEM update.pptx
PEMAPARAN PERMASALAHAN PAJAK DGN SISTEM update.pptx
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
 
15. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Bua...
15. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Bua...15. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Bua...
15. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Bua...
 
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Buana, ...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Buana, ...SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Buana, ...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Sistem Pengendalian Internal, Mercu Buana, ...
 
Sosialiasi e-Faktur 3.0
Sosialiasi e-Faktur 3.0Sosialiasi e-Faktur 3.0
Sosialiasi e-Faktur 3.0
 
Peraturan terbaru ppn
Peraturan terbaru ppnPeraturan terbaru ppn
Peraturan terbaru ppn
 
Tugas fhartika
Tugas fhartikaTugas fhartika
Tugas fhartika
 
E faktur pajak
E faktur pajakE faktur pajak
E faktur pajak
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
Pengaruh sistem modernisasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan perp...
 
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
Brosur cronos erp-intelligence-payroll-v1.5
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
 
Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010
 
UPDATE EFAKTUR.pptx
UPDATE EFAKTUR.pptxUPDATE EFAKTUR.pptx
UPDATE EFAKTUR.pptx
 
METLIT
METLITMETLIT
METLIT
 

Mais de KPP Pratama Kepanjen (20)

Pelimpahan bphtb ke pemda
Pelimpahan bphtb ke pemdaPelimpahan bphtb ke pemda
Pelimpahan bphtb ke pemda
 
Spt masa p_ph_15_2009
Spt masa p_ph_15_2009Spt masa p_ph_15_2009
Spt masa p_ph_15_2009
 
Spt masa p ph 4_ayat_2_2009
Spt masa p ph 4_ayat_2_2009Spt masa p ph 4_ayat_2_2009
Spt masa p ph 4_ayat_2_2009
 
Spt masa p ph 23_26_2009
Spt masa p ph 23_26_2009Spt masa p ph 23_26_2009
Spt masa p ph 23_26_2009
 
Form 1770-attachment iv
Form 1770-attachment ivForm 1770-attachment iv
Form 1770-attachment iv
 
Form 1770-attachment iii
Form 1770-attachment iiiForm 1770-attachment iii
Form 1770-attachment iii
 
Form 1770-attachment ii
Form 1770-attachment iiForm 1770-attachment ii
Form 1770-attachment ii
 
Form 1770-attachment i page 2
Form 1770-attachment i page 2Form 1770-attachment i page 2
Form 1770-attachment i page 2
 
Form 1770-attachment i page 1
Form 1770-attachment i page 1Form 1770-attachment i page 1
Form 1770-attachment i page 1
 
Form 1770
Form 1770Form 1770
Form 1770
 
Manual book 1770
Manual book 1770Manual book 1770
Manual book 1770
 
02 perubahan data 2009
02 perubahan data 200902 perubahan data 2009
02 perubahan data 2009
 
01 form 1770 ss 2009
01 form 1770 ss 200901 form 1770 ss 2009
01 form 1770 ss 2009
 
04 perubahan data 2009
04 perubahan data 200904 perubahan data 2009
04 perubahan data 2009
 
02 tambahan form 1770 s i 2009
02 tambahan form 1770 s i 200902 tambahan form 1770 s i 2009
02 tambahan form 1770 s i 2009
 
01 form 1770 s 2009
01 form 1770 s 200901 form 1770 s 2009
01 form 1770 s 2009
 
00 petunjuk 1770 s 2009
00 petunjuk 1770 s 200900 petunjuk 1770 s 2009
00 petunjuk 1770 s 2009
 
03 tambahan form 1770 s ii 2009
03 tambahan form 1770 s ii 200903 tambahan form 1770 s ii 2009
03 tambahan form 1770 s ii 2009
 
03 tambahan form 1770 iv 2009
03 tambahan form 1770 iv 200903 tambahan form 1770 iv 2009
03 tambahan form 1770 iv 2009
 
02 tambahan form 1770 ii 2009
02 tambahan form 1770 ii 200902 tambahan form 1770 ii 2009
02 tambahan form 1770 ii 2009
 

Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii

  • 1. Berlaku Mulai Masa Pajak Januari 2011 PENGANTAR SOSIALISASI SPT MASA PPN 1111 & SPT MASA PPN 1111 DM
  • 2. Latar Belakang & Tujuan Latar Belakang  Dalam rangka mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPN  Kebutuhan untuk penyempurnaan sistem informasi dalam rangka pembentukan database Wajib Pajak Tujuan  Untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan kegiatannya serta mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang  Mendorong PKP untuk menggunakan sistem informasi modern (aplikasi e-SPT dan e-filing) dalam pelaporan SPT Masa PPN 2
  • 3. Pokok-Pokok Perubahan SPT 1. Menampung aturan baru dan perubahan aturan dalam Undang-Undang 2. Penyempurnaan Formulir SPT Masa PPN 3. Penyempurnaan sistem aplikasi terkait SPT Masa PPN 3
  • 4. 1. Aturan Baru dan Perubahan Aturan yang Ditampung dalam SPT  Deemed Pajak Masukan  Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud  Pelaporan pembayaran kembali Pajak Masukan oleh PKP Gagal Berproduksi  Mekanisme penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sesuai PMK 78/PMK.03/2010  Pelaporan SSP atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean 4
  • 5. 2. Penyempurnaan Formulir SPT  Penyederhanaan jenis SPT SPT 1111 menggunakan format scanning, sehingga tidak perlu dibedakan SPT non scanning (1107) dan SPT scanning (1108)  Memaksimalkan space dalam formulir Mengikuti standar dokumen perpajakan internasional  Mengurangi beban administrasi PKP Dalam hal tidak ada data yang perlu dilaporkan dalam Lampiran SPT, maka Lampiran yang bersangkutan tidak perlu disampaikan.  Pembatasan penggunaan SPT formulir kertas (hard copy)  Dalam hal jumlah dokumen > 25 untuk salah satu lampiran, maka wajib e-SPT  Dalam hal pernah menyampaikan e-SPT, maka wajib e- 5
  • 6. 3. Penyempurnaan Sistem Aplikasi SPT  Dibuat sendiri oleh DJP (bukan oleh vendor)  Dapat lebih mengakomodasi kebutuhan user  Dalam hal ada masalah, dapat segera diperbaiki 6
  • 7. Persiapan Pemberlakuan SPT Masa PPN 1111 1. KPP agar memberikan pengumuman kepada Pengusaha Kena Pajak terkait pemberlakuan SPT Masa PPN yang baru 2. KPP agar segera menggandakan formulir SPT Masa PPN 1111 & 1111 DM a. Penggandaan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan waktu penggunaannya; b. Format dan ukuran formulir harus sama dengan formulir asli 3. PKP yang menggunakan e-SPT dapat mengunduh struktur data yang baru di www.pajak.go.id untuk keperluan impor data e- 7