Peraturan ini mengatur penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah, meliputi penggandaan buku pelajaran, rehabilitasi ruang belajar rusak, dan pengadaan sarana laboratorium dan perpustakaan. Proporsi penggunaannya adalah 15-25% untuk buku pelajaran, 40-50% untuk ruang belajar, dan 30-40% untuk sarana

1. PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai
kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf
a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran
2013 perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5361);

2. 2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);

3. 3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
91 Tahun 2011;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
20. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah aliyah(SMA/MA);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2013.

4. 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN
2013.
Pasal 1
DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 digunakan untuk
membiayai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan urutan priotitas:
a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran;
b. rehabilitasi ruang belajar rusak berat; dan/atau
c. pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan.
Pasal 2
(1) Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun
pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum 2013.
(2) Rehabilitasi ruang belajar rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b termasuk dengan perabotnya.
(3) Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:
a. pengadaan peralatan laboratorium;
b. pengadaan buku referensi;
c. pembangunan laboratorium; dan
d. pembangunan perpustakaan.
Pasal 3
Proporsi penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013
untuk penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum
2013 sebesar 15% sampai dengan 25%, rehabilitasi ruang belajar rusak berat
sebesar 40% sampai dengan 50%, dan pengadaan sarana dan prasarana
peningkatan mutu pendidikan sebesar 30% sampai dengan 40% dari total pagu
anggaran.
Pasal 4
(1) Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum
2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas
pendidikan kabupaten/kota menggunakan mekanisme penyedia
barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan pembangunan laboratorium dan
perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan d
dilaksanakan secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah dengan
melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. 5
(3) Pengadaan peralatan laboratorium dan buku referensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b dilaksanakan oleh dinas
pendidikan kabupaten/kota menggunakan mekanisme penyedia
barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK
dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini
diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
TTD.
MOHAMMAD NUH

6. LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN
ANGGARAN 2013
PETUNJUK TEKNIS
I. KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yang dimaksud
dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah yang
selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan Menengah adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan pada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya
untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan
menengah yang belum mencapai standar pendidikan atau percepatan
pembangunan daerah di bidang pendidikan menengah.
Alokasi DAK Bidang Pendidikan setiap daerah dan pedoman umum DAK
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan
pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah
Tahun Anggaran 2013.
Alokasi DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA
dan SMK sebesar Rp. 4.016.520.000.000 (empat triliun enam belas milyar
lima ratus dua puluh juta rupiah). Setiap Kabupaten/Kota penerima DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 wajib menyediakan dana
pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi
dana yang diterima.
1

7. II. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
1. DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan
SMK dialokasikan untuk menunjang program Pendidikan Menengah
Universal yang bermutu dan merata.
2. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran
2013 dialokasikan untuk SMA dan SMK negeri dan swasta.
3. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK
digunakan untuk kegiatan dengan urutan prioritas:
a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran yang sesuai dengan
kurikulum 2013;
b. rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya; dan
c. pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan
1) pengadaan peralatan laboratorium;
2) pengadaan buku referensi;
3) pembangunan laboratorium; dan
4) pembangunan perpustakaan.
4. Besarnya alokasi rehabilitasi ruang belajar untuk tiap sekolah dapat
berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan
bangunan yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
5. Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal.
Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang belajar yang disepakati sudah
selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat
digunakan untuk merehabilitasi prasarana lain sesuai prioritas sekolah.
6. Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun
Anggaran 2013 meliputi:
a. Efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya
dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. Efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah harus
sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran
yang ditetapkan;
c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan
informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Menengah;
d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan
Menengah dapat dipertanggungjawabkan;
2

8. e. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan DAK Bidang
Pendidikan Menengah harus dilaksanakan secara realistis dan
proporsional; dan
f. Manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan DAK Bidang
Pendidikan Menengah yang sejalan dengan prioritas nasional yang
menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi
dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
III. PERENCANAAN TEKNIS
Mekanisme pengalokasian DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun
Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dilaksanakan melalui tahapan sebagai
berikut:
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah merekapitulasi kebutuhan
rehabilitasi ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, peralatan
laboratorium, buku teks pelajaran dan buku referensi dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota bersama Provinsi;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menyusun indek teknis
program DAK tahun 2013;
3. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan sekolah
penerima bantuan DAK.
IV. KRITERIA SMA DAN SMK PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN
ANGGARAN 2013
A. Kriteria Umum:
1. Diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang
cenderung stabil atau meningkat;
2. Sekolah memiliki kepala sekolah definitif;
3. Khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki
izin operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah memiliki
status akreditasi;
4. Bangunan sekolah berada di atas lahan milik sendiri (milik
Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk
sekolah swasta) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti
peralihan hak (akte jual beli, akte hibah dan/atau akte peralihan
hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
5. Sekolah telah mengisi data dalam sistem pendataan online yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
3

9. Adapun situs pendataan online:
http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id.
B. Kriteria Khusus:
1. Rehabilitasi diperuntukkan bagi sekolah yang membutuhkan
rehabilitasi ruang belajar dilengkapi dengan analisis tingkat
kerusakan bangunan yang disahkan oleh instansi berwenang.
Rehabilitasi ruang belajar diprioritaskan untuk ruang belajar dengan
tingkat kerusakan berat. Dalam hal terdapat ruang penunjang yang
rusak berat dan menyatu dengan ruang belajar yang akan
direhabilitasi maka ruang tersebut dapat disertakan dalam program
rehabilitasi ruang belajar;
2. Pemberian bantuan pembangunan laboratorium diprioritaskan bagi
sekolah yang belum mempunyai laboratorium dan memiliki lahan
yang cukup untuk pembangunan laboratorium;
3. Pemberian bantuan pembangunan perpustakaan diprioritaskan bagi
sekolah yang belum mempunyai perpustakaan dan memiliki lahan
yang cukup untuk pembangunan perpustakaan;
4. Pemberian bantuan peralatan laboratorium diprioritaskan bagi
sekolah yang belum mempunyai peralatan laboratorium;
5. Pemberian bantuan buku referensi diprioritaskan untuk sekolah yang
belum mempunyai buku referensi atau yang dimilikinya kurang dari
kebutuhan.
6. Penggandaan buku teks pelajaran diprioritaskan untuk seluruh
peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan
kurikulum yang berlaku.
V. PENYALURAN DANA DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2013
A. Penyaluran Dana:
1. DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 disalurkan
dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara
(Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas
Umum Daerah (kabupaten/kota);
2. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang
Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan.
4

10. B. Pelaksanaan
Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 diatur
sebagai berikut:
1. Semua proses pengadaan dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 54
Tahun 2010 dan perubahannya;
2. Khusus pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar, pembangunan ruang
perpustakaan dan ruang laboratorium yang termasuk konstruksi
sederhana, dilakukan dengan proses swakelola oleh panitia
pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan
sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
VI. ACUAN PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2013
1. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 untuk SMA
dan SMK dalam penggandaan buku teks pelajaran, rehabilitasi ruang
belajar dan pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu SMA
dan SMK mengacu pada standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan acuan
minimal dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan untuk SMA dan
SMK.
3. Penggunaan dana untuk merealisasi program sebagaimana dimaksud
pada butir 1 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan
dan kebocoran keuangan negara, untuk itu perlu mempertimbangkan:
a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
b. kualitas;
c. kemudahan perawatan;
d. ketersediaan bahan dan alat; dan
e. jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis).
4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013
digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis
DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013.
5

11. VII. KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK DAN PEMENUHANNYA
A. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK:
1. Administrasi kegiatan;
2. Penyiapan kegiatan fisik
3. Penelitian;
4. Pelatihan (kecuali pelatihan penggunaan alat yang diadakan dan
disyaratkan); dan
5. Perjalanan dinas;
B. Pemenuhan biaya yang tidak dapat dibiayai DAK
Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud
pada huruf A, dibebankan pada APBD atau sumber pembiayaan lain
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
VIII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
1. Menyusun Kebijakan dan program pendidikan yang dibiayai melalui
DAK;
2. Menyusun Petunjuk Teknis;
3. Melakukan Sosialisasi;
4. Melakukan Supervisi;
5. Menerima Laporan.
B. Pemerintah Provinsi
Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai
tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK bagi
kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat
dengan mengundang narasumber dari institusi yang relevan;
2. Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap
pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota;
3. Menerima laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
4. Melaporkan hasil analisis supervisi dan monitoring pelaksanaan
program DAK kepada Menteri Pendidkan dan Kebudayaan c.q.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
6

12. C. Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya
10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya,
sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
2. Dana pendamping yang disediakan oleh pemerintah daerah
digunakan untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan,
biaya lelang, IMB, dan biaya operasional lainnya sesuai dengan
kebutuhan;
3. Menetapkan nama-nama SMA dan SMK penerima DAK Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dalam Keputusan Bupati/Walikota
dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan
Menengah, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
4. Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK di
tingkat Kabupaten/Kota.
5. Melaporkan rangkuman pelaksanaan program DAK tahun 2013
kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.
D. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
1. Membuat rencana alokasi jumlah SMA dan SMK yang akan
menerima program DAK tahun 2013 dengan mempertimbangkan
data kebutuhan yang terbaru;
2. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan
kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu
pendidikan di sekolah;
3. Melakukan sosialisasi kegiatan DAK bidang pendidikan kepada
seluruh sekolah;
4. Mengusulkan nama-nama SMA dan SMK sasaran Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2013 kepada
Kepala Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil pendataan dan
pemetaan;
5. Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai dengan mekanisme
yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan
perubahannya serta bertanggung jawab mutlak atas pengadaan
barang/jasa yang diadakan;
7

13. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan
kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,
Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor
0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ
Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan
Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK;
7. Menggandakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program DAK Bidang
Pendidikan tahun 2013 yang telah ditetapkan Mendikbud dan
mendistribusikan kepada seluruh sekolah penerima program DAK
Bidang Pendidikan tahun 2013;
8. Melaporkan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2013 kepada Kepala Daerah Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan
Provinsi;
9. Mencatat hasil DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai
aset daerah bagi sekolah negeri dan aset yayasan bagi sekolah
swasta.
E. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan. Terkait program DAK Bidang
Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013, Dewan Pendidikan
Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan
pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 di tingkat
Kabupaten/Kota.
F. Satuan Pendidikan
1. Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang pendidikan menengah tahun
anggaran 2013 sebagai inventaris sekolah;
2. Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK untuk
menunjang kegiatan belajar mengajar;
3. Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK;
4. Membentuk panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan
masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan.
8

14. G. Komite Sekolah
Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah.
Terkait program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, Komite
Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan
dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
DAK Bidang Pendidikan Menengah tahun Anggaran 2013 di tingkat
sekolah.
IX. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
A. Pelaporan
Laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran
2013 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah,
laporan Kabupaten/Kota, dan laporan pusat sesuai dengan peraturan
perundangan:
1. Tingkat Sekolah
a. Ketua Panitia Pembangunan Sekolah membuat laporan mingguan,
bulanan dan laporan akhir.
1) Laporan Mingguan
Laporan mingguan merupakan laporan kemajuan pekerjaan
fisik.
2) Laporan Bulanan
Laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan laporan fisik.
3) Laporan Akhir
Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan fisik,
disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang
ditempuh, serta melampirkan foto hasil rehabilitasi ruang
belajar, pembangunan laboratorium dan pembangunan
perpustakaan pada kemajuan pekerjaan 0%, 30%, 60% dan
100% dari total pelaksanaan kegiatan. Dalam laporan akhir,
disertakan file foto kegiatan dalam CD.
9

15. b. Panitia Pembangunan Sekolah menyerahan hasil pekerjaan yang
dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan kepada Kepala Sekolah.
c. Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi dan
pembangunan prasarana program DAK kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
2. Tingkat Kabupaten/Kota
a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merangkum laporan
program pengadaan sarana oleh panitia/pejabat pengadaan dan
pembangunan prasarana yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan
kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan laporan akhir
hasil pelaksanaan program DAK kepada Bupati/Walikota dan
Dinas Pendidikan Provinsi.
c. Bupati/Walikota menyampaikan laporan triwulan dan laporan
akhir yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan
DAK Bidang Pendidikan kepada:
1) Menteri Keuangan;
2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3) Menteri Dalam Negeri.
d. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (c)
dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah
triwulan yang bersangkutan berakhir.
e. Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (c) mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE
1722/MK07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008
perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan
dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Tingkat Provinsi
a. Menganalisis dan merangkum laporan pelaksanaan program DAK
yang dikirimkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
b. Melaporkan hasil analisis laporan pelaksanaan program DAK
Kabupaten/Kota dan hasil supervisi serta monitoring
10

16. pelaksanaan program DAK kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
4. Tingkat Pusat
a. Menganalisis dan merangkum laporan pelaksanaan program DAK
yang dikirimkan Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi.
b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK pada Menteri
Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan
Menteri Dalam Negeri.
B. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan
1. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan
dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta institusi
lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran
Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor
0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal
21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis
Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Pengawasan.
Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan
dan administrasi keuangan program DAK Bidang Pendidikan
Menengah Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh Inspektorat
Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat
Daerah.
C. Sanksi
1. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana
(Kabupaten/Kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan
penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan
keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta
peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
11

17. 2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan dengan tidak
berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan
lain yang terkait, merupakan penyimpangan yang akan dikenai
sanksi hukum.
X. KETENTUAN LAIN
1. Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam,
dana DAK Bidang Pendidikan Menengah dapat digunakan secara
keseluruhan sesuai dengan kebutuhan daerah terkait dengan bidang
pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan
bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi kabupaten/kota yang alokasi peruntukan dana program DAK
melebihi atau kurang dari persentase pagu anggaran komponen program
yang sudah ditetapkan, dapat mengajukan usulan perubahan kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Mekanisme pengajuan usulan perubahan kegiatan tersebut adalah
sebagai berikut:
a. pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
b. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan surat rekomendasi
kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perubahan
kegiatan tersebut.
c. perubahan dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota setelah
mendapat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Telah diperiksa dan disetujui oleh :
Kepala Biro Hukor Direktur Jenderal Dikmen Sesjen
12