SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 17
Baixar para ler offline
Juris Mahendra Page 1
PENGEMBANGAN PULAU TERLUAR DALAM RANGKA MENJAGA
KEDAULATAN NEGARA
Prasasti Bhineka Tunggal Ika
Tak satu titik pun hilang dari peta bumiku, tak satu pulau pun hilang dari negeriku, akan kujaga
kebhinekaan bangsaku: INDONESIA
Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang memiliki titik pangkal yang berbatasan
dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand,
Vietnam, Fillipina, Palau, Papua Nugini dan Timor Leste. Pulau-pulau itu tersebar di 9
provinsi yang sebagian besar terdapat di kepulauan Riau dan Maluku. Setengah dari
pulau-pulau tersebut berpenghuni dengan luas pulau antara 0,02-2000 km². *)Wikipedia
Setelah sengketa Sipadan-Ligitan yang dianeksasi oleh Malaysia, Pemerintah Indonesia
mulai giat membangun Pulau-pulau terluar sebagai penerapan menjaga kedaulatan
negara. Pertahanan laut Indonesia harus kuat mengingat saat ini dari 17.499 pulau
yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya
merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan
negara tetangga, yang juga digunakan sebagai titik-titik batas terluar Negara kesatuan
repunlik Indonesia.
Batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the
Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No.
17 Tahun 1985. Dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal
25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan undang-undang. Di sini jelas disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di
laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea)
82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.
Dampak dari ratifikasi Unclos ini adalah keharusan Indonesia untuk menetapkan Batas
Laut Teritorial (Batas Laut Wilayah), Batas Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Batas
Landas Kontinen. Indonesia Adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.506
buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat
pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga.
12 pulau terluar tersebut saat ini sangat rawan “dicaplok” oleh negara tetangga dan
perlu mendapat perhatian serius Pemerintah. Tiga hal yang memungkinkan sebuah
pulau hilang atau lepas dari wilayah Indonesia. Pertama, akibat abrasi, seperti yang
dialami Pulau Nipa. Kedua, karena terjadi perubahan struktur dasar populasi, seperti
yang terjadi pada pulau-pulau kecil yang berdekatan dengan negara tetangga yang
lebih makmur. Sebagai contoh, Pulau Miangas dan Pulau Marore, yang selama ini
berinteraksi dengan Filipina sehingga sebagian besar penduduknya adalah warga
Filipina. Ketiga, akibat penguasaan secara bertahap oleh negara lain, seperti dialami
Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. "Pulau Batek bisa menjadi contoh kasus. Orang-orang
Timor Timur mula-mula datang untuk piknik, lama-kelamaan membangun rumah
peristirahatan, dan akhirnya menjadi perkampungan wisatawan dari Timor Timur.
Juris Mahendra Page 2
Pulau Nipa Propinsi Kepualaun Riau, menjadi contoh perhatian dan keseriusan
pemerintah dalam mengembangkan pulau tersebut, yang awalnya lahan seluas 1 HA
dan memiliki 1 buah Mercusuar dan 3 puhon Bakau, saat ini telah menjadi Pulau
dengan luas 60 HA dan terlindung abrasi laut, yang dilaksanakan dengan cara
reklamasi.
Perhatian tidak hanya berhenti pada membangun pulau tersebut, namun juga
menciptakan kegiatan lain yang juga berdampak positif kepada ekonomi Negara dan
pertahanan Negara. Seperti yang diucapkan oleh Mantan KSAL :
"Hilangnya pulau terluar wilayah kita, bukan sekedar hilangnya 1 hektar
daratan, namun kehilangan titik dasar, yang secara otomatis menggeser
batas teritorial kita ke dalam.*) Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana
Bernard Kent Sondakh
Pernyataan yang memiliki makna yang dalam dan Nasionalis, semoga Buku yang
mengulas Pengembangan Puau Terluar ini bisa menjadi pemicu Pembangunan
Kedaulatan Negara Indonesia.
PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA
Posisi Pulau Terluar
Daftar 92 pulau terluar Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun
2005. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia
pada 29 Desember 2005. Sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia berbatasan langsung
dengan negara tetangga di antaranya: Malaysia (22), Vietnam (2), Filipina (11), Palau
(7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1).
Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi Indonesia yaitu Aceh (6), Sumatera Utara
(3), Kepulauan Riau (20), Sumatera Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1),
Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa
Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11),
Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (6) dan Papua Barat (3).
Tabel 1. Daftar Pulau-Pulau Terluar
No. Nama pulau
Koordinat titik
terluar
Perairan Wilayah administrasi
Negara
terdekat
1. Alor
8°13′50″LU
125°7′55″BT
Selat Ombai
Kabupaten Alor, Nusa
Tenggara Timur
Timor Leste
2. Ararkula
5°35′42″LU
134°49′5″BT
Laut Aru
Kabupaten Maluku
Tenggara, Maluku
Australia
3. Asutubun
8°3′7″LU
131°18′2″BT
Laut Timor
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
4. Bangkit
1°2′52″LU
123°6′45″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Bolaang
Mongondow, Sulawesi Utara
Filipina
5. Barung
8°30′30″LU
113°17′37″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Jember, Jawa
Timur
Australia
6. Batarkusu
8°20′30″LU
130°49′16″BT
Laut Timor
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
7. Batek
9°15′30″LU
123°59′30″BT
Laut Sawu
Kabupaten Kupang, Nusa
Tenggara Timur
Timor Leste
8. Batu Bawaikang
4°44′46″LU
125°29′24″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Sulawesi Utara
Filipina
9. Batu Berhanti
1°11′6″LU
103°52′57″BT
Selat
Singapura
Kota Batam, Kepulauan
Riau
Singapura
Juris Mahendra Page 3
10. Batu Goyang
7°57′1″LU
134°11′38″BT
Laut Aru
Kabupaten Maluku
Tenggara, Maluku
Australia
11. Batu Kecil
5°53′45″LU
104°26′26″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Lampung Barat,
Lampung
India
12. Batu Mandi
2°52′10″LU
100°41′5″BT
Selat
Malaka
Kabupaten Bintan,
Kepulauan Riau
Malaysia
13. Benggala
5°47′34″LU
94°58′21″BT
Samudra
Hindia
Kota Sabang, Aceh India
14. Bepondi
0°23′38″LU
135°16′27″BT
Samudra
Pasifik
Kabupaten Biak Numfor,
Papua
Palau
15. Berhala
3°46′38″LU
99°30′3″BT
Selat
Malaka
Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara
Malaysia
16. Bras
0°55′57″LU
134°20′30″BT
Samudra
Pasifik
Kabupaten Biak Numfor,
Papua
Palau
17. Budd
0°32′8″LU
130°43′52″BT
Samudra
Pasifik
Kabupaten Sorong, Papua
Barat
Palau
18. Damar
2°44′29″LU
105°22′46″BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Malaysia
19. Dana (Ndana)
11°0′36″LU
122°52′37″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Kupang, Nusa
Tenggara Timur
Australia
20. Dana
10°50′0″LU
121°16′57″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Kupang, Nusa
Tenggara Timur
Australia
21. Deli
7°1′0″LU
105°31′25″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Pandeglang,
Banten
Australia
22. Dona
11°00′36″LU
122°52′37″BT
Samudera
Hindia
Kabupaten Rote Ndao, Nusa
Tenggara Timur
Australia
23. Enggano
5°31′13″LU
102°16′0″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Bengkulu Utara,
Bengkulu
India
24. Enu
7°6′14″LU
134°31′19″BT
Laut
Arafuru
Kabupaten Maluku
Tenggara, Maluku
Australia
25. Fani
1°4′28″LU
131°16′49″BT
Samudra
Pasifik
Kabupaten Sorong, Papua
Barat
Palau
26. Fanildo
0°56′22″LU
134°17′44″BT
Samudra
Pasifik
Kabupaten Biak Numfor,
Papua
Palau
27. Gosong Makasar
3°59′25″LU
117°57′42″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Timur
Malaysia
28. Intata
4°38′38″LU
127°9′49″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Kepulauan
Talaud, Sulawesi Utara
Filipina
29. Iyu Kecil
1°11′30″LU
103°21′8″BT
Selat
Malaka
Kabupaten Karimun,
Kepulauan Riau
Malaysia
30. Jiew
0°43′39″LU
129°8′30″BT
Laut
Halmahera
Halmahera, Maluku Utara Palau
31. Kakarutan
4°37′36″LU
127°9′53″BT
Samudra
Pasifik
Kabupaten Kepulauan
Talaud, Sulawesi Utara
Filipina
32. Karang
7°1′8″LU
134°41′26″BT
Laut Aru
Kabupaten Maluku
Tenggara, Maluku
Australia
33. Karaweira
6°0′9″LU
134°54′26″BT
Laut Aru
Kabupaten Maluku
Tenggara, Maluku
Australia
34. Karimun Kecil
1°9′59″LU
103°23′20″BT
Selat
Malaka
Kabupaten Karimun,
Kepulauan Riau
Malaysia
35. Kawalusu
4°14′6″LU
125°18′59″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Sulawesi Utara
Filipina
36. Kawio
4°40′16″LU
125°25′41″BT
Laut
Mindanao
Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Sulawesi Utara
Filipina
37. Kepala
2°38′42″LU
109°10′4″BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Malaysia
38. Kisar
8°6′10″LU
127°8′36″BT
Selat Wetar
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
39. Kolepon
8°12′49″LU
137°41′24″BT
Laut Aru Kabupaten Merauke, Papua Australia
40. Kultubai Selatan
6°49′54″LU
134°47′14″BT
Laut Aru
Kabupaten Maluku
Tenggara, Maluku
Australia
41. Kultubai Utara
6°38′50″LU
134°50′12″BT
Laut Aru
Kabupaten Maluku
Tenggara, Maluku
Australia
42. Laag
5°23′14″LU
137°43′7″BT
Laut Aru Irian Jaya Timur, Papua Australia
Juris Mahendra Page 4
43. Larat
7°14′26″LU
131°58′49″BT
Laut Aru
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Maluku
Australia
44. Leti
8°14′20″LU
127°37′50″BT
Laut Timor
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
45. Liki
1°34′26″LU
138°42′57″BT
Samudra
Pasifik
Kabupaten Sarmi, Papua
Papua
Nugini
46. Lingian
0°59′55″LU
120°12′50″BT
Selat
Makasar
Kabupaten Toli-Toli,
Sulawesi Tengah
Malaysia
47. Liran
8°3′50″LU
125°44′0″BT
Selat Wetar
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
48. Makalehi
2°44′15″LU
125°9′28″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Sulawesi Utara
Filipina
49. Mangkai
3°5′32″LU
105°35′0″BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Malaysia
50. Mangudu
10°20′8″LU
120°5′56″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Sumba Timur,
Nusa Tenggara Timur
Australia
51. Manterawu
1°45′47″LU
124°43′51″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Bolaang
Mongondow, Sulawesi Utara
Filipina
52. Manuk
7°49′11″LU
108°19′18″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Tasikmalaya,
Jawa Barat
Australia
53. Marampit
4°46′18″LU
127°8′32″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Kepulauan
Talaud, Sulawesi Utara
Filipina
54. Maratua
2°15′12″LU
118°38′41″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur
Malaysia
55. Marore
4°44′14″LU
125°28′42″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Sulawesi Utara
Filipina
56. Marsela
8°13′29″LU
129°49′32″BT
Laut Timor
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
57. Meatimiarang
8°21′9″LU
128°30′52″BT
Laut Timor
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
58. Mega
4°1′12″LU
101°1′49″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Bengkulu Utara,
Bengkulu
India
59. Miangas
5°34′2″LU
126°34′54″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Kepulauan
Talaud, Sulawesi Utara
Filipina
60. Miossu
0°20′16″LU
132°9′34″BT
Samudra
Pasifik
Kabupaten Sorong, Irian
Jaya Barat
Palau
61. Nipa
1°9′13″LU
103°39′11″BT
Selat
Singapura
Kota Batam, Kepulauan
Riau
Singapura
62. Nongsa
1°12′29″LU
104°4′47″BT
Selat
Singapura
Kota Batam, Kepulauan
Riau
Singapura
63. Nusakambangan
7°47′5″LU
109°2′34″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Cilacap, Jawa
Tengah
Australia
64. Panambulai
6°19′26″LU
134°54′53″BT
Laut Aru
Kabupaten Maluku
Tenggara, Maluku
Australia
65. Panehan
8°22′17″LU
111°30′41″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Trenggalek,
Jawa Timur
Australia
66. Pelampong
1°7′44″LU
103°41′58″BT
Selat
Singapura
Kota Batam, Kepulauan
Riau
Singapura
67. Raya
4°52′33″LU
95°21′46″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Aceh Barat, Aceh India
68. Rondo
6°4′30″LU
95°6′45″BT
Samudra
Hindia
Kota Sabang, Aceh India
69. Rusa
5°16′34″LU
95°12′7″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Aceh Besar,
Aceh
India
70. Salando
1°20′16″LU
120°47′31″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Toli-Toli,
Sulawesi Tengah
Malaysia
71. Salaut Besar
2°57′51″LU
95°23′34″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Aceh Utara,
Aceh
India
72. Sambit
1°46′53″LU
119°2′26″BT
Laut
Sulawesi
Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur
Malaysia
73. Sebatik
4°10′0″LU
117°54′0″BT
Selat
Makasar
Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Timur
Malaysia
74. Sebetul
4°42′25″LU
107°54′20″BT
Laut China
Selatan
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Vietnam
75. Sekatung
4°47′45″LU
108°1′19″BT
Laut China
Selatan
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Vietnam
Juris Mahendra Page 5
76. Sekel
8°24′24″LU
111°42′31″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Trenggalek,
Jawa Timur
Australia
77. Selaru
8°10′17″LU
131°7′31″BT
Laut Timor
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Maluku
Australia
78. Semiun
4°31′9″LU
107°43′17″BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Malaysia
79. Sentut
1°2′52″LU
104°49′50″BT
Selat
Singapura
Kabupaten Kepulauan Riau,
Kepulauan Riau
Malaysia
80. Senua
4°0′48″LU
108°25′4″BT
Laut China
Selatan
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Malaysia
81. Sibarubaru
3°17′48″LU
100°19′47″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Sumatera Barat
India
82. Simeuleuceut
2°31′47″LU
95°55′5″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Aceh Barat, Aceh India
83. Simuk
0°5′33″LU
97°51′14″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Nias, Sumatera
Utara
India
84. Sinyaunyau
1°51′58″LU
99°4′34″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Sumatera Barat
India
85. Sophialouisa
8°55′20″LU
116°0′8″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat
Australia
86. Subi Kecil
3°1′51″LU
108°54′52″BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Malaysia
87. Tokong Belayar
3°27′4″LU
106°16′8″BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Malaysia
88. Tokong Malang Biru
2°18′0″LU
105°35′47″BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Malaysia
89. Tokong Nanas
3°19′52″LU
105°57′4″BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Malaysia
90. Tokongboro
4°4′1″LU
107°26′9″BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna,
Kepulauan Riau
Malaysia
91. Wetar
7°56′50″LU
126°28′10″BT
Laut Banda
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
92. Wunga
1°12′47″LU
97°4′48″BT
Samudra
Hindia
Kabupaten Nias, Sumatera
Utara
India
Sumber : Kementrian Pertahanan RI
Sebagian bersar pulau tersebut tidak berpenghuni, kecuali ditempati oleh anggota TNI
yang menjaga perbatasan. Kenapa tidak berpenghuni? Sebenarnya ada beberapa hal
yang dapat dilakukan pemerintah dalam merubah wajah pulau terpencil termasuk
pulau terluar. Hal yang paling utama adalah menyempurnakan fasilitas pendukung.
Persoalan klasik yang kerap dijumpai di pulau terluar adalah ketersediaan air bersih.
Sebagai kawasan yang sulit dijangkau sudah barang tentu kawasan tersebut tidak
dialiri air bersih dari PDAM. Maka yang diperlukan adalah mencari sumber air di
kawasan itu, atau menyuling air laut.
Dari seluruh pulau pada tabel diatas, ada 12 pulau yang berbatasan langsung dengan
tetangga, yaitu :
1. Pulau Rondo, Propinsi Nangro Aceh Darussalam;
2. Pulau Berhala, Propinsi Sumatera Utara;
3. Pulau Nipa, Propinsi Kepulauan Riau;
4. Pulau Sekatung, Propinsi Kepulauan Riau;
5. Pulau Marore, Propinsi Sulawesi Utara;
6. Pulau Miangas, Propinsi Sulawesi Utara;
7. Pulau Fani, Propinsi Papuan Barat;
8. Pulau Fanildo, Propinsi Papua Barat;
9. Pulau Bras, Propinsi Papua Barat;
10. Pulau Batek, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Pulau Merampit, Propinsi Sulawesi Utara;
Juris Mahendra Page 6
12. Pulau Dana, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Ke-12 pulau ini memiliki nilai pertahanan yang tinggi dan bisa dijadikan “mata” negara
dalam mengawasi pendatang asing/oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil
kesempatan dan memanfaatkan pulau tersebut demi kepentingan ekonomi pribadi. Hal
ini lah yang perlu dianalisis bahwa perlu adanya pembangunan infrastruktur dan
perlunya penanaman rasa nasionalisme serta dukungan penuh pemerintah dalam
pelaksanaannya, namun juga tidak melupakan keikutsertaan instansi pemerintah
sendiri.
Analisa Keberadaan Pulau Terluar
1. Pulau Rondo
Pulo Rondo tidak terkenal seperti Pulau Weh, pulau induk dalam wilayah admistrasi
Kota Sabang. Pulau di ujung Sumatera ini adalah salah satu dari empat pulau kecil di
Sabang selain Klah, Rubiah dan Seulako. Dibanding dengan tiga pulau kecil lain,
Rondo posisinya paling jauh, sekaligus tempat pertemuan ombak Samudera India
dan Selat Malaka. Inilah salah satu pulau terluar Indonesia yang namanya tercantum
dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau
Kecil Terluar. Terletak pada koordinat 06.05.00 LU dan 095.07.00 BT, pulau Rondo
berjarak 15 mil dari kota Sabang. Luasnya 42 hektar dengan lebar 400 meter dan
panjang 1,2 kilometer. Dalam kondisi ombak tenang, pulau ini dapat dicapai dengan
waktu tempuh 1,5 jam dengan kapal motor.
Gambar 1. Pulau Rondo
2. Pulau Berhala
Pulau Berhala adalah sebuah pulau di riau, Indonesia. Pulau ini merupakan pulau
terluar Indonesia di Selat Malaka, sekitar 48 mil dari Pelabuhan Belawan. Dari segi
administratif, pulau ini adalah bagian dari Kecamatan Tanjungberingin, Kabupaten
Serdang Bedagai. Luasnya adalah 2,5 km². Berhala memiliki topografi bergunung
dengan hutan lebat dan pantai yang putih bersih. Pada awal dan akhir tahun, pantai
Pulau Berhala menjadi tempat persinggahan penyu untuk bertelur.Pulau Berhala
cukup unik di lihat dari namanya saja suda memberi kesan tersendiri. Luas pulau
berkisar 2,5 Hektar. Kondisi pulau sangat alami dan tidak penduduk. Saat ini pulau
di jaga oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Juris Mahendra Page 7
Gambar 2. Pulau Berhala
3. Pulau Nipa
Pulau Nipa adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura.
Secara Administratif pulau ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Pemping
Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini
tiba tiba menjadi terkenal karena beredarnya isu mengenai hilangnya/ tenggelamnya
pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu
anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit.
Pada kenyataanya, Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat
penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir ini kemudian dijual untuk reklamasi
pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat Philip serta berbatasan
langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini sangat rawan dan
memprihatinkan.
Pada saat air pasang maka wilayah Pulau Nipa hanya tediri dari Suar Nipa, beberapa
pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipa merupakan
batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973, dimana terdapat Titik
Referensi (TR 190) yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan media line
antara Indonesia dan Singapura. Hilangnya titik referensi ini dikhawatirkan akan
menggeser batas wilayah NKRI. Pemerintah melalui DISHIDROS TNI baru-baru ini
telah menanam 1000 pohon bakau, melakukan reklamasi dan telah melakukan
pemetaan ulang di pulau ini, termasuk pemindahan Suar Nipa (yang dulunya
tergenang air) ke tempat yang lebih tinggi.
Gambar 3. Pulau Nipa
4. Pulau Sekatung
Pulau ini merupakan pulau terluar Propinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan
berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD
030 yang menjadi Titik Dasar dalam pengukuran dan penetapan batas Indonesia
dengan Vietnam.
Juris Mahendra Page 8
Gambar 4. Pulau Sekatung
5. Pulau Marore
Pulau Marore terletak pada koordinat 4⁰44’8.565” LU/125⁰29’4.587”BT perbatasan
dengan Philipina. Pulau ini masuk Kabupaten Sangihe dengan luas Pulau 3,12 Km2.
Jarak P. Marore dengan Kota Manado adalah 206 Mil laut. Di pulau ini terdapat titik
dasar nomor TD 055 dan titik referensi nomor TR 055. Pulau ini berpenghuni dan
dilengkapi dengan kantor BC dan Kantor Perhubungan Laut serta dijaga oleh TNI AL.
Gambar 5. Pulau Marore
6. Pulau Miangas
Pulau Miangas terletak pada koordinat 5⁰33’20.835”LU/126⁰ 35’6.826”BT, pulau
paling Utara yang berbatasan langsung dengan Philipina dan berfungi sebagai Pos
Pelintas Batas. Pulau ini mempunya titik dasar Nomor TD 056 dan titik referensi
nomor TR 056. Pulau ini masuk ke dalam Kabupaten Kepulauan Talaud dan berjarak
274 mil laut dari Menado.
Gambar 6. Pulau Miangas
Juris Mahendra Page 9
7. Pulau Fani
Pulau Fani masuk ke dalam Kabupaten Raja Ampat Papua Barat yang terletak pada
koordinat 1⁰3’49.083”LU/131⁰15’53.511”BT, yang berbatasan dengan negara
republik Palau. Pulau yang dikelilingi oleh terumbu karang ini memiliki panjang
pantai 1,5 Km dengan laut dalammya. Pulau ini mempunya titik dasar nomor TD
066A dan titik referensi nomor TR 066, dan berjarak 165 mil laut dari Kota Sorong.
Gambar 7. Pulau Fani
8. Pulau Fanildo
Pulau Fanildo masuk kedalam Kabupaten Supiori yang berbatasan dengan negara
Republik Palau, berposisi pada koordinat 0⁰56’13.265”LU/134⁰18’20.096”BT. Pulau
yang memiliki laus 390 Ha mempunyai titik dasar nomor TD 072 dan titik referensi
nomor TR 072. Pulau inidikelilingi oleh pantai dan ditengahnya terdapat Lagoon
Gambar 8. Pulau Fanildo
9. Pulau Bras
Pulau Bras masuk kedalam Kabupaten Supiori dengan koordinat 0⁰55’
00”LU/134⁰19’56”BT. Luas pulau Bras 309 Ha memilik titik dasar nomor TD 072A
dan titik referensi nomor TR 072 dan berbatasan dengan negara Republik Palau.
Juris Mahendra Page 10
Gambar 9. Pulau Bras
10. Pulau Batek
Pulau Batek masuk kedalam Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang
berbatasan dengan negara Timor Leste pada koordinat 9⁰15’25”LS123⁰59’37BT dan
belum memiliki titik dasar perbatasan, Jarak dari Kupang 1.150 Km dan merupakan
pulau yang memerlukan perhatian khusus, karena pulau ini tidak berpenghuni dan
dikelilingi oleh terumbu karang.
Gambar 10. Pulau Batek
11. Pulau Merampit
Gambar 11. Pulau Merampit
Juris Mahendra Page 11
12. Pulau Dana
Pulau Dana masuk kedalam Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur yang
berbatasan dengan negara Timor Leste.
Gambar 12. Pulau Dana
Jika melihat secara utuh, memang pulau-pulau tersebut sangat jauh dari pulau induk
dan sulit dicapai.
Gambar 13. Posisi Pulau terluar
PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN
Wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga harus diakui baah wilayah
tersebut merupakan wilayah yang jauh dari dari pusat pertumbuhan ekonomi negara,
akses dan transportasinya lebih mudah ke negara tetangga. Dan untuk itulah wilayah-
wilayah ini harus mendapat prioritas yang tinggi untuk pembangunannya, dalam hal ini
pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar melalui
kemaritiman.
Dengan dibangunnya fasilitas kemaritimin di wilayah pesisir dan pulau terluar,
bertujuan untuk :
1. Menjaga kedaulatan negara
2. Mensejahterakan masyarakat wilayah pesisir dan pulau terluar
3. Mengantisipasi berbagai kegiatan ilegal melalui laut, seperti ilegal fishing, ilegal
mining dan illegal logging.
Juris Mahendra Page 12
Program-program pembangunan yang layak bagi wilayah pesisir dan pulau terluar
adalah :
1. Kerjasama dengan negara tetangga terdekat, potensi yang dimiliki wilayah pesisir
dan pulau terluar
 Kerjasama perdagangan hasil laut dan kerajinan masyarakat
 Kerjasama Keimigrasian, Pas Lintas Batas
2. Pembangunan fasilitas transportasi darat, laut dan udara
 Pembangunan Pelabuhan Laut/ikan
 Pembangunan Jalan (Motor)
 Pembangunan Pelabuhan Udara/Helipad
3. Pembangunan fasilitas Kemaritiman
 Fasiltas perbaikan kapal ikan
 Pembangunan Pabrik Es untuk perikanan
 Pembangunan pabrik pengolahan hasil laut
Dengan program ini, secara “de facto” negara tetangga mengakui atas wilayah
perbatasan negara dengan adanya kerja sama antar negara pada wilayah tersebut,
dan wilayah pesisir dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayahnya.
PEMBANGUNAN PULAU NIPA-BATAM
Pembangunan Pulau Nipa atau Konservasi Pulau Nipa dengan cara menaikan elevasi
permukaan daratnya yang mengalami abrasi dan penambangan pasir, sehingga
permukaan darat berada dibawah permukaan air laut.
PULAU NIPA
Jalur internasional utara
Jalur internasional selatan
P.Nipah/ P. Nipa
Pelb. Sekupang,
Batam
Lalu lintas laut sangat padat dengan 50ribu kapal per-tahun. P. Nipa yang meliliki luas
hanya 0,50Ha pada saat air laut pasang, tidak berpenghuni dan hanya ada 1 bangunan
Mercusuar dan 3 buah pohon Bakau.
Juris Mahendra Page 13
Gambar Kondisi P. Nipa Sebelum Konservasi
Sebelum Pelaksanaan
Kondisi pasang (luas <0,5 Ha)
Tahapan Pembangunan Konservasi P. Nipa
 Membangun Tanggul Batu pada sekeliling Pulau seluas 60 Ha. Tanggul ini sebagai
proteksi agar pulau terlindungi dari derasnya arus air laut.
 Mengisi/reklamasi dengan pasir laut
Gambar Mercu Suar P. Nipa
PULAU NIPA
SEBAGAI SALAH SATU PULAU TERLUAR
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Juris Mahendra Page 14
Gambar Tahapan Pembangunan dan Tata Ruang P Nipa
P. Nipa Sebelum Konservasi P. Nipa Sesudah Konservasi
Dengan telah selesainya Konservasi Pulau Nipa, maka Pulau Nipa sebagai Titik batas
Negara Indonesia semakin jelas. Dan Pulau Karang Nipa ini sendiri dapat
dikembangkan lebih lanjut, seperti untuk Shelter Perikanan, atau Pelabuhan Umum
atau sebagai area Militer.
Pulau Karang Nipa saat ini telah menjadi Pulau sesuai definisi pulau dan menjadi
daerah terdepan wilayah Indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara. Untuk itu perlu
adanya perencanaan yang baik untuk menjaga kedaulatan Negara di Pulau terluar,
sebagai berikut :
 Memperkuat Pertahanan dan keamanan negara di area Maritim;
 Mendirikan dan membangun Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara di Pulau-
pulau terluar dan di daerah perbatasan
 Melengkapai prasarana Pelabuhan laut dan udara , seperti radar, kapal cepat
Patroli Laut, Pesawat udara dan Automatic vehicle Traffic
 Mempertegas Hukum bagi pelanggar tapal batas negara;
Memperbaharui UU bagi pelanggar batas. Kalau perlu tembak ditempat untuk
kapal asing yang tidak berijin. Terutama kapal ilegal fishing, ilegal logging dan
ilegal mining
 Menjamin keamanan dan kenyamanan Rakyat dalam mencari nafkah di laut.
Juris Mahendra Page 15
 Mendirikan dan membangun pabrik pengelolaan ikan di daerah penghasil Ikan
 Melengkapai peralatan Nelayan dengan peralatan Modern, alat tangkap, kapal
ikan dan alat monitoring
KEPULAUN SPRATLY
Posisi Kepulauan Spratly
Letak geografis
 Letak: Laut China Selatan
 Koordinat: 4° LU - 11°30' LU dan 109°30' BT - 117°50' BT.
 Luas lautan: 244.700 km persegi
 Luas daratan: 3 km persegi
 Jumlah pulau: 230
Klaim China ini sangat dekat dengan perairan dan kepulauan Indonesia, dan untuk
menjangkau wilayah Indonesia mungkin hanya 30 menit saja.
Negara yang meng-klaim Kepulauan Spratly
 Republik Rakyat Tiongkok, saat ini menguasai 7 pulau dan tengah membangun
sebuah kota dengan memindahkan penduduk dari China daratan ke pulau yang
dikuasainya.
 Republik China/Taiwan, menguasai 1 pulau dan memiliki pos militer di pulau itu.
 Vietnam, menguasai 29 pulau dan mengajukan klaim penuh atas Kepulauan
Spratly.
 Malaysia, menguasai 5 pulau dan memiliki 2 pos militer.
 Filipina, menguasai 8 pulau dan memiliki 4 pos militer.
 Brunei Darussalam, tidak menguasai pulau tertentu dan tidak mengirim tentara ke
kawasan yang dipersengketakan.
 Indonesia, tidak menguasai pulau tertentu dan tidak mengirim tentara ke kawasan
yang dipersengketakan. Indonesia melakukan klaim ZEE atas
Juris Mahendra Page 16
Indonesia hanya mengklaim sebagian wilayah kepulauan Spratly ke dalam Zona
Ekonomi Ekslusif 200 mil pada tahun 1980 sehingga Indonesia merasa berhak atas
eksploitasi ekonomi di sebagian kawasan tersebut tanpa perlu mengajukan klaim
teritorial. Namun, sebenarnya bila kawasan tersebut benar menjadi kawasan teritorial
negara lain yang bersengketa, sebenarnya klaim ZEE tersebut akan berubah karena
negara yang berhak teritorial juga akan mempunyai klaim ZEE sendiri atas laut di
sekitar kepulauan tersebut.
Negara-negara yang mengajukan klaim tentunya bukan tergiur akan luas daratan
kepulauan Spratly yang hanya 3 km persegi itu, melainkan potensi sumber daya alam
yang terkandung di kawasan seluas hampir 2 kali pulau Jawa itu. Di bawah permukaan
laut kepulauan tersebut disinyalir memiliki kandungan gas dan minyak bumi yang
sangat besar, selain itu juga strategis sebagai pos-pos pertahanan militer.
Sumber : Wikipedia
Pulau Karang yang direklamasi
Pulau Karang Subi – 2015
Juris Mahendra Page 17
Pulau Karang Api (Yongshu) – 2015
Pembangunan di Karang Meji

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Lutfi Nast
 
Modul PPKN Bab II Kelas X kd 3.2 bagian 1
Modul PPKN Bab II Kelas X kd 3.2 bagian 1Modul PPKN Bab II Kelas X kd 3.2 bagian 1
Modul PPKN Bab II Kelas X kd 3.2 bagian 1Leonardus Munanto
 
Pulau pulau terluar indonesia
Pulau pulau terluar indonesiaPulau pulau terluar indonesia
Pulau pulau terluar indonesiaAzry Marinerzz
 
Perkembangan wilayah indonesia
Perkembangan wilayah indonesiaPerkembangan wilayah indonesia
Perkembangan wilayah indonesiaEva Yusinta
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaMuhammad Fikri Pratama
 
wilayah negara kesatuan republik indonesia
wilayah negara kesatuan republik indonesiawilayah negara kesatuan republik indonesia
wilayah negara kesatuan republik indonesiaAlvianNurAzqy
 
Rekonstruksi Keamaan Maritim dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah
Rekonstruksi Keamaan Maritim dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan WilayahRekonstruksi Keamaan Maritim dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah
Rekonstruksi Keamaan Maritim dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan WilayahAhmadPrawira1
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkriabd_
 
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiaPpt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiamasmukriyadi
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaSunoto Mes
 
Menjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriMenjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriaudy ayu
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1eli priyatna laidan
 
Qunk
QunkQunk
QunkQunk
 
Tolak obama , Tolak Kapitalisme dan Imperialisme Tegakkan Khilafah
Tolak obama , Tolak Kapitalisme dan Imperialisme Tegakkan KhilafahTolak obama , Tolak Kapitalisme dan Imperialisme Tegakkan Khilafah
Tolak obama , Tolak Kapitalisme dan Imperialisme Tegakkan KhilafahKafi Hidonis
 

Mais procurados (20)

Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
 
Modul PPKN Bab II Kelas X kd 3.2 bagian 1
Modul PPKN Bab II Kelas X kd 3.2 bagian 1Modul PPKN Bab II Kelas X kd 3.2 bagian 1
Modul PPKN Bab II Kelas X kd 3.2 bagian 1
 
PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
 
Pulau pulau terluar indonesia
Pulau pulau terluar indonesiaPulau pulau terluar indonesia
Pulau pulau terluar indonesia
 
2
22
2
 
Presentasi
PresentasiPresentasi
Presentasi
 
Perkembangan wilayah indonesia
Perkembangan wilayah indonesiaPerkembangan wilayah indonesia
Perkembangan wilayah indonesia
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Profil Wilayah Kepulauan Togean
Profil Wilayah Kepulauan TogeanProfil Wilayah Kepulauan Togean
Profil Wilayah Kepulauan Togean
 
wilayah negara kesatuan republik indonesia
wilayah negara kesatuan republik indonesiawilayah negara kesatuan republik indonesia
wilayah negara kesatuan republik indonesia
 
Rekonstruksi Keamaan Maritim dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah
Rekonstruksi Keamaan Maritim dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan WilayahRekonstruksi Keamaan Maritim dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah
Rekonstruksi Keamaan Maritim dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
 
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiaPpt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
 
PKN
PKNPKN
PKN
 
Menjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriMenjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkri
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
 
8 bab vi lingkungan maritim
8 bab vi lingkungan maritim8 bab vi lingkungan maritim
8 bab vi lingkungan maritim
 
Qunk
QunkQunk
Qunk
 
Tolak obama , Tolak Kapitalisme dan Imperialisme Tegakkan Khilafah
Tolak obama , Tolak Kapitalisme dan Imperialisme Tegakkan KhilafahTolak obama , Tolak Kapitalisme dan Imperialisme Tegakkan Khilafah
Tolak obama , Tolak Kapitalisme dan Imperialisme Tegakkan Khilafah
 

Semelhante a PENGEMBANGAN PULAU TERLUAR DENGAN REKLAMASI SEBAGAI BENTUK APLIKASI MENJAGA KEDAULATAN NEGARA

PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdf
PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdfPPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdf
PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdfazizainul
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
 
Tugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTiaraAprianita2
 
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTB
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTBPertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTB
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTBBudiatman Dani
 
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013Rezki Atirah
 
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...WidanFauzan
 
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia - Wisnu Sinartejo.pdf
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia - Wisnu Sinartejo.pdfIndonesia Sebagai Poros Maritim Dunia - Wisnu Sinartejo.pdf
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia - Wisnu Sinartejo.pdfjohan effendi
 
BA XI 3.1 Kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros mariti...
BA XI 3.1 Kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros mariti...BA XI 3.1 Kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros mariti...
BA XI 3.1 Kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros mariti...MukarobinspdMukarobi
 
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdfVinnaYasin
 
Wilayah indonesia
Wilayah indonesiaWilayah indonesia
Wilayah indonesianala12
 
Suka baca geografi
Suka baca geografiSuka baca geografi
Suka baca geografiniarohania1
 
Pulau yang bersengketa
Pulau yang bersengketaPulau yang bersengketa
Pulau yang bersengketaWarnet Raha
 
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...Luhur Moekti Prayogo
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...Pebriyanti Dwi Marizky
 
Batas wilayah indonesia (Geografi XI SMA)
Batas wilayah indonesia (Geografi XI SMA)Batas wilayah indonesia (Geografi XI SMA)
Batas wilayah indonesia (Geografi XI SMA)MelindaDwiAstuti
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTSunoto Mes
 

Semelhante a PENGEMBANGAN PULAU TERLUAR DENGAN REKLAMASI SEBAGAI BENTUK APLIKASI MENJAGA KEDAULATAN NEGARA (20)

PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdf
PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdfPPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdf
PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdf
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
 
Tugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasan
 
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTB
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTBPertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTB
Pertemuan Kedua | Budidaya Tiram Mutiara| Potensi Biota Laut Indonesia dan NTB
 
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013
 
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
 
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia - Wisnu Sinartejo.pdf
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia - Wisnu Sinartejo.pdfIndonesia Sebagai Poros Maritim Dunia - Wisnu Sinartejo.pdf
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia - Wisnu Sinartejo.pdf
 
BA XI 3.1 Kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros mariti...
BA XI 3.1 Kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros mariti...BA XI 3.1 Kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros mariti...
BA XI 3.1 Kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros mariti...
 
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
 
Perubahan teritorial
Perubahan teritorialPerubahan teritorial
Perubahan teritorial
 
Askep archipelago
Askep archipelagoAskep archipelago
Askep archipelago
 
poros maritim.pdf
poros maritim.pdfporos maritim.pdf
poros maritim.pdf
 
Potensi Geografis Indonesia
Potensi Geografis IndonesiaPotensi Geografis Indonesia
Potensi Geografis Indonesia
 
Wilayah indonesia
Wilayah indonesiaWilayah indonesia
Wilayah indonesia
 
Suka baca geografi
Suka baca geografiSuka baca geografi
Suka baca geografi
 
Pulau yang bersengketa
Pulau yang bersengketaPulau yang bersengketa
Pulau yang bersengketa
 
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
 
Batas wilayah indonesia (Geografi XI SMA)
Batas wilayah indonesia (Geografi XI SMA)Batas wilayah indonesia (Geografi XI SMA)
Batas wilayah indonesia (Geografi XI SMA)
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
 

PENGEMBANGAN PULAU TERLUAR DENGAN REKLAMASI SEBAGAI BENTUK APLIKASI MENJAGA KEDAULATAN NEGARA

  • 1. Juris Mahendra Page 1 PENGEMBANGAN PULAU TERLUAR DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA Prasasti Bhineka Tunggal Ika Tak satu titik pun hilang dari peta bumiku, tak satu pulau pun hilang dari negeriku, akan kujaga kebhinekaan bangsaku: INDONESIA Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang memiliki titik pangkal yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Fillipina, Palau, Papua Nugini dan Timor Leste. Pulau-pulau itu tersebar di 9 provinsi yang sebagian besar terdapat di kepulauan Riau dan Maluku. Setengah dari pulau-pulau tersebut berpenghuni dengan luas pulau antara 0,02-2000 km². *)Wikipedia Setelah sengketa Sipadan-Ligitan yang dianeksasi oleh Malaysia, Pemerintah Indonesia mulai giat membangun Pulau-pulau terluar sebagai penerapan menjaga kedaulatan negara. Pertahanan laut Indonesia harus kuat mengingat saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, yang juga digunakan sebagai titik-titik batas terluar Negara kesatuan repunlik Indonesia. Batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di sini jelas disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Dampak dari ratifikasi Unclos ini adalah keharusan Indonesia untuk menetapkan Batas Laut Teritorial (Batas Laut Wilayah), Batas Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen. Indonesia Adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. 12 pulau terluar tersebut saat ini sangat rawan “dicaplok” oleh negara tetangga dan perlu mendapat perhatian serius Pemerintah. Tiga hal yang memungkinkan sebuah pulau hilang atau lepas dari wilayah Indonesia. Pertama, akibat abrasi, seperti yang dialami Pulau Nipa. Kedua, karena terjadi perubahan struktur dasar populasi, seperti yang terjadi pada pulau-pulau kecil yang berdekatan dengan negara tetangga yang lebih makmur. Sebagai contoh, Pulau Miangas dan Pulau Marore, yang selama ini berinteraksi dengan Filipina sehingga sebagian besar penduduknya adalah warga Filipina. Ketiga, akibat penguasaan secara bertahap oleh negara lain, seperti dialami Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. "Pulau Batek bisa menjadi contoh kasus. Orang-orang Timor Timur mula-mula datang untuk piknik, lama-kelamaan membangun rumah peristirahatan, dan akhirnya menjadi perkampungan wisatawan dari Timor Timur.
  • 2. Juris Mahendra Page 2 Pulau Nipa Propinsi Kepualaun Riau, menjadi contoh perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pulau tersebut, yang awalnya lahan seluas 1 HA dan memiliki 1 buah Mercusuar dan 3 puhon Bakau, saat ini telah menjadi Pulau dengan luas 60 HA dan terlindung abrasi laut, yang dilaksanakan dengan cara reklamasi. Perhatian tidak hanya berhenti pada membangun pulau tersebut, namun juga menciptakan kegiatan lain yang juga berdampak positif kepada ekonomi Negara dan pertahanan Negara. Seperti yang diucapkan oleh Mantan KSAL : "Hilangnya pulau terluar wilayah kita, bukan sekedar hilangnya 1 hektar daratan, namun kehilangan titik dasar, yang secara otomatis menggeser batas teritorial kita ke dalam.*) Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Bernard Kent Sondakh Pernyataan yang memiliki makna yang dalam dan Nasionalis, semoga Buku yang mengulas Pengembangan Puau Terluar ini bisa menjadi pemicu Pembangunan Kedaulatan Negara Indonesia. PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA Posisi Pulau Terluar Daftar 92 pulau terluar Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 29 Desember 2005. Sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di antaranya: Malaysia (22), Vietnam (2), Filipina (11), Palau (7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1). Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi Indonesia yaitu Aceh (6), Sumatera Utara (3), Kepulauan Riau (20), Sumatera Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11), Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (6) dan Papua Barat (3). Tabel 1. Daftar Pulau-Pulau Terluar No. Nama pulau Koordinat titik terluar Perairan Wilayah administrasi Negara terdekat 1. Alor 8°13′50″LU 125°7′55″BT Selat Ombai Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Timor Leste 2. Ararkula 5°35′42″LU 134°49′5″BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia 3. Asutubun 8°3′7″LU 131°18′2″BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste 4. Bangkit 1°2′52″LU 123°6′45″BT Laut Sulawesi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara Filipina 5. Barung 8°30′30″LU 113°17′37″BT Samudra Hindia Kabupaten Jember, Jawa Timur Australia 6. Batarkusu 8°20′30″LU 130°49′16″BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste 7. Batek 9°15′30″LU 123°59′30″BT Laut Sawu Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Timor Leste 8. Batu Bawaikang 4°44′46″LU 125°29′24″BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina 9. Batu Berhanti 1°11′6″LU 103°52′57″BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
  • 3. Juris Mahendra Page 3 10. Batu Goyang 7°57′1″LU 134°11′38″BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia 11. Batu Kecil 5°53′45″LU 104°26′26″BT Samudra Hindia Kabupaten Lampung Barat, Lampung India 12. Batu Mandi 2°52′10″LU 100°41′5″BT Selat Malaka Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Malaysia 13. Benggala 5°47′34″LU 94°58′21″BT Samudra Hindia Kota Sabang, Aceh India 14. Bepondi 0°23′38″LU 135°16′27″BT Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua Palau 15. Berhala 3°46′38″LU 99°30′3″BT Selat Malaka Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Malaysia 16. Bras 0°55′57″LU 134°20′30″BT Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua Palau 17. Budd 0°32′8″LU 130°43′52″BT Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Papua Barat Palau 18. Damar 2°44′29″LU 105°22′46″BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia 19. Dana (Ndana) 11°0′36″LU 122°52′37″BT Samudra Hindia Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Australia 20. Dana 10°50′0″LU 121°16′57″BT Samudra Hindia Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Australia 21. Deli 7°1′0″LU 105°31′25″BT Samudra Hindia Kabupaten Pandeglang, Banten Australia 22. Dona 11°00′36″LU 122°52′37″BT Samudera Hindia Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur Australia 23. Enggano 5°31′13″LU 102°16′0″BT Samudra Hindia Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu India 24. Enu 7°6′14″LU 134°31′19″BT Laut Arafuru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia 25. Fani 1°4′28″LU 131°16′49″BT Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Papua Barat Palau 26. Fanildo 0°56′22″LU 134°17′44″BT Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua Palau 27. Gosong Makasar 3°59′25″LU 117°57′42″BT Laut Sulawesi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur Malaysia 28. Intata 4°38′38″LU 127°9′49″BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina 29. Iyu Kecil 1°11′30″LU 103°21′8″BT Selat Malaka Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Malaysia 30. Jiew 0°43′39″LU 129°8′30″BT Laut Halmahera Halmahera, Maluku Utara Palau 31. Kakarutan 4°37′36″LU 127°9′53″BT Samudra Pasifik Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina 32. Karang 7°1′8″LU 134°41′26″BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia 33. Karaweira 6°0′9″LU 134°54′26″BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia 34. Karimun Kecil 1°9′59″LU 103°23′20″BT Selat Malaka Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Malaysia 35. Kawalusu 4°14′6″LU 125°18′59″BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina 36. Kawio 4°40′16″LU 125°25′41″BT Laut Mindanao Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina 37. Kepala 2°38′42″LU 109°10′4″BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia 38. Kisar 8°6′10″LU 127°8′36″BT Selat Wetar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste 39. Kolepon 8°12′49″LU 137°41′24″BT Laut Aru Kabupaten Merauke, Papua Australia 40. Kultubai Selatan 6°49′54″LU 134°47′14″BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia 41. Kultubai Utara 6°38′50″LU 134°50′12″BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia 42. Laag 5°23′14″LU 137°43′7″BT Laut Aru Irian Jaya Timur, Papua Australia
  • 4. Juris Mahendra Page 4 43. Larat 7°14′26″LU 131°58′49″BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Australia 44. Leti 8°14′20″LU 127°37′50″BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste 45. Liki 1°34′26″LU 138°42′57″BT Samudra Pasifik Kabupaten Sarmi, Papua Papua Nugini 46. Lingian 0°59′55″LU 120°12′50″BT Selat Makasar Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Malaysia 47. Liran 8°3′50″LU 125°44′0″BT Selat Wetar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste 48. Makalehi 2°44′15″LU 125°9′28″BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina 49. Mangkai 3°5′32″LU 105°35′0″BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia 50. Mangudu 10°20′8″LU 120°5′56″BT Samudra Hindia Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur Australia 51. Manterawu 1°45′47″LU 124°43′51″BT Laut Sulawesi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara Filipina 52. Manuk 7°49′11″LU 108°19′18″BT Samudra Hindia Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat Australia 53. Marampit 4°46′18″LU 127°8′32″BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina 54. Maratua 2°15′12″LU 118°38′41″BT Laut Sulawesi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Malaysia 55. Marore 4°44′14″LU 125°28′42″BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina 56. Marsela 8°13′29″LU 129°49′32″BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste 57. Meatimiarang 8°21′9″LU 128°30′52″BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste 58. Mega 4°1′12″LU 101°1′49″BT Samudra Hindia Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu India 59. Miangas 5°34′2″LU 126°34′54″BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina 60. Miossu 0°20′16″LU 132°9′34″BT Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat Palau 61. Nipa 1°9′13″LU 103°39′11″BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura 62. Nongsa 1°12′29″LU 104°4′47″BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura 63. Nusakambangan 7°47′5″LU 109°2′34″BT Samudra Hindia Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Australia 64. Panambulai 6°19′26″LU 134°54′53″BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia 65. Panehan 8°22′17″LU 111°30′41″BT Samudra Hindia Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Australia 66. Pelampong 1°7′44″LU 103°41′58″BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura 67. Raya 4°52′33″LU 95°21′46″BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Barat, Aceh India 68. Rondo 6°4′30″LU 95°6′45″BT Samudra Hindia Kota Sabang, Aceh India 69. Rusa 5°16′34″LU 95°12′7″BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Besar, Aceh India 70. Salando 1°20′16″LU 120°47′31″BT Laut Sulawesi Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Malaysia 71. Salaut Besar 2°57′51″LU 95°23′34″BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Utara, Aceh India 72. Sambit 1°46′53″LU 119°2′26″BT Laut Sulawesi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Malaysia 73. Sebatik 4°10′0″LU 117°54′0″BT Selat Makasar Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur Malaysia 74. Sebetul 4°42′25″LU 107°54′20″BT Laut China Selatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Vietnam 75. Sekatung 4°47′45″LU 108°1′19″BT Laut China Selatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Vietnam
  • 5. Juris Mahendra Page 5 76. Sekel 8°24′24″LU 111°42′31″BT Samudra Hindia Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Australia 77. Selaru 8°10′17″LU 131°7′31″BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Australia 78. Semiun 4°31′9″LU 107°43′17″BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia 79. Sentut 1°2′52″LU 104°49′50″BT Selat Singapura Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau Malaysia 80. Senua 4°0′48″LU 108°25′4″BT Laut China Selatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia 81. Sibarubaru 3°17′48″LU 100°19′47″BT Samudra Hindia Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat India 82. Simeuleuceut 2°31′47″LU 95°55′5″BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Barat, Aceh India 83. Simuk 0°5′33″LU 97°51′14″BT Samudra Hindia Kabupaten Nias, Sumatera Utara India 84. Sinyaunyau 1°51′58″LU 99°4′34″BT Samudra Hindia Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat India 85. Sophialouisa 8°55′20″LU 116°0′8″BT Samudra Hindia Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Australia 86. Subi Kecil 3°1′51″LU 108°54′52″BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia 87. Tokong Belayar 3°27′4″LU 106°16′8″BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia 88. Tokong Malang Biru 2°18′0″LU 105°35′47″BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia 89. Tokong Nanas 3°19′52″LU 105°57′4″BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia 90. Tokongboro 4°4′1″LU 107°26′9″BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia 91. Wetar 7°56′50″LU 126°28′10″BT Laut Banda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste 92. Wunga 1°12′47″LU 97°4′48″BT Samudra Hindia Kabupaten Nias, Sumatera Utara India Sumber : Kementrian Pertahanan RI Sebagian bersar pulau tersebut tidak berpenghuni, kecuali ditempati oleh anggota TNI yang menjaga perbatasan. Kenapa tidak berpenghuni? Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam merubah wajah pulau terpencil termasuk pulau terluar. Hal yang paling utama adalah menyempurnakan fasilitas pendukung. Persoalan klasik yang kerap dijumpai di pulau terluar adalah ketersediaan air bersih. Sebagai kawasan yang sulit dijangkau sudah barang tentu kawasan tersebut tidak dialiri air bersih dari PDAM. Maka yang diperlukan adalah mencari sumber air di kawasan itu, atau menyuling air laut. Dari seluruh pulau pada tabel diatas, ada 12 pulau yang berbatasan langsung dengan tetangga, yaitu : 1. Pulau Rondo, Propinsi Nangro Aceh Darussalam; 2. Pulau Berhala, Propinsi Sumatera Utara; 3. Pulau Nipa, Propinsi Kepulauan Riau; 4. Pulau Sekatung, Propinsi Kepulauan Riau; 5. Pulau Marore, Propinsi Sulawesi Utara; 6. Pulau Miangas, Propinsi Sulawesi Utara; 7. Pulau Fani, Propinsi Papuan Barat; 8. Pulau Fanildo, Propinsi Papua Barat; 9. Pulau Bras, Propinsi Papua Barat; 10. Pulau Batek, Propinsi Nusa Tenggara Timur; 11. Pulau Merampit, Propinsi Sulawesi Utara;
  • 6. Juris Mahendra Page 6 12. Pulau Dana, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Ke-12 pulau ini memiliki nilai pertahanan yang tinggi dan bisa dijadikan “mata” negara dalam mengawasi pendatang asing/oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan dan memanfaatkan pulau tersebut demi kepentingan ekonomi pribadi. Hal ini lah yang perlu dianalisis bahwa perlu adanya pembangunan infrastruktur dan perlunya penanaman rasa nasionalisme serta dukungan penuh pemerintah dalam pelaksanaannya, namun juga tidak melupakan keikutsertaan instansi pemerintah sendiri. Analisa Keberadaan Pulau Terluar 1. Pulau Rondo Pulo Rondo tidak terkenal seperti Pulau Weh, pulau induk dalam wilayah admistrasi Kota Sabang. Pulau di ujung Sumatera ini adalah salah satu dari empat pulau kecil di Sabang selain Klah, Rubiah dan Seulako. Dibanding dengan tiga pulau kecil lain, Rondo posisinya paling jauh, sekaligus tempat pertemuan ombak Samudera India dan Selat Malaka. Inilah salah satu pulau terluar Indonesia yang namanya tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Terletak pada koordinat 06.05.00 LU dan 095.07.00 BT, pulau Rondo berjarak 15 mil dari kota Sabang. Luasnya 42 hektar dengan lebar 400 meter dan panjang 1,2 kilometer. Dalam kondisi ombak tenang, pulau ini dapat dicapai dengan waktu tempuh 1,5 jam dengan kapal motor. Gambar 1. Pulau Rondo 2. Pulau Berhala Pulau Berhala adalah sebuah pulau di riau, Indonesia. Pulau ini merupakan pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, sekitar 48 mil dari Pelabuhan Belawan. Dari segi administratif, pulau ini adalah bagian dari Kecamatan Tanjungberingin, Kabupaten Serdang Bedagai. Luasnya adalah 2,5 km². Berhala memiliki topografi bergunung dengan hutan lebat dan pantai yang putih bersih. Pada awal dan akhir tahun, pantai Pulau Berhala menjadi tempat persinggahan penyu untuk bertelur.Pulau Berhala cukup unik di lihat dari namanya saja suda memberi kesan tersendiri. Luas pulau berkisar 2,5 Hektar. Kondisi pulau sangat alami dan tidak penduduk. Saat ini pulau di jaga oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
  • 7. Juris Mahendra Page 7 Gambar 2. Pulau Berhala 3. Pulau Nipa Pulau Nipa adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara Administratif pulau ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini tiba tiba menjadi terkenal karena beredarnya isu mengenai hilangnya/ tenggelamnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit. Pada kenyataanya, Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir ini kemudian dijual untuk reklamasi pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat Philip serta berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini sangat rawan dan memprihatinkan. Pada saat air pasang maka wilayah Pulau Nipa hanya tediri dari Suar Nipa, beberapa pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipa merupakan batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973, dimana terdapat Titik Referensi (TR 190) yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan media line antara Indonesia dan Singapura. Hilangnya titik referensi ini dikhawatirkan akan menggeser batas wilayah NKRI. Pemerintah melalui DISHIDROS TNI baru-baru ini telah menanam 1000 pohon bakau, melakukan reklamasi dan telah melakukan pemetaan ulang di pulau ini, termasuk pemindahan Suar Nipa (yang dulunya tergenang air) ke tempat yang lebih tinggi. Gambar 3. Pulau Nipa 4. Pulau Sekatung Pulau ini merupakan pulau terluar Propinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 030 yang menjadi Titik Dasar dalam pengukuran dan penetapan batas Indonesia dengan Vietnam.
  • 8. Juris Mahendra Page 8 Gambar 4. Pulau Sekatung 5. Pulau Marore Pulau Marore terletak pada koordinat 4⁰44’8.565” LU/125⁰29’4.587”BT perbatasan dengan Philipina. Pulau ini masuk Kabupaten Sangihe dengan luas Pulau 3,12 Km2. Jarak P. Marore dengan Kota Manado adalah 206 Mil laut. Di pulau ini terdapat titik dasar nomor TD 055 dan titik referensi nomor TR 055. Pulau ini berpenghuni dan dilengkapi dengan kantor BC dan Kantor Perhubungan Laut serta dijaga oleh TNI AL. Gambar 5. Pulau Marore 6. Pulau Miangas Pulau Miangas terletak pada koordinat 5⁰33’20.835”LU/126⁰ 35’6.826”BT, pulau paling Utara yang berbatasan langsung dengan Philipina dan berfungi sebagai Pos Pelintas Batas. Pulau ini mempunya titik dasar Nomor TD 056 dan titik referensi nomor TR 056. Pulau ini masuk ke dalam Kabupaten Kepulauan Talaud dan berjarak 274 mil laut dari Menado. Gambar 6. Pulau Miangas
  • 9. Juris Mahendra Page 9 7. Pulau Fani Pulau Fani masuk ke dalam Kabupaten Raja Ampat Papua Barat yang terletak pada koordinat 1⁰3’49.083”LU/131⁰15’53.511”BT, yang berbatasan dengan negara republik Palau. Pulau yang dikelilingi oleh terumbu karang ini memiliki panjang pantai 1,5 Km dengan laut dalammya. Pulau ini mempunya titik dasar nomor TD 066A dan titik referensi nomor TR 066, dan berjarak 165 mil laut dari Kota Sorong. Gambar 7. Pulau Fani 8. Pulau Fanildo Pulau Fanildo masuk kedalam Kabupaten Supiori yang berbatasan dengan negara Republik Palau, berposisi pada koordinat 0⁰56’13.265”LU/134⁰18’20.096”BT. Pulau yang memiliki laus 390 Ha mempunyai titik dasar nomor TD 072 dan titik referensi nomor TR 072. Pulau inidikelilingi oleh pantai dan ditengahnya terdapat Lagoon Gambar 8. Pulau Fanildo 9. Pulau Bras Pulau Bras masuk kedalam Kabupaten Supiori dengan koordinat 0⁰55’ 00”LU/134⁰19’56”BT. Luas pulau Bras 309 Ha memilik titik dasar nomor TD 072A dan titik referensi nomor TR 072 dan berbatasan dengan negara Republik Palau.
  • 10. Juris Mahendra Page 10 Gambar 9. Pulau Bras 10. Pulau Batek Pulau Batek masuk kedalam Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timor Leste pada koordinat 9⁰15’25”LS123⁰59’37BT dan belum memiliki titik dasar perbatasan, Jarak dari Kupang 1.150 Km dan merupakan pulau yang memerlukan perhatian khusus, karena pulau ini tidak berpenghuni dan dikelilingi oleh terumbu karang. Gambar 10. Pulau Batek 11. Pulau Merampit Gambar 11. Pulau Merampit
  • 11. Juris Mahendra Page 11 12. Pulau Dana Pulau Dana masuk kedalam Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Gambar 12. Pulau Dana Jika melihat secara utuh, memang pulau-pulau tersebut sangat jauh dari pulau induk dan sulit dicapai. Gambar 13. Posisi Pulau terluar PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN Wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga harus diakui baah wilayah tersebut merupakan wilayah yang jauh dari dari pusat pertumbuhan ekonomi negara, akses dan transportasinya lebih mudah ke negara tetangga. Dan untuk itulah wilayah- wilayah ini harus mendapat prioritas yang tinggi untuk pembangunannya, dalam hal ini pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar melalui kemaritiman. Dengan dibangunnya fasilitas kemaritimin di wilayah pesisir dan pulau terluar, bertujuan untuk : 1. Menjaga kedaulatan negara 2. Mensejahterakan masyarakat wilayah pesisir dan pulau terluar 3. Mengantisipasi berbagai kegiatan ilegal melalui laut, seperti ilegal fishing, ilegal mining dan illegal logging.
  • 12. Juris Mahendra Page 12 Program-program pembangunan yang layak bagi wilayah pesisir dan pulau terluar adalah : 1. Kerjasama dengan negara tetangga terdekat, potensi yang dimiliki wilayah pesisir dan pulau terluar  Kerjasama perdagangan hasil laut dan kerajinan masyarakat  Kerjasama Keimigrasian, Pas Lintas Batas 2. Pembangunan fasilitas transportasi darat, laut dan udara  Pembangunan Pelabuhan Laut/ikan  Pembangunan Jalan (Motor)  Pembangunan Pelabuhan Udara/Helipad 3. Pembangunan fasilitas Kemaritiman  Fasiltas perbaikan kapal ikan  Pembangunan Pabrik Es untuk perikanan  Pembangunan pabrik pengolahan hasil laut Dengan program ini, secara “de facto” negara tetangga mengakui atas wilayah perbatasan negara dengan adanya kerja sama antar negara pada wilayah tersebut, dan wilayah pesisir dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayahnya. PEMBANGUNAN PULAU NIPA-BATAM Pembangunan Pulau Nipa atau Konservasi Pulau Nipa dengan cara menaikan elevasi permukaan daratnya yang mengalami abrasi dan penambangan pasir, sehingga permukaan darat berada dibawah permukaan air laut. PULAU NIPA Jalur internasional utara Jalur internasional selatan P.Nipah/ P. Nipa Pelb. Sekupang, Batam Lalu lintas laut sangat padat dengan 50ribu kapal per-tahun. P. Nipa yang meliliki luas hanya 0,50Ha pada saat air laut pasang, tidak berpenghuni dan hanya ada 1 bangunan Mercusuar dan 3 buah pohon Bakau.
  • 13. Juris Mahendra Page 13 Gambar Kondisi P. Nipa Sebelum Konservasi Sebelum Pelaksanaan Kondisi pasang (luas <0,5 Ha) Tahapan Pembangunan Konservasi P. Nipa  Membangun Tanggul Batu pada sekeliling Pulau seluas 60 Ha. Tanggul ini sebagai proteksi agar pulau terlindungi dari derasnya arus air laut.  Mengisi/reklamasi dengan pasir laut Gambar Mercu Suar P. Nipa PULAU NIPA SEBAGAI SALAH SATU PULAU TERLUAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
  • 14. Juris Mahendra Page 14 Gambar Tahapan Pembangunan dan Tata Ruang P Nipa P. Nipa Sebelum Konservasi P. Nipa Sesudah Konservasi Dengan telah selesainya Konservasi Pulau Nipa, maka Pulau Nipa sebagai Titik batas Negara Indonesia semakin jelas. Dan Pulau Karang Nipa ini sendiri dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti untuk Shelter Perikanan, atau Pelabuhan Umum atau sebagai area Militer. Pulau Karang Nipa saat ini telah menjadi Pulau sesuai definisi pulau dan menjadi daerah terdepan wilayah Indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang baik untuk menjaga kedaulatan Negara di Pulau terluar, sebagai berikut :  Memperkuat Pertahanan dan keamanan negara di area Maritim;  Mendirikan dan membangun Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara di Pulau- pulau terluar dan di daerah perbatasan  Melengkapai prasarana Pelabuhan laut dan udara , seperti radar, kapal cepat Patroli Laut, Pesawat udara dan Automatic vehicle Traffic  Mempertegas Hukum bagi pelanggar tapal batas negara; Memperbaharui UU bagi pelanggar batas. Kalau perlu tembak ditempat untuk kapal asing yang tidak berijin. Terutama kapal ilegal fishing, ilegal logging dan ilegal mining  Menjamin keamanan dan kenyamanan Rakyat dalam mencari nafkah di laut.
  • 15. Juris Mahendra Page 15  Mendirikan dan membangun pabrik pengelolaan ikan di daerah penghasil Ikan  Melengkapai peralatan Nelayan dengan peralatan Modern, alat tangkap, kapal ikan dan alat monitoring KEPULAUN SPRATLY Posisi Kepulauan Spratly Letak geografis  Letak: Laut China Selatan  Koordinat: 4° LU - 11°30' LU dan 109°30' BT - 117°50' BT.  Luas lautan: 244.700 km persegi  Luas daratan: 3 km persegi  Jumlah pulau: 230 Klaim China ini sangat dekat dengan perairan dan kepulauan Indonesia, dan untuk menjangkau wilayah Indonesia mungkin hanya 30 menit saja. Negara yang meng-klaim Kepulauan Spratly  Republik Rakyat Tiongkok, saat ini menguasai 7 pulau dan tengah membangun sebuah kota dengan memindahkan penduduk dari China daratan ke pulau yang dikuasainya.  Republik China/Taiwan, menguasai 1 pulau dan memiliki pos militer di pulau itu.  Vietnam, menguasai 29 pulau dan mengajukan klaim penuh atas Kepulauan Spratly.  Malaysia, menguasai 5 pulau dan memiliki 2 pos militer.  Filipina, menguasai 8 pulau dan memiliki 4 pos militer.  Brunei Darussalam, tidak menguasai pulau tertentu dan tidak mengirim tentara ke kawasan yang dipersengketakan.  Indonesia, tidak menguasai pulau tertentu dan tidak mengirim tentara ke kawasan yang dipersengketakan. Indonesia melakukan klaim ZEE atas
  • 16. Juris Mahendra Page 16 Indonesia hanya mengklaim sebagian wilayah kepulauan Spratly ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif 200 mil pada tahun 1980 sehingga Indonesia merasa berhak atas eksploitasi ekonomi di sebagian kawasan tersebut tanpa perlu mengajukan klaim teritorial. Namun, sebenarnya bila kawasan tersebut benar menjadi kawasan teritorial negara lain yang bersengketa, sebenarnya klaim ZEE tersebut akan berubah karena negara yang berhak teritorial juga akan mempunyai klaim ZEE sendiri atas laut di sekitar kepulauan tersebut. Negara-negara yang mengajukan klaim tentunya bukan tergiur akan luas daratan kepulauan Spratly yang hanya 3 km persegi itu, melainkan potensi sumber daya alam yang terkandung di kawasan seluas hampir 2 kali pulau Jawa itu. Di bawah permukaan laut kepulauan tersebut disinyalir memiliki kandungan gas dan minyak bumi yang sangat besar, selain itu juga strategis sebagai pos-pos pertahanan militer. Sumber : Wikipedia Pulau Karang yang direklamasi Pulau Karang Subi – 2015
  • 17. Juris Mahendra Page 17 Pulau Karang Api (Yongshu) – 2015 Pembangunan di Karang Meji