Dokumen tersebut membahas skema pencairan dana hibah Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) untuk peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi di Indonesia. Skema ini memberikan dana hibah berdasarkan tahapan kinerja yang diverifikasi, mulai dari 5% untuk persiapan hingga 35% ditambah insentif untuk penyelesaian 100% pekerjaan.

1. DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HIBAH PENINGKATAN KINERJA &
PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM)

2. HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAAN
JALAN PROVINSI (PRIM)
•Dana hibah PRIM diberikan kepada daerah dengan kriteria tertentu dan
merupakan penggantian sebesar 40% atas dana yang telah terlebih dahulu
dikeluarkan oleh APBD.
•output based - hibah yang diberikan berdasarkan hasil kinerja yang terukur
atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis DJBM
DEFINISI
• meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaan
dan pemeliharaan jalan ; termasuk dorongan kepada pemerintah
provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharan jalan.
TUJUAN
• Kegiatan Fisik : Pemiliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala,
Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan, Rekonstruksi
• Kegiatan Non-fisik (sesuai PMM)
LINGKUP

3. SKEMA PENCAIRAN DANA HIBAH PRIM
TAHAP 1
5%
•SPPH
•Telah melaksanakan
PPBP
•Informasi alokasi
dana dan lokasi
penanganan jalan
diumumkan di
website
•DPA telah ada
•Penandatanganan
kontrak dengan pihak
ketiga
•pembayaran uang
muka kepada pihak
ketiga
TAHAP 2
20% + INSENTIF
•Governance (PPBP,
pengumuman dlm
website, DPA,SOP
RTTF, Desiminasi ,
pelatihan)
•Fisik (swakelola dan
kontrak) telah 25%
•Nilai SP2D secara
kumulatif telah
mencapai 25% dari
total program PRIM
TAHAP 3
40%
• Governance
(pelatihan)
• Fisik (swakelola
dan kontrak)
telah 65%
• Nilai SP2D secara
kumulatif telah
mencapai 65%
dari total
program PRIM
TAHAP 4
35% + INSENTIF
• Governance
(PPBP,
pengumuman
dlm website, DPA,
pelatihan)
• Fisik (swakelola
dan kontrak)
telah 100% atau
tahapan
pekerjaan yang
telah diselesaikan
sampai dengan
batas akhir
verifikasi
Note:
Jika nilai hibah yg dibayarkan kurang dari prosentase maksimum pada tahapan tertentu (hasil verifikasi
tidak 100%), maka selisih dana hibah akan diperhitungkan pada tahap pencairan berikutnya
berdasarkan hasil verifikasi kecuali untuk tahap IV
Persentase masing-masing tahap pencairan dapat bertambah/berkurang sesuai dengan hasil verifikasi

4. • Catatan
• Perbaikan atas hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat,
akan dilakukan pada tahap verifikasi selanjutnya sesuai
dengan tahapan penyaluran dana hibah.
• Khusus untuk tahapan terakhir, verifikasi dilakukan 3 bulan
sebelum closing date sebagaimana tercantum dalam DFA.
• Jika perlu dilakukan perbaikan, verifikasi atas perbaikan
dilakukan paling lambat 1 bulan setelah hasil verifikasi tahap
akhir dilakukan.

5. • PPBP – Pemprov menyusun dokumen Planning,Programing and Budgeting
dengan menggunakan aplikasi yang digunakan DJBM yang akan
dimanfaatkan didalam proses penyusunan program penyelenggaraan jalan
tahun 2014 - 2015.
• DPA atas kegiatan pemeliharaan jalan sudah dimuat diwebsite Pemprov
paling lambat 60 hari setelah penetapan Perda tentang APBD.
• SOP RTTF – Menyusun SOP untuk hal-hal yang berkaitan dengan peran,
tanggung jawab dan tugas RTTF.
• Diseminasi SOP RTTF – Melakukan diseminasi dengan stakeholder RTTF
Provinsi, perwakilan RTTF/instasi terkait kabupaten/kota masyarakat
pengguna transportasi.
• Pelatihan – Melakukan pelatihan untuk staf Dinas PU, konsultan, dan
kontarktor sesuai TNA yang dibuat oleh PIUC dan disetujui oleh Dinas PU.

6. Target Penanganan Jalan
1. Pemeliharaan rutin (s.d 2014 = IDR 8 milyar)
a. Swakelola: 942 km
b. Kontrak: 830 km
2. Backlog and minor works: 679 km
3. Pemeliharaan berkala: 47,9 km
4. Rehabilitasi: 15,96 km
Total panjang jalan: 1787,96 km

7. BAHAN DISKUSI
• VERIFIKASI
• MEKANISME & TAHAPAN PENYALURAN
• KOMITMEN PENDANAAN APBD 2013 – 2015
• KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
• OTHER ISSUES?

8. MEKANISME HIBAH DAERAH

9. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
9
PENYALURAN DANA
HIBAH
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PERJANJIANHIBAH
ANTARA MK DAN
KEPALA DAERAH
PENETAPANMK:
PEMBERIAN/PENERU
SAN HIBAH KEPADA
PEMDA
PENGUSULAN NILAI
HIBAH DAN DAFTAR
PEMDA PENERIMA
HIBAH
K/L MENKEU PEMDA
Mempertimbangkan:
a) kapasitas fiskal daerah; b)
Daerah yang ditentukan oleh
Pemberi Hibah Luar
Negeri; c) Daerah yang
memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh K/L; dan/atau
d) Daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah
• Sumber Hibah LN:
Penetapan setelah Perjanjian
Hibah LN ditandatangani
• Sumber Pinjaman LN:
setelah Pagu APBN
• Sumber Penerimaan DN:
setelah Pagu APBN
Pemda sebagai
Implementing Agency
bertanggung jawab atas
penyelesaian kegiatan dan
penggunaan dana hibah
sesuai Perjanjian Hibah
dan Manual Teknis
Penyaluran dilakukan
berdasarkan kinerja
yang diverifikasi K/L

10. PERJANJIAN HIBAH DAERAH
10
Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri
atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat
yang diberi kuasa.
Perjanjian paling sedikit memuat:
a. tujuan;
b. jumlah;
c. sumber;
d. penerima;
e. persyaratan;
f. tata cara penyaluran;
g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
i. sanksi.
*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.

11. PENGANGGARAN HIBAH

12. PENGANGGARAN HIBAH
PENGANGGARAN DI PUSAT
• Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah
Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai
Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara sesuai ketentuan perundang-
undangan
• Dalam hal APBN telah ditetapkan:
penerushibahan kepada Pemerintah
Daerah yang bersumber dari hibah luar
negeri dapat dilaksanakan untuk
kemudian dianggarkan dalam perubahan
APBN
• Setelah APBN Perubahan ditetapkan:
penerushibahan kepada Pemerintah dapat
dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat.
PENGANGGARAN DI DAERAH
• Penerimaan hibah oleh Pemerintah
Daerah dianggarkan dalam Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah sebagai
jenis pendapatan hibah
• Penggunaan dana hibah dianggarkan
sebagai belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan
• Dalam hal APBD telah ditetapkan:
penggunaan dana hibah dapat
dilaksanakan untuk kemudian
dianggarkan dalam Perubahan APBD
• Dalam hal Perubahan APBD telah
ditetapkan: penggunaan dana hibah
dapat dilaksanakan untuk kemudian
dilaporkan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

13. PENYALURAN DANA HIBAH

14. HUBUNGAN FUNGSI:
PELAKSANAAN MEKANISME HIBAH DAERAH
14
KEMENTERIAN KEUANGAN
KPA - HPD
KEMENTERIAN PU
(EXECUTING AGENCY)
PEMERINTAH DAERAH
(IMPLEMENTING AGENCY)
Verifikasi

15. PEMDA KEMENPU KEMENKEU
Pihak ketiga
Proses verifikasi teknis
Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi4
Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD5
3
1 Pelaksanaankegiatan
2 Pembayaranoleh Pemda ke pihak 3
MEKANISME PENYALURAN