Dokumen ini membahas pengalaman tiga pemerintah daerah yaitu Kabupaten Bima, Kota Tangerang, dan Kota Palu dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan. Kota Tangerang mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara mandiri berbeda dengan daerah lain yang masih membutuhkan bantuan. Namun, pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih terbatas untuk kepentingan audit oleh Badan Pemeriksa

1. Pengalaman Tiga Pemerintah Daerahdalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan H a r u n hh95@waikato.ac.nz 2009 Disajikan di Tangerang, Bima dan Palu (19-26 Mei 2009), Canberra, Australia (12-13 Juli 2009) dan Jakarta (Desember 2009). Riset dan seminar didukung oleh dan atas kebaikan the Australia-Indonesia Governance Research Partnership (AIGRP), Indonesia Project pada the Australian National University dan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi - Universitas Tadulako. 1

2. Ringkasan Presentasi Pendekatan dalam penelusuran Sisi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sisi Pemanfaatan LKPD Makna dan Kendala Keadaan Sekarang Kesimpulan dan Rekomendasi 2

3. I. Pendekatan dalam Penelusuran - Wawancara 30 orang yang mewakili pimpinan dan staf pemda (Kab. Bima, Kota Tangerang dan Palu) auditor BPK, menyusun standar akuntansi keuangan (SAK), pejabat tinggi di Depkeu dan Depdagri, akademisi bidang akuntansi, konsultan, akuntan publik, media dan wakil rakyat (anggota dewan di daerah). - Review regulasi dan kerangka laporan pemerintahan di Indonesia, laporan keuangan pemerintah pusat (dan pemda terkait dari website BPK), laporan dan rekomendasi BPK, berita pers.` 3

4. II Sisi Penyusunan LKP Kota Tangerang (KT) telah mandiri menyusun LKPD sementara daerah lain di Indonesia masih memerlukan upaya lebih intens dalam menyusun LKPD secara mandiri. Kapasitas SDM Pemda Tangerang merupakan hasil upaya agresif baik dalam melobi pihak Kantor Menpan, merekrut akuntan dari instansi lain serta koordinasi yang intens dengan pem. pusat. KT memiliki 30 akuntan dan pd 2009 merekrut 30 sarjana akuntansi baru Alasan utama BPK tidak memberikan opini WTP : lemahnya sistem penyelenggaraan pembukuan, ketidaklengkapan dokumen pendukung LK, lemahnya SPI & penggunaan (dana) asset yang tidak sesuai program anggaran. 4

5. III. Sisi pemanfaatan LKP Manfaat LKP barus sebatas alat akuntabilitas ke BPK dan DPR/D Akibat keterbatasn kemampuan aparat pemda dan anggota DPRD memahami informasi KPD berdasarkan SAP – mereka lebih banyak menggunakan LRA dalam pengambilan keputusan penyusunan program dan anggaran. Minat masyarakat umum, LSM dan pers rendah terhadap isu pelaksanaan SAP di daerah. Depdagri sendiri sebagai lembaga “pembina, penyantun, dan pengawas” ratusan pemda hanya memiliki seorang akuntan pada tingkat pejabat senior. 5

6. IV. Makna dan Kendala dari Keadaan Sekarang Ada indikasi jika sebuah pemda mampu menyiapkan LKP secara mandiri, kemungkinan LKP mereka mendapatkan opini yang baik dari BPK lebih besar, di samping alokasi dana untuk “meng-outsourcing” kegiatan pembuatan laporan terhindari. Jadi kualitas laporan keuangan mengindikasikan kualitas manajemen pemerintahan yang baik. Tapi realitas di lapangan dari dua poin di atas masih sangat terbatas karena menurut laporan BPK (2009) hanya satu LKP dari 191 pemda yang mendapat opini WTP untuk LKP semester 1 2008. 6

7. IV. Makna dan Kendala dari Keadaan Sekarang Meski kekurangan SDM bidang akuntansi diakui semua pihak, hingga kini belum ada langkah strategis secara nasional maupun lokal. Proyek peningkatan kapasitas SDM masih terbatas dgn pelatihan seadanya, pilot project, beasiswa terbatas untuk PNS sementara ratusan pemda dan dan ribuan SKPD diminta menyusun LKPD dan LK SKPD secara mandiri. Kompleksitas aturan pemerintah pusat yang sering berubah yang melibatkan Depkeu, Depdagri sementara BPK sendiri mengacu kepada SAP. Jika keadaan di atas terus berlanjut -- proyek akrualisasi LKP merupakan sebuah pemborosan dana publik yang luar biasa karena pemanfaatan LKPD hanya untuk kepentingan audit . 7

8. V. Simpulan dan Rekomendasi Simpulan Pengguna LKPD berbasis akrual masih terbatas karena LKPD yang diproduksi hanya untuk kepentingan audit BPK meski retorika SAP dll berguna bagi kepentingan akuntansi, manajerial dan transparansi. Ketidakmampuan pemda menyusun LKPD secara mandiri bukan kesalahan pemda semata-mata tapi persoalan yang dihadapi di luar kontrol pemda Kenyataan tersebut mengindikasikan lingkungan strategis pengimplementasian SAP belum kondunsif. Kesusksesan reformasi yang sama di negara lain terutama disebabkan fleksibilitas sistem manajemen PNS seperti masuknya akuntan profesional swasta ke sektor pemerintah selaras dengan semangat new public management.

9. V. Kesimpulan dan Rekomendasi Rekomendasi: Pemerintah pusat perlu melepaskan urusan manajemen SDM PNS pemda sebagaimana amanat UU. Karena manajemen PNS di pusat dan daerah masih menyisakan gap antara kebutuhan regulasi dan kemampuan melaksanakan masih besar maka keberanian dan komitmen pimpinan pemda dalam mengurangi defisiensi manajemen SDM PNS berperan penting sebagaimana dilakukan pemda Tangerang dan Gorontalo. Perlu adanya komite audit di DPR/DPRD agar informasi LKP dan rekomendasi dan temuan audit dibahas lebih serius di DPR/D sebagaimana terjadi di negara-negara lain. 9