1. Disampaikan Oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial
dan Perumahan Rakyat
pada acara Workshop Perlindungan Sosial
Bagi Penyandang Cacat
di STKS Bandung 7 APRIL 2009
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2009
1
2. Lingkup Kegiatan :
Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Nutrisi.
Pelaksanaan Program Kompensasi Sosial.
Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Kebijakan Pemberdayaan Penca dan Lansia.
Kebijakan Pencapaian Bebas Kawasan Kumuh
dan Pembangunan Rumah Layak Huni.
2
3. Lingkup Koordinasi :
Kompensasi Sosial
Jaminan Sosial
Penca dan Lansia
Perumahan dan Permukiman
Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawasan
3
4. Penanggulangan Kemiskinan :
Kluster III
Pemberdayaan
“diajari Usaha Mikro dan
mancing”
Kecil (UMK)
Kluster II “dibantu untuk
“dikasih ikan” Pemberdayaan punya pancing
dan perahu sendiri”
Masyarakat
Kluster I Sasaran: Pelaku
Bantuan dan usaha mikro dan
Perlindungan Sosial Program-program yang
kecil. Penyaluran
Kelompok Sasaran Tergabung dalam PNPM.
KUR: diarahkan untuk
Fokus: 5720 Kecamatan
Kredit Rp. 5 juta ke
Bentuk: Bantuan
bawah. Plus :
Langsung Masyarakat
Sasaran 19,1 juta RTS/ penyaluran program
(BLM) Rp. 3 Milyar / Kec /
Rumah Tangga Sasaran Pendanaan K / L
tahun
(Raskin, PKH, BOS,
Jamkesmas dll.) termasuk
pemberian layanan khusus
bagi 3,9 RT Sangat Miskin
4
5. Arah Kebijakan Perlindungan Sosial
Bagi Penca
OUTPUT
DASAR PROSES
Komitmen Internasional: INPUT KOORDINASI :
UN-World Programme of action
concerning Disabled persons Suplai
1980 Kebutuhan
International Decade for Upaya
Disabled Person 1983-1992
KESAMAAN KESEMPATAN
Penyadaran
PERLINDUNGAN
Asia Pacific Decade of Disabled
DAN HAK PENYANDANG
KEMUDAHAN AKSES
Persons 1993-2002 Penguatan
Asia Pacific Decade of Disabled
SOSIAL
Person II, 2003-2012/Biwako Kelembagaan KONDISI BERDAYA:
Millenium Framework (BMF) Penguatan
CACAT Kebijakan
Terpenuhinya
Komitmen Nasional: Pengembang
kebutuhan dasar
UUD ‘45 pasal 27 ayat 2 an Jejaring
UU No. 4 Tahun 1997 Ttg Penguasaan akses
Penca terhadap sumber
UU No. 11 Tahun 2009 Ttg daya
Kesos Kesadaran akan
PP No. 43 Tahun 1998 Ttg Isu Strategis:
potensi kekuatan
Usaha Peningk Kesos Penca Kemiskinan dan kelemahan
RAN Penca 2004-2013 3 PILAR Kesetaraan Hak Kemampuan
PEMB. & Kesamaan berpartisipasi
KESRA: Kesempatan
Quota 1 %
Aksesibilitas
Fisik & Non Fisik
6. Jumlah, Tkt. Pendidikan dan
Pekerjaan Penca
Jumlah penyandang cacat.
Secara nasional 2.364.000 orang ( Pusdatin Kesos, Depsos, 2006)
Pendidikan Penyandang Cacat.
Hasil pendataan Pusdatin Kesos Depsos, 2007 di Provinsi DKI Jakarta, Jateng, Jatim, DIY dan
Banten:
o SD : 470.203 orang.
o SLTP : 219.296 orang.
o SLTA : 52.373 orang.
o D3 : 2.183 orang.
o S1 : 3.760 orang
o S2/S3 : 152 orang.
Pekerjaan Penyandang Cacat :
o Di Perusahaan/Swasta:
o 5.110 orang ( Hasil pendataan Pusdatin Kesos Depsos, 2007 di Provinsi DKI Jakarta,
Jateng, Jatim, DIY dan Banten):
o Sebagai PNS.
Hasil pendataan Pusdatin Kesos Depsos, 2007 di Provinsi DKI Jakarta, Jateng, Jatim, DIY
dan Banten:
o PNS/POLRI/TNI : 2.844 orang.
o BUMN/BUMD : 253 orang.
o Mandiri (wiraswasta) : 960 orang (Depsos, 2006)
Proporsi dan Jumlah penyandang cacat yang belum memperoleh akses
pelayanan dan perlindungan sosial masih cukup besar .
7. Kendala & Strategi Pelaksanaan Kebijakan
Penca
KENDALA
Kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan seperti
kemudahan fasilitas pelayanan belum sepenuhnya mendukung
Fungsi dan peran sektoral belum jelas secara nyata dalam upaya
pemberdayaan Penca di lapangan dari tingkat pusat sampai daerah.
Partisipasi berbagai lintas sektor dan pemda dalam pemberdayaan penca
belum sesuai dengan yang diharapkan
STRATEGI
Memanfaatkan berbagai forum baik di pusat maupun di daerah untuk
sosialisasi dan advokasi berbagai kebijakan dan peraturan perundang-
undangan kepada jajaran pemerintah daerah dan masyarakat.
Menggalang dukungan Pemda dan seluruh potensi masyarakat dalam
pemberdayaan Penca
7
8. Program Strategis Tahun 2009
Menggagas Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi
Penca
Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan dan
Mekanisme Pemberdayaan Penca
Monev Kinerja Unsur Pemerintah, Swasta dan
Masyarakat dalam Pemberdayaan Penca
8
