Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 bertujuan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang lebih baik dan meningkatkan industri jasa transportasi melalui peningkatan pelayanan transportasi, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan penguatan sumber daya manusia.

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015-2019
Bogor, Mei 2014

2. PENDAHULUAN
1. Renstra Kementerian Perhubungan periode 2010-2014 akan
berakhir, namun masalah pembangunan infrastruktur sektor
transportasi belum dapat dituntaskan, sehingga konektivitas
nasional belum sepenuhnya dapat direalisasikan.
2. Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 merupakan
segmen lima tahunan ketiga dari Rencana Jangka Panjang
Perhubungan (RPJP), sehingga diharapkan Renstra Kementerian
Perhubungan periode 2015-2019 mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah terutama untuk
meningkatkan daya saing sebagai upaya penurunan biaya logistik.
2

3. UU 25/
2004
TENTANG
SPPN
Pasal 15
ayat (1)
dan Pasal
19 ayat (2)
Setiap Kementerian/Lembaga
wajib menyusun Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L)
Pasal 6
Renja-KL disusun dengan berpedoman pada
Renstra-KL dan mengacu pada prioritas
pembangunan Nasional… dst
Keterangan:
SPPN: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PP No 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional
PP 40 /
2006
Pasal 20
Pimpinan K/L menyusun Rancangan Renja
KL dengan mengacu pada Rancangan awal
RKP dan berpedoman pada Renstra K/L
serta surat Edaran Bersama
Rancangan Renja K/L memuat kebijakan,
program, dan kegiatan sebagai penjabaran
Renstra K/L
1
2
LEGALITAS
3

4. dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal
dengan melibatkan Direktorat Jenderal,
Badan dan Inspektorat Jenderal
MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA
(KM 31/2006)
Penyusunan Konsep
Rencana Strategis
• dilaksanakan oleh
Sekretariat Jenderal
dengan melibatkan
Direktorat Jenderal,
Badan dan
Inspektorat Jenderal
Pembahasan
• dibahas dengan
berbagai lembaga di
lingkungan
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi, perguruan
tinggi serta mitra
kerja dan asosiasi
penyedia jasa
transportasi
Penetapan dasar
legalitasnya
• Dalam bentuk
Keputusan Menteri
(KM)
Penyempurnaan
1 2
3
4
Tinjau Ulang
4

5. GAMBARAN UMUM
RENCANA STRATEGIS 2015-2019
5

6. RENSTRA 1
(2005 – 2009)
 Mempertahankan tingkat
pelayanan jasa transportasi;
 Melaksanakan konsolidasi
melalui restrukturisasi dan
reformasi di bidang
peraturan perundang-
undangan, kelembagaan
dan sumber daya manusia
(SDM);
 Meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap
pelayanan jasa transportasi;
 Meningkatkan kapasitas
dan mendorong
pengembangan teknologi
transportasi dalam rangka
menjamin tersedianya
pelayanan transportasi yang
berkelanjutan dengan
kuantitas dan kualitas yang
memadai.
RENSTRA 2
(2010 – 2014)
 Mempertahankan tingkat
pelayanan jasa transportasi;
 Melaksanakan konsolidasi
melalui restrukturisasi dan
reformasi di bidang
peraturan perundang-
undangan, kelembagaan
dan sumber daya manusia
(SDM);
 Meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap
pelayanan jasa transportasi;
 Meningkatkan kapasitas dan
mendorong pengembangan
teknologi transportasi
dalam rangka menjamin
tersedianya pelayanan
transportasi yang
berkelanjutan dengan
kuantitas dan kualitas yang
memadai.
RENSTRA 3
(2015 – 2019)
 Meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap
pelayanan jasa transportasi;
 Meningkatkan kapasitas
dan mendorong
pengembangan teknologi
transportasi dalam rangka
menjamin tersedianya
pelayanan transportasi yang
berkelanjutan dengan
kuantitas dan kualitas yang
memadai.
 Melaksanakan konsolidasi
melalui restrukturisasi dan
reformasi di bidang
peraturan perundang-
undangan, kelembagaan
dan sumber daya manusia
(SDM);
RENSTRA 4
(2020 – 2024)
 Meningkatkan kapasitas dan
mendorong pengembangan
teknologi transportasi
dalam rangka menjamin
tersedianya pelayanan
transportasi yang
berkelanjutan dengan
kuantitas dan kualitas yang
memadai.
 Meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap
pelayanan jasa transportasi;
 Melaksanakan konsolidasi
melalui restrukturisasi dan
reformasi di bidang
peraturan perundang-
undangan, kelembagaan
dan sumber daya manusia
(SDM);
TAHAPAN RENSTRA SESUAI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG PERHUBUNGAN 2005-2025 (KM. 49 TAHUN 2008)
6

7. STRUKTUR RENSTRA KEMENHUB 2015-2019
(TENTATIF)
BAB II
Evaluasi Kinerja
RENSTRA 2010-
2014
Kinerja Sektor
Transportasi
Permasalahan dan
Tantangan
Sasaran
Pembangunan
BAB I
Pendahuluan
BAB V
Investasi dan
Pembiayaan
Pertumbuhan
Sektor Transportasi
Kebutuhan
Investasi Sektor
Transportasi Tahun
2015-2019
Peran Serta
Pemerintah, BUMN,
dan Swasta dan
Penyediaan
Infrastruktur Sektor
Transportasi
BAB III
Analisis Strategis
Situasi Ekonomi
Global / Ekonomi
Hijau
Kesenjangan
Pembangunan/
Otonomi Daerah
Transportasi Multi
Moda
Sistim Logistik
Nasional
Strategi
Kebijakan
 Membangun
Konektivitas
 Membangun
Industri Jasa
Transportasi
IKU dan Target
Pencapaian
2015-2019
BAB VI
Transportasi Darat
Kondisi Saat Ini
Aspek Keselamatan,
Lingkungan, Konservasi Energi,
Daerah Perbatasan, Tertinggal
dan Rawan Bencana dll
Permasalahan dan Tantangan
Kebijakan Pembangunan
Program Strategis
Transportasi Jalan, Perkotaan,
LLAJ, KTD dan LLASDP
Kondisi Mendatang
Sasaran Pembangunan
Strategi
Target Pencapaian
2015-2019
Visi
Misi
Tujuan
Pembangunan
BAB IV Kebijakan
Pembangunan
Perhubungan
2015-2019
Latar Belakang
Maksud & Tujuan
Ruang Lingkup
Kerangka Pikir
Globalisasi
SDM

8. LANJUTAN…
BAB VII
Transportasi
Perkeretaapian
Kondisi Saat Ini
Aspek Keselamatan,
Lingkungan, Konservasi Energi,
Daerah Perbatasan, Tertinggal
dan Rawan Bencana dll
Permasalahan dan Tantangan
Kebijakan Pembangunan
Program Strategis
KA Perkotaan dan Regional
Kondisi Mendatang
Sasaran Pembangunan
Strategi
Target Pencapaian
2015-2019
BAB VIII
Transportasi Laut
Kondisi Saat Ini
Aspek Keselamatan, Keamanan,
Lingkungan, Konservasi Energi,
Daerah Perbatasan, Tertinggal
dan Rawan Bencana dll
Permasalahan dan Tantangan
Kebijakan Pembangunan
Program Strategis
Kondisi Mendatang
Sasaran Pembangunan
Strategi
Target Pencapaian
2015-2019
BAB IX
Transportasi Udara
Kondisi Saat Ini
Aspek Keselamatan, Keamanan,
Lingkungan, Konservasi Energi,
Daerah Perbatasan, Tertinggal,
dan Rawan Bencana dll
Permasalahan dan Tantangan
Kebijakan Pembangunan
Program Strategis
Kondisi Mendatang
Sasaran Pembangunan
Strategi
Target Pencapaian
2015-2019
BAB X
Sumber Daya Manusia
Transportasi
Kondisi Saat Ini
Permasalahan dan Tantangan
Kebijakan Pembangunan
Program Strategis
Kondisi Mendatang
Sasaran Pembangunan
Strategi
Target Pencapaian
2015-2019

9. LANJUTAN…
BAB XII
Penunjang dan Pengawasan
Transportasi
Kondisi Saat Ini
Permasalahan dan Tantangan
Kebijakan
Program Strategis
Kondisi Mendatang
Sasaran
Strategi
Target Pencapaian
2015-2019
Setjen, KNKT, Mahpel dan Itjen
BAB XIII
Kaidah
Pelaksanaan
Lampiran
RENSTRA
Matrik Kinerja
DIPA
BUMN
SWASTA*
* Jika Memungkinkan
BAB XI
Penelitian Pengembangan
dan Teknologi Transportasi
Kondisi Saat Ini
Permasalahan dan Tantangan
Kebijakan Pembangunan
Program Strategis
Kondisi Mendatang
Sasaran Pembangunan
Strategi
Target Pencapaian
2015-2019
Matrik
Pendanaan

10. RENCANA PEMBANGUNAN TRANSPORTASI
DOKUMEN V I S I M I S I
RPJP
2005-
2025
Terwujudnya pelayanan
perhubungan yang handal,
berdaya saing dan
memberikan nilai tambah
1. Mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
2. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan;
3. Melaksanakan restrukturisasi dan privatisasi di bidang perhubungan.
Renstra
2005-
2009
Terwujudnya pelayanan
perhubungan yang handal,
berdaya saing dan
memberikan nilai tambah
1. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan;
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang
perhubungan (regulatory reform) dan penegakan hukum secara konsisten;
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa
perhubungan.
Renstra
2010-
2014
Terwujudnya Pelayanan
Transportasi yang Handal,
Berdaya Saing dan
Memberikan Nilai Tambah
1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya
peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi
untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan
kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta
dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
5. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya
Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;
6. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah
lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.
Renstra
2015-
2019
(usulan)
Terwujudnya Pelayanan
Transportasi yang Handal,
Berdaya Saing dan
Memberikan Nilai Tambah
1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas
nasional;
2. Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah
lingkungan;
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan
restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi. 10

11. VISI
• Handal
• Berdaya Saing
• Nilai Tambah
MISI
• Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional
• Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka
pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan
• Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi
kelembagaan dan regulasi
STRATEGI
Biroren Kemenhub, 2014
Strategi
Perencanaan Terpadu
antara Pemerintah
Pusat dengan Pemda
Pelibatan
Pemda/BUMN/
Swasta
Kompetensi &
Profesionalisme SDM
Mengutamakan aspek
keselamatan, keamanan,
kehandalan
Pembangunan
transportasi dengan
skema multi year
Mengutamakan
aspek
kelestarian
lingkungan
VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015-2019
11

12. KEBIJAKAN NASIONAL
Membangun Konektivitas
Nasional
Membangun Industri Jasa
Transportasi Nasional
KEBIJAKAN
NASIONAL
Melanjutkan penguatan konektivitas nasional
yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN
Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan
dan keandalan sarana/ prasarana transportasi
Mendorong peran Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/ Kota, BUMN dan swasta dalam
penyediaan infrastruktur sektor transportasi
Melanjutkan peningkatan kompetensi dan
profesionalisme SDM Transportasi
Meningkatkan kepastian hukum
Melanjutkan pengembangan teknologi
transportasi yang ramah lingkungan
4)
1)
2)
3)
Melanjutkan reformasi regulasi/ deregulasi
1)
2)
3)
12

13. SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI
2015-2019
Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang
berkesinambungan
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa
transportasi ke seluruh pelosok tanah air
Terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan
seluruh moda transportasi sesuai Standar Pelayanan
Minimal
Terwujudnya profesionalisme SDM Transportasi dan
melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan
reformasi regulasi
Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang
efisien dan ramah lingkungan
Indikator Kinerja Utama
21 Indikator Kinerja Utama
1
2
3
4
5
13

14. EVALUASI RENSTRA 2010-2014
0
10
20
30
40
50
2010 2011 2012 2013 2014
17.8
23.3 33.89
35.3
40.37
Pagu DefinitifDalam
Triliun
Rupiah
Pagu Definitif
TAHUN ANGGARAN
 Konektivitas belum sepenuhnya
terealisasi
 Masih banyak simpul transportasi
belum dimanfaatkan
 Proyek KPS belum dapat
direalisasikan
 Target IKU dapat tercapai namun
masih banyak proyek
pembangunan belum dapat
diselesaikan secara tuntas
 Nilai AKIP naik dari CC pada
Tahun 2011 menjadi B pada Tahun
2012
 Nilai aset naik dari Tahun 2010
Rp. 77,971 Triliun menjadi Tahun
2012 menjadi Rp. 162,851 Trilliun.
14

15. PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN (DEFINITIF) 2010-2014
DENGAN PAGU KEBUTUHAN RENSTRA 2015-2019
PAGU APBN DEFINITIF 2010-2014
TOTAL 150.66 TRILLIUN
KEBUTUHAN PENDANAAN APBN 2015-2019
TOTAL 430 TRILLIUN
Rp. Triliun Rp. Triliun
15

16. KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019
(MODA TRANSPORTASI)
TRANSPORTASI DARAT
2015
Rp.9,99 T
2016
Rp.11,7 T
2017
Rp.13,47 T
2018
Rp.15,4 T
2019
Rp.17,2 T
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
2015
Rp.21,13 T
2016
Rp.28,28 T
2017
Rp.36,79 T
2018
Rp.47,40 T
2019
Rp.58,03 T
16

17. KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019
(MODA TRANSPORTASI)
TRANSPORTASI LAUT
2015
Rp.10,08 T
2016
Rp.11,79 T
2017
Rp.13,78 T
2018
Rp. 16,11 T
2019
Rp.18,83 T
TRANSPORTASI UDARA
2015
Rp.10,0 T
2016
Rp.11,0 T
2017
Rp.12,10 T
2018
Rp.13,31 T
2019
Rp.14,64 T
17

18. KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019
(PENUNJANG)
BPSDM
2015
Rp.6,19T
2016
Rp.6,40 T
2017
Rp.6,21 T
2018
Rp.6,10 T
2019
Rp.5,97 T
BADAN LITBANG
2015
Rp. 456 M
2016
Rp. 512 M
2017
Rp. 552 M
2018
Rp. 608 M
2019
Rp. 609 M
18

19. KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019
(PENUNJANG)
INSPEKTORAT JENDERAL
2015
Rp.85 M
2016
Rp. 90,1M
2017
Rp.95,5 M
2018
Rp.101,2 M
2019
Rp.107,3 M
SETJEN
2015
Rp.692 M
2016
Rp.849 M
2017
Rp.1.025 M
2018
Rp.1.127 M
2019
Rp.1.240 M
19

20. Pengembangan BRT di 6 wilayah perkotaan aglomerasi
Pengembangan ATCS di perkotaan
Pengembangan sabuk penyeberangan lintas selatan Dobo-Merauke & lintas utara
Wahai-Fak Fak
Pembangunan jalur ganda Medan - Kualanamu
Pembangunan KA Makassar-Parepare, Manado-Bitung dan Perkotaan Maminasata
Pembangunan double track lintas utara jawa (Bojonegoro-Surabaya)
Pembangunan jalur KA loopline di Jakarta
Pengembangan jalur KA di Pulau Sumatera
Pembangunan double track lintas selatan (Solo-Madiun-Surabaya) (PHLN)
Engineering service Jakarta MRT East –West Line (PHLN)
Pembangunan konstruksi Pelabuhan Cilamaya (PHLN)
Pembangunan Pelabuhan Maloy
Pembangunan Makassar Newport
Procurement and Delivery of Airport Rescue and Fire Fighting Vehicle (ARFF)
Pembangunan Bandara Kertajati dan Bandara Perintis di KTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KEGIATAN STRATEGIS DI SEKTOR TRANSPORTASI
(2015-2019)
16 Pengembangan fasilitas navigasi penerbangan di Bandara Perintis
20

21. JADWAL PENYUSUNAN RENSTRA KEMENHUB 2015-2019
21
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Keterangan : minggu ke 3 dan 4 Juli 20104 libur Idul Fitri
Okt
Penyempurnaan draft final Renstra sesuai saran/masukan
dari Konsultasi Publik
Penyusunan Laporan Antara
Pembahasan Laporan Antara melibatkan sub sektor, Badan,
Bappenas dan IndII
Persiapan Penyusunan Renstra
a. Telah diterbitkan Surat Sesjen No : PR.007/4/3 PHB 2013
tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penyusunan Renstra
Kemenhub 2015-2019
b. Telah diterbitkan Surat Sesjen No. PR.302/17/3 PHB tanggal
20 November 2013 tentang Penyusunan Renstra Kemenhub
2015-2019
c. Telah diterbitkan surat Sesjen No . KP.801/2/18 PHB 2014
tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun
Renstra Kemenhub 2015-2019
Penyempurnaan laporan pendahuluan sesuai saran/masukan
dari sub sektor, Badan dan IndII termasuk Bappenas
Penyempurnaan laporan Antara sesuai saran/masukan dari
sub sektor, Badan dan IndII termasuk Bappenas
Penyusunan Laporan akhir
Pembahasan Laporan akhir melibatkan sub sektor, Badan,
Bappenas dan IndII
Penyempurnaan laporan akhir/Konsep Renstra sesuai
saran/masukan dari sub sektor, Badan dan IndII termasuk
Bappenas
Finalisasi konsep Renstra
Sosialisasi Renstra melibatkan sub sektor dan Badan termasuk
Bappenas
Rapat Teknis Persiapan Penyusunan Renstra Tingkat Eselon II
Rapat Persiapan Penyusunan Renstra Kemenhub 2015-2019
tingkat Eselon I
Rapat konsolidasi antara Biro Perencanaan, sub sektor, Badan,
IndII dengan konsultan untuk menyusun struktur/materi
Renstra 2015-2019
Penyusunan Laporan Pendahuluan oleh konsultan
Pembahasan Laporan Pendahuluan melibatkan sub sektor,
Badan, Bappenas dan IndII
Harmonisasi konsep Renstra dengan background studi dari
IndII dan konsep RPJMN
Konsultasi Publik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, akademisi, swasta dan Asosiasi
Proses legalisasi Rapermen oleh Biro Hukum dan KSLN
Proses persetujuan dari Eselon I untuk diajukan ke Menteri
Persetujuan Renstra oleh Menteri Perhubungan
Juni Juli Agustus Sept.Nov DesNo. Kegiatan
2014 2015
Februari Maret April Mei Des. Januari FebruariOkt. Nov.
2013

22. 1. Sebagai tindak lanjut pembahasan Rapat Tingkat Eselon I yang dilaksanakan
pada tanggal 10 Maret 2014 yang dipimpin oleh Bpk. Sesjen, Biro Perencanaan
melakukan pembahasan dengan Eselon II yaitu Sub Sektor/ Direktorat/ Badan
untuk membahas materi dokumen Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019.
2. Sebagai tindak lanjut, Bapak Sekretaris Jenderal No.PR.007/4/3 PHB 2013
tanggal 30 Oktober 2013 diharapkan Sub Sektor/ Badan dapat menyampaikan
materi isu strategis penyusunan Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019,
meliputi :
 Penetapan kebijakan baru, program, dan proyek-proyek strategis baik yang
regular maupun inovatif yang direncanakan diakomodasi dalam Renstra
Kemenhub 2015-2019 termasuk alokasi kebutuhan pendanaannya serta
target/sasaran pencapaian kegiatan pembangunan sesuai Indikator Kinerja
Utama;
 Pemilihan proyek-proyek prioritas/strategis yang ditargetkan dapat
diselesaikan dalam 5 (lima) tahun ke depan;
TINDAK LANJUT
22

23.  Identifikasi proyek-proyek KPS di sektor transportasi yang dapat diselesaikan
dalam 5 tahun ke depan termasuk permasalahan, strategi dan usulan pendanaan;
 Identifikasi permasalahan yang menyebabkan belum sinkronnya pembangunan
infrastruktur sektor transportasi dengan sektor lainnya termasuk tantangan yang
dihadapi;
 Potensi adanya pembentukan kelembagaan baru maupun masalah peningkatan SDM
yang membutuhkan pendanaan;
 Belum optimalnya implementasi pembangunan transportasi antar moda/multi
moda dalam rangka menurunkan biaya logistik termasuk pengembangan
transportasi massal;
 Implementasi konsep Sabuk Nusantara maupun konsep Pendulum Nusantara
termasuk pengembangan bandara di Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun
pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan bandara perintis;
 Isu Strategis lainnya terkait pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan
transportasi, perbatasan/daerah tertinggal, arah pengembangan penelitian dimasa
mendatang, penurunan tingkat kecelakaan transportasi, aspek lingkungan, energi,
dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan maupun teknologi informasi.
LANJUTAN…
23

24. 4. Diharapkan komitmen bersama antar Eselon I bahwa Dokumen Renstra Kemenhub
2011-2019 dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan transportasi 5 (lima) tahun
ke depan termasuk menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan RKA-KL.
5. Terkait dengan background study Renstra 2015-2019 dari IndII/Australian Aid yang
materinya bersifat makro nantinya dapat dijadikan arah/pedoman dalam menyusun
Renstra Kemenhub 2015-2019 yang disusun oleh Biro Perencanaan bersama sub
sektor/badan.
6. Sambil menunggu konsultan melaksanakan kegiatannya, Biro Perencanaan beserta
Sub Sektor/Badan/Biro dan Bappenas secara berkesinambungan melakukan
koordinasi untuk menyiapkan data dukung sebagai dasar penyusunan dokumen
Renstra Kemenhub 2015-2019, yang nantinya dapat disinergikan dengan hasil studi
konsultan maupun dengan background study yang disusun IndII/Australian Aid.
LANJUTAN…
24

25. REVIEW TERHADAP BACKGROUND STUDY
RENSTRA KEMENHUB 2010-2019
25

26.  Arah kebijakan belum muncul, dari study background diharapkan dapat
mengerucut menjadi rekomendasi dalam menentukan arah kebijakan/ isu-
isu nasional;
 Sasaran dan IKU yang diusulkan seharusnya disertai dengan skenario,
sehingga dapat terlihat korelasi antara rencana dan pencapaian;
 KPS perlu dibahas secara lebih dalam mengenai sejauh mana peran APBN
dapat masuk, apakah hanya penyusunan FS, Perencanaan, atau sampai
dengan konstruksi serta regulasi dan pendanaannya;
 Secara konkrit background study dapat menjelaskan tahap pelaksanaan
untuk memperoleh beberapa fasilitas terkait skema pendanaan KPS seperti
seperti VGF, Land capping, Tax holiday.
 Pembahasan mengenai Industri Transportasi belum dibahas secara spesifik
seperti apa bentuknya dan fungsi regulator sejauh mana dapat berperan;
 Perubahan Balitbang Perhubungan menjadi BalitbangTek agar
diperhitungkan dalam sasaran, pembiayaan, dan pencapaiannya dalam 5
tahun kedepan;
 Isu-isu strategis yang sedang berlangsung saat ini belum dibahas
kelanjutannya dalam 5 thn kedepan, seperti MP3EI, Climate Change,
keselamatan (LPPNPI);
 Pembahasan mengenai regulasi transportasi kurang mendalam, hal-hal apa
saja yang seharusnya menjadi concern regulator yang belum ada
regulasinya;

27. Kementerian Perhubungan
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat
Telp : (021) 3508066
Fax : (021) 3454074

28. Lampiran Renstra 2015-2019
Misi Sasaran Strategi IKU
TARGET IKU PROGRAM &
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan pelayanan jasa
transportasi untuk
mewujudkan konektivitas
nasional
1
Terwujudnya pertumbuhan
sektor transportasi yang
berkesinambungan
Perencanaan Terpadu
antara Pemerintah Pusat
dengan Pemda
1 Kontribusi sektor transportasi
terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional
2 Total produksi angkutan
penumpang
3 Total produksi angkutan barang
Pelibatan
Pemda/BUMN/Swasta
4 Jumlah infrastruktur
transportasi yang siap
ditawarkan melalui Kerjasama
Pemerintah Swasta
2 Terwujudnya peningkatan
dan pemerataan pelayanan
jasa transportasi ke seluruh
pelosok tanah air
5 Jumlah lintas pelayanan
angkutan perintis dan subsidi
3 Terwujudnya keselamatan,
keamanan dan keandalan
seluruh moda transportasi
sesuai Standar Pelayanan
Minimal
Mengutamakan aspek
keselamatan, keamanan,
kehandalan
6 Jumlah kejadian kecelakaan
transportasi nasional yang
disebabkan oleh faktor yang
terkait dengan kewenangan
Kementerian Perhubungan
7 Jumlah gangguan keamanan
pada sektor transportasi oleh
faktor yang terkait dengan
kewenangan Kementerian
Perhubungan
8 Rata-rata Prosentase
pencapaian On-Time
Performance (OTP) sektor
transportasi (selain
Transportasi Darat)
9 Jumlah sarana transportasi
yang sudah tersertifikasi
10 Jumlah prasarana transportasi
Lamp. 1. Matrik Kinerja

29. Misi Sasaran Strategi IKU
TARGET IKU PROGRAM &
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan
profesionalisme sumber
daya manusia dan
restrukturisasi/reformasi
kelembagaan dan
regulasi
4
Terwujudnya
profesionalisme SDM
Transportasi dan
melanjutkan pelaksanaan
restrukturisasi
kelembagaan dan
reformasi regulasi
Kompetensi &
Profesionalisme SDM
11 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan
12 Opini BPK atas laporan keuangan
Kementerian Perhubungan
13 Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi
sesuai kaidah pengelolaan BMN
14 Jumlah SDM operator prasarana dan sarana
transportasi yang telah memiliki sertifikat
15 Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian
Perhubungan
16 Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat,
Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur
yang prima, profesional dan beretika yang
dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar
kompetensi/kelulusan
17 Jumlah peraturan perundang-undangan di
sektor transportasi yang ditetapkan
Peningkatan
Penyelenggaraan
Penelitian,
Pengembangan dan
Penerapan IPTEK dalam
rangka pengembangan
teknologi transportasi
yang ramah lingkungan
5 Meningkatkan
pengembangan teknologi
transportasi yang efisien
dan ramah lingkungan
Mengutamakan aspek
kelestarian lingkungan
18 Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari
sektor transportasi nasional
19 Jumlah emisi gas buang dari sektor
transportasi nasional
20 Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan
pada sarana dan prasarana transportasi
21 Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah
menerapkan konsep ramah lingkungan
Lampiran Renstra 2015-2019

30. CONTOH : PENETAPAN IKU BPSDM PERHUBUNGAN
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
TARGET
KINERJA
2015
TARGET
KINERJA
2016
TARGET
KINERJA
2017
TARGET
KINERJA
2018
TARGET
KINERJA
2019
1 Terwujudnya Peserta Diklat
Transportasi Yang Berpotensi
Tinggi Yang Didukung Fisik
dan Jasmani Yang Prima.
Jumlah peserta Diklat Transportasi
Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan
Aparatur Perhubungan, pertahun
sesuai standar diklat BPSDM
Perhubungan.
Orang 243,821 266,450 268,473 274,958 285,423
2 Terwujudnya Lulusan Diklat
Transportasi Yang Prima,
Profesional dan Beretika.
Jumlah lulusan diklat Transportasi
Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan
Aparatur Perhubungan yang prima,
profesional dan beretika yang
dihasilkan BPSDM Perhubungan,
setiap tahun yang sesuai standar
kompetensi/kelulusan
Orang 238,945 261,121 263,104 269,459 279,715
3 Terwujudnya Sistem dan
Metoda Penyelenggaraan
Diklat Transportasi Yang
Berbasis Teknologi Informasi
Jumlah dokumen metode
penyelenggaraan Diklat Transportasi
Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan
Aparatur Perhubungan yang berbasis
teknologi informasi.
Dokumen 33 27 23 23 24
Jumlah sistem informasi yang
dibangun. Sistem 66 79 84 81 82
4 Terwujudnya Kurikulum dan
Silabi Yang Berbasis
Kompetensi (Harmonization,
Compliance and Demand
Fullfillment Curriculum) dan
Sesuai Dengan
Perkembangan IPTEK.
Jumlah kurikulum Diklat Transportasi
Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan
Aparatur Perhubungan yang berbasis
kompetensi.
Dokumen 122 117 118 115 119
Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat,
Laut, Udara, Perkeretaapian dan
Aparatur Perhubungan yang berbasis
kompetensi.
Dokumen 122 117 118 115 119
Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang
berbasis kompetensi Transportasi
Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan
Aparatur Perhubungan yang berbasis
kompetensi.
Dokumen 90 114 87 92 87

31. No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
TARGET
KINERJA
2015
TARGET
KINERJA 2016
TARGET
KINERJA
2017
TARGET
KINERJA
2018
TARGET
KINERJA
2019
5 Terwujudnya Lembaga Diklat
Transportasi Yang Mandiri
dan Profesional, Transparan
dan Akuntabel Yang
Diarahkan Untuk Menjadi
Badan Layanan Umum
(BLU).
Jumlah lembaga diklat
Transportasi Darat, Laut,
Udara dan Perkeretaapian
yang menjadi Badan Layanan
Umum (BLU).
Lembaga 2
BP2IP
Barombong
BP2IP
Tangerang
2
ATKP Medan
STPI
1
ATKP
Makassar
0 0
6 Terwujudnya Kerjasama dan
Kemitraan Yang Baik Dalam
Rangka Mewujudkan
Kemandirian dan
Profesionalisme Lembaga,
International Recognition
Serta Public Private
Partnership.
Jumlah dokumen kerjasama
dengan lembaga pemerintah/
swasta nasional atau asing di
bidang Diklat Transportasi
Dokumen 76 82 89 93 99
7 Meningkatnya Optimalisasi
Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja, Anggaran, dan BMN
BPSDM Perhubungan.
Jumlah dokumen kerjasama
dengan lembaga pemerintah/
swasta nasional atau asing di
bidang Diklat Transportasi
Dokumen 76 82 89 93 99
Nilai AKIP BPSDM
Perhubungan. Nilai 86 87 88 89 90
Tingkat Penyerapan Anggaran
BPSDM Perhubungan. (%) 88 90 92 93 94
Nilai aset BPSDM
Perhubungan yang berhasil
diinventasisasi.
Rp.
11,999,614,799,19
3
12,999,614,799,193
13,999,614,799,1
93
14,999,614,799,1
93
15,999,614,799,19
3
8 Terwujudnya Peraturan
Perundangan dan Ketentuan
Pelaksanaan Lainnya di
Bidang SDM Transportasi
Yang Memenuhi Ketentuan
Nasional dan/atau
Internasional.
Jumlah draft peraturan
perundangan dan ketentuan
pelaksanaan lainnya di Bidang
SDM Transportasi yang
dihasilkan.
Peraturan 4 4 4 4 4

32. No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
TARGET
KINERJA
2015
TARGET
KINERJA 2016
TARGET
KINERJA
2017
TARGET
KINERJA
2018
TARGET
KINERJA
2019
9 Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Diklat Transportasi
Berbasis Teknologi Tinggi/
Mutakhir Yang Memenuhi
Standar Nasional dan/atau
Internasional.
Jumlah sarana Diklat
Transportasi Darat, Laut,
Udara, Perkeretaapian dan
Aparatur Perhubungan yang
berbasis teknologi tinggi/
mutakhir.
Unit 3,900 3,915 3,930 3,945 3,960
Jumlah prasarana Diklat
Transportasi Darat, Laut,
Udara, Perkeretaapian dan
Aparatur Perhubungan.
m2 674,110 1,114,189 896,825 505,130 263,088
10 Tersedianya Tenaga
Kependidikan Diklat
Transportasi Yang Prima,
Profesional dan Beretika.
Jumlah tenaga kependidikan
Diklat Transportasi di
Lingkungan BPSDM
Perhubungan yang prima,
profesional dan beretika.
Orang 3,102 3,202 3,302 3,402 3,502

33. IKU TRANSPORTASI LAUT
INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN IKU
KEMENH
UB2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh
manusia
Kejadian
Kecelakaan 28 25 23 20 18
6
2 Jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh teknis
dan lain-lain
Kejadian
Kecelakaan 43 39 35 31 28
6
3 Jumlah kapal yang memiliki kelaiklautan kapal Sertifikat
9,515 10,467 11,513 12,664 13,931
9
4 Jumlah rute perintis yang dilayani transportsi laut Rute Perintis
98 108 118 130 143
5
5 Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan
daerah-daerah terpencil, terluar, daerah
perbatasan, daerah belum berkembang dan
daerah telah berkembang
Pelabuhan
446 490 539 593 652
5
6 Jumlah penumpang transportasi laut yang
terangkut
Orang
7.920.000 8.712.000 9.583.200 10.541.520 11.595.672
2
7 Jumlah penumpang angkutan laut perintis Orang
753.500 828.850 911.735 1.002.909 1.103.199
2
8 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang
diangkut oleh kapal nasional
Ton
395.120.000 434.632.000 478.095.200 525.904.720 578.495.19
2
3
9 Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam
negeri yang diangkut oleh kapal nasional
%
109 120 132 145 159
3
10 Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang
diangkut oleh kapal nasional
Ton
72.930.000 80.223.000 88.245.300 97.069.830 106.776.81
3
3
11 Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar
negeri yang diangkut oleh kapal nasional
%
12 13 14 15 17
3
12 Penurunan turn-around time (TR) di pelabuhan
yang diusahakan
Menit
66 73 80 88 97
1
13 Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian
waiting time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku
terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional
Pelabuhan
Pelabuhan
53 58 64 70 77
1
14 Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian
approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang
berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan
Operasional Pelabuhan
Pelabuhan
53 58 64 70 77
1

34. INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN IKU
KEMENH
UB2015 2016 2017 2018 2019
15 Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian
waktu efektif (effective time /ET) sesuai SK
Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja
Pelayanan Operasional Pelabuhan
Pel
53 58 64 70 77
1
16 Jumlah MoU, perizinan, konstruksi, dan
operasional kerjasama Pemerintah dengan
Pemda dan swasta di bidang transportasi
laut
4
- Pelelangan
- Perizinan
- Konstruksi
- Operasional
17 Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector
A
Orang
66 73 80 88 97
15
18 Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector
B
Orang
132 145 160 176 193
15
19 Jumlah kebutuhan tenaga PPNS Orang
66 73 80 88 97
15
20 Jumlah tenaga PPNS Orang
536 589 648 713 784
15
21 Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran
kelas A
Orang
66 73 80 88 97
15
22 Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran
kelas B
Orang
132 145 160 176 193
15
23 Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan
pencemaran
Orang
22 24 27 29 32
15
24 Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan
kebakaran
Orang
22 24 27 29 32
15
25 Jumlah kebutuhan tenaga penyelam Orang
22 24 27 29 32
15
26 Nilai AKIP Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut 92 102 112 123 135
11

35. INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN IKU
KEMENH
UB
2015 2016 2017 2018 2019
27 Jumlah realisasi pendapatan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut
Rp.
421.568.720.687 463.725.592.756 510.098.152.032 561.107.967.235 617.218.763.958
28 Jumlah realisasi belanja anggaran
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Rp.
10.563.345.388.100 11.619.681.026.910 12.781.649.129.601 14.059.814.042.561 15.465.795.446.817
29 Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut
Rp.
43.461.453.821.325 47.807.599.203.459 52.588.359.123.805 57.847.195.036.185 63.631.914.539.804
13
30 Jumlah penyelesaian regulasi
- RPP RPP
3 4 4 4 5
17
- RPM RPM
11 12 13 15 16
17
- Keputusan Dirjen Kep.
Dirjen 6 6 7 7 8
17
31 Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2)
transportasi laut
Mega Ton
0,622 0,684 0,752 0,827 0,910
19
32 Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-
Port (penanganan sampah dan kebersihan
lingkungan)
Pelabuhan
31 34 37 41 45
21
33 Jumlah pemilikan sertifikat IOPP
(International Oil Pollution Prevention)
Sertifikat
1.482 1.630 1.793 1.972 2.169
20
34 Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional
Pencegahan Pencemaran)
Sertifikat
2.031 2.234 2.457 2.703 2.973
20
35 Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair
beracun (Noxius Liquid Substance)
Sertifikat
182 200 220 242 266
20
36 Jumlah pemilikan sertifikat ISPP
(International Sewage Pollution Prevention)
Sertifikat
330 363 399 439 483
20

36. Program Eselon I
Kegiatan Eselon II
Kegiatan Prioritas
Lampiran Renstra 2015-2019
Matrik Pendanaan

37. KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN
PROGRAM: Pengelolaan dan Penyelenggaraan TL 8.428.325.839 9.154.346.927 9.909.568.749 10.664.790.570 11.420.012.391
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Laut
592.825.447 632.015.596 671.205.744 710.395.892 749.586.040
1 Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis 384.424.840 406.375.903 428.326.965 450.278.028 472.229.090
2 Pembangunan Kapal Perintis 54.507.498 47.267.962 40.028.426 32.788.889 25.549.353
3 Lanjutan Pembangunan Kapal Perintis 137.455.946 158.647.135 179.838.324 201.029.514 222.220.703
4 Docking Kapal Perintis 16.437.163 19.724.596 23.012.029 26.299.461 29.586.894
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
3.079.937.097 3.295.837.468 3.518.955.308 3.742.073.149 3.965.190.991
1 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Baru 426.599.527 440.126.639 453.653.750 467.180.862 480.707.974
2 Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Baru 929.100.142 844.327.246 759.554.350 674.781.454 590.008.558
3 Pengembangan/Rehab/Replace Fas. Pelabuhan 3.608.735 3.782.530 11.173.794 18.565.059 25.956.324
4 Penyelesaian Pembangunan Fas. Pelabuhan 1.288.535.675 1.507.089.432 1.725.643.189 1.944.196.946 2.162.750.703
5 Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan 432.093.018 500.511.621 568.930.225 637.348.828 705.767.432
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Perkapalan dan Kepelautan
4.635.625 4.062.750 3.489.875 2.917.000 2.344.125
Pembangunan Kapal Marine Surveyor 4.635.625 4.062.750 3.489.875 2.917.000 2.344.125
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
1.079.023.846 1.222.129.287 1.365.234.733 1.509.103.075 1.654.964.960
1 Pembangunan SBNP 32.864.450 32.946.821 33.029.192 33.111.564 33.193.935
2 Rehabilitasi SBNP 98.444.822 111.189.118 123.933.414 136.677.710 149.422.006
3 Sistem Telekomunikasi Pelayaran 666.343.636 765.382.957 864.422.279 963.461.600 1.062.500.922
4 Pembangunan KN Kenavigasian 109.176.108 130.397.367 151.618.627 172.839.886 194.061.146
5 Lanj/Rehab KN Kenavigasian 4.258.444 4.810.132 5.361.821 5.913.510 6.465.198
6 Pembangunan/Pengadaan Fas. Pendukung
Kenavigasian
59.858.403 52.634.152 45.409.902 38.185.652 30.961.401
7 Rehabilitasi Fs. Pendukung Kenavigasian 3.753.213 2.374.992 996.772 381.449 1.759.669
8 Pembangunan Fas. Pelabuhan Kenavigasian 104.234.270 122.212.748 140.191.226 158.169.704 176.148.183
9 Rehabilitasi Fas. Pelabuhan Kenavigasian 90.500 181.000 271.500 362.000 452.500
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
495.130.249 559.753.897 624.377.151 689.000.601 753.624.051
1 Pembangunan Kapal Patroli I I/II/III/IV/V 420.245.420 472.493.700 524.741.588 576.989.672 629.237.756
2 Rehabilitasi Kapal Patroli I/II/III/IV/V 21.522.760 25.128.713 28.734.665 32.340.617 35.946.569
3 Fas. Pendukung Penjagaan Laut dam Pantai 52.054.869 60.562.843 69.070.817 77.578.791 86.086.765
4 Pengadaan suku cadang kapal patroli 1.307.200 1.568.641 1.830.081 2.091.521 2.352.961
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 3.176.773.575 3.506.514.649 3.836.255.724 4.165.996.798 4.495.737.873

39. 0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
2015 2016 2017 2018 2019
DARAT
KA
LAUT
UDARA
BPSDM
LITBANG
ITJEN
SETJEN
RINCIAN KEBUTUHAN PENDANAAN TRANSPORTASI
TAHUN 2015-2019
(Miliar Rupiah)

40. DITJEN / BADAN TAHUN Total
2015 2016 2017 2018 2019
Perhubungan
Darat
9.991,6 11.705,1 13.470,6 15.434,3 17.239,9 67.841,5
Perkeretaapian 21.135,9 28.288,3 36.796 47.405,2 58.034,8 191.660,1
Perhubungan Laut 10.088 11.792 13.784 16.112 18.834 70.610
Perhubungan
Udara
10.000 11.000 12.100 13.310 14.641 61.051
BPSDM 6.196,9 6.404,1 6.210,2 6.106,5 5.975,0 30.892,7
Badan Litbang 456,8 512,5 552,8 608,1 608,9 2.739,1
Inspektorat
Jenderal
85 90,1 95,5 101,2 107,3 479,1
Setjen 692,65 849,3 1.025 1.127 1.240 4.933,9
TOTAL 58.646,85 70.641,40 84.034,10 100.204,30 116.680,90 430.207,55
RINCIAN KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019
(Miliar Rupiah)

41. ALOKASI PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015
(SE Menteri Bappenas, Menteri Keuangan nomor: 0091/M.PPN/03/2014 dan S-179/MK.02/2014
tanggal 19 Maret 2014)
No. Program Rencana 2015
Prakiraaan Maju
2016 2017 2018
01 Program Dukungan Manajemen dan
pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Perhubungan 1.655,14 1.737,90 1.824,79 1.916,03
02 Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Perhubungan 79,94 83,94 88,13 92,54
03 Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Perhubungan 221,68 232,76 244,40 256,62
04 Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan 3.846,59 4.038,92 4.240,86 4.452,90
05 Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat 4.008,00 4.199,60 4.401,18 4.621,24
06 Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian 14.493,36 12.856,22 9.133,26 9.589,92
07 Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut 10.572,14 10.737,21 11.116,35 11.669,88
08 Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Udara 9.512,83 10.363,13 10.460,45 10.983,47
JUMLAH
44.389,68 44.249,68 41.509,43 43.582,62

42. Struktur Pedoman Penyusunan Renstra-KL
• Memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, serta
definisi dan pengertian yang digunakan dalam petunjuk penyusunan
Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN
• Memuat narasi mengenai alur penyusunan Renstra-KL yang
berpedoman pada RPJMN dan kemudian mejadi pedoman penyusunan
Renja-KL
BAB II KEDUDUKAN
RENSTRA-KL DALAM SISTEM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
• Memuat alur penyusunan RPJMN dan Renstra-KL (proses teknokratis,
proses politis, dan penetapan Renstra-KL), serta tahap penyusunan
dokumen Renstra-KL
BAB III PENYUSUNAN
RENSTRA-KL
• Memuat uraian Kaidah Pelaksanaan serta manfaat Pedoman
Penyusunan Renstra-KL
BAB IV PENUTUP

43. Outline Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
2.2 Misi Kementerian/Lembaga
2.3 Tujuan
2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau
Buku III).
 Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing
Program
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
 Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan
keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)
 Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan
 Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program
 Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia,
ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi,
dan Tujuan.
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Matriks Kinerja K/L
Matriks Pendanaan K/L

44. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 - 2014
IKU
2010-2014
Telah diterbitkan Permenhub
No.PM 85 Tahun 2010
terdiri dari 9 IKU
Pada tahun 2012 IKU
direvisi sesuai Permenhub
No.PM 68 Tahun 2012
terdiri dari 21 IKU
Berlaku 2012-2014
Berlaku 2010-2011Berlaku 2010-2011

45. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010
NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2010
1 Meningkatnya keselamatan, keamanan,
dan pelayanan sarana dan prasarana
transportasi sesuai Standar Pelayanan
Minimal
1) Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan transportasi skala nasional
Tersedianya perlengkapan keselamatan jalan untuk mengurangi kecelakaan
transportasi darat
Set 3
Laporan penelitian dan penyidikan kecelakaan kereta api dan rekomendasi
tindak lanjut untuk mengurangi tingkat kecelakaan
Laporan 81
Terpenuhinya jumlah kecukupan dan keandalan dari pembangunan Ramsu,
Mensu dan Ramtun dalam rangka peningkatan keselamatan tranportasi laut
Unit 8
Tingkat Kejadian kecelakaan transportasi udara Injured/ 1 juta pnp 0,27
2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat
terhadap pelayanan sarana dan
prasarana transportasi guna
mendorong pengembangan
konektivitas antar wilayah
2) Peningkatan jumlah sarana, prasarana dan lintas pelayanan
keperintisan/subsidi pelayanan kelas ekonomi
Terpenuhinya lokasi keperintisan yang dapat menjadi rute komersial dan
meningkatkan perekonomian
Lokasi 22
Berfungsinya kereta KMP3 dan K3 untuk pengangkutan penumpang kelas
ekonomi
Unit 27
Terpenuhinya pelayanan transportasi laut pada wilayah terpencil /tertinggal/
perbatasan
Trayek 60
Terselenggaranya unit kapal perintis yang siap operasi untuk memenuhi
pelayanan pada wilayah terpencil /tertinggal/ perbatasan
Unit 7
Terselenggaranya rute pelayanan perintis transportasi udara. Rute 118
Terselenggaranya bandara yang terhubungi rute komersil dan perintis. Bandara 149
Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor

46. NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2010
3 Meningkatnya kapasitas sarana dan
prasarana trasnportasi untuk
mengurangi backlog dan bottleneck
kapasitas infrastruktur trasnportasi
3) Jumlah lokasi prasarana transportasi yang dibangun, direhabilitasi dan
ditingkatkan fungsinya
Jumlah Implementasi teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Lokasi 24
Terpenuhinya prasarana transportasi darat ASDP dipulihkan fungsinya untuk
melayani angkutan penyeberangan dengan baik
Lokasi 21
Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Tubuh Jalan dalam rangka
peningkatan pelayanan infrastruktur kereta api
Km'sp 31,48
Terpenuhinya peningkatan kapasitas prasarana pelabuhan laut yang baru
dibangun dalam rangka pelayanan transportasi laut
Lokasi 28
Tersedianya bandar udara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan
kategori.
Bandara 92
4 Peningkatan kualitas SDM dan
melanjutkan restrukturisasi
kelembagaan dan reformasi regulasi
5) Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan Nilai B Nilai B
Tersedianya Peraturan Menteri Perhubungan berkaitan dengan IKU
Kementerian Perhubungan yang disampaikan kepada unit terkait
Dokumen 5
6) Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dokumen WTP
7) Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan yang
ditetapkan
Unit 16
8) Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta
memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya
Tercapainya standar kecakapan kompetensi SDM awak sarana (Masinis dan
Ass Masinis)
Sertifikat 3.776
Terpenuhinya SDM Ditjen Perhubungan Udara memiliki kompetensi tertentu Orang 15
Terpenuhinya lulusan Diklat bidang transportasi mempunyai kompetensi
tinggi dan berstandar internasional, profesional serta didukung fisik jasmani
yang prima
Orang 120.613
5 Meningkatkan pengembangan teknologi
transportasi yang efisien dan ramah
lingkungan sebagai antisipasi terhadap
perubahan iklim
9) Jumlah Sarana dan Prasarana transportasi Yang memenuhi sertifikat
kelaikan
Terlaksananya hasil uji tipe kendaraan bermotor untuk item tertentu setara
dengan regulasi internasional
Unit 1
Terwujudnya standar kelaikan sarana perkeretaapian Sertifikat 279
Studi Rencana Aksi Nasional (RAN) Antisipasi Sektor Transportasi
Menghadapi Climate Change
Dokumen 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010
Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor

47. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011
NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2011
1 Meningkatnya keselamatan, keamanan,
dan pelayanan sarana dan prasarana
transportasi sesuai Standar Pelayanan
Minimal
1) Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan transportasi skala nasional
Jumlah Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Peralatan Pendukung
Kendaraan Ramah Lingkungan
Unit 2
Jumlah lokasi peningkatan fungsi prasarana transportasi SDP melalui
nyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan pelayaran di pelabuhan
Lokasi 68
Penilitian dan penyidikan kecelakaan KA Lap 1
Terpenuhinya Tingkat kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana,
pengaturan dan sistem prosedur, melalui Pemb. baru / lanjutan
Mensu/Ramsu/Ramtun
Unit 12
Jumlah fasilitas navigasi penerbangan yang dibangun dan direhabilitasi. Paket/ Unit /Set 182
2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat
terhadap pelayanan sarana dan
prasarana transportasi guna
mendorong pengembangan
konektivitas antar wilayah
2) Peningkatan jumlah sarana, prasarana dan lintas pelayanan
keperintisan/subsidi pelayanan kelas ekonomi
Jumlah lintas keperintisan SDP yang menjangkau kawasan tertinggal,
kawasan terpencil dan kawasan perbatasan
Lintas 272
Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Panjang Jalur Kereta Api Km 239.08
Jumlah Trayek angkutan laut perintis Trayek 61
Jumlah bandara yang terhubungi rute komersil dan perintis. Bandara 159
3 Meningkatnya kapasitas sarana dan
prasarana trasnportasi untuk
mengurangi backlog dan bottleneck
kapasitas infrastruktur trasnportasi
3) Jumlah lokasi prasarana transportasi yang dibangun, direhabilitasi dan
ditingkatkan fungsinya
Jumlah lokasi/terminal transportasi jalan yang siap operasi Lokasi 17
Jumlah lokasi simpul/pelabuhan SDP yang siap operasi Lokasi 72
Jumlah bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi. Bandara 150
4) Jumlah pengadaan dan rehabilitasi sarana transportasi
Tingkat penyediaan sarana transportasi jalan Unit 128
Docking/Rehab Kapal Kapal 11
Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor

48. NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2011
4 Peningkatan kualitas SDM dan
melanjutkan restrukturisasi
kelembagaan dan reformasi regulasi
5) Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan Nilai B Nilai B
6) Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dokumen WTP
7) Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan yang
ditetapkan
Unit 21
8) Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta
memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya
Peningkatan kompetensi dan Pengadaan sertifikasi SDM perkeretaapian Org 150
Jumlah rapat dan sosialisasi, Jumlah evaluasi dan pelaporan, Jumlah
pengawasan, Jumlah sistem prosedur dan teknis, jumlah sertifikasi dan diklat
dan Jumlah sarana penunjang teknis.di Ditjen Perhubungan Udara
Paket 451
5 Meningkatkan pengembangan teknologi
transportasi yang efisien dan ramah
lingkungan sebagai antisipasi terhadap
perubahan iklim
9) Jumlah Sarana dan Prasarana transportasi Yang memenuhi sertifikat
kelaikan
Jumlah Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Peralatan Pendukung
Kendaraan Ramah Lingkungan dan Fasilitas Penunjang
Unit 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011
Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor

49. Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014
Tahun 2015-
2019
1 Meningkatnya keselamatan,
keamanan dan pelayanan sarana
dan prasarana transportasi sesuai
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1) Jumlah kejadian kecelakaan
transportasi nasional yang
disebabkan oleh faktor yang terkait
dengan kewenangan Kementerian
Perhubungan
kejadian/ tahun
5,233 5,029 4,834 ?
2 Jumlah gangguan keamanan pada
sektor transportasi oleh faktor yang
terkait dengan kewenangan
Kementerian Perhubungan
kejadian/ tahun 9 8 7
?
3) Rata-rata Prosentase pencapaian
On-Time Performance (OTP) sektor
transportasi (selain Transportasi
Darat)
% 71.73 86.28 87.60
?
4) Jumlah sarana transportasi yang
sudah tersertifikasi
unit
5,225 5,010 5,304 ?
5) Jumlah prasarana transportasi yang
sudah tersertifikasi
Unit 32 30 62
?
2 Meningkatnya aksesibilitas
masyarakat terhadap pelayanan
sarana dan prasarana transportasi
guna mendorong pengemb.
konektivitas antar wilayah
6) Jumlah lintas pelayanan angkutan
perintis dan subsidi
lintas 564 639 679
?
3 Meningkatnya kapasitas sarana dan
prasarana transportasi untuk
mengurangi backlog dan bottleneck
kapasitas infrastruktur transportasi
7) Kontribusi sektor transportasi
terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional
% 3.4 3.5 3.6
?
8) Total produksi angkutan penumpang penumpang/tahun
840,803,197 934,259,680 1,030,057,625 ?
9) Total produksi angkutan barang ton/tahun
452,122,699 484,150,971 518,902,538 ?

50. NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
TAHUN
2012
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015-2019
4 Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta,
dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur
sektor transportasi sebagai upaya
meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan
transportasi
10) Jumlah infrastruktur transportasi yang siap
ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah
Swasta
Jumlah proyek
yang siap
ditawarkan melalui
skema KPS
2 2 2
?
5 Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan
restrukturisasi kelembagaan dan reformasi
regulasi
11) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan nilai
CC B B ?
12) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian
Perhubungan
Opini
WTP WTP WTP ?
13) Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi
sesuai kaidah pengelolaan BMN
Rp Trilliun 124.77 134.03 143.54
?
14) Jumlah SDM operator prasarana dan sarana
transportasi yang telah memiliki sertifikat
Orang 56.396 65.433 71.425
?
15) Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian
Perhubungan
Orang
6,168 6,613 6,907 ?
16) Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat,
Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang
prima, profesional dan beretika yang dihasilkan
setiap tahun yang sesuai standar
kompetensi/kelulusan
Orang
163,533 177,725 192,575 ?
17) Jumlah peraturan perundang-undangan di
sektor transportasi yang ditetapkan
Peraturan 55 85 85
?
6 Meningkatkan pengembangan teknologi
transportasi yang efisien dan ramah lingkungan
sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim
18) Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari
sektor transportasi nasional
juta liter/tahun
51,372.90 51,659.10 51,849.90 ?
19) Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi
nasional
juta ton/th
120.20 120.90 121.20 ?
20) Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan
pada sarana dan prasarana transportasi
lokasi (unit)
4,884 5,413 6,074 ?
21) Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah
menerapkan konsep ramah lingkungan
lokasi 53 67 89
?
Indikator Kinerja Utama

51. 51
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Raker I Penyusunan RPJMN 2015-2019
Background study RPJMN 2015-2019
a. Draft Awal Background study
b. Hasil Background study
3 Evaluasi RPJMN
Penyusunan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN
a. Konsultasi Publik
b. Rapim Penetapan Konsep Ranc. Teknokratik
c. Hasil Konsep Rancangan Teknokratik
5 Sosialisasi Pedoman Penyusunan RPJMN
Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L
a. Kick of Penyusunan Renstra K/L
b. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renstra K/L
7 Sosialisasi Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Kepada
masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN
a. Koordinasi Rancangan Teknokratik RPJMN dengan
Rancangan Teknokratik Renstra K/L
b. Rapim Rancangan Teknokratik RPJMN
c. Penetapan Rancangan Teknokratik RPJMN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
9 Pelantikan Presiden
10 Penyusunan Rancangan Awal RPJMN
11 Penyusunan Rancangan Renstra K/L
12 Sidang Kabinet Rancangan Awal RPJMN
13 Penetapan Rancangan Awal RPJMN
14 Sosialisasi Rancangan awal RPJMN ke K/L
15 Konsultasi Publik
16 Penyusunan Rancangan RPJMN
17 Trilateral Meeting
18 Musrenbang Jangka Menengah Nasional
19 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN
20 Sidang Kabinet Rancangan Akhir RPJMN
21 Penetapan RPJMN 2015-2019
22 Sosialisasi RPJMN ke K/L dan Pemda
23 Proses Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN
24 Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L 2015-2019
dengan RPJMN 2015-2019
25 Proses Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN
26 Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN
2015-2019
Novem Maret April
2013
Septem
4
Desemb
2014
JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Agustus
2014
8
Oktober
2
Juli
2015
Agustus Septem Oktober Novem
Mei Juni
Desemb Januari Maret
6
Januari Februar
Februar
No. Kegiatan/bulan
Kegiatan/bulanNo.
Agustus