SlideShare uma empresa Scribd logo

Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi

•
•
iceu novida adinata
iceu novida adinata

Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi

Direito
1 de 21
Baixar para ler offline
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi

Recomendados

Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Sosialisasi ecscs
Sosialisasi ecscsSosialisasi ecscs
Sosialisasi ecscsiceu novida adinata
 
westjavaisculture
westjavaisculturewestjavaisculture
westjavaiscultureiceu novida adinata
 
Riset mandiri
Riset mandiriRiset mandiri
Riset mandiriiceu novida adinata
 
Inpres nomor 5 tahun 2015
Inpres nomor 5 tahun 2015Inpres nomor 5 tahun 2015
Inpres nomor 5 tahun 2015iceu novida adinata
 
Plh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Plh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARATPlh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Plh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARATiceu novida adinata
 
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014iceu novida adinata
 
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014iceu novida adinata
 

Recomendados

Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Sosialisasi ecscs
Sosialisasi ecscsSosialisasi ecscs
Sosialisasi ecscsiceu novida adinata
 
westjavaisculture
westjavaisculturewestjavaisculture
westjavaiscultureiceu novida adinata
 
Riset mandiri
Riset mandiriRiset mandiri
Riset mandiriiceu novida adinata
 
Inpres nomor 5 tahun 2015
Inpres nomor 5 tahun 2015Inpres nomor 5 tahun 2015
Inpres nomor 5 tahun 2015iceu novida adinata
 
Plh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Plh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARATPlh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Plh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARATiceu novida adinata
 
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014iceu novida adinata
 
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014iceu novida adinata
 
TESIS MSDM
TESIS MSDMTESIS MSDM
TESIS MSDMiceu novida adinata
 
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAANJABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAANiceu novida adinata
 
TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014iceu novida adinata
 
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014iceu novida adinata
 
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHANKEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHANiceu novida adinata
 
ALOKASI PUPUK 2013
ALOKASI PUPUK 2013ALOKASI PUPUK 2013
ALOKASI PUPUK 2013iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014iceu novida adinata
 
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014iceu novida adinata
 
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014iceu novida adinata
 
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida iceu novida adinata
 
SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
SKP (Sasaran Kerja Pegawai)SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
SKP (Sasaran Kerja Pegawai)iceu novida adinata
 
PERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABARPERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABARiceu novida adinata
 
JUKNIS PENAS TAHUN 2014
JUKNIS PENAS TAHUN 2014JUKNIS PENAS TAHUN 2014
JUKNIS PENAS TAHUN 2014iceu novida adinata
 
SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014iceu novida adinata
 
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUNSURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUNiceu novida adinata
 
UU nomor 5 tahun 2014
UU nomor 5 tahun 2014UU nomor 5 tahun 2014
UU nomor 5 tahun 2014iceu novida adinata
 
Manajemen Operasi
Manajemen Operasi Manajemen Operasi
Manajemen Operasi iceu novida adinata
 
Evaluasi Kinerja - Performance Appraisal
Evaluasi Kinerja - Performance AppraisalEvaluasi Kinerja - Performance Appraisal
Evaluasi Kinerja - Performance Appraisaliceu novida adinata
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnispengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 

Mais conteúdo relacionado

Mais de iceu novida adinata

JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAANJABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAANiceu novida adinata
 
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014iceu novida adinata
 
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHANKEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHANiceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014iceu novida adinata
 
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014iceu novida adinata
 
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014iceu novida adinata
 
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida iceu novida adinata
 
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUNSURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUNiceu novida adinata
 
Evaluasi Kinerja - Performance Appraisal
Evaluasi Kinerja - Performance AppraisalEvaluasi Kinerja - Performance Appraisal
Evaluasi Kinerja - Performance Appraisaliceu novida adinata
 

Mais de iceu novida adinata (20)

TESIS MSDM
TESIS MSDMTESIS MSDM
TESIS MSDM
 
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAANJABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
 
TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
 
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
 
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHANKEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
 
ALOKASI PUPUK 2013
ALOKASI PUPUK 2013ALOKASI PUPUK 2013
ALOKASI PUPUK 2013
 
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
 
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
 
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
 
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
 
SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
SKP (Sasaran Kerja Pegawai)SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
 
PERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABARPERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABAR
 
JUKNIS PENAS TAHUN 2014
JUKNIS PENAS TAHUN 2014JUKNIS PENAS TAHUN 2014
JUKNIS PENAS TAHUN 2014
 
SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014
 
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUNSURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
SURAT EDARAN KEPALA BKN tentang BATAS USIA PENSIUN
 
UU nomor 5 tahun 2014
UU nomor 5 tahun 2014UU nomor 5 tahun 2014
UU nomor 5 tahun 2014
 
Manajemen Operasi
Manajemen Operasi Manajemen Operasi
Manajemen Operasi
 
Evaluasi Kinerja - Performance Appraisal
Evaluasi Kinerja - Performance AppraisalEvaluasi Kinerja - Performance Appraisal
Evaluasi Kinerja - Performance Appraisal
 

Último

pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnispengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 

Último (11)

pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnispengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx