Usulan program percontohan untuk peningkatan pemeliharaan jalan provinsi di NTB bertujuan menguji program hibah berbasis hasil untuk meningkatkan kondisi jalan provinsi secara berkelanjutan dengan fokus pada nilai yang lebih baik. Program selama 2013-2015 meliputi pemeliharaan rutin, periodik, dan rehabilitasi jalan sepanjang 387 km dan biaya Rp36,96 miliar yang berasal dari hibah AusAID dan kontribusi NTB.

1. USULAN PROGRAM PERCONTOHAN UNTUK
PENINGKATAN PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI
(PRIM)
DISAIN PROGRAM
14 November 2012

2. Latar Belakang
• Jalan merupakan moda transportasi yang dominan digunakan di
Indonesia.
• Jalan Provinsi+Kab+Kota terdiri 91% dari total jaringan jalan utama
di Indonesia.
• Dimana Jalan Provinsi = 10,2% dan Jalan Kabupaten/Kota = 80,7%.
• Investasi dan pemeliharaan jalan tidak berkaitan langsung dengan
permintaan (demand).
– Secara tipikal, hanya terdapat 51% jalan provinsi dalam kondisi stabil.
• Prioritas yang terjadi, cenderung untuk melakukan pembangunan
jalan baru/rehabilitasi jalan, bukan (lebih hemat biaya) pemeliharaan
jalan.
– Tetapi lebih efektif untuk tata kelola aset adalah salah satu dari 5 kunci dari
tujuan Dirjen BM periode 2010-2014
• Undang-undang Lalu Lintas dan Anglutan Jalan Tahun 2009
mengharuskan untuk:
– Unit Pemeliharaan Jalan/Pendanaannya
– Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RTTFs)
– Klarifikasi dari tanggung jawab untuk managemen aset.
2

3. Pembelajaran dari Pengalaman di Luar Negeri
• Pemeliharaan jalan dapat dikatakan bukan masalah yang
besar untuk Indonesia
• Kecenderungan untuk meningkatkan akuntabilitas dan
jaminan pengelolaan jalan.
• Dari swakelola menjadi kontrak pengadaan untuk
pemeliharaan
• Bergerak menuju pengaturan berdasarkan hasil untuk
pelaksanaannya
– Berdasarkan ‘Hasil’ - akan dilaksanakan melalui program PRIM
– Berdasarkan ‘Kinerja’
• Memperkenalkan sistem yang sebelumnya menggunakan
‘mekanisme insentive’ menjadi ‘mekanisme pembiayaan’
3

4. Pembelajaran dari Pengalaman di Dalam
Negeri
1. EIRTP-2 (Proyek World Bank tahun 2006-2011)
 Di 13 Provinsi dan 35 Kab dengan menggunakan sistem
pelelangan
 20% dari Pemeliharaan Rutin yg diselenggarakan per thn tidak
berhasil
 Hibah Fiskal Kapasitas Rendah; Sedang; Tinggi
 Penggantian berdasarkan kontrak /MC
 Pengurangan gap finansial tetapi tidak berkelanjutan
 13 Indikator dan 8 indikator-indikator gagal tercapai
2. Proyek Desentralisasi Pemerintahan Daerah/LGDP (Proyek
WB Tahun 2011-2013)
 6 Provinsi dan 66 Kabupaten/Kota
 Jalan, Irigasi dan Pengairan
 Verifikasi terhadap output
 Kontrak dan swakelola
 RUC terlalu umum
Lanjutan....................
4

5. Lanjutan...................
3. EINRIP (AusAID Tahun 2008-2013)
 Hanya Jalan-jalan Nasional
 Audit Teknis dan Finansial
4. Program Hibah IndII
– Pembiayaan Pendahuluan 100% oleh Pemerintah Daerah
– Reimburse/Penggantian dari dana Hibah setelah Verifikasi
oleh Kementerian Teknis
– Aliran dana Hibah Langsung dari Reksus Kementerian
Keuangan ke RKUD
5

6. Tujuan Usulan Program Percontohan
• Mengembangan dan menguji program hibah
percontohan yang menggunakan pencairan berbasis hasil
untuk meningkatkan kondisi dan konektivitas dari jalan-
jalan provinsi;
• Berkelanjutan dan meningkatkan kondisi dan konektivitas
dari jalan-jalan provinsi, dengan penekanan pada better
value for money;
• Memperkuat pengaturan tata kelola yang ada untuk
mempromosikan penggunaan praktek pemeliharaan
yang lebih berkelanjutan dan efisien;
• Membangun permintaan untuk tata kelola yang lebih
baik; dan
• Mempertunjukkan kemampuan untuk mereplikasi dan
berkelanjutan dari pendekatan yang diusulkan
6

7. Dokumen Disain Program
• Mempersiapkan pembiayaan tambahan untuk pemeliharaan
jalan
• Terfokus pada hasil dan akuntabilitas yang tinggi
• Pengawasan dari luar oleh pihak Pemberi Hibah (Donor) akan
diminimalkan,
• Membangun program pengaman dan kriteria untuk sukses,
membangun kepercayaan dan efisiensi.
• Pemberian insentif untuk kinerja yang baik
• Koordinasi antara dinas dan konsultasi dengan masyarakat
umum akan ditingkatkan melalui Forum Lalulintas dan
Transportasi (RTTF), sesuai dengan Undang-undang Lalulintas
Jalan dan Trasnportasi no. 22/2009 dan PP 37/2011.
• Penerapan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan
pemeliharaan jalan, disain jalan dan pengadaan.
7

8. Kenapa Percontohan Hanya Jalan Provinsi?
Kenapa NTB?
• Kunci konektivitas antara jalan-jalan nasional dan jalan-jalan
daerah/kota/kabupaten
– 10% dari panjang jaringan dan 19% dari kendaraan-km
• Provinsi memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih baik
dibandingkan dengan kota/kabupaten
– Kencenderungan yang kuat untuk keberhasilan dalam pelaksanaan
• NTB telah menunjukkan dukungan dan komitmen yang kuat
– Dukungan Anggaran
– Penerapan dari Kontrak ‘Tahun Jamak’
– Dukungan kelembagaan dan peranan dari RTTF
– Menunjukkan pemahaman mengenai ‘konsep berbasis hasil’
(output-based concepts)
• Program berikutnya:
– Dilanjutkan pada provinsi-provinsi lain bila pembelajaran yang
dipelajari dan mekanisme dapat dibuktikan efektif dalam program
percontohan ini.
– Dipertimbangkan kemungkinan penambahan pemerintah daerah
terpilih.
8

9. Justifikasi untuk NTB
1 - Lemah (kekurangan utama dan kemungkinan hasil)
2 - Moderat (beberapa kualifikasi)
3 - Kuat (sedikit atau atau tidak ada kualifikasi)
Kupang
NTT
Tabanan
Overall
Bali Execution
Preparation
KLT Planning
KLB
NTB
0 1 2 3
9

10. Deskripsi Program
• Komponen 1a: Pembayaran insentif (kurang lebih
sebesar AUD52 juta) setelah verifikasi pemeiliharaan
jalan nasional.
• Pemeliharaan Rutin (melalui swakelola)
• Pemeliharaan Periodik dengan pelapisan ulang (overlay)
atau peng-krikilan ulang (regravelling)
• Rehabilitasi/perbaikan perkerasan-perkerasan dan
struktur
• Seluruh program meliputi perbaikan atau rekonstruksi
bahu jalan, tepi jalan dan sistem drainase
• Biaya-biaya awal dan saat ini sedang direvisi oleh
Konsultan-konsultan Pendukung/Interim.
10

11. Deskripsi Program (lanjutan)
• Komponen 1b: Pembayaran untuk insentif peningkatan
kelembagaan (kurang lebih sebesar AUD2,6 juta) untuk
penerapan PPBP dan peningkatan RTTF
• Komponen 2: Penguatan kelembagaan, dukungan
terhadap tata kelola program, pemantauan dan evaluasi,
dan verifikasi hasil (AUD$12 juta).
• Penguatan Kelembagaan
₋ Pelatihan kepada personel/pegawai di Kantor Pemerintahan
Provinsi
₋ Kapasitas untuk perencanaan, program, anggaran dan
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
₋ Peningkatan Sistem Swakelola dan pengarahan kepada
personel;
₋ Pelatihan lain yang berdasar pada Studi Analisis Kebutuhan
Pelatihan (Training Need Analyses Study), yang akan
dilaksanakana oleh Konsultan Pelaksana
11

12. Deskripsi Program (lanjutan)
• Dukungan pelaksanaan (dibantu oleh Konsultan dari
IndII)
₋ Tim Teknis dibentuk oleh Dirjen BM
₋ Project Implementation Unit (PIU) akan dibentuk di Provinsi
percontohan
• Verifikasi teknis dari kegiatan pemeliharaan akan
menentukan kondisi untuk pencairan dana
• Insentif untuk penerapan dan pelaksanaan PPBP yang
memadai dan RTTF yang efektif
• Pemantauan dan evaluasi terhadap program
percontohan selama pelaksanaan kegiatan 3 tahun
kedepan
• Catatan: disain dan pengawasan menjadi tanggung
jawab provinsi, setelah adanya peningkatan keahlian
(dalam hal disain) dan pengupahan
12

13. Biaya Program Percontohan Di NTB
• Pekerjaan Pemeliharaan – Total Program : AUD52 juta
insentif dari AusAID.
• Pekerjaan Pemeliharaan– 2 tahun (Mei 2013 sampai
Juni 2015): AUD36,96 juta: AUD13,44 juta insentif dari
AusAID dan AUD23,52 juta kontribusi dari Provinsi.
• Bantuan Teknis: AUD12 juta dari AusAID (untuk 5 tahun)
yang mana AUD5 juta akan dikeluarkan di 2013 sampai
Juni 2015
• Biaya untuk Disain dan Pengawasan diperkirakan AUD 4
juta diasumsikan harus dipenuhi oleh NTB
• Total Biaya: AUD159 juta; AusAID: AUD64 juta
• Insentive untuk PPBP/RTTF: 5% dari pekerjaan: AUD2,6
juta
• Total Potensi Kontribusi dari AusAID: AUD66,6 juta
13

14. Perkiraan Program dan Aliran dari Pencairan
Hibah dibawah Komponen 1a – termasuk Pajak
Total Program dan Pencairan Hibah
(AUD) juta Nilai Bersih Nilai Bersih
Tahun Kontribusi Kontribusi
Fiskal Hibah Provinsi
Pencairan Pencairan
APBD (AUD) juta (AUD) juta
Program Pelaksanaan
2013/2 11.25 1.23 2.08 3.43 7.82
2014 19.68 2.36 3.82 6.19 13.49
2015/1 6.04 0.72 4.45 5.17 0.87
Total 36.96 4.44 10.35 14.78 22.18
Catatan:
Program yang committed dengan AusAID saat ini adalah Tahun 2013-2015
2015/1 maksudnya Semester 1 (Januari– Juni) of 2015, tanggal selesai Hibah Fase 1
14

15. Alokasi Anggaran & Pencairan Hibah
• Nilai Program
• 2013- Juni 2015 (committed)
• Kontribusi Hibah
• 40% kontribusi dari total program
• 60% nilai APBD
• Cash flow
• Ketentuan Anggaran (APBD) – Pembiayaan Sendiri 100%
sampai dengan proses verifikasi dan pencairan disetujui
• Pencairan
o Pembayaran Uang Muka untuk nilai program kegiatan
tahunan – sebesar 30%
o Persetujuan Kegiatan sampai Verifikasi (less advance)
15

16. Catatan Tambahan
1. Asumsi 30% uang muka dari total program tahunan
disetujui
2. Uang muka dikurangkan secara proporsional dengan
jumlah program kegiatan tahunan disetujui.
3. Dua kali pencairan dalam tiap tahun, yakni di bulan
Mei dan Oktober
4. Untuk pemrograman di tahun dasar 2012 dan
pemberian upah untuk 5% kontigensi fisik dan 5% per
tahun untuk kontigensi harga, dan ketentuan 5% untuk
mobilisasi dll
16

17. Komposisi Program 2013- Juni 2015
• Kontrak Pemeliharaan Rutin
 Panjang 387 Km dan Biaya AUD 2,73 juta
• Swakelola Pemeliharaan Rutin
 Panjang 696 Km dan Biaya AUD 16,31 juta
• Pemeliharaan Periodik
 Panjang 42 Km dan Biaya AUD 3,13 juta
• Rehabilitasi
 Panjang 43 Km dan Biaya AUD 14,79 juta
• TOTAL PROGRAM AUD 36,96 juta
17

18. 7 Paket Kontrak untuk Program 2013-Juni 2015
Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Periodik Rehabilitasi
No. Biaya
Nama Paket Panjang Biaya Panjang Biaya (AUD Panjang
links (AUD
Jalan (AUD Juta) Pekerjaan Juta) Pekerjaan
Juta)
Rembiga -
3 80 0.57 14 0.87 - 0.49
Bayan
Lb Lombok -
2 53 0.22 1 0.15 1 0.55
Biluk
Praya - Kruak 1 21 0.17 12 0.79 - 0.08
Sb Pengatap -
2 59 0.54 - 0.15 12 4.46
Kuta -Penunjak
Sumbawa
3 71 0.46 5 0.38 - 0.49
Besar
Sb Kempo - Sp
1 18 0.16 5 0.31 8 1.81
Kore
Tawali -
2 84 0.60 5 0.47 22 6.91
Karumbu
Total 14 387 2.73 42 3.13 43 14.79
18

19. Program Swakelola untuk 2013- Juni 2015
Pemeliharaan Rutin
Grup PPK
Panjang Jalan Biaya (AUD juta)
Lombok Utara 5 km 0.08
Lombok Barat 95 km 2.14
Lombok Tengah 37 km 0.95
Lombok Timur 105 km 1.91
Sumbawa Barat 3 km 0.04
Sumbawa Timur 111 km 2.16
Bima/Dompu 340 km 9.04
Total 696 km 16.31
19

20. Identifikasi Jaringan Terkait PRIM di NTB
20

21. Rekomendasi Pemeliharaan 2013 – 2015
21

22. Verifikasi Hasil dan Pencairan
• Kriteria Pemenuhan Hasil
₋ Memenuhi Verifkasi Program
₋ Memenuhi Undang-undang dan Peraturan Pengadaan Nasional
₋ Memenuhi spesifikasi teknis
₋ Memenuhi upaya perlindungan terhadap lingkungan dan sosial/masyarakat
• Referensi Unit Cost/prices-dihitung berdasarkan nilai kontrak
• Tim Teknis Dirjen BM, Kemen PU melakukan Verifikasi Teknis yang
didukung oleh Konsultan Verifikasi
• Pencairan:
 Pencairan Pembayaran Uang Muka (30% dari Program Per
Tahun)
 Pencairan Pelaksanaan Kegiatan
22

23. Memenuhi Verifikasi Program
• Usulan kegiatan dimasukkan kedalam anggaran provinsi
atau memiliki dokumen Analisis Biaya (RAB); tanggal
persetujuan untuk keseluruhan dokumen anggaran
tercatat;
• Anggaran pemeliharaan tertera di website, termasuk
lokasi-lokasi untuk pekerjaan;
• Dokumen pengadaan Konsultan Pengawas untuk
penetuan upah disesuaikan dengan standar/rate
INKINDO, termasuk komponen upah minimum
personelnya.
23

24. Memenuhi Undang-undang dan Peraturan
Pengadaan Nasional
• Penyerahan Pakta Integritas
• Ketersediaan Berita Acara Pre-Bid Meeting
• Ketersediaan Laporan Evaluasi Penawaran
• Pengumuman resmi nama pemenang
• Setiap keberatan terselesaikan
24

25. Memenuhi Spesifikasi Teknis
• Kualitas Perencanaan Pemeliharaan Rutin
• Penilaian secara visual
• Penilaian terhadap pekerjaan pemeliharaan rutin
• Tebal Perkerasan Jalan, panjang dan lebar harus
konsisten dengan kontrak
• Kualitas kondisi permukaan dan adanya kerusakan/cacat
pada saat dilakukan penilaian secara visual
• Kualitas dan kuantitas dari aspal dan lapisan agregat
dasar/lapisan sub-dasar; tanah; bahu jalan
• Perbaikan jembatan harus konsisten sesuai kontrak
25

26. Memenuhi Upaya Perlindungan terhadap
Lingkungan dan Sosial
• Kerangka Penerimaan terhadap Perlindungan
Lingkungan dan Sosial
• Prosedur Pemenuhan Pemantuan Lingkungan
• Pelaksanaan ketentuan untuk penyandang cacat di
dalam disain, jika diterapkan
26

27. Resiko
• Ketepatan waktu dalam pengesehan besaran anggaran tiap tahun,
dimana provinsi harus melakukan pembiayaan sendiri terlebih
dahulu untuk pekerjaan pemeliharaan
• Lemahnya kemampuan dari bagian pelaksana di provinsi dan
koordinasi yang tidak efektif
• Pemilihan Gubernur di tahun 2013
• Verifikasi hasil
• Kelebihan staf untuk ‘Swakelola’
• Kemampuan kontraktor lokal dan konsultan
• Korupsi
• Resiko lain:
₋ Jumlah Provinsi Percontohan
₋ Nilai Hibah
₋ Ketidakpastian berkaitan dengan perpanjangan otorisasi pembiayaan untuk
IndII dan AIIG setelah 30 Juni 2015
₋ Ketersediaan dari sumber pendanaan tambahan untuk peningkatan program
₋ Penunjukan dan pembiayaan untuk disain dan konsultan pengawas
27

28. Grafik Organisasi Provincial Road Improvement Maintenance/PRIM
Australian-Indonesia Infrastructure Initiative/IndII
28

29. Rencana Pelaksanaan PRIM sampai Juni 2015
2012 2013 2014 2015
Jan - Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
DFA
PMM NPPH
SPPH
1st Output MoF 1st MoF 2nd 3rd Output MoF 3rd 4th Output MoF 4th
2nd Output Verification
Payment Payment Verification Payment Verification Payment
Grant
Verification
Subsidiary Grant Preparation incl. LG
APBN +
Agreement Proposal
DIPA
(AusAID & (IndII, Bappenas, MoF, Tech.
(MoF)
MoF) Ministry & LG)
RKUD RKUD RKUD RKUD
(LG) (LG) (LG) (LG)
Plan APBD 2013
(LG)
Perda for Road Maintenance
Program 2013 - 2018
(incl. PRIM)
Establish Tech. Team in
DGH
DGH Technical Team Support
ADD/TOR
& Procure Interim Support Consultant
Establish PIU DPU Program Implementation Unit (PIU)
PRIM Swakelola (Force Account) Routine Maintenance
Concept Note
Detailed
Design & Bid
Technical Assistance (TA) & LG Activities
Document
for Multi-
years
Procure
Contractor
PRIM Construction
Procure
Supervision PRIM Supervision Consultant
Consultant
Road Traffic & Transport Forum (RTTF)
PIU Consultant
Monitoring & Evaluation
ADD / TOR Procure
Technical and Financial Assessment Consultant (TFAC)
Training & Institutional Strenghtening
29

30. Jalur Kritis
Aktivitas Oleh Deadline
Grant Preparation including LG Proposal IndII, Bappenas, MoF, DGH & LG 15 Nov 2012
DIPA for APBN MoF 31 Dec 2012
DPA for APBD 2013 LG 31 Dec 2012
Activity Design Document /ToR IndII & AusAID 30 Nov 2012
Procurement and mobilisation of IndII
IndII 28 Feb 2013
Consultant
Survey, Prepare Design and Bid Documents
IndII Consultant 30 April 2013
for Multi-year Contracts 2013-2015
Procure Contractors LG 30 June 2013
Program Management Manual DGH MPW 30 Nov 2012
Direct Funding Agreement AusAID & DGDM MoF 31 March 2013
Prepare and Issue SPPH (Surat Penetapan
DGFB MoF 31 March 2013
Penerusan Hibah)
Prepare and Sign PPH (PerjanjianPenerusan
DGFB MoF and LG 31 May 2013
Hibah)
30

31. Tahap Selanjutnya
• Sosialisasi ke NTB tentang hibah 14 Nov 2012
• Pembentukan TT di Dirjen BM dan PIU di Dinas PU NTB: November
2012
• Program Management Manual/PMM Nov 2012
• Surat Penetapan dari Gubernur NTB mengenai 100% pembiayaan
sendiri sebelum penggantian/pencairan, percepatan PERDA
2/PRIM, alokasi anggaran APBD 2013: Nov 2012
• PercepatanPERDA 2/PRIM: Nov 2012-April 2013
• Persiapan Pengadaan Konsultan ‘Preparation and Implementation
Project’: Desember 2012-Februari 2013
• Persiapan Pelaksaan Proyek: Maret-Juni 2013
• Mulai Peningkatan Swakelola: Mei 2013
• Pengadaan 7 Paket AUD 20,65 juta Mei-Juni 2013
• Finalisasi DFA (direct funding agreement), Surat Penetapan
Penerusan Hibah /SPPH: Jan - Maret 2013
• Perjanjian Penerusan Hibah/PPH: April-Mei 2013
31