1. REFORMASI BIROKRASI DAN RUU ASN UNTUK
TINGKATKAN KINERJA KEMENDIKBUD
Oleh:
Dr. Sofian Effendi
Wakil Ketua TI-RBN dan Dosen Universitas Gadjah Mada
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Rembuknas, 11 Februari 2013 1

2. Prolog
• Tema Rembuknas 2013 “Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan
dan Kebudayaan Tahun 2013- 2014” punya banyak makna bagi
peserta perhelatan yang amat besar ini.
• Bagi sebagian dapat diartikan menyelesaikan prioritas nasional bidang
pendidikan dan kebudayaan. Bagi yang lain mungkin berarti
bagaimana mengeskalasi pencapaian program prioritas tersebut.
Mungkin bagi sebagian besar ahun 2013 menuntaskan berarti barokah
karena usulan Reformasi Remunerasi, eh Reformasi Birokrasi, sudah
dikabulkan oleh Pemerintah.
• Tujuan Program Reformasi Birokrasi Nasional, yang akan saya singgung
dalam presentasi ini, bukan dirancang untuk sekedar meningkatkan
remunerasi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan
kinerja dan prestasi birokrasi K/L dan pemda.
• Dari kacamata RBN salah satu tujuan penting Rembugnas 2013 ini
adalah untuk bersama-sama merumuskan prioritas nasional bidang
Pendidikan dan Kebudayaan pada 22 bulan ke depan serta sekaligus
menyusun pokok-pokok fikiran tentang prioritas nasional bidang
pendidikan dan kebudayaan pada 2015-2019 guna menyiapkan SDM
yang diperlukan untuk pembangunan knowledge based economy.
Rembuknas © Kemdikbud 2013
2

3. CAKUPAN PRESENTASI
1 Tujuan Nasional dan Reformasi Birokrasi
2 RUU ASN: Pilar Reformasi Birokrasi
KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
3 KEMDIKBUD: TIGA FAKTOR PENDUKUNG
4 MENETAPKAN QUICK WINS KEMDIKBUD
3

4. 1
Tujuan Nasional dan Reformasi Birokrasi
4
4

5. Vision 2045 Indonesia
Rembuknas © Kemdikbud 2013
5

6. VISI RB NASIONAL
Visi 2025 Visi RB 2025
Indonesia Yang
Mandiri, Maju, Adil, dan Terciptanya Aparatur
Makmur Pemerintahan Kelas Dunia
Rembuknas © Kemdikbud 2013
6

7. Program Reformasi Birokrasi Nasional
PEMERINTAHAN KELAS DUNIA
Sasaran 5 Tahun III
(2020– 2024)
Sasaran 5 Tahun II
(2015–2019)
Sasaran 5 Tahun I
Tercipta Birokrasi Peme-rintahan
(2010–2014) Kelas Dunia yang
profesional, berintegritas
tinggi, imparsial, berkiner-ja
Birokrasi pemerintahan memiliki
tinggi, dan memiliki leadership
profesionalitas dan integeritas
dalam pembangunan nasional
tinggi, bersih praktek KKN, be-
kinerja tinggi dalam me-
Meningkatkan kapasitas birokrasi nyelenggaraan pelayanan publik,
pemerintahan dalam mewujudkan tata semakin imparsial, dan
pemerintahan yang baik, bersih dari berkemampuan tinggi dalam
praktek KKN, kinerja dalam melaksanakan kebi-jakan
penyelenggaraan pelayanan publik, serta pemerintahan.
dalam akuntabilitas.
Rembuknas © Kemdikbud 2013
7

8. KERANGKA FIKIR RBN
Harmonisasi Outputs:
regulasi
1. Terwujudnya
Perubahan Budaya Birokrasi
Penataan birokrasi yang
organisasi berintgeritas, dan
bersih dan bebas
Percepatan
tatalaksana
KKN Kepercayaan
2. Meningkatnya Rakyat
Manajemen kualitas pelaya-
SDM berbasis nan publik
merit 3. Meningkatnya
kapasitas dan
Meningkatkan akuntabilitias
efektivitas kinerja birokrasi
Pengawasan
1. Manajemen Perubahan: 2. Quick wins; 3 Monitoring dan Evaluasi; 4.
Penegakan Hukum; dan 5. Manajemen pengetahuan ttg RB
Rembuknas © Kemdikbud 2013
8

9. Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan
Area Hasil yang diharapkan
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan
sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Peraturan Perundang- Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
undangan
Sumber daya manusia SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional,
aparatur berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (mind set) dan Birokrasi dengan integritas dan berbudaya kinerja tinggi
Budaya Kerja (culture set)
Aparatur
Rembuknas © Kemdikbud 2013
9

10. Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Base line Target
Sasaran Indikator
(2009) (2014)
IPK*) 2.8 5.0
Terwujudnya
Pusat 42,17% 100%
pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN OPINI BPK (WTP) Daerah
2.73% 60%
Pusat
Terwujudnya Integritas Pelayanan
6,64 8,0
peningkatan kualitas Publik Daerah
6,46 8,0
pelayanan publik kepada
masyarakat Peringkat Kemudahan Berusaha
122 75
Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5
Meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas
kinerja birokrasi Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80%
*) Skala 0 – 10
**) Skala – 2.5 s/d 2.5
Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
Rembuknas © Kemdikbud 2013
10

11. STRUKTUR ORGANISASI RBN
KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Ketua : Wakil Presiden
Anggota : Menko Perekonomian, Menko Polhukham, Menko Kesra, Menpan
RB, Menkeu, Mendagri, Men PPN & Ka Bappenas, Ka. UKP4, Prof. Dr. Ryaas Rasyid
Tim Independen Tim Jaminan Mutu
UPRBN
Ketua: Wamenpan
Anggota:
Wamen PPN, Wamenkeu, dan Wamendikbud
Tim Reformasi Birokrasi Tim Reformasi Birokrasi
K/L Daerah
Rembuknas © Kemdikbud 2013
11

12. Quick Wins Nasional
• RUU ASN, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU
Revisi UU No 32/2004, RUU Revisi UU SPPN, RUU
Revisi UU Keuangan Negara;
• Revisi PP No 38/2004;
• Percepatan waktu Perizinan Usaha Baru;
• Percepatan waktu penyelesaian e-KTP;
• Percepatan waktu penyelesaian VISAS dan KITAS.
Rembuknas © Kemdikbud 2013
12

13. 2
RUU ASN: PILAR REFORMASI BIROKRASI
13
13

14. Pembangunan SDM ApNeg
2025
ASN Kelas Dunia
• Profesional
• Berintegritas tinggi
Pembangunan • Melayani
• Imparsial
Aparatur Negara • Bersih korupsi
• Adil
2010
PNS Abdi Negara
• Abdi Negara
• Monoloyalitas
• Nepotis
• Mentalitas silo
Rembuknas © Kemdikbud 2013
14

15. Tujuan RUU ASN
1. Menciptakan ASN profesional kelas dunia;
2. Menciptakan ASN yang bersih dari intervensi
politik;
3. Memantapkan peran ASN sebagai perekat NKRI;
4. Menciptakan Jabatan Eksekutif Senior sebagai
korps perwira tinggi ASN;
5. Meningkatkan kesejahteraan ASN melalui Sistem
Gaji Skala Tunggal dan Sistem Pensiun Dua Pilar
(SJSN Ketenagakerjaan dan PT Taspen);
Rembuknas © Kemdikbud 2013
15

16. SDM APARATUR NEGARA
Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI : 361.823
Polri : 363.000
• Total PNS : 4.732.472
• Pria : 2.560.083 (54%)
• Perempuan : 2.172.389 (46%). BUMN : 726.128
• Komposisi Jabatan
• Struktural: 246.993
• Fungsional: 2.051.491
• TU/teknikal: 1.763.370
• Instansi
• Pemda: 2.795.700
• Kementerian: 737.023
• Komisi/LPND: 74.709
Rembuknas © Kemdikbud 2013
16

17. APARATUR NEGARA R.I
APARATUR NEGARA
APARATUR SIPIL NEGARA
TNI
(4,7 jt PNS dan PNPK)
PNS PNPK
POLRI
(2 jt) (2,7 jt)
Rembuknas © Kemdikbud 2013
17

18. JENIS PEGAWAI ASN
Jabatan Eksekutif Senior
10-12.000 PNS
APARATUR SIPIL
NEGARA
Jabatan Jabatan
Administrasi Fungsional/T
eknikal
2,19 jt PNS
2,5 jt PTTP
Rembuknas © Kemdikbud 2013
18

19. Ledakan Pensiun PNS
Laporan Bank Dunia ttg Reformasi Jabatan Publik
Indonesia (2010) menunjukkan pada 2015 sebanyak
2,5 juta PNS akan pensiun dalam waktu 10-15 th.
Jumlah pensiunan PNS mencapai 4,7 juta.
PEGAWAI NEGERI SIPIL 2010
PEGAWAI NEGERI PENSIUNAN PNS
2.2 million 2.4 million
J.S. 0,3 jt & J.Adm 1,9 jt
2015 4,5 jt
Jabatan Fungsional
PENSIUNAN
2.5 juta BARU
2,1 million
Beban APBN
Rp. 165 T
Rembuknas © Kemdikbud 2013
19

20. 3
KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI KEMDIKBUD:
TIGA FAKTOR PENDUKUNG
20
20

21. Dynamic Governance
“Sustained economic and social development
takes place when there is leadership intention,
cognition and learning which involves
continual modification of perceptions, belief
structures, and mental models, particularly
when confronted with global developments
and technological change,” dalam Pidato
Penerimaan Hadiah Nobel 1993 bidang
Ekonomi. Douglas C. North (1993).
Rembuknas © Kemdikbud 2013
21

22. DYNAMIC GOVERNANCE COMPONENTS
Sumber: Boon Siong Neo dan Geraldine Chen “Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in
Singapore,” (New Jersey, World Scientific. 2007).
Rembuknas © Kemdikbud 2013
22

23. Budaya Organisasi
Integritas
sebagai inti
dari Etika
Publik Korupsi
adalah
Adil.
dosa
besar
Manusia
Imparsial adalah
kunci
Cost-
efektif Meritokrasi
(hemat)
Berorientasi
hasil
Rembuknas © Kemdikbud 2013
23

24. BUDAYA THINKING AHEAD
• Kemajuan yang dicapai negara-negara Asia yang berhasil mencapai
kemajuan luar biasa dalam 4 dekade terakhir, misalnya Cina dan
Singapura, hanya terjadi karena ada birokrasi yang mampu berfikir
jauh kedepan (thinking ahead) sehingga dapat mengambil kebijakan
antisipatif yang tepat.
• Sayangnya di Indonesia para pejabat birokrasi ber-hadapan dengan
banyak kelompok pejabat maupun kelompok masyarakat yang
menganut budaya berbeda sehingga mempunyai rumusan berbeda
tentang bagaimana mengatasi masalah pendidikan yang sedang
dihadapi bangsa. Penolakan terhadap RSBI, penolakan kelompok
mahasiswa terhadap otonomi PTN, dan penolakan pejabat tertentu
terahdap RUU ASN adalah beberapa contoh.
Rembuknas © Kemdikbud 2013
24

25. KAPASITAS BIROKRASI PUBLIK
2/12/2013 RNKK-2013 25

26. 4
MENETAPKAN QUICK WINS KEMDIKBUD
26
26

27. Visi dan Misi Kemdikbud
VISI
Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk
Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat
MISI
 Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan dan kebudayaan;
 Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan kebudayaan;
 Meningkatkan KUALITAS layanan pendidikan dan kebudayaan;
 Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan;
 Menjamin KEPASTIAN / KETERJAMINAN memperoleh layanan pendidikan;
 MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.
Rembuknas © Kemdikbud 2013
27

28. Outcomes Program RB Kemdikbud
Meningkatnya keterjaminan dan Meluasnya keterjangkauan
ketersediaan layanan pendidikan layanan pendidikan
Kukuhnya dan lestarinya
Bahasa Indonesia dan
budaya nasional
Meningkatnya mutu pelayanan Terwujudnya kesetaraan
pendidikan pelayanan pendidikan
Rembuknas © Kemdikbud 2013
28

29. 9 Area Perubahan
NO AREA OUTPUT
1 Manajemen Perubahan O-1: Terbentuknya Tim Internal RB; O-2: Road Map;
O-2: Sosialisasi dan Intternakisasi.
2 Penyiapan kerangka legal O-4: Tersedianya Permen dan Kepmen utk dukung RB
K/L; 0-5: Hilangkan tumpang tindih regulasi.
3 Penyederhanaan Tatalaksana O-6: Adanya simplifikasi tatalaksana penyelenggaraan
layanan publik; O-7: Gunakan aplikasi TIK e-Gov.
4 Penataan Organisasi O-8: Terstrukturisasnyai organisasi K/L; O-9: Tambah
efektifnya organisasi pelayanan
5 Penataan Manajemen SDM O-10: Terlaksananya sistem rekrut-men SDM berbasis
merit; O-11: Diterapkannya sistem evaluasi kinerja
individual; O-12: Diterapkannya sistem gaji berbasis
kinerja: O-13: Dilaksanannya sistem pensiun “fully
funded.”; O-14: Tersedianya Diklat.
Rembuknas © Kemdikbud 2013
29

30. 9 Area Perubahan [2]
NO AREA OUTPUT
6 Penguatan Pengawasan O-15: Diterapkannya Sistem Pengen-dalian
Intern Pemerintah (SPIP); O-16: Diperankannya
Ittjen sebagai Policy Auditor, dan Monev RB
K/L;.
7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja O-17: Meningkatknya mutu LAKIP; O-18:
Tersusunnya Indikator Kinerja K/L; O-19:
Dikembangkannya akuntabili-tas indiividual
pegawai.
8 Peningkatan Pelayanan Publik O-20: Terumuskannya dan diterapkannya SPM;
O-21: Meningkat-nya keterlibatan publik dalam
penyele-nggaraan pelayanan publik; 0-22:
Diterapkannya sanksi pada unit yang gagal
laksanakan SPM.
9 Monitoring dan Evaluasi O-23: Meningkatknya ketersediaan dan mutu
Laporan Pelaksanaan RB.
Rembuknas © Kemdikbud 2013
30

31. Quick Wins Kemdikbud
1. Apa quick wins untuk 5 outputs yang dirumus-kan dari misi
Kemdikbud?
a) Meningkatnya KETERSEDIAAN layanan pendidikan dan
kebudayaan;
b) Meluasnya KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan
kebudayaan;
c) Meningkatnya KUALITAS layanan pendidikan dan kebudayaan;
d) Tewujudnya KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan
dan kebudayaan;
e) Terjaminnya KEPASTIAN / KETERJAMINAN memperoleh layanan
pendidikan;
f) Lestarinya dan Kukuhnya Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.
2. Apa quick wins yang lebih terasakan oleh publik, dosen dan
tenaga kependidikan?
Rembuknas © Kemdikbud 2013
31

32. Terima Kasih
32

33. COMMITTED LEADERS
• Kalau kita belajar dari negara-negara yang berhasil
membangun negaranya menjadi kekuatan
ekonomi dunia, misalnya Singapura, Korea Selatan,
Cina, atau India, hampir semua punya pemimpin
yang visioner dan punya komitmen. Singapura
punya Lee Kwan Yew, Korea Selatan punya Park
Chung Hee, Cina ada Deng Xio-ping, dan India ada
Madmohan Singh.
• Apakah kita punya kepemimpin visioner yang
memiliki komitmen secara berkesinambungan?
Rembuknas © Kemdikbud 2013
33

34. Kapabilitas Birokrasi
• Kapabilitas birokrasi Indonesia
memang sudah semakin baik,
tetapi masih tertinggal jauh dari
kapabilitas birokrasi negara-negara
ASEAN.
• Grafik dibagian kiri menun-jukkan
Peringkat Efektifitas
Kepemerintahan negara-negara
Asia Timur. Singapura masuk
negara-negara tertinggi, diikuti
Korea Selatan, Malaysia, dan
Brunai Darussalam. Setelah itu
Cina dan Filipina. Indonesia,
Vietnam, dan Kambodia masuk
Kelompok keempat. Kelompok
kelima Laos dan Timor Leste. Yang
terbawah adalah Myanmar.
Rembuknas © Kemdikbud 2013
34