Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom dilakukan melalui program-program yang mencakup konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan komunitas. Pelaksanaan program-program tersebut selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat.

1. IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN
YANG BAIK :
Studi Kasus PT Tirta Investama Di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama
Metode Ilmu Politik
Oleh:
JATI SEPUTRO
NIM. 0811250032
JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012

2. IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN
YANG BAIK :
Studi Kasus PT Tirta Investama Di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan
SKRIPSI
Diajukan Kepada
Universitas Brawijaya
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama
Metode Ilmu Politik
Disusun Oleh:
JATI SEPUTRO
NIM. 0811250032
JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012

3. Motto :
Dengan menebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
Kesuksesan dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah memberi manfaat
sebanyak-banyaknya kepada siapapun
Sekripsi ini, ku persembanhkan kepada :
Haries Sihombing,
Sri Rejeki,
Murniwati Ndraha,
Lugas Ranjing Apta Sakti,
Keluarga Besar,
Umat.

4. i

5. ii

6. KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta
alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah
Muhammad SAW. Atas limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga laporan
sekripsi berjudul “IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN YANG BAIK :
Studi Kasus PT Tirta Investama Di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan
Pandaan, Kabupaten Pasuruan “ dapat terselesaikan.
Penulis berterima kasih kepada banyak pihak yang tidak dapat disebutkan
satu persatu. Berkat perannya, baik secara langsung mau pun tidak secara
langsung mempengaruhi rampungnya penelitian ini.
Penulis menyadari laporan sekripsi ini mempunyai banyak kekurangan.
Berdasarkan segenap kerendahan hati penulis membuka kritik dan saran dari
banyak pihak yang peduli serta dosen pembimbing guna penyempurnaan laporan
Praktek Kerja Nyata ini.
Besar harapan saya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan
akademisi, masyarakat luas dan pihak lainnya.
Hormat saya,
Malang, 23 November 2012
Penyusun, Jati Seputro
iii

7. ABSTRAK
Sekripsi karya Jati Seputro, “IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN YANG
BAIK : Studi Kasus PT Tirta Investama Di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan “ dibawah bimbingan Ibu Mar’atul
Makhmudah, S.IP, M.Si dan Bapak Wawan E. Kuswandoro, S.Sos,M.si.
Terdapat tiga hal menarik dari latar belakang penelitian ini. Pertama,
keberadaan warga dan PT Tirta Investama mengeksploitasi air tanah dengan
kepentingan berbeda. Kepentingan keduanya dapat bersinergi dengan harmonis.
Kedua, PT Tirta Investama menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan
(TSP) di NTT dengan biaya besar pada lingkup nasional, kelayakan TSP pada
lingkup lokal (khususnya Dusun Jatianom) menarik peneliti meninjau langsung.
Ketiga, pelaksanaan TSP PT Tirta Investama disambut Wakil Bupati Pasuruan
sebagai harmonis antara pemerintah, swasta dan masyarakat pada tahun 2010.
Sedangkan peraturan daerah tingkat Jawa Timur yang mengatur TSP disahkan
tahun 2011.
Fokus penelitian yang muncul “Sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab
sosial perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dilaksanakan?” dan “Bagaimana
implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta Investama di Dusun
Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan?”.
Metode penelitian ini adalah studi kasus. Pemilihan informan yang
dilakukan adalah key person dan snowballing sampling. Teknik pengumpulan
datanya adalah wawancara bertahap dan observasi tidak terstruktur. Strategi
analisis data yang digunakan adalah kualitatif verifikasi. Sedangkan teori yang
digunakan sebagai analisis adalah teori pemerintahan yang baik.
Hasil penelitian pelaksanaan TSP PT Tirta Investama di Dusun Jatianom
adalah program TSP mengacu pada komitmen perusahaan. Sasaran TSP
mencakup konservasi, pemberdayaan dan community development. Setiap
pelaksanaan TSP, PT Tirta Investama berkordinasi dengan pemerintah dan
masyarakat. Hasil kerja TSP telah diterima oleh tiga golongan, yaitu Karang
taruna RW 7, LSEM Wanita Jatianom dan masyarakat Dusun Jatianom secara
keseluruhan.
Implentasi TSP belum berjalan sukses, belum sesuai dengan teori
pemerintahan yang baik. Belum terdapat solusi memecahkan substansi
permasalahan publik terkait TSP. TSP tetap menjadi otoritas perusahaan. Hal ini
belum memenuhi unsur demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum,
kesewajaran dan kesetaraan.
Kata Kunci : TSP, Pemerintahan Yang Baik
iv

8. ABSTRACT
Jati Seputro’s sekripsi, “IMPLEMENTATION OF CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY IN GOOD GOVERNANCE’S PERCEPTION:
Case Study In Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan “, under consulate of MS. Mar’atul Makhmudah, S.IP, M.Si
and Mr. Wawan E. Kuswandoro, S.Sos,M.si.
Interesting case in this research’s background has three statement. First,
Dusun Jatianom’s members and PT Tirta Investama. They has diference interest
to take ground-water. They join well. Second, PT Tiirta Investama executes
corporate social responsibility (CSR) much in NTT. This is national enviorement.
CSR’s capable in local enviorement (Dusun Jatianom) is interesting to cross chek.
Third, PT Tirta Investama’s CSR was received by Pasuruan’s Bupati deputy. It
was strong unity of government, civil society and private in 2010. Unless, CSR
policy in Jawa Timur province was been since in 2011.
The research’s fokus are “ How furth is PT Tirta Investama’s corporate
social responsibility in Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan? ” and “ How implementation is PT Tirta Investama’s
corporate social responsibility in Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan
Pandaan, Kabupaten Pasuruan? ”.
This research’s metode is case study. The chosen’s informan are key
person and snowballing sampling. Gathering data technics are in depth interview
and unstructure observer. Analysis data strategy is verivikation qualitative. The
theory used to analysis are good governance.
Conclution of research, PT Tirta Investama’s CSR in Dusun Jatianom is
CSR aiming to company’s comitment. CSR’s object are consevation, charity and
community development. Every CSR’s event, PT Tirta Investama share to
government and civil society. Result of CSR in Dusun Jatianom are recheived by
Karang taruna RW 7, LSEM Wanita Jatianom dan all Dusun Jatianom’s members.
CSR’s implementation is not succes. It is not suitable to good governance
theory. It is not solution to handle substance public’s problem. CSR is still under
company’s authority. It is not suitable to democracy, transparancy, akuntablility,
law culture, natural and egality.
Key Word : CSR, Good Governance
v

9. DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ ii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii
ABSTAK .......................................................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................................... vi
TABEL .............................................................................................................. x
GLOSARIUM .................................................................................................. xi
Bab I Pedahuluan .............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1
1.2 Fokus Penelitian........................................................................................... 10
1.3 Tujuan Penulisan .......................................................................................... 10
1.4 Manfaat Penulisan ........................................................................................ 11
1.4.1 Manfaat Teoritis ........................................................................................ 11
1.4.2 Manfaat Praktik ......................................................................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 13
2.1 Teori Dasar Pemerintahan Yang Baik........................................................... 13
2.1.1 Pemangku Kepentingan ............................................................................. 13
2.1.2 Pemerintah Dan Masyarakat ...................................................................... 14
2.1.3 Swasta....................................................................................................... 18
2.1.4 Definisi Teori Good Governance............................................................... 20
2.1.1.4 Konsep Good Governance...................................................................... 20
2.2 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ................................................. 22
2.2.1 Definisi Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan................................. 22
2.2.2 Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ............................................... 28
2.2.3 Sejarah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .............................................. 38
2.2.4 Double Diamond ....................................................................................... 42
2.3 Hukum Positif .............................................................................................. 47
2.3.1 Undang-Undang N0. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal .............. 49
2.3.2 Undang-Undang N0. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ............. 51
2.3.3 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012Tentang Tangggung Jawab Sosial
Dan Lingkungan Perseroan Terbatas .................................................................. 52
2.3.4 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab
SosialPerusahaan ............................................................................................... 53
vi

10. 2.4 Penelitian Terdahulu .................................................................................... 57
2.4.1 Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial
Pada PT Newmont ............................................................................................. 57
2.4.2 Peran PT Tirta Investama Kebon Candi Terhadap Perubahan Prilaku Hidup
Bersih Dan Sehat Warga Dusun Kalongan Melalui Program Corporat Social
Responsibility (CSR) ‘ Kampoeng Sehat Danone ‘ ............................................. 60
2.4.3 Perbandingan Penelitian ............................................................................ 61
2.5 Alur Berfikir ................................................................................................ 65
BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 66
3.1 Jenis Penelitian ............................................................................................ 66
3.2 Lokasi Penelitian .......................................................................................... 68
3.3 Fokus Penelitian........................................................................................... 68
3.4 Pemilihan Informan...................................................................................... 69
3.5 Teknik Pengumpulan Data ........................................................................... 70
3.6 Instrumen Penelitian..................................................................................... 71
3.7 Analisis Data ................................................................................................ 72
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN ............................................ 74
4.1 Gambaran Umum Dusun Jatianom ............................................................... 74
4.2 Gambaran PT Tirta Investama ...................................................................... 78
4.3 Gambaran Umum PT Tirta Investama Di Dusun Jatianom ........................... 80
BAB V PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN................................................................................................ 82
5.1 Badan Perizinan Dan Penanaman Modal ...................................................... 82
5.1.1 Standar Regulasi Perizinan ........................................................................ 83
5.1.2 Eksploitasi PT Tirta Investama .................................................................. 89
5.1.3 Penanaman Modal ..................................................................................... 92
5.2 Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) ........................................................... 96
5.2.1 Arah Pembangunan Kabupaten Pasuruan .................................................. 97
5.2.2 Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kebiijakan .................. 100
5.2.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Pasuruan ................... 103
5.3 PT Tirta Investama ..................................................................................... 107
5.3.1 Eksploitasi .............................................................................................. 107
5.3.2 Dampak Eksploitasi Dan Antisipasi......................................................... 111
5.3.3 Kordinasi Pemangku Kepentingan ........................................................... 114
5.3.4 Kontrol Pemangku Kepentingan .............................................................. 116
vii

11. 5.3.5 Dalam Kebijakan .................................................................................... 118
5.3.6 Konsep CSR............................................................................................ 121
5.3.7 Komitmen Perusahaan ............................................................................. 123
5.3.8 Konsep Pembangunan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan ......................... 125
5.3.9 Pelaksanaan CSR ................................................................................... 128
5.3.10 Out Put CSR ......................................................................................... 137
5.3.11 Pendukung Dan Penghambat ................................................................. 138
5.4 Chross Chek Dusun Jatianom ..................................................................... 140
5.4.1 Profil Informan ....................................................................................... 141
5.4.2 Bentuk-Bentuk CSR ................................................................................ 155
5.4.3 Kapasitas Penerima CSR ......................................................................... 158
5.4.4 Sebab CSR .............................................................................................. 165
5.4.5 Sistem Pengelolahan CSR ....................................................................... 171
5.4.6 Out Put CSR .......................................................................................... 180
BAB VI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN.............................................................................................. 189
6.1 Eksploitasi Tak Terkontrol ......................................................................... 189
6.2 Hukum Lemah ........................................................................................... 196
6.3 CSR Merupakan Dinamisator..................................................................... 205
6.4 Pranata Sosial Terhadap Pengaruh Perusahaan ........................................... 213
6.5 Membutuhkan Sinergi Masarakat, Perusahaan Dan Pemerintah .................. 220
6.6 Relevansi Teori Dan Konsep ...................................................................... 221
6.6.1 Relevansi Teori Good Governance .......................................................... 221
6.6.2 Relevansi Teori Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .................. 227
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ....................................... 228
7.1 Kesimpulan ................................................................................................ 228
7.1.1 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaa PT Tirta Investama Di
Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan 228
7.1.2 Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaa PT Tirta Investama Di
Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan 228
7.3 Rekomendasi.............................................................................................. 230
7.3.1 Rekomendasi Kepada Pemerintah ........................................................... 230
7.3.2 Rekomendasi Kepada PT Tirta Investama .............................................. 231
7.3.3 Rekomendasi Kepada Masyarakat Dusun Jatianom ................................. 232
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 233
viii

12. LAMPIRAN ................................................................................................... 237
ix

13. DAFTAR TABEL
Tabel 1 .............................................................................................................. 41
Tabel 2 .............................................................................................................. 63
Tabel 3 .............................................................................................................. 87
Tabel 4 .............................................................................................................. 91
Tabel 5 .............................................................................................................. 93
Tabel 6 .............................................................................................................. 98
Tabel 7 ............................................................................................................ 101
Tabel 8 ............................................................................................................ 105
Tabel 9 ............................................................................................................ 108
Tabel 10 .......................................................................................................... 113
Tabel 11 .......................................................................................................... 115
Tabel 12 .......................................................................................................... 116
Tabel 13 .......................................................................................................... 119
Tabel 14 .......................................................................................................... 123
Tabel 15 .......................................................................................................... 124
Tabel 16 .......................................................................................................... 127
Tabel 17 .......................................................................................................... 128
Tabel 18 .......................................................................................................... 138
Tabel 19 .......................................................................................................... 139
Tabel 20 .......................................................................................................... 141
Tabel 21 .......................................................................................................... 162
Tabel 22 .......................................................................................................... 167
Tabel 23 .......................................................................................................... 175
Tabel 24 .......................................................................................................... 181
Tabel 25 .......................................................................................................... 192
Tabel 26 .......................................................................................................... 202
Tabel 27 .......................................................................................................... 220
Tabel 28 .......................................................................................................... 225
x

14. GLOSARIUM
Analisis dampak lingkungan hidup (amdal) : kajian mengenai dampak penting
suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidupyang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan1.
Asas governance : demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum,
kesewajaran dan kesetaraan
Good Governance : Pemerintahan yang baik
Kearifan lokal : nilai-niai luhur yang berlaku dalam tata kehiduan masyarakat
untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
lestari2.
Kebijakan : sikap yang diambil pemerintah dengan suatu pertimbangan
berdasarkan respon situasi dan kondisi.
Kepala Dusun : warga yang diberi jabatan mengabdi untuk kepentingan
masyarakat di tingkat dusun
Lingkungan hidup : kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi
1
Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140
2
Lock. Cit
xi

15. alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia
serta mahluk hdup lainnya3.
Masyarakat : kelompok sosial dengan karakteristik kepentingan sosial, domisili,
kewarganegaraan, suku, agama dan persamaan karakter sosial.
Pembangunan berkelanjutan : upaya sadar dari terencana yang memadukan aspek
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam setrategi pembangunan
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan
generasi masa depan4.
Perangkat warga : sebagian pemerintah mau pun masyarakat yang mengabdi
untuk kepentingan masyarakat.
Perusahaan : lembaga hukum yang bertujuan mencari keuntungan maksimal
Sinergi : konsisten dalam kordinasi, perencanaan dan pelaksanaan program
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau (CSR) Corporate Social
Rsponsibility : upaya maksimal perusahaan untuk memberikan manfaat
positif kepada masyarakat, pemerintah, perusahaan yang bersangkutan,
lingkungan dan publik secara luas.
Transformasi : perubahan positif pada tatanan sosial
3
Lock Cit.
4
Lock Cit
xii

16. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan kepada entitas masyarakat dan lingkungan. Perusahaan sebagai
pihak yang hadir di tengah-tengah masyarakat tidak dapat berdiri sendiri.
Perusahaan harus mampu mensinergikan kepentingan kepada stakeholder dan
memberikan keseimbangan antara masyarakat, lingkungan dan keuntungan yang
diperoleh perusahaan. Perusahaan dalam menjaga eksistensinya membutuhkan
sistem yang mampu mensinergikan setiap pemangku kepentingan dalam setiap
sendi kehidupan. Artinya dibutuhkan sinergi untuk saling mendukung dan
memberikan keuntungan bagi stakeholder yang terlibat secara langsung maupun
tidak secara langsung terhadap proses produksi.
Mengacu pada konsep yang digagas John Elkington, terbagi tiga
komponen utama yang menjadi fokus CSR. Ketiga fokus tersebut adalah people,
planet and profit5. Ketiga fokus ini merupakan komponen yang harus diperhatikan
keseimbangannya. Melalui ketiga fokus ini, CSR dipahami sebagai infestasi
perusahaan dalam jangka waktu panjang. Perusahaan tidak dapat bertahan dalam
jangka waktu yang lama, apabila terdapat ketidak seimbangan dalam komponen
CSR. Sebuah sistem yang menjaga harmonisasi stakeholder dapat terjaga dengan
adanya sistem saling membutuhkan. Ketidak seimbangan stakeholder berdampak
5
Abraham, Rhonda dan Alice LaPlanter. 2010. Passion to Profit: Panduan Sukses Bisnis Bagi
Pengusaha Muda diterjemahkan oleh Kusnandar. Jakarta: Azkia Publisheer. Hlm. 66 - 67
1

17. tidak terbangunnya pendukung produksi perusahaan. Baik ditinjau dari perspektif
faktor produksi, proses produksi, distribusi dan kondisi pasar.
Komitment menjaga sistem operasi perusahaan tidak semata-mata dinilai
dengan nominal internal perusahaan. Orientasi proses produksi turut melibatkan
kondisi lingkungan yang ada di masyarakat. Kondisi masyarakat yang tidak aman,
memungkinkan terciptanya kondisi yang kurang kondusif bagi pasar dan
berpotensi mengganggu operasional perusahaan. Faktor produksi pun
membutuhkan legitimasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk
mendukung proses produksi. Berdasarkan pemahaman ini diharapkan tercapainya
asas saling menguntungkan bagi stakeholder. CSR hadir untuk kepentingan
stakeholder secara luas. CSR menjadi konsep prioritas terjaganya harmonisasi
perusahaan, lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan
dilaksanakannya CSR adalah sustainable development (pembangunan yang
berlanjutan) 6.
Tanggung jawab CSR tidak terbatas tanggung jawab perusahaan atau
pemerintah kepada stakeholder. Secara luas CSR membutuhkan partisipasi
masyarakat, organisasi masyarakat, pemerintah dan perusahaan untuk bersinergi
menjaga hubungan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Program CSR
bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Harapan kesejahteraan tesebut
membutuhkan konsep Comunity Development (CD)7. CD adalah bentuk
6
Vysser, Wyne, Dirk Matten, Manfred Pohl and Nick Tolhrust. 2010. The A – Z of Cooperate Social
Responcibility. Great Britain: Chippenham, Wiltshire. Hlm. 76.
7
Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi dan Emir Wicanasana. 2011. Panduan Lengkap Penyusunan
CSR. Jakarta: Penebar Swadaya. Hlm. 19.
2

18. komunikasi stakeholder dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan derajat.
Kebijakan CSR tidak didasarkan komunikasi top down atau pun bottom up. Akan
tetapi komunikasi kebijakan CSR berdasarkan banyak arah. Salah satu bentuk
CSR perusahaan adalah menyisihkan keuntungan yang diperoleh perusahaan
kepada komunitas di sekitar perusahaan (berupa: pendidikan, kesehatan, fasilitas
umum, pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan lain-lain).
Kebijakan tersebut ditentukan dengan musyawarah menggali substansi masalah.
Demikian seterusnya, proses kebijakan melewati proses formulasi, implementasi
dan evaluasi. Masyarakat turut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Sebagai pelaksanaan CSR adalah transformasi sosial ekonomi. Program
CSR bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat. Transformasi
merupakan kegiatan identifikasi permasalahan (kondisi sosial, ekonomi, prilaku,
kelembagaan, pola perubahan sosial, infrastruktur, perilaku bisnis, rangsangan
komersial masyarakat) untuk membangun tatanan baru8. Hasil kebijakan CSR
tidak semata-mata diberikan kepada masyarakat sebagai tindakan pragmatis
belaka. Masyarakat diharapkan mampu mencapai kesejahteraannya dengan
membangun sistem kemitraan. Kemitraan dibangun dengan memperhatikan nilai-
nilai situasi dan kondisi yang positif.
Sedemikian pentingnya CSR perlu diwujudkan dalam sustaineble
development, tidak terbatas sebagai kegiatan suka rela perusahaan. Tanggung
jawab sosial perusahaan yang menyangkut entitas secara luas menjadi kewajiban
perusahaan. Dilegalkan melalui konstitusi, berdasarkan Undang-undang (UU) No.
8
ibid. hlm 104
3

19. 40 Tahun 2008 tentang Perseoran Terbatas (PT) telah ditetapkan “Perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya
alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan “.9
Salah satu perusahaan yang bersentuhan dengan aspek lingkungan dan
sosial adalah perusahaan Air Minum Dagang Dalam Kemasan (AMDK). Salah
satu perusahaan AMDK tersebut bernama PT Tirta Investama.
Perusahaan AMDK mengelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk
diperdagangkan kepada masyarakat umum. Hal yang menunjukkan komitmen
perusahaan menjaga integritas adalah perusahaan memberikan informasi produksi
kepada publik. PT Tirta Investama mengambil mata air dari pegunungan dengan
menjaga kualitas produknya kepada konsumen. Beberapa kriteria yang diberikan
PT Tirta Investama untuk menjaga kualitas produk adalah mengambil air dari
mata air pegunungan yang keluar dari dalam tanah dengan sendirinya, bukan
rekayasa tekhnologi atau campur tangan manusia. PT Tirta Investama memilih
mata air yang melewati proses pemurnian dari dalam tanah. Proses pemurnian air
menyerap mineral dan menjaga keseimbangan sebagaimana sumber mata air
asalnya. Air tersebut diharapkan memberi manfaat bagi kesehatan tubuh
konsumen10.
PT Tirta Investama memiliki kriteria memilih mata air pegunungan untuk
dijadikan AMDK. Kriteria tersebut diantaranya adalah debit mata air harus sesuai
9
Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 4o Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106. Pasal 74 ayat 1.
10
http://www.PT Tirta Investama.com/kebaikanalam/hadiahberharga 29 September 2010
4

20. dengan kebutuhan para metrik berupa kalsium dan magnesium yang harus sesuai
dengan standar SNI, data para metrik mikro biologi menunjukkan tidak adanya
bakteri, pertimbangan polutan sumber mata air, stabiltas parameter fisik yaitu
pemantauan jangka panjang pada periode tahunan berkenaan terjadinya perubahan
pada mata air, stabilitas para meter kimia yaitu adanya perubahan-perubahan para
meter kimia pada periode tahunan, ketersediaan infra struktur yang mendukung
produksi perusahaan tanpa mengganggu stabilitas lingkungan sekitar mata air dan
PT Tirta Investama mempertimbangkan kesinambungan mata air dan jumlah debit
yang dihasilkan11.
Proses produksi PT Tirta Investama melewati tahapan yang tidak mudah
membutuhkan banyak tenaga, waktu dan biaya untuk menjaga daya jual pasar.
PT Tirta Investama memiliki komitmen menjaga citra kepada konsumen dan
publik. Tentu hal ini memiliki konsekuensi positif bagi pemasaran maupun CSR.
PT Tirta Investama memaksimalkan manfaat positif bagi stakeholder.
PT Tirta Investama sebagai perusahaan memiliki track record sukses. PT
Tirta Investama sebagai pelopor AMDK menjadi produsen terbesar di Indonesia.
Di Indonesia, PT Tirta Investama menguasai 80 persen penjualan AMDK dalam
kemasan galon. “ Sedangkan untuk keseluruhan market share AMDK di
Indonesia, PT Tirta Investama menguasai 50% pasar. Saat ini PT Tirta Investama
memiliki 14 pabrik yang tersebar di Jawa dan Sumatra. “. PT Tirta Investama
memiliki 10 sumber mata air diantaranya Berastagi (Sumatra Utara), Lampung
(Jabung dan Umbul Cancau), Mekarsari, Sukabumi (Kubang), Subang
11
http://www.PT Tirta Investama.com/kebaikanalam/mataairterpilih 29 September 2010
5

21. (Cipondoh), Wonosobo (Mangli), Klaten (Sigedang), Pandaan (Jawa Timur),
Kebon Candi (Jawa Timur), Mambal (Bali) dan Menado (Airmadidi). Bahkan
pangsa pasar PT Tirta Investama telah meliputi Singapura, Malaysia, Fiji,
Australia, Timur Tengah dan Afrika12.
Salah satu operasi perusahaan PT Tirta Investama berada di Kabupaten
Pasuruan. Di Kabupaten Pasuruan, PT Tirta Investama turut menempatkan pabrik
di Kecamatan Pandaan berada di dusun Jatianom, Desa Karang Jati.
Operasi perusahaan tidak jauh dari pemukiman warga. Keberadaan
perusahaan tidak lepas dari entitas sosial dan lingkungan. Berdasarkan geografi,
Pandaan berada di kaki Gunung Penanggungan, berjarak 30 km sebelah barat dari
ibu kota Kabupaten Pasuruan. Luas Kecamata Pandaan 4.327 Ha dengan
ketinggian 300 m diatas permukaan air laut dan suhu rata-rata 27’ C13.
Hal pertama yang menarik keberadaan PT Tirta Investama di Pandaan
adalah PT Tirta Investama berdampingan dengan masyarakat. PT Tirta Investama
sebagai AMDK mengelola sumber mata air yang berada disekitar pemukiman
warga. Keberadaan warga di sekitar mata air dan keberadaan PT Tirta Investama
memiliki kepentingan yang berbeda. PT Tirta Investama hadir di Pandan untuk
berbisnis, perusahaan mengeksploitasi air dalam jumlah yang besar. Sedangkan
masyarakat sebagai penduduk yang telah lama tinggal menggunakan air untuk
kebutuhan.
12
http://www.forplid.net/artikel/41-PT Tirta Investama-dan-kejahatan-konspirasi-.html 29
September 2010
13
http://visitpandaan.com/pandaan-adalah/ 29 September 2010
6

22. Air dipahami sebagai kebutuhan yang sangat vital dan menyangkut hajat
kehidupan masyarakat luas. Keberadaan masyarakat dan perusahaan merupakan
kesenjangan dua pihak. Hubungan keduanya membutuhkan sinergi yang saling
menguntungkan. Masyarakat sebagai pihak yang dipayungi yuridhis tidak boleh
dikorbankan oleh kepentingan sebagian pihak.
Keberadaan PT Tirta Investama di tengah-tengah masyarakat memiliki
tanggung jawab sosial secara sungguh-sungguh kepada masyarakat luas, bukan
sekedar aksi filantropi dan charity. Harmonisasi perusahaan dan masyarakat
mendorong pertanyaan sinergi keduannya.
Hal kedua yang menarik, PT Tirta Investama pada skala nasional
mengeluarkan dana sebesar 12 milyar pada tahun 2010. Dana tersebut
diperuntukkan program WASH (Water Access, Sanitation, Hygiene Program).
Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat pra-
sejahtera. Bentuk WASH diantaranya komitmen memberikan solusi penyediaan
air bersih di Indonesia. Program WASH disebut satu untuk sepuluh. Pelaksanaan
program ini berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun 2009, PT Tirta
Investama melaksanakan 41 kegiatan. Adapun bentuk 41 kegiatan tersebut berupa
pendidikan lingkungan dan konservasi daerah aliran sungai (DAS) yang berada di
12 lokasi pabrik di seluruh Indonesia14.
14
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=76725:danone-
PT Tirta Investama-sediakan-dana-rp12-m-untuk-program-csr&catid=13&Itemid=26 29
September 2010
7

23. Disisi yang berbeda melalui Forum Wartawan Kementerian Perdagangan
(FORWARD) di Bandung pada 12-13 Februari 2011 menyatakan PT Tirta
Investama telah melakukan CSR di Pandaan. Di desa Karang Jati, Tim CSR
Danone PT Tirta Investama bekerjasama dengan LSM mengelola sampah plastik
menjadi kerajinan dan mengelola sampah organik menjadi kompos. Bahkan PT
Tirta Investama bekerjasama dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pasuruan
untuk mengembangkan Koperasi bernama “Akar Daun”. Tujuan koperasi ini
adalah mendorong transformasi sosial ekonomi secara keberlanjutan dan
kemandirian bagi kelompok kerja. 15
Bentuk CSR lainnya di Dusun Jatianom adalah partisipasi PT Tirta
Investama bersama dengan masyarakat dalam pembangunan Masjid Sabilus
Sajiidiin. Bahkan ditambahkan informasi oleh anggota BPD, PT Tirta Investama
memberikan bantuan sarana prasarana air bersih. Selain itu diberikan bantuan
pengaspalan 600 x 4 meter, perbaikan sarana air untuk mendorong kebersihan dan
kesehatan lingkungan, memberikan sumber air dengan dilengkapi saluran air ke
rumah penduduk dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar 16.
Pelaksanaan CSR pada skala nasional tidak lepas dari eksploitasi di Dusun
Jatianom. CSR pada aspek yang luas memiliki etika memperhatikan kondisi sosial
ekonomi pada lingkungan lokal. Terlebih, perusahaan ini telah mendirikan
pabriknya di Dusun Jatiano sejak tahun 1984.
15
http://www.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2011-02-
15/92834/Inilah_Pemberdayaan_Masyarakat_lewat_CSR_ala_PT Tirta Investama 15 Februari
2011
16
http://bataviase.co.id/node/506395 24 Desember 2010
8

24. Fenomena tersebut mengundang pertanyaan upaya maksimal perusahaan
memberikan dampak positif ditingkat Dusun Jatianom, sebelum memberi dampak
positif ke tingkat nasional. Apakah bentuk CSR yang diberikan perusahaan
kepada masyarakat Dusun Jatianom telah cukup medorong keseimbangan
kemajuan masyarakat dan perusahaan! Bila dibandingkan besarnya CSR PT Tirta
Investama di NTT.
Hal ketiga yang menarik adalah pelaksanaan CSR PT Tirta Investama
telah disambut Wakil Bupati Pasuruan Eddy Paripurna sebagai harmonis antara
pemerintah, swasta dan masyarakat pada tahun 201017.
Pelaksanaan CSR diatur dalam Peraturan Daerah (perda) Jawa Timur No.4
Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Regulasi CSR
berdasarkan Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa ruang lingkup Tangung Jawab
Sosial Perusahaan (TSP) mencakup biaya pembiayaan yang berbasiskan
kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
Pada pasal 15 memiliki substansi beberapa perusahaan dapat membentuk
forum pelaksana TSP. Forum yang dibentuk oleh perusahaan tersebut harus
dilaporkan kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi
terbentuknya forum tersebut.
Pada pasal 16 memiliki substansi pemerintah daerah menyampaikan
program sekala prioritas kepada forum TSP sebagai program pelaksanaan TSP.
Selanjutnya forum memiliki kewajiban melaporkan perencaaan, pelaksanaan dan
17
http://bataviase.co.id/node/506395 24 Desember 2010
9

25. evaluasi pelaksanaan masing-masing anggota TSP kepada pemerintah daerah.
Selanjutnya pemerintah provinsi melaporkan pelaksanaan TSP kepada DPRD.18
Kualitas program CSR PT Tirta Investama menarik untuk diuji.
Perusahaan mampu menyelenggarakan kegiatan positif sebelum pemerintah
membuat kebijakan.
1.2 Fokus Penelitian
a) Sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta
Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan dilaksanakan?
b) Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta
Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan?
1.3 Tujuan Penulisan
a) Mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta
Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan.
b) Mengetahui kualitas tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta Investama
di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten
Pasuruan.
18
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2011. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor Tahun 2011
Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Surabaya.
10

26. 1.4 Manfaat Penulisan
Keberadaan kasus yang telah ditetapkan variabelnya berdasarkan kajian
penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat akademis maupun praktis.
Adapun manfaat tersebut :
1.4.1 Manfaat Teoritis
Pertama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kajian
Ilmu Politik. Dengan demikian kajian Ilmu Politik mampun mengkaji lebih jauh
fenomena sosial secara komprehensif.
Kedua, Terkait penelitian ini diharapkan kajian teori CSR mampu
berkembang lebih jauh. Perkembangan penelitian ini diharapkan mampu
memberikan inovasi konsep CSR. Perbaikan konsep CSR memberikan kasanah
kekayaan dan penyempurnaan kajian akademik.
1.4.2 Manfaat Praktis
Pertama, kepada perusahaan PT Tirta Investama. Keberadaan penelitian
PT Tirta Investama di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan ini diharapakan
mampu hadir sebagai pertimbangan kebijakan perusahaan dalam melaksanakan
tanggung jawab sosial, serta mampu melaksanakan tanggung jawab sosial secara
akurat
Kedua, kepada masyarakat khususnya masyarakat Dusun Jatianom
diharapkan turut memberikan informasi dan wawasan. Terlebih masyarakat adalah
pemangku kepentingan yang berada dekat dengan perusahaan. Masyarakat
11

27. memiliki potensi dampak yang besar dengan keberadaan perusahaan. Masyarakat
diharapkan mampu bersikap kritis demi kelangsungan hidupnya, lingkungan dan
investasi jangka panjang. Masyarakat terdidik dan kritis merupakan salah satu
keseimbangan telaksananya sinergi kepentingan yang adil, seimbang dan tidak
terdominasi.
Ketiga, kepada pemerintah. Penelitian diharapkan sebagai pertimbangan
pembangunan. Sebagaimana konstitusi ditetapkan, keberadaan penelitian ini
diharapkan mampu memberikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan
pemerintah melaksanakan eksekusi kebijakan dengan tepat sasaran. Pertimbangan
yang dilaksanakan tidak lepas dari kajian yang komprehensif.
12

28. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Dasar Pemerintahan Yang Baik
2.1.1 Pemangku Kepentingan
Pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersinergi
membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan terlibat dalam setiap
kebijakan. Tidak terdapat dominasi kelompok tertentu yang menguasai kebijakan.
Pencapaian harapan tersebut tidak lepas dari peran negara sebagai penyelenggara.
Negara merupakan pihak utama yang memiliki wewenang menjalankan
administrasi. Kelompok kepentingan yang bersinggungan dengan kebijakan, harus
berinteraksi dengan negara.
Negara sebagai pihak yang terepresentasi dari birokrasi dan apratur
pemerintahan memiliki peran yang sangat penting. Negara sebagai pihak yang
berwenang menjalankan administrasi memiliki dampak yang erat terhadap
kebijakan dan pembangunan. Suatu pembangunan atau kebijakan memiliki tolok
ukur kualitas dan kuantitas yang memadai. Kebijakan dan pembangunan tidak
dapat terlaksana menyentuh substansi bila tidak mendapatkan dukungan atas
objek kebijakan tersebut. Terlebih substansi kebijakan tersebut tidak
merepresesntasikan permasalahan yang ada dilapangan.
Harapan terciptanya pembangunan seperti yang telah disebutkan adalah
terdapat upaya peningkatan kinerja administrasi pemerintah. Pemerintah harus
13

29. mampu menyuguhkan konsep dan mekanisme yang mensinergikan para
pemangku kepentingan terlibat dalam kebijakan. Kebijakan merupakan hasil dari
substansi permasalahan yang ada di lapangan. Pihak-pihak yang terlibat terjamin
haknya untuk menyampaikan aspirasi. Kebijakan memiliki kualitas; tidak
merugikan pihak tertentu.
Disinilah pemerintah atau negara berperan sebagai pemrakarsa
pembangunan yang siap terbuka menjamin hak pemangku kepentingan. Negara
menghadirkan dirinya bukan sebagai pihak yang lebih tinggi, tetapi negara
bersama pemangku kepentingan memiliki persamamaan untuk mencapai
pembangunan yang berkelanjutan.
2.1.2 Pemerintah Dan Masyarakat
Paradigma teori good governance merupakan trobosan bagi penyelenggara
pemerintahan dimana pelaksanaan tersebut menyangkut kebijakan. Menyangkut
permasalahan kebijakan, terdapat elemen yang turut memiliki dampak ataupun
mempengaruhi kebijakan. Kebijakan tersebut dapat menempatkan pihak tersebut
sebagai subjek ataupun sebagai objek kebijakan. Disinilah masyarakat sebagai
elemen penting bagi kebijakan. Masyarakat dapat menjadi kelompok kepentingan
maupun kelompok penekan.
Berdasarkan konsep kebijakan terdapat proses penyusunan agenda,
formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap
14

30. implementasi kinerja dan dampak kebijakan dan proses kebijakan baru19. Proses
kebijakan tersebut menunjukkan adaya siklus dalam kebijakan. Kebijakan tidak
terbatas ketetapan pemerintah yang besifat top down dan tidak memiliki imbal
balik terhadap penyelenggara kebijakan. Kebijakan merupakan merupakan
identifikasi permasalahan. Sebuah permasalahan tersebut dibahas untuk dicari
solusi dari beragam solusi. Setelah permasalahan tersebut melewati formulasi dan
medapatkan dukugan dan solusi, alternatif tersebut diimplementasikan kepada
sasaran berupa kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan ketetapan yang
mengikat.
Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kinerja. Sebagaimana
tujuan kebijakan tersebut dirumuskan sejak awal, pelaksanaan kebijakan
mendapatkan analisis. Pelaksanaan kebijakan ditinjau kembali untuk dinilai
sebuah kebijakan telah tepat sasaran. Kebijakan dirumuskan untuk tujuan yang
efektif. Hasil penilaian tersebut berupa evaluasi, kembali harus diuji. Selanjutnya,
kemunculan alternatif baru memiliki peluang apabila terdapat kondisi lapangan
yang mengharuskan; yaitu terdapat kebijakan baru. Kebijakan pun dapat berakhir
tanpa adanya kebijakan baru apabila suatu kebijkan telah tepat sasaran dan dinilai
tidak terdapat pihak yang dirugikan.
Kebijakan ini tidak lepas dari adanya kerangka analisis. Sebagaimana
digagas oleh Gordon bahwa analisis kebijakan dibagi : analisis determinasi
kebijakan, analisis isi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, advokasi
19
Ripley, Randal B. 1985. Policy Analysis in Political Science. Nelson-Hall Publisher, Chicago,
Chapter 1-4. Hlm 49.
15

31. kebijakan dan informasi untuk kebijakan20. Determinasi kebijakan harus
menyangkut deskripsi masalah. Permasalahan harus teridentifikasi dan
mendapatkan substansi. Seorang analisis kebijakan pun harus mempertanyakan
siapa pihak yang memiliki kepentingan, untuk siapakah kebijakan tersebut
diimplementasikan, oleh siapa sajakah kelompok kepentingan dan penekan yang
berperan, kapan dan mengapa, bagaimana kebijakan dilaksanakan. Sebelum
mengambil alternatif maupun tindakan harus terdapat gambaran yang jelas.
Analisis isi kebijakan menyangkut alternatif yang direkomendasikan atas
pertimbangan evaluasi kebijakan sebelumnya, adanya nilai-nilai yang menjadi
permasalahan, adanya kerangka analisis atas teori dimana hal ini dilakukan oleh
kalangan akademisi, terdapat kritik oleh pihak tertentu. Alterntif kebijakan yang
diberikan mencakup deskripsi secara menyeluruh. Alernatif-alternatif yang
diberikan dapat berupa rekomendasi setelah diuji sebagai pilihan relevan dalam
sebuah kasus. Peran kelompok kepentingan dan penekan yang terlibat semakin
besar ketika tahapan kebijakan telah mencapai proses ini Hal ini disebabkan
perjuangan kepentingan akan segera diproses untuk dimplementasikan.
Monitoring dan evaluasi kebijakan merupakan analisis kinerja kebijakan
dengan mempertimbangkan substansi kinerja dan mencapai target yang
dirumuskan dan mengetahui dampak yang dihasilkan. Keberadaan cost and
benefit merupakan pertimbangan yang tinggi atas dilaksanakannya suatu
kebijakan. Analisis kebijakan pada tahap ini cenderung melibatkan pemeritah,
20
Gordon, I., J. Lewis dan K. Young. 1977. Perspektives on Policy Analysis Dalam Wayne Parson
(ed).2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan diterjemahkan oleh Tri
Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana Prenada Media group. Hlm. 57
16

32. akan tetapi terdapat peluang bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui dan
mempersiapkan strategi untuk proses kebijakan selanjutnya. Hal ini dipengaruhi
oleh proses kebijakan terbuka seperti bagan kebijakan Gabriel Almon.
Informasi unuk kebijakan merupakan analisis kebijakan untuk
memberikan informasi kebijakan kepada pemangku kepentingan, maupun pihak-
pihak yang tertarik terlibat dalam suatu kebijakan. Informasi yang diberikan dapat
berupa hasil penelitian. Terdapat imbal balik pelaksaan kebijakan melibatkan non
government. Disinilah menunjukkan kebijakan bukan bersifat top down.
Kebijakan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang tertarik.
Analisis kebijakan selajutnya adalah advokasi kebijakan. Merupakan
bentuk perjuangan kepentingan oleh pemerintah maupun non pemerintah untuk
mempengaruhi kebjakan selanjutnya. Pengaruh tersebut dapat berupa hasil
penelitian maupun kegiatan lainnya yang melegitmasi.
Analisis kebijakan menunjukkan suatu kebijakan yang diimplementasikan
kepada masyarakat luas meruapakan suatu hal yang urgent. Disini masyarakat
adalah pihak yang dapat memunculkan permasalahan, maupun menerima bentuk
dan dampak kebijakan. Sesuatu hal yang diterima masyarakat memiliki
konsekuensi. Penempatan masyarakat dalam kebijakan ini merupakan subjek dan
objek kebijakan. Pemerintah bukan aktor tunggal kebijakan. Pemerintah tidak
dapat berdiri sendiri menentukan kebijakan.
Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan ketergantungan untuk
memproduksi kebijakan. Terdapat kesetaraan dalam hubungan mereka.
17

33. Mempertahankan hubungan untuk menjaga sistem tersebut dibutuhkan kemitraan
yang sehat. Artinya perlunya menjaga transparansi untuk mengidentifikasi
substansi kebijakan. Setiap pihak yang terlibat dalam kebijakan harus mampu
mempertanggung jawabkan peran, tugas dan fungsinya. Dibutuhkan pula
kesepakatan aturan yang menjaga segala pola dan konsekuensi pihak yang terlibat.
Hal ini dimaksudkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
2.1.3 Swasta
Swasta sebagai pihak yang berorientasi kepada pasar memiliki andil peran
yang penting. Pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan tidak lepas
bermitra dengan swasta. Bahkan keberadaan swasta dalam kondisi tertentu dapat
terselenggara mandiri tanpa harus diintervensi oleh pemerintah.
“ Satu unsur stakeholder lain yang penting dan disorot peran sertanya
dalam mewujudkan good governance adalah sektor swasta. Dalam good
governance, sektor swasta adalah kelompok yang sama pentingnya
dengan pemerintah maupun civil society “21.
Pergeseran perspektif kebijakan ini perlu dipahami; swasta adalah bagian
dari masyarakat yang turut memiliki kepentingan terhadap produk kebijakan. Dan
swasta adalah pihak yang mampu bermitra dengan pemerintah.
Keberadaan swasta dalam kebijakan merupakan pihak yang tidak dapat
diabaikan. Kebijakan pemerintah dalam hal alokasi distribusi kebijakan dan
kesejahteraan turut bersentuhan dengan peran swasta. Hal ini berkaitan erat
21
Sumarto, Hetifah Sj., 2003. Inovasi, Participatory dan Good Governance: 20 Pemrakarsa
Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 27.
18

34. dengan peran pemerintah sebagai badan yang menghasilkan kebijakan;
pemerintah tidak menghasilkan suatu bentuk barang atau layanan jasa. Walau pun
terdapat potensi pemerintah mampu menjadi pihak yang memproduksi hal
tersebut.
Kemampuan pemerintah menghasilkan produk kebijakan belum tentu
selaras dengan kemampuan pemerintah melaksanakannya. Terdapatnya
keterbatasan tersebut dapat melibatkan swasta sebagai pelaksana. Swasta dalam
perkembangannya mampu mendampingi masyarakat dalam kebijakan pemerintah.
Implementasi kebijakan dapat pula menempatkan swasta memberikan layanan
jasa maupun produksi barang dan jasa kepada masyarakat. Pemerintah pada posisi
ini sebagai pengawas dan mengontrol.
“ Penyediaan layanan kesejahteraan dapat dianggap sebagai campuran
komplek dari kontribusi-kontribusi dari empat sumber: pemerintah,
pasar, organisasi sukarela, dan rumah tangga individu “22.
Dalam perkembangannya, keberadaan swasta dianggap semakin penting
dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Bahkan peran pemerintah dapat
diambil alih oleh swasta. Swasta kembali memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kebijakan publik muncul dari kepentingan-kepentingan dan polemik.
Polemik yang terjadi di ruang publik memasuki proses kebijakan untuk
menyelesaikan polemik yang ada. Permasalahan tersebut tidak seutuhnya
22
Self, P. 1993. Government by The Market: The Politic of Public Choice. London: Miacmilan. Hlm.
121.
19

35. diselesaikan melalui intervensi pemerintah. Keberadaan organisasi non
pemerintah maupun masyarakat mampu melakukan advokasi.
Hal yang menarik dalam pemenuhan kebutuhan, tanpa adanya intervensi
pemerintah adalah terjadinya interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi
tersebut dipengaruhi oleh keberadaan nilai suatu barang dan jasa. Disinilah pasar
tercipta di atas hubungan pemenuhan kebutuhan. “ Dengan demikian dapat
dipahami bahwa pasar adalah struktur sosial yang muncul secara spontan “ 23.
Pasar mampu hadir sebagai tandingan peran pemerintah. Pasar merupakan
representasi dari aktivitas civil society. Akan tetapi perlu ditegaskan kembali
bahwa keberadaan pasar diantara masyarakat tidak dapat lepas dari kebijakan
pemerintah. Kebjakan publik yang mengikat turut mempengaruhi interaksi yang
ada di masyarakat. Pencapaian hasil maksimal dalam pemenuhan kebutuhan
dalam interaksi masyarakat dengan pasar membutuhkan legitimasi kebijakan.
Tidak dapat dipungkiri keberadaan swasta sebagai salah satu pihak yang
mempengaruhi pasar memiliki kepentingan dalam kebijakan. Swasta sebagai
representasi masyarakat harus medapatkan kepastian tetap terjaganya hubungan
yang saling menguntungkan dengan keterlibatan masyarakat dan pemerintah.
2.1.4 Definisi Teori Good Governance
Teori good governance bermunculan berkaitan dengan hubungan antara
pemerintah dan civil society. Teori good governance gencar didiskusikan sebagai
23
Winarno, Budi. 2009. Pertarugan Negara Vs Pasar. Yogyakarta: Media Pressindo. Hlm. 45.
20

36. salah satu syarat pelaksanaan kebijakan. Teori good governance menjadi syarat
wajib unsur terpenuhinya stakeholder dalam kebijakan publik.
“ Good governance disini diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata
cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-
24
masalah publik “. Teori good governance memberikan kesempatan kepada
setiap stakeholder berpartisipasi dalam setiap isu maupun kebijakan. Teori
tersebut ditujukan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang
mengakomodasi kepentingan dengan komunikaif. Teori good governance
memberikan kesempatan stakeholder berkomunikasi dengan saling menghargai.
Keberadaan forum good governance menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam
rangka menuju kebijakan publik.
Keterlibatan komunitas dalam rangka pembangunan dianggap sebagai hal
yang sangat penting. Keberadaan substansti community development merupakan
penghargaan terhadap pembangunan dan kebijakan. Dibutuhkan partisipasi civil
society untuk melaksanakan. Partisipasi merupakan kunci awal terlaksananya
good governance.
Melalui good governance pemerintah diharapkan mampu memberikan
pelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pencapaian
tujuan tersebut dapat terlaksana berdasarkan pihak pemerintah, apabila pemerintah
bersikap terbuka dan siap bersikap setara dengan masyarakat.
24
Sumarto,ibid. hlm 1.
21

37. Good governance pun memberikan ruang bagi swasta sebagai bagian yang
sangat penting dalam pembangunan untuk terlibat. Hal ini mengingat swasta
memiliki peran andil dalam kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah.
Tujuannya untuk mensinergikan kepentingan dan saling mendukung untuk
menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Sebagaimana dijelaskan oeh
Hidayat Nur Wahid “ Ada tiga komponen yang terlibat dalam governance, yaitu
pemerintah, dunia usaha (comercial society) dan masyarakat pada umumnya
(termasuk partai politik)25 “.
Sinergi stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan tersebut harus
dilandasi dengan karakteristik atau asas yang menlandasi penyelenggaraan good
governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance terdapat asas yang
harus menjadi kepastian dalam Good Public Governance disetiap aspek
pelaksanaan fungsinya yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya
hukum dan kesewajaran dan kesetaraan26.
Melalui teori ini pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan
menjaga kepercayaan stakeholder dalam setiap isu kebijakan. Keterlibatan
stakeholder pun merupakan modal perbaikan pelayanan pemerintah dan
mencegah disorder development.
2.2 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
2.2.1 Defisini Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
25
Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. Public Governance: Proceeeding Diskusi Panel
dan Workshop Konsep Pedoman Umum. Jakarta: Penerbit Salemba. Hlm. 38.
26
Ibid, 79.
22

38. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat
menjadi tren dengan hadirnya konsep corporate social responsibility (CSR).
Perusahaan mendapat banyak perhatian oleh banyak kalangan untuk memberikan
kontribusi. Perusahaan sebagai industri dianggap sebagai pihak yang harus
bertanggung jawab dengan keberadaannya. Keberadaan perusahaan yang hadir di
tengan-tengah masyarakat dan lingkungan sering kali memberikan dampak
negatif. Kejayaan perusahaan untuk terus mempertahankan produksi dan industri
memiliki biaya sosial dan ekonomi.
Hingga saat ini tanggung jawab perusahaan belum memiliki standart yang
jelas. Ukuran perusahaan untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan
masyarakat dan lingkungan masih bersifat mengambang. Tidaklah mengherankan
bila setiap praktisi dan pakar mendefinisikan tanggung jawab perusahaan dengan
kriteria dan konsep yang berbeda-berda. Didefinisikan Johnson and Johnson “
Corporate Social Responsibility is about how companies manage the business
processes to produce en overall positive impact on society “27. Perusahaan sebagai
pihak yang mengelolah perusahaan harus memberikan dampak positif kepada
masyarakat. Perusahaan tidak terbatas melakukan aktifitas bisnis dan memperoleh
keuntungan pribadi. Perusahaan memiliki hubungan kesatuan dengan masyarakat.
Dampak perusahaan merupakan konsekuensi berdirinya perusahaan.
Perusahaan tidak dapat menutup diri dari keberadaan masyarakat dan lingkungan.
Keberadaan perusahaan harus memberikan keuntungan nilai-nilai sosial maupun
27
Johnson and Johnson.2006 dalam Nor Hadi. 2011. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta:
Graha Ilmu.hlm. 46
23

39. nilai-nilai ekonomi. Konsekuensi perusahaan pun dalam proses produksi harus
mampu memberikan produk yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
Sedangkan menurut Lord Holme dan Richard Watts mendefinisikan :
“ Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by
business to behave ethtically and contribute to economic development
while improving the quality of life of the workforce and their families as
well as of the local community and society at large “28.
Argumen yang disampaikan oleh Lord Holme dan Richard Watts
menjelaskan bahwa konsep CSR menunjukkan adanya komitmen atas perusahaan
kepada kepada pekerja, keluarga pekerja, masyarakat sekitar dan masyarakat
secara umum. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk turut serta dalam
pembangunan. Hal ini menyangkut sektor sosial dan ekonomi. CSR merupakan
konsekuensi yang harus ditanggung entitas bisnis atas keberadaannya.
Hal yang menarik dari pendapat Lord Holme dan Richard Watts adalah
komitmen entitas bisnis memiliki peran untuk memberikan kesejahteraan ekonomi
dan sosial tidak terbatas kepada karyawan, keluarga karyawan, masyarakat di
sekitar perusahaan dan masyarakat secara luas. Kepentingan suatu golongan
masyarakat dan masyarakat luas kini tidak terbatas tertuju kepada pemerintah, kini
terdapat golongan swasta yang turut memegang peran. Swasta kini memiliki peran
untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan memperjuangkan
kesejahteraan.
28
Lord Holme and Richard Watts. 2006 dalam Nor Hadi. 2011. Corporate Social Responsibility.
Yogyakarta: Graha Ilmu.hlm. 46
24

40. Komitmen yang diberikan perusahaan kepada masyarakat luas tersebut
bersifat berkelanjutan. Perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya tidak
terbatas aksi pengabdian atau sebagai kewajiban saja. Kegiatan-kegitan yang
hanya bersifat prosedural merupakan langkah-langkah yang belum menyentuh
substansi CSR. Bentuk-bentuk komitmen perusahaan dengan aksi community
development, charity maupun phiilantropy yang hanya dibebankan kepada pihak
tertentu saja bukan mencerminkan suksesnya pelaksanaan CSR. CSR melibatkan
seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan strategis.
Berdasarkan pemahaman Rachman dan kawan-kawan bahwa CSR
memiliki pengertian dasar berdasarkan ISO 26000 sebagai :
“ Responsibility of an organzation or the the impact of its decisions and
activities on society and the enviorement, thought transparant and
ethichal behavior that contributes to sustainable development, health and
the walfare of society, takes into accounts the expectations of
stakeholders; is in compliance with applicble law and consistant with
international norms of behavior; an is integrated throught the
organitation and practiced in its relationship “29.
Tanggung jawab perusahaan turut terlibat dalam aspek sosial dan
lingkungan. Pelaksanaannya mendorong transparansi, menjaga etika untuk
berkelanjuan mendorong pembangunan dalam bidang kesejahterakan masyarakat,
keterlibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan,
mendorong kepastian hukum dan tetap menjalankan norma-norma yang berlaku
dalam hukum internasional. Hal ini penting dalam menjaga integrasi perusahaan
dan menjaga relasi pihak yang terlibat.
29
Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi dan Emir Wicanasana, Lock. Cit. hlm. 17
25

41. Pelaksanaan komitmen merupakan tanggung jawab setiap pihak yang
terlibat dalam proses produksi maupun pihak-pihak yang memiliki andil dalam
pembangunan. Komitmen perusahaan untuk menjalankan CSR pun harus
melibatkan karyawan, pimpinan perusahaan, pemerintah, konsumen, masyarakat
dan kelompok-kelompok di masyarakat. Hal ini dilakukan berdasarkan alasan
pememenuhan kebutuhan yang telah terjadi dalam proses produksi melibatkan
banyak pihak. Setiap pihak yang terlibat dalam proses produksi tersebut memiiki
peran untuk tetap menjaga hubungan yang sehat untuk memberikan keuntungan
masing-masing pihak. Sinergi kepentingan melalui konsep CSR ini sangat penting
untuk melakukan kontrol masing-masing pihak dan mendorong kemajuan
pemangku kepentingan di level pembangunan.
Integrasi perusahaan pun merupakan faktor yang sangat penting untuk
mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Perusahaan harus
melakukan upaya membangun citra kepercayaan publik. Upaya tersebut dapat
terlaksana dengan transparansi perusahaan. Transparansi perusahaan untuk
menyantumkan bentuk-bentuk kandungan hasil produksi merupakan bentuk-
bentuk upaya perusahaan melakukan perlindungan konsumen. Konsumem turut
memiliki hak mengetahui kandungan barang yang dibeli. Konsumen berhak untuk
mengetahui kualitas barang yang telah dibeli.
Transparansi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada
masyarakat dan sinergi dalam pembangunan adalah informasi yang menyangkut
kepentingan publik. Publik berhak mengetahui kontribusi perusahaan kepada
26

42. masyarakat sekitar dan lingkungan, agar masyarakat dapat melakukan kontrol
terhadap tanggung jawab perusahaan.
Sinergi kepentingan antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah
melalui tanggung jawab CSR merupakan suatu etika bagi pihak yang menyangkut
kepentingan masyarakat luas. Melalui etika, perusahaan harus turut memberikan
dampak positif. Tidak terbatas perusahaan yang meraup keuntungan, setiap
pemangku kepentingan harus turut maju secara bersama-sama. Hal ini dilakukan
untuk menghindari kesenjangan sosial. Dan menghambat proses poduksi
perusahaan, pembangunan dan keseimbangan pasar.
Komitmen ini dilakukan dengan berbasiskan pembangunan berkelanjutan.
CSR dilaksanakan selama perusahaan melaksanakan proses produksi. CSR tidak
dilaksanakan hanya sementara. Komitmen mempertanggung jawabkan eksistensi
perusahaan ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan, dipertimbangkan dalam
jangka waktu yang lama. Hal ini dilaksanakan melalui regulasi kebijakan dan
program yang melibatkan para pakar untuk melakukan riset.
Pemahaman CSR ini pada dasarnya merupakan konsep yang digagas oleh
John Elikington dengan konsep triple bottom line. Konsep tersebut menempatkan
tiga varian utama sebagai analisa; yaitu melibatkan ekonomi profit, sosial people
dan lingkungan planet 30. Ketiga elemen ini memiliki keterkaitan dalam
pemabangunan berkelanjutan. Pelaksanaan CSR pun melibatkan ketiga varian ini
sebagai pemangku kepentingan utama. Ketiga pemangku kepentingan tersebut
30
John Elkington. 1998 dalam Nor Hadi. 2011. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha
Ilmu.hlm. 12.
27

43. merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap pemangku
kepentingan memiliki kepentingan untuk saling menunjang dan memberikan
dampak positif.
Adapun definisi lainnya yang dikemukakan oleh Lingkar Studi CSR
Indonesia “ Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalisir
dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh
pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan agar
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan “31.
2.2.2 Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
CSR merupakan moral kepada stakeholder. Perusahaan memiliki
kesadaran memberikan kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Pola
kontribusi perusahaan harus memiliki standar yang jelas. Terdapat ciri-ciri umum
perusahaan dapat diidentifikasi dalam melakukan kontribusi.
Terdapat prinsip-prinsip utama yang menjadi kriteria moral perusahaan.
Disampaikan oleh Alyson Warhurst bahwa terdapat prinsip-prinsip CSR : prioritas
korporat, manajemen terpadu, proses perbaikan, pendidikan karyawan,
pengkajian, produk dan jasa, informasi publik, fasilitas dan operasi, peneliti,
prinsip pencegahan, kontraktor dan pemasok, siaga menghadapi darurat, transfer
best practice, memberi sumbangan, keterbukaan, pencapaian dan pelaporan32.
31
Lingkar Studi Indonesia dalam Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi dan Emir Wicanasana. Loc.
Cit. Hlm. 15.
32
Warhurst, Alyson. 1998 dalam Nor Hadi. Lock. Cit. hlm. 63-65.
28

44. Prioritas Korporat, dipahami adanya tanggung jawab perusahaan sebagai
pihak yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Perusahaan memiliki kesadaran
memperhatikan keberadaannya. Pemahaman ini mendorong perusahaan untuk
produksi yang ramah lingkungan dan memprioritaskan tanggung jawab sosial
sebagai hal utama. Perusahaan dalam menjalankan operasinya tidak merugikan
pihak tertentu. Bahkan cenderung memberikan hal positif.
Manajemen terpadu, sebagai perusahaan yang profesional, memiliki visi
dan missi, integritas dan kredibilitas; perusahaan harus mampu mengelola
program, kebijakan dan praktik isu dan aturan ke dalam kegiatan bisnis dan semua
lini manajemen. Adanya aturan dan norma-norma yang berlaku sebagai etika tidak
sebatas sebagai prosedur. Keberadaannya harus mampu dilaksanakan sebagai
regulasi. Melalui regulasi yang disiplin diketahui semua pihak yang terlibat
dengan tanggung jawab masing-masing. Dan setiap pihak pun mengetahui peran
dan aturan main yang jelas.
Proses kebaikan, melakukan kinerja berkesinambungan untuk
memperbaiki program, kebijakan dan keberadaan kondisi sosial yang ada.
Perbaikan dilakukan melalui riset. Riset dilakukan untuk mengetahui kebutuhan
yang berdara di lapangan, serta mengetahui substansi permasalahan.
Prinsip ini perlu dilakukan agar keberadaan perusahaan tidak terbatas pada
kondisi stagnan. Tidak berkembangnya situasi dan kondisi memiliki implikasi
perubahan positif. Disisi yang berbeda situasi dan kondisi di lapangan selalu
29

45. berubah-ubah. Peran perusahaan untuk tetap eksis dan mengetahui kondisi
lapangan dapat dilakukan melalui penelitian.
Pelaksanaan kegiatan ini tampaknya menyibukkan perusahaan untuk
mengurusi kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, dibandingkan perolehan
profit. Hal ini tidak seutuhnya terkesan negatif, bila diperhitungkan dengan
untung dan rugi. Terdapat investasi sosial yang harus dipertimbangkan melalui
aktifitas ini. Alasan keuntungan investasi sosial adalah setiap pelaksanaan
kegiatan dan kebijakan CSR tidak lepas dari para stakeholder. Para pemangku
kepentingan mensinergikan kepentingan.
Melalui kegiatan ini semua pemangku kepentingan akan diuntungkan. Hal
ini harus dipahami bahwa penyelenggara kegiatan tidak terbatas oleh perusahaan.
Akan tetapi perusahaan adalah penggerak utama monitoring kondisi yang telah
ada. Perbaikan ini tentu harus melibatkan semua pihak untuk menyampaikan
argumen.
Pendidikan karyawan, upaya pendidikan dan pelatihan kepada karyawan
adalah bagian dari pada pelaksanaan konsep CSR. Pelatihan kepada karyawan
merupakan upaya peningkatan kualitas kepada konsumen dan pola produksi.
Kualitas kepada konsumen merupakan out put yang diberikan perusahaan kepada
masyarakat luas. Perusahaan memberikan produk dan hasil yang dapat diterima
oleh masyarakat. Kesuksesan perusahaan untuk menghasilkan produk yang
diapresiasi masyarakat membutuhkan kerjasama. Kerjasama dengan totalitas
30

46. membutuhkan kemampuan yang memadai untuk menghasilkan produk yang
maksimal.
Sedangkan pola produksi memiliki peran yang besar dalam proses
produksi. Pola produksi menekankan kepada proses internal perusahaan.
Perusahaan membutuhkan kemampuan tenaga kerja yang berkualitas untuk
meraih keuntungan maksimal. Perusahaan membutuhkan karyawan dan manajer
yang mampu terus berinovasi. Melalui sumber daya yang berkualitas pola
produksi akan berjalan dengan efektif. Perusahaan membutuhkan bahan faktor
produksi, proses produksi dan waktu produksi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh
pola produksi. Disinilah pendidikan karyawan merupakan kebutuhan yang sangat
penting.
Proses produksi merupakan kelangsungan perusahaan. Perusahaan hidup
dengan sistem produksi yang melibatkan pasar. Antara permintaan dan penawaran
barang dan jasa ditentukan oleh pasar. Hal yang harus diperhatikan dalam proses
produksi adalah penekanan biaya produksi dan menghasilkan keuntungan yang
maksimal. Keuntungan maksimal tersebut dapat diperoleh melalui proses internal
dan eksternal perushaan. Proses yang melibatkan internal dan eksternal
merupakan sistem yang harus terjaga. Sistem tersebut diantaranya dapat terjaga
dengan menghasilakan produk yang tetap diminati oleh pasar. Kualitas produk
dapat terjaga dengan memaksimalkan pendidikan karyawan. Maka pendidikan
karyawan merupakan bagian dari sistem perusahaan. Keberlangsungan proses
produksi sangat dipengaruhi pendidikan karyawan. Pendidikan karyawan
dilaksanakan selama perusahaan tersebut berproduksi.
31

47. Kajian merupakan upaya mengetahui dampak lingkungan dan sosial
sebelum atau sesudah proyek perusahaan. Prinsip ini dalam kondisi praktik di
lapangan sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Pengkajian
sebagai riset dapat dilakukan dengan survei, reseach pendahuluan atau penelitian
lainnya. Satu kondisi lapangan hendaknya dapat diketahui potensi keuntungan,
kerugian dan dampak yang dihasilkan sebelum suatu proyek perusahaan
dilakukan. Prediksi perusahaan merupakan langkah sistematis untuk melakukan
proyek dengan langkah yang diperhitungkan. Keberadaan perusahaan harus
diperhitungkan untuk dapat ramah terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui
prediksi berdasarkan riset yang telah ada, perusahaan dapat mengetahui langkah
yang harus diambil untuk dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Baik
dari segi lingkungan, sosial, budaya, pemerintah dan lain-lain. Prediksi ini
merupakan langkah menuju agenda pembangunan secara bersama. Setelah dapat
diketahui prediksi-prediksi yang ada, perusahaan dapat melakukan dialog dengan
para pemangku kepentingan. Dialog tersebut dimaksudkan untuk melakukan
pembangunan yang berkelanjutan. Keberadaan perusahaan harus mampu
melakukan kordinasi dengan pemangku kepentingan. Bahkan keberadaan
perusahaan harus mampu menjadi pelopor agenda pembangunan.
Seteletah perencanaan dan keputusan dilaksanakan, perusahaan masih
memiliki tanggung jawab evaluasi. Evaluasi adalah upaya peninjauan kembali
atas keberadaan perusahaan dan upaya kontribusi yang telah dilakukan oleh
perusahaan. Evalusi perusahaan menyangkut kondisi sosial dan ekonomi yang ada
di perusahaan. Terlebih suatu perusahaan yang bergerak mengekspoitasi sumber
32

48. daya alam. Kontribusi yang diberikan perusahaan kepada alam pun harus tetap
diperhatikan. Ekosistem alam yang ada harus tetap terjaga. Keberadaan
perusahaan bukan untuk merusak ekosistem yang ada. Perusahaan justru harus
mampu melestarikan sumber daya alam yang terbatas.
Hal ini menjadikan penting bagi perusahaan melakukan evaluasi. Sebelum
perusahaan melaksanakan aktivitas yang lebih jauh atau meninggalkan area kerja.
Tidaklah etis perusahaan meninggalkan lingkungan yang telah dieksploitasi
sumber dayanya, hingga berakibat terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan
yang terjadi merupakan permasalahan yang komprehensif bagi sarana dan pra
sarana umum, potensi yang dilakukan perusahaan ataupun keberlangsungan
daerah beberapa tahun selanjutnya.
Produk dan Jasa, merupakan kostribusi perusahaan kepada konsumen dan
lingkungan. Produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan dapat ramah terhadap
lingkungan. Produk dan jasa tidak lepas dari limbah atau sampah. Keberadaannya
hendaknya dapat ditanggulangi; tidak menjadi permasalahan bagi lingkungan,
tercemarnya alam, rusaknya ekosistem dan permasalahan lainnya.
Produk dan jasa menjadi kebutuhan masyarakat secara luas, sebagai
konsekuensinya terdapat sisa produksi yang tidak dapat dipakai. Permasalahn ini
tentu menjadi bagian tanggung jawab perusahaan. Keberadaan kendaraan
bermotor dapat mencemari udara, keberadaan produk makanan cepat saji
menyisakan sampah plastik; sampah plastik sulit diurai.
33

49. Informasi publik; upaya memberikan informasi terkait dengan perusahaan,
produk, pendidikan kepada pelanggan, penggunaan produk yang aman demikian
halnya dengan jasa yang diberikan. Informasi kepada publik merupakan kegiatan
untuk memberikan pemahaman kepada konsumen maupun masyarakat secara luas
bahwa suatu produk memiliki kemampuan dalam hak tertentu dan terdapat
batasan dalam hal guna. Hal ini perlu disampaikan dengan tujuan konsumen
mengetahui kegunaan barang dan resiko penggunaan barang. Bahkan perusahaan
harus mampu mendidik konsumen dalam mempergunakan barang dan jasa.
Tujuannya adalah untuk perlindungan konsumen dan mengantisipasi
kemungkinan yang tidak diinginkan.
Kepuasan konsumen merupakan bagian kesuksesan perusahaan.
Perusahaan yang mendapatkan kepercayaan dari konsumen memiliki apresiasi,
agar publik tidak ragu menggunakan produk atau jasa perusahaan. Hal ini cukup
penting untuk meminimalisir potensi konflik.
Fasilitas dan Operasi merupakan prinsip perusahaan untuk
mempergunakan temuan, rancangan dan mengoperasikan temuan yang
mempertimbangkan dampak lingkungan. Perusahaan harus tetap berinovasi untuk
meminimalisir dampak negatif kepada lingkungan dan sosial-ekonomi. Hal ini
dapat dilakukan dengan mengetahui perkembangan tekhnologi dan informasi.
Teknologi dan informasi harus dipergunakan untuk perlindungan setiap pemangku
kepentingan.
34

50. Perusahaan tidak dapat menganggap sepele keberadaan penggunaan
tekhnologi yang tidak ramah. Beragam dampak dapat menjadi permasalahan bagi
perusahaan itu sendiri. Permasalaan kecil dapat menjadi permasalahn yang besar
bila permasalahn kecil terus bertambah. Bergulirnya waktu menjadikan
perusahaan berhadapan dengan masalah yang mengumpul.
Penelitian adalah pendukung pihak-pihak yang meneliti dampak sosial
bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha.
Perusahaan selalu membutuhkan inovasi untuk menghasilkan beragam hal yang
efektif dan efisien. Perusahaan hadir dengan meminimalisir dampak negatif dan
memaksimalkan dampak positif. Perusahaan menggunakan modal minimal
dengan harapan memperoleh hasil maksimal. Hal inilah yang menjadikan
perusahaan memperoleh keuntungan. Upaya memperoleh keuntungan ini
membutuhkan langkah-langkah penuh pertimbangan. Perusahaan pun
membutuhkan data kekurangan dan kelebihan yang dimiliki.
Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki perusahaan tidak dapat
ditanggulangi oleh perusahaan itu sendiri. Sangatlah relevan melibatkan peneliti
ataupun pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini
merupakan cek dan kontrol perusahaan. Melalui penelitian yang ada, perusahaan
dapat meningkatkan produksi.
Prinsip pencegahan adalah antisipasi atas proses produksi, hasil produksi,
keberadaan perusahaan di lingkungan dan lain-lain. Pencegahan dilakukan dengan
mempertimbangkan dampak negatif, walau dalam kenyataannya belum tejadi.
35

51. Pencegahan dilakukan dengan melakukan perbaruan atau memodifikasi sistem
pemasaran, penggunaan produk dan lain-lain.
Tanggung jawab kontraktor dan pemasok perusahaan harus dipegang
teguh. Tidak terbatas perusahaan sendiri yang berhadapan dengan masyarakat
sekitar. Kontraktor dan pemasok dalam aktivitasnya dengan perusahaan harus
mampu memberikan dampak positif. Kesenjangan sosial harus diminimalisir
untuk mempertahankan kondisi yang kondusif. Keberadaan masyarakat harus
disinergikan dengan pihak pemasok atau kontraktor.
Siaga menghadapi darurat dimaksudkan menjaga keselamatan karyawan
dan lingkungan sekitar. Upaya siaga dapat dilakukan melalui kordinasi dengan
pihak-pihak yang berkompeten.
Siaga menghadapi darurat harus ditekankan sebagai kebutuhan dan syarat
operasi perusahaan. Kondisi darurat dapat terjadi secara tiba-tiba, dan
membutuhkan penanganan cepat. Penekanan siaga menghadapi darurat
menyangkut hak vital manusia.
Taransfer Best Practice merupakan kontribusi kepada publik, lembaga
bisnis dan lembaga pemerintahan. Kontribusi yang dilakukan perusahaan kepada
publik dapat dilakukan dengan turut berpartisipasi dalam proses kebijakan
ataupun melakukan gerakan sosial.
Kontribusi perusahaan adalah upaya bersama untuk maju bagi pihak-pihak
yang membutuhkan. Upaya kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial.
36

52. Kesadaran perusahaan untuk peduli adalah salah satu etika untuk saling
menolong.
Adapun bentuk-bentuk kegiatan ini adalah memberikan bantuan
pendidikan bagi siswa tidak mampu, memberikan bantuan dana bagi keluarga
tidak mampu dan banyak hal lainnya yang dapat dilakukan. Tujuannya untuk
memberikan bantuan secara nyata. Bantuan dapat digunakan secara langsung oleh
pihak yang bersangkutan.
Memberi sumbangan merupakan usaha bersama dalam rangka
pengembangan kebijakan publik, bisnis, lembaga pemerintah dan lintas
departemen dan lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan bimbingan dan
pelatihan. Melalui kegiatan ini akan meningkatkan kesadaran tanggung jawab dan
memunculkan program yang berbasis pada kepentingan masyarakat.
Perusahaan sebagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ini ditekankan
untuk mampu hadir sebagai pihak yang menseponsori. Bahkan perusahaan akan
lebih baik bila menjadi pelopor. Keberadaan perusahaan merupakan pihak yang
penting hadir di tengah-tengah masyarakat. Perusahaan pun harus mampu
bersinergi dalam proses kebijakan.
Keterbukaan, hal yang sangat penting dalam berdialog. Perusahaan dalam
menjalin hubungan harus mampu berdialog terkait dengan keberadaan
perusahaan. Perusahaan pun harus siap berhadapan dengan pihak mana pun yang
merasa terganggu dengan keberadaan perusahaan dan keluhan-keluhan lainnya.
37

53. Adapun pihak-pihak yang perlu diajak dialog secara berskala adalah
pekerja dan publik. Keberadaannya merupakan bagian yang berperan penting bagi
perusahaan. Pekerja mewakili internal perusahaan atas keluhan dalam proses
produksi. Sedangkan publik adalah pihak yang bersentuhan dengan keberadaan
perusahaan.
Pencapaian dan pelaporan, melakukan evaluasi kinerja yang telah
dilakukan secara keseluruhan. Melakukan pengkajian sebagaimana target yang
telah ditetapkan perusahaan dan mengevaluasi antara harapan pemangku
kepentingan dengan kegiatan yang telah dilakukan. Dan melakukan analisis sesuai
konstitusi yang berlaku.
Pihak yang berhak mengetahui laporan tersebut diantaranya pemegang
saham, dewan direksi, pekerja dan publik. Hal ini penting agar pemangku
kepentingan mengetahui kondisi yang dihadapi perusahaan. Kegiatan yang telah
dilakukan menjadi koreksi bersama. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran
dan partisipasi.
Melalui prinsip-prinsip ini perusahaan tidak terbatas sebagai golongan
yang mengekspolitasi dan mencari keuntungan. Perusahaan pun memiliki
tanggung jawab kepada lingkungan, pemerintah dan masyarakat.
2.2.3 Sejarah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pada era klasik, CSR bukanlah hal baru bagi peradapan manusia. CSR
secara tidak langsung hadir searah dengan etika, sejak manusia mengenal hidup
38

54. bersama dan mengenal perdagangan. Etika diakui masyarakat melalui norma yang
berlaku secara formal maupun secara tidak formal.
Sekitar tahun 1700 BC Raja Hammurabi dari bangsa Mesopotamia telah
menetapkan kebijakan terhadap pelaksanaan perdagangan kayu perhutanan. Pada
massa tersebut terjadi penebangan secara besar-besaran. Eksploitasi lahan secara
besar-besaran mengakibatkan erosi dan pencemaran udara. Dalam undang-undang
ditetapkan bahwa pelaku bisnis dan petani kayu di wilayah perhutanan harus
mampu memberdayakan masyarakat sekitar dan ramah terhadap lingkungan. Bila
pelaku bisnis tidak melaksanakan kegiatan tersebut mendapatkan sangsi penjara
hingga hukuman mati.
Berkembang pada era 1920-an, perdebatan konsep tanggung jawab kepada
lingkungan dan sosial menjadi perhatian banyak kalangan. Kemunculan
industrialisasi memiliki konsekuensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial.
Sebagai contohnya meningkatnya kriminalitas. Pada era ini para pelaku bisnis
mulai mengunakan l keuntungannya untuk aksi-aksi bersifat filantropi.
Kegiatan tanggung jawab sosial turut didukung oleh Dekan Sekolah Bisnis
Harvard; Wallace B. Donham. Menurut Donham, kaum pebisnis memulai pola
baru. Pada era sebelumnya bisnis tidak peduli dengan tanggung jawab sosial,
meskipun lingkungan sosial mengharapkan tanggung jawab dari pelaku bisnis33.
Era 1960-1970 diwarnai dengan buku silent sprint oleh Rachel Carson.
Buku tersebut menarik perhatian publik untuk melihat dampak industri terhadap
33
Hadi, Nor.dkk. Lock. Cit. hlm. 21-23.
39

55. lingkungan. Isu buku tersebut bertambah keras dengan kemunculan perusahaan
mobil General Motor dan Standard Oil (Exxon Mobil). Perusahaan tersebut
memproduksi limbah timbal sangat banyak, kondisi tersebut semakin menarik
perhatian anggota Senat Amerika Serikat untuk melakukan uji kelayakan. Isu
lingkungan menjadi kepentingan bersama antara masyarakat, pemerintah dan
pelaku usaha. Kebijakan lingkungan melewati proses yang panjang karena
mendapat kawalan banyak pihak.
Pada era 1980-1990 keberadaan industri kembali menjadi peringatan
keprihatinan dunia. Terjadi peledakan industri nuklir di Chernobyl Ukraina dan
keracunan masal di Bhoqal India. Serta adanya penemuan lubang lapisan ozon
akibat industri. Periode ini merupakan cikal bakal isu pemanasan global.
Pada periode 1990-2000 terjadi kasus perang teluk persia berakibat pada
kebocoran kilang minyak dan kerusakan alam. Peristiwa itu mendorong
pengambilan keputusan politik untuk memperhatikan lingkungan dan kondisi
sosial ekonomi. Bahkan isu perang menjadi bagian isu lingkungan. Banyak pihak
yang memantau kebijakan genjatan senjata, karena diharapkan harus sesuai
dengan norma kemanusian dan lingkungan.
Pada era 2000-an masyarakat lebih selektif mengontrol kebijakan
pemerintahan Amerika sebagai pemenang dunia ketiga. Pada era itu diharapkan
40

56. setiap kebijakan mempertimbangkan dampak lingkungan terhadap masyarakat
sekitar34.
Perkembangan sejarah CSR turut ditandai dengan keberadaan kaum
intelektual. Kaum intelektual merupakan pihak yang turut memberikan
sumbangan tolok ukur penerapan konsep CSR. Perkembangan konsep yang
disumbangkan kaum intelektual memberi kepastian hukum positif. Konsep
tersebut tidak terbatas mewarnai kebijakan di lingkup nasional, akan tetapi CSR
menjadi isu kebijakan dalam lingkup internasional. Adapun tabel yang
menerangkan secara singkat konsep perkembangan CSR, yaitu
Tabel 1 Sejarah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
1953 Diterbitkan “ Social Responsibility of Businessman “ karya Howard
Bowen yang kemudian dikenal dengan Bapak CSR.
1987 The World Commisission on Emvironment and Development (WECD)
dalam Bruntland Report, menembangkan tiga komponen penting
(sustainable development), yang didasarkan kepada pengembangan
lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai sesuatu
yang harus dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan.
1992 KTT Bumi di Rio Deneiro menegaskan konsep pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) yang didasarkan kepada
perlindungan lingkungan hidup, pembangunan sosial dan ekonomi
sebagai sesuatu yang mesti dilakukan semua pihak, termasuk
perusahaan.
1998 Konsep CSR semakin populer terutama setelah kehadiran buku
Cannibal with folks: The Triple Bottom Line in 21 st Century Business
(1998), karya John Elkington. Dia mengemas CSR dalam tiga fokus: 3P,
singkatan dari profit, planet, dan people.
2002 Wold Summit Sustainable Development di Yohanburg memunculkan
Social Responsibility yang mengirigi dua konsep sebelumnya yaitu
economic dan environment sustainability.
2010 Diberlakukan ISO 26000 suatu standar operasional dan norma
pelaksanaan tanggung jawab sosial dari organisasi-organisasi termasuk
perusahaan yang terhimpun dalam Guidance Social Responsibility35
34
http//www.runet.edu/-wkovarik/hist1/timeline.news.html 29 September 2011
35
Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi dan Emir Wicanasana, Lock. Cit. hlm. 82
41

57. 2.2.4 Double Diamond
Double Diamond merupakan perkembangan dari analisis keunggulan
bersaing yang digagas oleh Michael Porter, atau disebut Fircle Force. Sebuah
konsep yang turut diadopsi menjadi bagian tanggung jawab sosial perusahaan.
Analisis tersebut menganalisis persaingan industri berdasarkan sisi supplay chain
(supplier dan pelanggan) dan pasar (pemain baru dan substitusi). Berdasarkan
hasil analisis menunjukkan bahwa persaingan industri membutuhkan kemandirian
industri.
Kenyataan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan industri tidak
seutuhnya dapat mandiri. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor,
Sebagai pertimbangan tercapainya industri yang mandiri dan mendorong
persaingan pasar dibutuhkan pemberdayaan bagi masyarakat dan mendorong
industri bangkit. Aspek pemberdayaan tersebut pada direalisasikan dalam aspek
ekonomi. Dalam perkembangannya, kebutuhan pemberdayaan turut dipengaruhi
oleh aspek sosial. Keberadaan aspek sosial dan ekonomi saling mempengaruhi
satu sama lain.
Berdasarkan faktor tersebut transformasi masyarakat menggunakan
Double Diamond. Analisis Double Diamond menggunakan aspek sosial dan
ekonomi sebagai cerminan. Dalam hal ini keberadaan sosial diharapkan mampu
mempengaruhi kondisi ekonomi.
Transformasi sosial ekonomi masyarakat dilaksanakan pada wilayah
terkecil yaitu kecamatan. Lingkup kecamatan merupakan hubungan masyarakat
42

58. dan perusahaan. Batasan ini merupakan tolok ukur terlaksananya kemandirian
masyarakat.
Tantangan utama Double Diamond bukanlah keadaan geografi
masyarakat, melainkan pola sosial ekonomi yang dibangun masyarakat. Pola
sosial ekonomi mempengaruhi perkembangan dunia bisnis yang berada di
lingkungan sekitar, beserta mempengaruhi tingkat perkembangan masyarakat.
Pihak yang dianggap memiliki peran penting dalam konsep Double Diamond
adalah pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Keberadaan elemen ini
merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam transformasi sosial ekonomi
di masyarakat. Tidak dapat dapat dipungkiri bahwa konsep analisis Double
Diamond tidak lepas dari teori good governance sebagai sinergi kebijakan.
Manfaat pelaksanaan Double Diamond ini adalah memetakan, menggali
dan mengenali potensi positif daerah. Pemetaan ini cukup koprehensif untuk
mengetahui pola hubungan pemangku kepentingan, permasalahan yang
berkembang dan lain-lain. Disisi yang berbeda, Double Diamond turut
mengetahui keunggulan potensi daerah.
Hal yang harus dipahami dalam Double Diamond adalah unit analisis
transformasi sosial ekonomi. Transformasi sosial ekonomi merupakan upaya
sinergi kepentingan. Berdasarkan analisis Double Diamond terdapat aspek internal
dan eksternal mempengaruhi kondisi sosial ekonomi. Aspek eksternal meliput
pemerintah dan peluang ekonomi.
43

59. Pemerintah bukanlah pihak yang terlibat dalam internal sosial ekonomi
Double Diamond. Keberadaannya turut memiliki peran penting dalam
mempengaruhi pertumbuhan, pengembagangan sosial ekonomi masyarakat.
Pengaruh pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam kebijakan, pembangunan
dan respon pemerintah kepada suatu isu.
Peluang ekonomi merupakan faktor ekonomi yang berada di dalam dan di
wilayah kajian. Keberadaannya memiliki pengaruh dalam sosial ekonomi wilayah
yang di kaji. Keberadaannya merupakan peluang bagi perusahaan dan masyarakat
untuk mengutungkan. Faktor sosial ekonomi membutuhkan dukungan peluang
ekonomi di luar wilayah kajian. Sebagai contohnya; keberadaan bencana alam dan
krisis global yang terjadi. Hal ini merupakan kejadian yang tidak disangka.
Keberadaan sosial ekonomi pada suatu daerah terpengaruhi oleh bencana alam
atau krisis global, walau di daerah yang bersangkutan tidak mengalami bencana
tersebut. Disini terjadi faktor yang mempengaruhi peluang ekonomi.
Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi sosial ekonomi merupakan
pola transformasi sosial ekonomi swasta dan masyarakat. Adapun7 Pedoman
transformasi sosial ekonomi internal Double Diamond, yaitu prilaku dan nilai-
nilai sosial, rangsangan perubahan sosial, modal sosial dan kelembagaan, kondisi
input sosial budaya dan kondisi input ekonomi, kondisi dan prilaku persaingan,
kondisi dan prilaku persaingan, kondisi permintaan dan rangsangan komersial,
lapis-lapis prilaku ekonomi dan kondisi rantai nilai usaha.
44

60. Prilaku dan nilai-nilai sosial merupakan survei dan pemetaan perilaku
yang menjadi kebiasaan masyarakat dan nilai suatu fenomena sosial di mata
masyarakat yang bersangkutan. Bedasarkan pemetaan ini menyangkut :
a) Permasalahan gender.
b) Status sosial menyangkut pekerjaan.
c) Struktur sosial dan pendapatan.
d) Apresiasi terhadap pendidikan, produktivitas dan etos kerja.
e) Nilai dan kepercayaan masyarakat, keberadaan kearifan lokal, adat-
istiadat, karakteristik masyarakat,pola hubungan sosial, motif
penggerak tingkah laku masyarakat.
f) Pengalaman masyarakat
g) Pengetahuan masyarakat terhadap CSR.
Rangsangan perubahan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi
perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Adapun poin yang menjadi
pertanyaan menyangkut:
a) Mobilitas sosial.
b) Pola interaksi peduduk pendatang.
c) Perantau terdidik dan pendidikan keluar daerah.
d) Difusi sosial-asimilasi sosial.
e) Brain drain
f) Kehadiran tekhnologi, informasi dan trasnportasi.
g) Pola komunikasi dan informasi.
45

61. Modal sosial dan kebudayaan merupakan pemetaan yang menjadi modal
sosial dan kelembagaan yang terdapat di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi:
a) Kelompok dalam masyarakat.
b) Kelompok dan pola kepemimpinan
c) Hubungan kondisi internal kelompok
d) Hubungan kondisi eksternal kelompok
e) Kelembagaan adat, sosial dan ekonomi
f) Hubungan dan lembaga di antara masyarakat dan perusahaan
Kondisi Faktor Input (Sosial dan Ekonomi) merupakan keberadaan situasi
dan kondisi yang menjadi modal dasar sosial ekonomi di masyarkat. Faktor imput
terdiri dari :
a) Potensi alam, bentuk lahan dan keberadaan geografi daerah
b) Sebaran pelaku usaha
c) Infrastruktur fisik (jalan, listrik, air bersih dan fasilitas umum)
d) Infrastruktur komunikasi dan transportasi
e) Lembaga pelayanan umum
f) Informasi/pendidikan CSR
g) Kebijakan, program dan peraturan daerah
h) Kondisi sumber daya alam dan sumberdaya manusia
Kondisi dan prilaku persaingan berfungsi menganalisis keberadaan aktor
dan pola persaingan usaha di wilayah. Pisau analisa mencakup :
46

62. a) Apresiasi kepada dunia usaha
b) Perilaku dan pola berusaha
c) Respon terhadap investasi luar
d) Kondisi persaingan dan kerja sama
Kondisi permintaan dan rangsangan komersial merupakan faktor yang
menjadi rangsangan dan permintaan bagi masyarakat dalam sosial ekonomi.
Faktor yang mempengaruhi mencakup:
a) Kondisi permintaan lokal
b) Permintaan dari tempat yang berbeda
c) Apresiasi mutu dan permintaan oleh penduduk lokal
d) Pembelian yang merangsang inovasi
Lapis-lapis Pelaku Ekonomi menjelaskan keberadaan pelaku dan pola
rantai usaha dilaksanakan. Sebagai perbandingan mencakup :
a) Ketersediaan lembaga pendukung ekonomi
b) Ketersediaan lapis industri pendukung
c) Interaksi antar pelaku usaha
d) Kondisi rantai usaha36
2.3 Hukum Positif
Hukum yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan kepada
masyarakat lokal, pemerintah dan kepada lingkungan cukup banyak.
36
Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi dan Emir Wicanasana. hlm. 136-159
47