Makalah politik keperawatan

1. MAKALAH POLITIK KEPERAWATAN
Disusun Oleh :
Kelompok 3
1. David Ginanjar
2. Dinda Wahyunitias
3. Eriyana Bella Nurgania
4. Keti Sugiarti
5. Ratna Sari
6. Siti Aisyah
7. Siti Roudatul Khasanah
8. Vecky Wiwit Prasetyo
9. Tri Adining Cahyo
10. Wulan Damayanti Wibowo
STIKES HARAPAN BANGSA
PURWOKERTO
2014/201
0

2. BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
Menurut sejarah, keterlibatan perawat dalam politik terbatas.
Walaupun secara individu, seperti florence nightingale, lilian wald, margaret
sanger, dan lavinia dock telah mempengaruhi dalam pembuatan keputusan
dibidang seperti sanitasi, nutrisi, dan keluarga berencana, keluarga kurang
dihargai sebagai kelompok (Hall- Long, 1995). Akan tetapi gerakan wanita
telah memberikan inspirasi pada perawat masalah perawatan kesehatan. Selain
itu dengan banyaknya lulusan berpendidikan tinggi masuk sebagai anggota
profesi, mereka membawa keperawatan kedalam aktivitas dan kegiatan di
kampus universitas.
Satu trend dalam pendidikan keperawatan adalah berkembangnya
jumlah peserta didik keperawatan yang menerima pendidikan keperawatan
dasar di sekolah dan Universitas. Organisasi keperawatan professional terus-menerus
menekankan pentingnya pendidikan bagi perawat dalam
mendapatkan dan memperluas peran baru. Dengan pesatnya perkembangan
profesi ini banyak pula masalah yang melanda profesi keperawatan akhir-akhir
ini di kaitkan dengan tidak adanya seorang perawat yang menjadi pemegang
kebijakan baik di eksekutive maupun legislative. Banyak juga di singgung
mengenai masalah undang-undang keperawatan yang tidak kelar-kelar juga di
karenakan tidak adanya keterwakilan seorang perawat di posisi penentu
tersebut.
B. Tujuan
1. Tujuan umum
Diketahuinya konsep ilmu politik bagi profesi perawat
2. Tujuan khusus
a. Diketahuinya prinsip dasar dan aktifitas perawat di dunia politik
b. Diketahuinya betapa pentingnya perawat berada di area politik
c. Diketahuinya manfaat perawat terjun di dunia politik
d. Diketahuinya ruang lingkup ilmu politik dalam keperawatan

3. BAB II
PEMBAHASAN
2
A. Politik Secara Umum
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam
masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan,
khususnya dalam negara Pengertian ini merupakan upaya penggabungan
antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal
dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara
konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda,
yaitu antara lain:
1. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan
kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
dan Negara
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat
4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik.
B. Sejarah, Prinsip Aktifitas Keperawatan di Area Politik
Menurut sejarah, keterlibatan perawat dalam politik terbatas.
Walaupun secara individu, seperti florence nightingale, lilian wald, margaret
Sanger, dan lavinia dock telah mempengaruhi dalam pembuatan keputusan
dibidang seperti sanitasi, nutrisi, dan keluarga berencana, keluarga kurang
dihargai sebagai kelompok (Hall- Long, 1995). Akan tetapi gerakan wanita
telah memberikan inspirasi pada perawat masalah perawatan kesehatan. Selain
itu dengan banyaknya lulusan berpendidikan tinggi masuk sebagai anggota

4. profesi, mereka membawa keperawatan kedalam aktivitas dan kegiatan di
kampus universitas.
Pada tahun 1974, ANA membentuk the nurses coalition in poltics (N-CAP),
yang menjadi komite aksi politik (political action commitee (PAC))
pertama bagi perawat. Organisasi ini, yang kemudia dikenal sebagai ANA-PAC,
merupakan komite aksi politik utama yang mencari dukungan bagi
kandidat yang ingin kedalam kantor federal (mason, 1990). Kekuatan politik
merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan seseorang
untuk memihak kepada pemerintah untuk memperlihatkan bahwa kekuatan
dari pihak tesebut membentuk hasil yang diinginkan (Rogge, 1987). Dahulu,
perawat merasa tidak nyaman dengan politik karena mayoritas perawat adalah
wanita dan politik merupakan dominasi laki- laki. Perawat juga tidak
menyadari preseden historis yang ditetap oleh perawat dalam arena politik,
dan karena mereka tidak pada secara politik, perawt kurang mendapatkan
pendidikan politik untuk memenangkan kompetensi dalam berpolitik (Mason
dan Talbott, 1995; mason, 1990).
Keterlibatan perawat dalam politik mendapatkan perhatian yang lebih
besar dalam kurikulum keperawatan, organisai profesional dan tempat
perawatan kesehatan (stanhope dan belcher, 1993). Organisasi keperawatan
telah memperkerjakan seseorang yang mampu melobi untuk mendorong
terbentuknya legislasi negara bagian dan U.S Congress untuk meningkatkan
kualitas perawatan kesehatan. Kalisch dan kalisch (1982) menuliskan bahwa
ANA " bekerja untuk meningkatkan standar kesehatan dan ketersediaan
pelayanan perawatan kesehatan bagi semua orang; mendorong standar
keperawatan yang tinggi, menstimulasi dan meningkatkan pengembangan
perawat profesional dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan umum.
Tujuan ini tidak dibatasai oleh pertimbangan kenegaraan, ras, keturunan, gaya
hidup, warna kulit, seks dan usia.." ANA memperkerjakan seorang perawat
terdaftar dalam melakukan lobi setingkat federal, dan organisai keperawatan
negara bagian juga memperkerjakan seseorang yang mampu melobi dan
spesialis legislasi unutk bekerja pada isu- isu keperawatan di negara bagian dan
3

5. membantu upaya federal. Akhirnya, ahli melobi yang bekerja atas nama
perawat diperkerjakan di Washington DC, oleh kelompok minat profesional
seperti American Federation Of Teachers, NLN, American College Of Nurse-mid
wives, American Public Health Assosiation, dan AACN. Kelompok ini
bertujuan untuk menghilangkan kendala finansial dari perawatan kesehatan,
meningkatkan asuahn keperawatan yang tersedia, meningkatkan penghargaan
ekonomi untuk perawatan dan memperluas peran perawat profesional (Aiken,
1982).
Selain itu, perawat secara individu dapat mempengaruhi keputusan
politik pada semua tingkat pemerintahan dan organisasi keperawatan
menggabungkan semua upaya seperti nursing's Agenda for health care reform
(Tri-council, 1991) akan secara kritis menerapkan pengaruh perawat dalam
proses politik sedini mungkin (Hall- long, 1995). Strategi spesifik mencakup
pengintegrasian peraturan publik kedalam kurikulum keperawatan, sosialisai
dini dan berpartisipasi dalam organisai profesi, memperluas lingkungan
tempat praktik klinik, dan menjalankan tempat pelayan kesehatan di
masyarakat. Jika perawat menjadi mahasiswa yang serius dalam
memperhatikan kebutuhan sosial, menjadi aktivis dalam mempengaruhi
perataura untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi kontributor waktu dan
uang yang terbuka bagi keperawatan dan organisasi mereka dan menjadi
kandidat untuk bekerja bagi asuahan kesehatan yang baik secar universsal,
maka masa depan akan menjadi cemerlang.
C. Pentingnya Perawat Berada di Area Politik
1. Politik menciptakan iklim yang kondusif bagi keperawatan terutama
mendapatkan legitimasi masyarakat dalam upaya mendukung usaha-usaha
memberikan asuhan keperwatan.
2. Politik memberikan kemudahan terhadap pencapaian tujuan keperawatan
dalam melakukan intervensi kepada masayarakat melalui serangkaian
aktivitas yang dilakukan oleh profesi keperawatan berupa kebijakan
strategis dalam memberikan asuhan keperawatan.
4

6. D. Manfaat Keterlibatan Perawat di Area Politik
1. Terciptanya suatu regulasi dalam pendidikan perawat
Banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan ketika regulasi
(undang-undang) keperawatan telah di tetapkan, salah satunya adalah
mengenai regulasi pendidikan keperawatan di Indonesia. Walaupun
regulasi pendidikan seharusnya wewenang Dinas Pendidikan Tinggi,
namun saat ini profesi keperawatan mengalami dualisme arah, kiblat
pendidikan keperawatan yang ganda ini menjadikan profesi keperawatan
semakin ruwet dan kemungkinan akan menyulitkan dalam birokasi-birokrasi
pengurusannya.
Regulasi pendidikan akan menjadikan tidak bermunculnya institusi
pendidikan keperawatan yang hanya mencari untung, politik uang, dan
institusi yang tidak melakukan penjaminan mutu akan output perawat yang
di luluskan setiap periodenya. Dengan regulasi pendidikan keperawatan,
semua menjadi terstandardisasi, profesi keperawatan yang mempunyai
nilai tawar, nilai jual dan menjadi profesi yang di pertimbangkan.
2. Terciptanya suatu regulasi kewenangan perawat di lahan klinik
Tidak kalah pentingnya dengan regulasi pendidikan, dimana
regulasi pendidikan merupakan bagaimana kita melakukan persiapan yang
matang sebelum membuat dan memulai (perencanaan), dimana kita
melakukan pembangunan fondasi yang kokoh dan system yang
mensupport akan terbentuknya generasi perawat-perawat yang siap
tempur. Regulasi kewenangan perawat di lahan klinik akan menjadikan
profesi keperawatan semakin mantap dalam langkahnya. Kewenangan
perawat yang mandiri, terstruktur dan ranah yang jelas akan menjadikan
perawat semakin professional dan proporsional sesuai dengan tanggung
jawab yang hams di penuhi, selain itu dalam regulasi kewenangan ini di
harapkan tidak terjadi adanya overlap dan salah satu yang paling penting
adalah menghindari terjadi malpraktek yang kemungkinan dapat terjadi.
5

7. E. Ruang Lingkup Ilmu Politik di Dalam Keperawatan
Lingkup keberadaaan perawat di dalam area politik tidak hanya
terbatas pada kepentingan perawat itu sendiri seperti menciptakan iklim yang
kondusif bagi keperawatan terutama mendapatkan legitimasi masyarakat
dalam upaya mendukung usaha-usaha memberikan asuhan keperwatan.tapi
juga bagaiman suatu regulasi/undang-undang di keperwatan itu bisa tercipta.
Ada banyak hal yang dapat dilakukan seorang perawat dalam berperan
secara active maupun passive dalam dunia politik. Mulai dari kemampuan
yang harus dimiliki bidang politik hingga talenta yang harus di miliki
mengenai sense of politic. Dalam wikipedia Indonesia disebutkan bahwa
seseorang dapat mengikuti dan berhak menjadi insan politik dengan mengikuti
suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat
atau LSM (lembaga swadaya masyarakat). Maka dari hal tersebut seseorang
berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik
guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang
dasar dan perundangan hukum yang berlaku.
Dari hal tersebut, perawat yang merupakan bagian dari insan
perpolitikan di Indonesia juga berhak dan berkewajiban ikut serta dan
mengambil sebuah kekuasaan demi terwujudnya regulasi profesi keperawatan
yang nyata. Dari hal tersebut juga terlihat bahwa perawat dapat
memperjuangkan banyak hal terkait dengan umat maupun nasib perawat itu
sendiri.
Pengalaman perawat menghadapi kenyataan hubungan
kekuasaan(politik) bisa juga diterapkan dalam bekerja dengan pasien dan
dokter,berarti bahwa mereka mengetahui bahwa etika harus dilakukan dengan
kekuasaan dan pembagian kekuasaan dalam hubungan langsung antar pribadi.
Bagaimanapun, tantangan adalah untuk memahami sifat alami hubungan
kekuasaan dan etika pembagian kekuasaan, dalam mengajar, dalam
management, dalam pendidikan kesehatan dan riset, dalam mempengaruhi
sumber daya, dan dalam politik kesehatan local dan nasional.
6

8. Perawat tidak hanya belajar merawat pasien, tetapi juga meningkatkan
kesejahteraan pasien secara umum. Ini berarti memperhatikan standard dan
management pelayanan, kemampuan staff, efisiensi dan efektifitas prosedur
yang digunakan, peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dan
kesehatan masyarakat.
7

9. Undang- Undang Perkumpulan Perawat Amerika (ANA)
Terhadap Hak Untuk Perawat Terdaftar
1. Perawat memiliki hak untuk berlatih dengan cara memenuhi kewajiban
mereka kepada masyarakat dan kepada mereka yang menerima perawatan.
2. Perawat memiliki hak untuk berlatih di lingkungan yang memungkinkan
mereka untuk bertindak sesuai dengan standar profesi dan lingkup hukum
praktek yang berwenang
3. Perawat memiliki hak untuk lingkungan kerja yang mendukung dan
memfasilitasi praktek etis, sesuai dengan Kode Etik Perawat dengan Laporan
Interpretasi.
4. Perawat memiliki hak untuk bebas dan terbuka, advokasi untuk diri mereka
sendiri dan pasien mereka, tanpa takut akan pembalasan.
8