2. Fakta
Kerugian negara akibat kecelakaan lalu lintas di
jalan raya sepanjang 2010 tercatat Rp 205-220 triliun
atau mencapai 2,9-3,1% dari GDP Indonesia yang
mencapai Rp 7.000 triliun.
Pada tahun 2010, rata-rata 86 orang meninggal
setiap harinya akibat kecelakaan atau 3-4 orang
meninggal setiap jam.
Laporan Kepolisian RI pada 2010 jumlah kematian
akibat kecelakaan mencapai 31.234 jiwa. Sekitar
67% korban kecelakaan berada pada usia produktif
(22-50 tahun).
Laporan Kepolisian RI pada 2011 jumlah kematian
akibat kecelakaan mencapai 31.185 jiwa.
4. TANTANGAN KESELAMATAN ANGKUTAN
JALAN
Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Kendaraan
Bermotor dan Pertumbuhan Panjang Jalan
Membangun jaringan jalan yang
efisien dan berkeselamatan
Meningkatkan keselamatan pada
jalan-jalan eksisting untuk
meminimalkan fatalitas kecelakaan
yang disebabkan oleh defisiensi
jalan
Sumber: BPSIndonesia, 2009
5. Akar Masalah, antara
lain:
Ruas arteri dapat diakses langsung dari jalan
lingkungan/lokal
Ruas jalan masih banyak yang tanpa marka dan rambu
Bangunan permanen terlalu dekat di sisi jalan
Simpang sebidang dengan titik konflik terlalu banyak &
terbuka
Beda elevasi yang tinggi antara badan jalan dengan bahu
jalan
Penimbunan material secara serampangan
Zona pekerjaan jalan dengan fasilitas pengamanan yang tidak
memadai
Alinyemen jalan masih banyak yang sub-standar
Pemanfaatan bagian-bagian jalan banyak yang ilegal dan
6. ASPEK KESELAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN JALAN
UU No. 38/2004
tentang Jalan
PP No. 34/2006
tentang Jalan
UU No. 22/2009
tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
7. ASPEK KESELAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN
UU No. 38/2004
Pasal 2: “Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas
kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian,
keselarasan ……….”
Pasal 12: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan
yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam
rumaja, rumija, dan ruwasja ……….”
Penjelasan: perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan
adalah seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya
hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan
kecelakaan lalu lintas, serta .......
Pasal 62: “Masyarakat berhak memperoleh ganti
kerugian yang layak akibat kesalahan dalam
pembangunan jalan ……….”
8. PP 34/2006
Pasal 12, ayat (1) dan (2)
(1) Persyaratan teknis jalan meliputi
kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas,
jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan
pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan
jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak
terputus.
(2) Persyaratan teknis jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
ketentuan keamanan, keselamatan, dan
lingkungan.
14. PP 34/2006
Pasal 93, ayat (1)
(1) Penyelenggara jalan wajib menjaga
kelancaran dan keselamatan lalu lintas
selama pelaksanaan konstruksi jalan.
15. PP 34/2006
Pasal 96, ayat (2)
(2) Pengoperasian jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan perlengkapan jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 untuk menjamin
keselamatan pengguna jalan.
16. Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
17. ASPEK KESELAMATAN DALAM UU 22/2009
UU No. 22/2009
Pasal 23: Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi
jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu
lintas dan angkutan jalan.
Pasal 203: Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 206: Pengawasan terhadap pelaksanaan program
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi: audit,
inspeksi, dan pengamatan dan pemantauan.
Audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan
oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
19. Biaya Tabrakan
U.S. report by Dr Ted Miller and Dr Eduard
Zaloshnja (2009), illustrates the extent to which
road conditions contribute to crash costs (2006)
20. Jalan yang Berkeselamatan
Self explaining: mampu menjelaskan maksud
tanpa “komunikasi”
Self enforcement: mampu ciptakan kepatuhan
tanpa “peringatan”
Forgiving to road user: mampu memini-malisir
keparahan korban apabila terjadi tabrakan.
22. Enam tahap “audit keselamatan jalan”
Studi
Kelayakan
Desain Awal
Desain Detail
Pek. Konstruksi
Pra-operasi
Jalan Eksisting INSPEKSI KESELAMATAN
JALAN
23. • Inspeksi Keselamatan Jalan merupakan
audit tahap operasional jalan digunakan
untuk memeriksa aspek keselamatan jalan
pada tahap mulai beroperasi dan yang
sudah beroperasinya suatu jalan.
31. Jembatan
Parapet jembatan adalah bahaya sisi jalan “roadside
hazards”.
Menjadi pada titik himpit “squeeze points”
Maka perlu dipagari dengan crash barrier
Tetapi semua barrier harus dipasang benar
Disarankan flared W beam barrier
Namun harus kuat disambung ke parapet jembatan dan
jarak tiang dikurangi pada 10m terakhir.
42. Proses Investigasi Blackspot
Identifikasi
“blackspot”
Laksanakan Kumpulkan
penanganan sebanyak
“blackspot” myngkin
informasi
Desain, Gambar
dapatkan dana diagram
tabrakan dan
matrik faktor
tabrakan
Tentukan
penanganan Inspeksi
“blackspot” biaya lapangan
murah
44. Rekomendasi dari investigasi
blackspot:
Bahu jalan diaspal – 1.5m
Konsistensi garis marka (khususnya marka pinggir)
Potong rumput untuk perbaiki jarak pandang
Perbaiki isu drainase yang menyebabkan genangan
Delineasi kurva - CAM untuk tikungan tajam
Lebih banyak patok pengarah
Pertimbangkan rambu batas kecepatan sepanjang jalan
nasional
Pagar pengaman
Singkirkan bahaya sisi jalan
Penerangan jalan
APILL
45. Bahaya Sisi Jalan
Pasal 45
(3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan,
penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait
berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu
yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan
konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan
tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
Pasal 53
(2) Rekomendasi penyelenggara jalan kepada instansi pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat
larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu
pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah
melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang
pengawasan jalan