Konstitusi dapat bersifat fleksibel atau rigid, tergantung kemudahan perubahannya. Fungsi utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Cara pembentukan konstitusi meliputi pemberian raja, secara sengaja setelah pendirian negara, hasil revolusi, atau evolusi. Perubahan konstitusi dapat dilakukan oleh badan legislatif, referendum, badan khusus, atau persetujuan mayoritas negara bagian dalam negara fed

1. Sifat dan Fungsi Konstitusi Negara
Sifat pokok konstitusi Negara adalah fleksibel (luwes), atau juga rigid (kaku).
Konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya
perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat (contoh :
konstitusi yang fleksibel adalah konstitusi Inggris dan Selandia Baru).
Sedangkan konstitusi dikatakan rigid apabila konstitusi itu sulit untuk diubah
kapan pun (contoh : Amerika, Kanada, Jerman, Indonesia).
Fungsi pokok konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah membatasi
kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan
tidak bersifat sewenag-wenang.
Dengan memperhatikan sifat dan fungsi Konstitusi atau Undang-Undang Dasar,
setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
b. Hak-hak manusia, kalau berbentuk naskah tersendiri.
c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.
d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari
Undang-Undang Dasar.
Kedudukan Konstitusi
(Undang-Undang Dasar)
Meskipun Undang-Undang Dasar bukanlah merupakan salah satu syarat untuk
berdirinya suatu Negara serta penyelenggaraan Negara yang baik, dalam
perkembangan zaman modern dewasa ini Undang-Undang Dasar mutlak ada.
Sebab dengan adanya Undang-Undang Dasar baik penguasa Negara maupun
masyarakat dapat mengetahui aturan atau ketentuan yang pokok atau
mendasar mengenai ketatanegaraannya. Jadi, kedudukan Undang-Undang
Dasar dalam suatu negara sangat penting artinya dalam rangka mengatur
penyelenggaraan ketatanegaraan Negara sebaik-baiknya.

2. Cara Pembentukan dan Cara
Mengubah Konstitusi
(Undang-Undang Dasar)
No Cara Keterangan
1. Pemberian Raja memberi kepada warganya suatu UUD, kemudian ia
berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu
berdasarkan asas-asas tertentu, dan kekuasaan itu akan
dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Biasanya UUD
itu timbul karena raja merasa ada tekanan yang hebat dari
orang-orang disekitarnya dan takut akan munculnya
revolusi. Dengan adanya UUD ini, maka kekuasaan raja
dibatasi.
2. Secara sengaja Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah Negara itu
didirikan. Jadi setelah suatu Negara didirikan,
dibentuklah UUD secara sengaja.
3. Dengan cara
Revolusi
Pemerintahan baru yang terbentuk sebagai hasil revolusi
ini kadang-kadang membuat suatu UUD yang kemudian
mendapat persetujuan rakyat, atau pemerintah tesebut
dapat mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan
suatu musyawarah yang akan menetapkan UUD itu.
4. Dengan cara
Evolusi
Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur dapat
menimbulkan suatu UUD, dan secara otomatis UUD yang
lama tidak berlaku lagi.
No Cara Keterangan
1. Oleh Badan
Legislatif/
Perundingan
biasa
Dilakukan oleh badan legislatif, dengan syarat yang lebih
berat daripada jika badan legislatif ini membuat undang-
undang biasa (bukan Undang-Undang Dasar)
2. Referendum Artinya, melalui pemungutan suara rakyat yang memiliki
hak suara.
3. Oleh Badan
Khusus
Harus diadakan oleh suatu badan yang khusus bertugas
untuk mengubah Undang-Undang Dasar.
4. Khusus di
Negara
Federasi
Perubahan UUD baru dapat terjadi jika mayoritas
Negara-negara bagian menyetujui.