1. MANAJEMEN BUMDes (Pembentukan & Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa) KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN PADA BPMPD PROV. JABAR Dr. Hj. NENNY KENCANAWATI, MSi
2.
3.
4. MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA Fungsi MENGURUS ( public good) Fungsi MENGATUR ( public regulation ) DESA PEMERINTAH Fungsi PEMBERDAYAAN ( empowering ) Lembaga Kemasyarakatan BPD Keanekaragaman Partisipasi Otonomi asli Demokratisasi 4 ASPEK PENGATURAN DESA KEWENANGAN KEWENANGAN
5. Akselerasi KEWENANGAN berdasarkan hak asal usul Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan Pemprov, Pem Kab/Kota Urusan Pem Kab/Kota Yang diserahkan Urusan lainnya Adat istiadat, gotro, kearifan lokal kehutanan, pertanian, infrastruktur , aset program atau program baru dsb. yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, SDM Peningkatan PELAYANAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (pasal 8 PP 72/05)
6. PERAN PEMERINTAH DESA Penyelenggaraan layanan PEMDES dgn PERDES Dukungan keamanan transaksi ditujukan untuk melindungi kekayaan masyarakat/ Desa Pengelolaan Potensi untuk menjalankan usaha PELAYANAN MASYARAKAT 1 2 3
25. MODEL PENGELOLAAN BUMDes sebagai wadah penataan Perekonomian desa USAHA DESA : Kegiatan ekonomi riil di desa Simpan pinjam Pasar Desa Lumbung Desa Air Minum Kerajinan rmh tg pertanian Warung desa Mendorong USAHA MIKRO PERDESAAN OTODES
26.
27.
28. FILOSOFI EKONOMI BAYI Tahap I : Persiapan BUMDes usaha Desa . Bayi BUMDES harus”DISUSUI”- dengan regulasi (proteksi, pendampingan atau lainnya??) Tahap II : Pengelolaan; dilatih Cara Berdiri dan Berjalan (mampu mengelola secara mandiri) Tahap III : Pengawasan untuk Monitoring dan Evaluasi (MONEV) simultan Pemberdayaan & Pendampingan: pengembangan ”inisiatif kreatif” Tahap IV : KEMANDIRIAN DAN KEBERDAYAAN: mampu ber tanggungjawab