Naskah tersebut merangkum tentang Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, mencakup pembukaan, batang tubuh, penjelasan, dan amandemen UUD 1945. Juga menjelaskan istilah konstitusi dan perbedaan antara UUD dan konvensi sebagai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.

1. Disusun oleh Kelompok 2
Kelas B :
1. Refa Aditya Pradana
2. Vina Rohmatul Maula
3. Fifi Maritasari
4. Arifb Kurniawan
5. Rohmah Karomah

2. Naskah awal, yang terdiri dari:
 Pembukaan UUD 1945
 Batang tubuh UUD 1945
Terdiri dari: 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan dan
2 ayat aturan tambahan. Dan berisi 2 bagian pokok, yaitu:
1. Sistem Pemerintahan Negara
2. Hub. Negara dengan warga negara dan penduduk
Indonesia.
 Penjelasan UUD 1945
Amandemen UUD 1945 yang ditetapkan MPR-RI

3.  Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu
“Constitution” dan berasal dari bahasa belanda
“constitue” dalam bahasa latin (contitutio,constituere)
dalam bahasa prancis yaitu “constiture” dalam bahasa
jerman “vertassung” dalam ketatanegaraan RI diartikan
sama dengan Undang – Undang Dasar.
 Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara
mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan
dalam suatu masyarakat suatu negara..

4. UUD Konstitusi
Memuat peraturan tertulis saja. Memuat peraturan tertulis dan lisan.
Bersifat dasar dan belum memiliki sanksi
pemaksa atau sanksi pidana bagi
penyelenggaraanya.
Bersifat dasar, belum memiliki sanksi
pemaksa atau sanksi pidana bagi
penyelenggaraanya, timbul dan terpelihara
dalam praktek penyelenggaraan negara
meskipun tidak tertulis.
Mengandung pokok-pokok sebagai berikut:
Adanya jaminan terhadap HAM dan
warganya
Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu
negara yang bersifat fundamental
Adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental
Memuat ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
Organisasi negara, misalnya pembagian
kekuasaan antar badan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif
HAM
Prosedur mengubah UUD
Ada kalanya memuat larangan untuk
mengubah sifat tertentu dari UUD
Contoh : UUD NKRI 1945 Contoh : Konstitusi RIS 1949

5.  Hukum Dasar tertulis
1. Sebagai norma hukum
2. Sebagai hukum dasar
 Hukum Dasar tidak tertulis : Konvensi

6. Karena sifatnya tertulis maka UUD ini rumusan
tertulis dan tidak mudah berubah. Secara umum
menurut E.C.S. Wede dalam bukunya Constitusional
Law, UUD menurut sifat dan fungsinya aadalah suatu
naskah yang memaparkan kerangka dan tugas pokok
dari badan-badan suatu negara dan menentukan
pokok-pokok cara kerja badan –badan tersebut.

7. 1. Sebagai (norma) hukum:
a. UUD bersifat mengikat terhadap : Penguasa, Pemerintah, dan juga
warga negara indonesia
 Berisi norma-norma : sebagai dasar dan garis besar hukum dalam
penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati
2. Sebagai hukum dasar:
a. UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) : Setiap
produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap
kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD 1945
b. Sebagai Alat Kontrol : Yaitu mengecek apakah norma hukum
yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945

8. Convensi adalah hukum dasar yang tidak
tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
meskipun sifatnya tidak tertulis.

9. a. Mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan
dilaksanakan
b. Sebagai hukum tertinggi dari produk-produk hukum dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah
c. Menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan
kewajiban negara, aparat negara dan warga negara.
d. Sarana/alat pengawasan (kontrol) berlakunya semua
peraturan-peraturandalam suatu negara.

10. 1. Merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah
sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap
warga negara.
2. Bersifat singkat dan supel, serta memuat aturan-aturan.
3. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-
ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara
konstitusional.
4. Merupakan peraturan hukum positif yang
tertinggi, disamping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-
norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarkhi
tertib hukum indonesia.

11. CUKUP SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH
GOOD LUCK FOR CLASS B
FIGHTING….!!!!!!