SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 21
Jakarta, 10 Oktober 2013
SOSIALISASI PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN ANGGARAN 2014
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
INTEGRITAS – PROFESIONALISME – SINERGI – PELAYANAN - KESEMPURNAAN
POKOK BAHASAN
1. Tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan No. S-
545/MK.02/2013 tanggal 1 Agustus 2013, tentang
Langkah-Langkah Persiapan dan Pelaksanaan
Anggaran Belanja K/L Tahun 2014
2. Draft Perdirjen Anggaran tentang Petunjuk Teknis
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L TA
2014
3. Evaluasi RKAKL TA 2014 KPDT
4. Usulan Tambahan Anggaran KPDT 2014
2
3
Surat Menteri Keuangan
No. S-545/MK.02/2013
tanggal 1 Agustus
2013, tentang Langkah-
langkah Persiapan
Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran
Belanja K/L TA 2013
1. TINDAK LANJUT SURAT S-545 (1)
4
Surat Menteri Keuangan
No. S-545/MK.02/2013
tanggal 1 Agustus
2013, tentang Langkah-
langkah Persiapan
Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran
Belanja K/L TA 2013
1. TINDAK LANJUT SURAT S-545 (2)
5
1. TINDAK LANJUT SURAT S-545 (1)
TANGGAL KEGIATAN PIC
1-30 Agustus 2013 Memperbaiki RKAKL TA 2014 sesuai RKP dan siap
dilaksanakan sejak Januari 2014
Satker
Melengkapi dokumen pendukung agar tidak
menjadi hambatan pencairan anggaran
Satker
Menyelesaikan verifikasi pemenuhan kelengkapan
dan kebenaran dokumen anggaran internal K/L
APIP
1-30 September 2013 Melaksanakan pembahasan (konsultasi) RKAKL TA
2014 dengan Komisi V DPR
Sekjen, DPR
1 Sept – 7 Okt 2013 Menyampaikan hasil pembahasan (konsultasi)
RKAKL TA 2014 dengan Komisi V DPR kepada
Kemenkeu c.q. DJA dan Kemen PP untuk dilakukan
penelaahan
Sekjen, DJA,
Kemen PP
1 Okt-15 Nov 2013 Melaksanakan pembahasan (konsultasi) dengan
Komisi V DPR untuk anggaran tambahan yang
berasal dari optimalisasi hasil raker antara
Pemerintah dengan Banggar DPR
Sekjen, DPR
Oktober 2013 Melaksanakan persiapan dan proses tender/lelang Satker
Desember 2013 DIPA TA 2014 ditetapkan DJA
2. DRAFT PERDIRJEN TTG JUKNIS PENELAAHAN RKAKL TA 2014(1)
6
Penelaahan RKAKL bertujuan untuk meneliti pemenuhan terhadap :
• Surat pengantar RKAKL TA 2014 yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan
lembaga atau pejabat yang ditunjuk
• Surat pernyataan pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi
anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program
• RKAKL TA 2014
• Daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I
• RKA Satker TA 2014
• ADK RKAKL TA 2014
• Persetujuan Komisi DPR
Kriteria
Administratif
 Puslay
DJA
• Kesesuaian data dalam RKAKL TA 2014 dengan Pagu Anggaran/Alokasi
Anggaran K/L TA 2014
• Kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya
• Relevansi komponen/tahapan dengan keluaran
• Konsistensi pencantuman sasaran kinerja K/L TA 2014 dengan RKP 2014
• Konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan
Kriteria
Substantif
2. DRAFT PERDIRJEN TTG JUKNIS PENELAAHAN RKAKL TA 2014(2)
7
Persetujuan Komisi DPR
Ada
Memenuhi kriteria
Administratif
Tidak ada
Penelaahan RKAKL A 2014
dapat dilaksanakan
sepanjang dokumen
administratif lainnya
lengkap
Informasi terkait belum ada
persetujuan Komisi DPR
dituangkan dalam Catatan
Hasil Penelaahan
2. DRAFT PERDIRJEN TTG JUKNIS PENELAAHAN RKAKL TA 2014(3)
8
Kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan Anggarannya:
1. Rumusan Tugas Fungsi Unit Eselon I terkait; atau
2. Dasar Hukum atau Kebijakan Pemerintah atau Direktif Presiden yang
mendasari pengalokasian anggarannya
Jika bukan tugas fungsi?
1. Ada dasar penugasannya
2. Alokasi anggaran diberikan catatan
3. Dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan
2. DRAFT PERDIRJEN TTG JUKNIS PENELAAHAN RKAKL TA 2014(4)
9
Relevansi komponen/tahapan dengan keluaran :
1. Apakah terdapat komponen yang tidak berkaitan langsung dengan
pencapaian Keluaran; atau
2. Apakah terdapat komponen yang salah penempatan; atau
3. Apakah terdapat komponen yang alokasi anggarannya berlebih
(inefisien)
Jika terdapat komponen yang tidak relevan dengan keluaran?
1. Alokasi anggaran dialihkan ke komponen lain pada output yang sama
2. Alokasi anggaran dialihkan ke komponen lain pada output yang
berbeda
3. Alokasi anggaran dialihkan ke output cadangan
4. Dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan
2. DRAFT PERDIRJEN TTG JUKNIS PENELAAHAN RKAKL TA 2014(4)
10
Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan RKP 2014 :
1. Jenis dan volume keluaran yang ditetapkan dalam RKP 2014
dituangkan sama dalam RKAKL TA 2014
2. Jenis dan volume keluaran inisiatif baru yang dituangkan dalam
RKAKL ada rujukannya dalam RKP 2014
3. Apakah terdapat perubahan rumusan outcome, IKU, IKK dalam RKAKL
TA 2014
4. Apakah terdapat perubahan rumusan Program dan/atau kegiatan
karena ada reorganisasi
Jika terdapat perbedaan?
1. Untuk kegiatan prioritas nasional, pastikan Bappenas setuju dan
sudah diakomodir dalam perubahan Renja K/L dan RKP 2014
2. Untuk volume berkurang, pastikan perubahan sudah diakomodir
dalam perubahan Renja K/L dan RKP 2014
3. Untuk jenis dan volume berbeda, dan belum memperoleh persetujuan
DPR, alokasi anggaran diberi catatan
4. Dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan
11
2. PENELITIAN VS PENELAAHAN (4)
12
3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014
 Terdapat perbedaan alokasi belanja pegawai antara di RKA-KL
dengan lampiran Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu
Anggaran 2014
 Diharapkan KPDT menyesuaian alokasi belanja pegawai sesuai
KMK. Apabila diproyeksikan masih kurang, KPDT diharapkan
mengajukan usulan tambahan dengan dilampiri exercise, data
dan penjelasannya.
A. Perbedaaan Belanja Pegawai
13
3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014
 Secara keselutuhan target /volume output pada RKA-K/L (baik
tahun berjalan maupun KPJM) sudah mengacu kepada RKP dan
Renja K/L.
 Hanya 1 output yang tidak sesuai (terlampir).
B. Perbedaaan Target/Volume Output pada RKP dan RKA-KL
No Kode Kegiatan dan Output Target RKP Target RKA-K/L Selisih
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan
Fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan
Daerah Tertinggal
Output : Kabupaten daerah tertinggal yang
mendapat bantuan stimulan dalam
pengembangan sumber daya kesehatan di
daerah tertinggal
90 71 19
1 2569
14
3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014
 Dalam menyusun RKA-K/L, komponen/tahapan dalam pencapaian
output harus relevan dengan output yang dihasilkan.
 Dalam contoh berikut, komponen/tahapan 011, 012, 013 tidak ada
relevansinya dengan output laporan rumusan pengembangan kebijakan
peningkatan infrastruktur di daerah tertinggal.
 Komponen/tahapan yang tidak relevan dengan output akan dimasukkan
ke dalam output cadamgan.
C. Relevansi antara komponen/tahapan dengan output
15
3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014
C. Relevansi antara komponen/tahapan dengan output
a. Berdasarkan contoh diatas, komponen/tahapan 011, 013 dan 014 tidak relevan
dengan outputnya. Komponen 011, 013, 014 relevan dengan output bantuan
stimulan.
b. Komponen/tahapan yang tidak relevan dengan output akan dimasukkan ke
dalam output cadamgan.
16
3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014
 Jenis output kegiatan pada program teknis mempunyai kesamaan yaitu laporan
bantuan stimulan.
 Disamping itu, kegiatannya bersifat on going, sehingga dimungkinkan tahapan /
komponen untuk mencapai output bisa distandarisasi.
D. Standarisasi Komponen/Tahapan dalam Pencapaian Output
 Komponen tersebut belum mencerminkan tahapan yang utuh untuk
pencapaian suatu output, walaupun komponen tersebut relevan
dengan output yang akan dihasilkan.
17
1. Jika ditelaah lagi dengan melihat detail RKA-KL, pada komponen 011
tedapat alokasi persiapan kegiatan; sosialisasi bantuan stimulan; monev
bantuan stimulan; dan penyusunan laporan.
2. Dengan demikian tidak ada relevansi antara detail RKAKL dan komponen
011. Detail yang tidak relevan tersebut dibuatkan komponen tersediri
terpisah dengan komponen 011.
3. Tahapan-tahapan dalam pencapaian output perlu dibedakan antara
komponen pendukung dan komponen utama .
3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014
D. Standarisasi Komponen/Tahapan dalam Pencapaian Output
18
3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014
 Dalam rangka standarisasi tahapan/komponen dalam pencapaian output
perlu didiskusikan tahapan sebagai berikut :
D. Standarisasi Komponen/Tahapan dalam Pencapaian Output
 Komponen 011, 012 dan 015 merupakan komponen pendukung.
Komponen 013 dan 014 merupakan komponen utama.
19
3. DANA DEKONSENTRASI
 Pada tahun 2014 direncanakan terdapat dana dekonsentrasi pada 3
kegiatan yaitu 3264 (Sekretariat), 3281 (Deputi 3) dan 3299 (Deputi 5).
 Sampai saat ini KPDT belum menyampaikan permohonan kode satker
untuk pengalokasian dana dekonsentrasi.
 Diharapkan KPDT segera mengusulkan kode satker kepada DJA sehingga
tidak akan mengganggu dalam penyelesaian DIPA Dekonsentrasi.
20
4. USULAN TAMBAHAN ANGGARAN 2014
1. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, KPDT selalu mendapat tambahan
alokasi dari hasil optimalisasi non pendidikan. Kriteria umum dalam
penggunaan hasil optimalisasi non pendidikan tersebut antara lain :
a. Semua program/kegiatan yang dapat diukur output dan outcomenya
b. Sudah diusulkan oleh Kementerian kepada Kementerian Keuangan dan
Bappenas
c. Memperkuat pencapaian sasaran priositas pembangunan nasional dalam
RKP
d. Kebutuhan yang sudah tercantum dalam RKP dan telah dibahas dalam
trilateral meeting, sidang kabinet, atau direktif presiden dalam rangka
penyusunan RAPBN 2014, namun belum dialokasikan karena anggaran
tidak mencukupi.
2. Dalam rangka mengantisipasi kriteria nomor b, data usulan yang sudah ada
yaitu :
a. Tambahan rupiah murni pada kesepakatan trilateral meeting sebesar RP1.9
triliun.
b. Usulan inisiatif baru sebesar Rp3.047.835.600.000,- (berdasarkan surat
Sekretaris Kementerian PDT Nomor B.014/M-PDT/III/2013 perihal usulan
inisiatif baru tahun 2014 dalam mendukung Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal)
3. Jika terdapat tambahan alokasi anggaran, maka kegiatan yang dialokasikan
di RKA-K/L harus mengacu kepada data usulan yang telah dibahas
sebelumnya (nomor 2).
21
Terima Kasih
INTEGRITAS – PROFESIONALISME – SINERGI – PELAYANAN - KESEMPURNAAN

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaKumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaMarino Alsangkily
 
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaJuwarto Tulungagung
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Oelil Simbolon
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpDownload pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpNiken Pradonawati
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdfCoachArbain
 
Lakip permenpan no 29 tahun 2010
Lakip permenpan no  29 tahun 2010Lakip permenpan no  29 tahun 2010
Lakip permenpan no 29 tahun 2010Dailibas Dailibas
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Randy Wrihatnolo
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipMAHMUN SYARIF
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
 

Mais procurados (20)

CONTOH TOR WORKSHOP
CONTOH TOR WORKSHOPCONTOH TOR WORKSHOP
CONTOH TOR WORKSHOP
 
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaKumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
 
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
 
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baruPermenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
 
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpDownload pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
 
Kemenkeu
KemenkeuKemenkeu
Kemenkeu
 
Lakip permenpan no 29 tahun 2010
Lakip permenpan no  29 tahun 2010Lakip permenpan no  29 tahun 2010
Lakip permenpan no 29 tahun 2010
 
Tatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakipTatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakip
 
Budget mcai
Budget mcaiBudget mcai
Budget mcai
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
 
KAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAANKAK PERENCANAAN
KAK PERENCANAAN
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 

Semelhante a Evaluasi RKA-KL KPDT 2014

Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014Joko Riswanto
 
Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013present_ku
 
Sosialisasi Perdirjen Juksunlah RKA-KL.pptx (1).pdf
Sosialisasi Perdirjen Juksunlah RKA-KL.pptx (1).pdfSosialisasi Perdirjen Juksunlah RKA-KL.pptx (1).pdf
Sosialisasi Perdirjen Juksunlah RKA-KL.pptx (1).pdfpparocan
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...Ahmad Abdul Haq
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxAbizianMuah
 
Slide pagu anggaran-2015-kabag
Slide pagu anggaran-2015-kabagSlide pagu anggaran-2015-kabag
Slide pagu anggaran-2015-kabags3widodo
 
Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014Igor Wijaya
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Menakar Efektifitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Pengelo...
Menakar Efektifitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Pengelo...Menakar Efektifitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Pengelo...
Menakar Efektifitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Pengelo...SigitKurnianto2
 
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfPenyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfSyontenHindom
 
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015johar marpaung
 
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015enzo rc
 
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015johar marpaung
 
Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copy
Tata cara revisi anggaran tahun 2013   copyTata cara revisi anggaran tahun 2013   copy
Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copyShafira Nurul Firdausta
 

Semelhante a Evaluasi RKA-KL KPDT 2014 (20)

Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013
 
Petunjuk penyusunan renja 2013
Petunjuk penyusunan renja 2013Petunjuk penyusunan renja 2013
Petunjuk penyusunan renja 2013
 
Sosialisasi Perdirjen Juksunlah RKA-KL.pptx (1).pdf
Sosialisasi Perdirjen Juksunlah RKA-KL.pptx (1).pdfSosialisasi Perdirjen Juksunlah RKA-KL.pptx (1).pdf
Sosialisasi Perdirjen Juksunlah RKA-KL.pptx (1).pdf
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
 
Slide pagu anggaran-2015-kabag
Slide pagu anggaran-2015-kabagSlide pagu anggaran-2015-kabag
Slide pagu anggaran-2015-kabag
 
Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Menakar Efektifitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Pengelo...
Menakar Efektifitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Pengelo...Menakar Efektifitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Pengelo...
Menakar Efektifitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Pengelo...
 
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis KinerjaTeori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
 
Tata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkaklTata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkakl
 
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfPenyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
 
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015
 
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015
 
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015
Paparan sosialisasi revisi anggaran 2015
 
Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copy
Tata cara revisi anggaran tahun 2013   copyTata cara revisi anggaran tahun 2013   copy
Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copy
 

Mais de KPDT

Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKPDT
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...KPDT
 
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"KPDT
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevKPDT
 
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTPERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTKPDT
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014KPDT
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun StandarKPDT
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...KPDT
 
Sirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaSirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaKPDT
 
Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)KPDT
 
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...KPDT
 
Pointer pak menteri
Pointer pak menteriPointer pak menteri
Pointer pak menteriKPDT
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013KPDT
 
John west indonesia presentation - may 2013-english
John west   indonesia presentation - may 2013-englishJohn west   indonesia presentation - may 2013-english
John west indonesia presentation - may 2013-englishKPDT
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishIndonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishKPDT
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaIndonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaKPDT
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishKPDT
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaKPDT
 

Mais de KPDT (20)

Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
 
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
 
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTPERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
 
Sirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaSirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasa
 
Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)
 
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
 
Pointer pak menteri
Pointer pak menteriPointer pak menteri
Pointer pak menteri
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
 
John west indonesia presentation - may 2013-english
John west   indonesia presentation - may 2013-englishJohn west   indonesia presentation - may 2013-english
John west indonesia presentation - may 2013-english
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishIndonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaIndonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
 

Último

005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.pptIjlalMaulana1
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxEndah261450
 
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...gamal imron khoirudin
 
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwdfurinews
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiHaseebBashir5
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelHaseebBashir5
 
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdfKELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdfPritaRatuliu
 
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024DarmiePootwo
 
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Baratsenapananginterbaik2
 
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptxPPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptxvickrygaluh59
 
etika dan hukum bisnis dan tanggung jawab sosial
etika dan hukum bisnis dan tanggung jawab sosialetika dan hukum bisnis dan tanggung jawab sosial
etika dan hukum bisnis dan tanggung jawab sosiallux08191
 
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaNovaRuwanti
 

Último (12)

005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
 
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
 
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
 
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdfKELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
 
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
 
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptxPPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
 
etika dan hukum bisnis dan tanggung jawab sosial
etika dan hukum bisnis dan tanggung jawab sosialetika dan hukum bisnis dan tanggung jawab sosial
etika dan hukum bisnis dan tanggung jawab sosial
 
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 

Evaluasi RKA-KL KPDT 2014

  • 1. Jakarta, 10 Oktober 2013 SOSIALISASI PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN ANGGARAN 2014 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL INTEGRITAS – PROFESIONALISME – SINERGI – PELAYANAN - KESEMPURNAAN
  • 2. POKOK BAHASAN 1. Tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan No. S- 545/MK.02/2013 tanggal 1 Agustus 2013, tentang Langkah-Langkah Persiapan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Tahun 2014 2. Draft Perdirjen Anggaran tentang Petunjuk Teknis Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L TA 2014 3. Evaluasi RKAKL TA 2014 KPDT 4. Usulan Tambahan Anggaran KPDT 2014 2
  • 3. 3 Surat Menteri Keuangan No. S-545/MK.02/2013 tanggal 1 Agustus 2013, tentang Langkah- langkah Persiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L TA 2013 1. TINDAK LANJUT SURAT S-545 (1)
  • 4. 4 Surat Menteri Keuangan No. S-545/MK.02/2013 tanggal 1 Agustus 2013, tentang Langkah- langkah Persiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L TA 2013 1. TINDAK LANJUT SURAT S-545 (2)
  • 5. 5 1. TINDAK LANJUT SURAT S-545 (1) TANGGAL KEGIATAN PIC 1-30 Agustus 2013 Memperbaiki RKAKL TA 2014 sesuai RKP dan siap dilaksanakan sejak Januari 2014 Satker Melengkapi dokumen pendukung agar tidak menjadi hambatan pencairan anggaran Satker Menyelesaikan verifikasi pemenuhan kelengkapan dan kebenaran dokumen anggaran internal K/L APIP 1-30 September 2013 Melaksanakan pembahasan (konsultasi) RKAKL TA 2014 dengan Komisi V DPR Sekjen, DPR 1 Sept – 7 Okt 2013 Menyampaikan hasil pembahasan (konsultasi) RKAKL TA 2014 dengan Komisi V DPR kepada Kemenkeu c.q. DJA dan Kemen PP untuk dilakukan penelaahan Sekjen, DJA, Kemen PP 1 Okt-15 Nov 2013 Melaksanakan pembahasan (konsultasi) dengan Komisi V DPR untuk anggaran tambahan yang berasal dari optimalisasi hasil raker antara Pemerintah dengan Banggar DPR Sekjen, DPR Oktober 2013 Melaksanakan persiapan dan proses tender/lelang Satker Desember 2013 DIPA TA 2014 ditetapkan DJA
  • 6. 2. DRAFT PERDIRJEN TTG JUKNIS PENELAAHAN RKAKL TA 2014(1) 6 Penelaahan RKAKL bertujuan untuk meneliti pemenuhan terhadap : • Surat pengantar RKAKL TA 2014 yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk • Surat pernyataan pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program • RKAKL TA 2014 • Daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I • RKA Satker TA 2014 • ADK RKAKL TA 2014 • Persetujuan Komisi DPR Kriteria Administratif  Puslay DJA • Kesesuaian data dalam RKAKL TA 2014 dengan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran K/L TA 2014 • Kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya • Relevansi komponen/tahapan dengan keluaran • Konsistensi pencantuman sasaran kinerja K/L TA 2014 dengan RKP 2014 • Konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan Kriteria Substantif
  • 7. 2. DRAFT PERDIRJEN TTG JUKNIS PENELAAHAN RKAKL TA 2014(2) 7 Persetujuan Komisi DPR Ada Memenuhi kriteria Administratif Tidak ada Penelaahan RKAKL A 2014 dapat dilaksanakan sepanjang dokumen administratif lainnya lengkap Informasi terkait belum ada persetujuan Komisi DPR dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan
  • 8. 2. DRAFT PERDIRJEN TTG JUKNIS PENELAAHAN RKAKL TA 2014(3) 8 Kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan Anggarannya: 1. Rumusan Tugas Fungsi Unit Eselon I terkait; atau 2. Dasar Hukum atau Kebijakan Pemerintah atau Direktif Presiden yang mendasari pengalokasian anggarannya Jika bukan tugas fungsi? 1. Ada dasar penugasannya 2. Alokasi anggaran diberikan catatan 3. Dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan
  • 9. 2. DRAFT PERDIRJEN TTG JUKNIS PENELAAHAN RKAKL TA 2014(4) 9 Relevansi komponen/tahapan dengan keluaran : 1. Apakah terdapat komponen yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Keluaran; atau 2. Apakah terdapat komponen yang salah penempatan; atau 3. Apakah terdapat komponen yang alokasi anggarannya berlebih (inefisien) Jika terdapat komponen yang tidak relevan dengan keluaran? 1. Alokasi anggaran dialihkan ke komponen lain pada output yang sama 2. Alokasi anggaran dialihkan ke komponen lain pada output yang berbeda 3. Alokasi anggaran dialihkan ke output cadangan 4. Dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan
  • 10. 2. DRAFT PERDIRJEN TTG JUKNIS PENELAAHAN RKAKL TA 2014(4) 10 Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan RKP 2014 : 1. Jenis dan volume keluaran yang ditetapkan dalam RKP 2014 dituangkan sama dalam RKAKL TA 2014 2. Jenis dan volume keluaran inisiatif baru yang dituangkan dalam RKAKL ada rujukannya dalam RKP 2014 3. Apakah terdapat perubahan rumusan outcome, IKU, IKK dalam RKAKL TA 2014 4. Apakah terdapat perubahan rumusan Program dan/atau kegiatan karena ada reorganisasi Jika terdapat perbedaan? 1. Untuk kegiatan prioritas nasional, pastikan Bappenas setuju dan sudah diakomodir dalam perubahan Renja K/L dan RKP 2014 2. Untuk volume berkurang, pastikan perubahan sudah diakomodir dalam perubahan Renja K/L dan RKP 2014 3. Untuk jenis dan volume berbeda, dan belum memperoleh persetujuan DPR, alokasi anggaran diberi catatan 4. Dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan
  • 11. 11 2. PENELITIAN VS PENELAAHAN (4)
  • 12. 12 3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014  Terdapat perbedaan alokasi belanja pegawai antara di RKA-KL dengan lampiran Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran 2014  Diharapkan KPDT menyesuaian alokasi belanja pegawai sesuai KMK. Apabila diproyeksikan masih kurang, KPDT diharapkan mengajukan usulan tambahan dengan dilampiri exercise, data dan penjelasannya. A. Perbedaaan Belanja Pegawai
  • 13. 13 3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014  Secara keselutuhan target /volume output pada RKA-K/L (baik tahun berjalan maupun KPJM) sudah mengacu kepada RKP dan Renja K/L.  Hanya 1 output yang tidak sesuai (terlampir). B. Perbedaaan Target/Volume Output pada RKP dan RKA-KL No Kode Kegiatan dan Output Target RKP Target RKA-K/L Selisih Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal Output : Kabupaten daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam pengembangan sumber daya kesehatan di daerah tertinggal 90 71 19 1 2569
  • 14. 14 3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014  Dalam menyusun RKA-K/L, komponen/tahapan dalam pencapaian output harus relevan dengan output yang dihasilkan.  Dalam contoh berikut, komponen/tahapan 011, 012, 013 tidak ada relevansinya dengan output laporan rumusan pengembangan kebijakan peningkatan infrastruktur di daerah tertinggal.  Komponen/tahapan yang tidak relevan dengan output akan dimasukkan ke dalam output cadamgan. C. Relevansi antara komponen/tahapan dengan output
  • 15. 15 3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014 C. Relevansi antara komponen/tahapan dengan output a. Berdasarkan contoh diatas, komponen/tahapan 011, 013 dan 014 tidak relevan dengan outputnya. Komponen 011, 013, 014 relevan dengan output bantuan stimulan. b. Komponen/tahapan yang tidak relevan dengan output akan dimasukkan ke dalam output cadamgan.
  • 16. 16 3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014  Jenis output kegiatan pada program teknis mempunyai kesamaan yaitu laporan bantuan stimulan.  Disamping itu, kegiatannya bersifat on going, sehingga dimungkinkan tahapan / komponen untuk mencapai output bisa distandarisasi. D. Standarisasi Komponen/Tahapan dalam Pencapaian Output  Komponen tersebut belum mencerminkan tahapan yang utuh untuk pencapaian suatu output, walaupun komponen tersebut relevan dengan output yang akan dihasilkan.
  • 17. 17 1. Jika ditelaah lagi dengan melihat detail RKA-KL, pada komponen 011 tedapat alokasi persiapan kegiatan; sosialisasi bantuan stimulan; monev bantuan stimulan; dan penyusunan laporan. 2. Dengan demikian tidak ada relevansi antara detail RKAKL dan komponen 011. Detail yang tidak relevan tersebut dibuatkan komponen tersediri terpisah dengan komponen 011. 3. Tahapan-tahapan dalam pencapaian output perlu dibedakan antara komponen pendukung dan komponen utama . 3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014 D. Standarisasi Komponen/Tahapan dalam Pencapaian Output
  • 18. 18 3. EVALUASI RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2014  Dalam rangka standarisasi tahapan/komponen dalam pencapaian output perlu didiskusikan tahapan sebagai berikut : D. Standarisasi Komponen/Tahapan dalam Pencapaian Output  Komponen 011, 012 dan 015 merupakan komponen pendukung. Komponen 013 dan 014 merupakan komponen utama.
  • 19. 19 3. DANA DEKONSENTRASI  Pada tahun 2014 direncanakan terdapat dana dekonsentrasi pada 3 kegiatan yaitu 3264 (Sekretariat), 3281 (Deputi 3) dan 3299 (Deputi 5).  Sampai saat ini KPDT belum menyampaikan permohonan kode satker untuk pengalokasian dana dekonsentrasi.  Diharapkan KPDT segera mengusulkan kode satker kepada DJA sehingga tidak akan mengganggu dalam penyelesaian DIPA Dekonsentrasi.
  • 20. 20 4. USULAN TAMBAHAN ANGGARAN 2014 1. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, KPDT selalu mendapat tambahan alokasi dari hasil optimalisasi non pendidikan. Kriteria umum dalam penggunaan hasil optimalisasi non pendidikan tersebut antara lain : a. Semua program/kegiatan yang dapat diukur output dan outcomenya b. Sudah diusulkan oleh Kementerian kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas c. Memperkuat pencapaian sasaran priositas pembangunan nasional dalam RKP d. Kebutuhan yang sudah tercantum dalam RKP dan telah dibahas dalam trilateral meeting, sidang kabinet, atau direktif presiden dalam rangka penyusunan RAPBN 2014, namun belum dialokasikan karena anggaran tidak mencukupi. 2. Dalam rangka mengantisipasi kriteria nomor b, data usulan yang sudah ada yaitu : a. Tambahan rupiah murni pada kesepakatan trilateral meeting sebesar RP1.9 triliun. b. Usulan inisiatif baru sebesar Rp3.047.835.600.000,- (berdasarkan surat Sekretaris Kementerian PDT Nomor B.014/M-PDT/III/2013 perihal usulan inisiatif baru tahun 2014 dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal) 3. Jika terdapat tambahan alokasi anggaran, maka kegiatan yang dialokasikan di RKA-K/L harus mengacu kepada data usulan yang telah dibahas sebelumnya (nomor 2).
  • 21. 21 Terima Kasih INTEGRITAS – PROFESIONALISME – SINERGI – PELAYANAN - KESEMPURNAAN