Hak Atas Hutan
•Download as PPSX, PDF•
1 like•2,072 views
UU 41/1999 mengatur hak-hak masyarakat atas hutan dan sumberdaya hutannya. UU ini mengatur penguasaan hutan oleh negara untuk kemakmuran rakyat serta hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup, mengakses sumberdaya hutan, dan mengelola hasil hutan."
Recommended
More Related Content
Similar to Hak Atas Hutan
Similar to Hak Atas Hutan (20)
Hak Atas Hutan
- 1. Grahat Nagara, S.H. Yayasan Silvagama Sajogyo Institute, 8 Desember 2012
- 2. Menelusuri Aspek “Legal-Formal” Sumberdaya Hutan Diskusi Pertama: Apa saja hak-hak manusia atas hutan? Bagaimana hukum mengaturnya?
- 3. Menelusuri Aspek “Legal-Formal” Sumberdaya Hutan Saya perlu lahan untuk makan Saya perlu kayu untuk memasak Hukum mengatur pembagian hak yang adil (distributive justice) Sejak hutan di atas gundul saya selalu Macaque menjadi kebanjiran hama memakan buah di ladang saya Hukum mengatur pemulihan hak Tanaman obat (restitutio in integrum) Belakangan, air hilang, hutan sungai semakin gundul kering Hukum adalah seni untuk menemukan kebajikan dan berlaku adil (ius est ars boni et aequi). Anak saya lahir, saya perlu tanah lebih luas
- 4. Menelusuri Aspek “Legal-Formal” Sumberdaya Hutan Ubi societas ibi ius… Jangan ditebang Saya berhak atas kayu Berwenang Wajib Keadilan Kemanfaatan mengatur dilindungi Kepastian
- 5. Konstitusi dan Hak Atas Hutan Pasal 33 (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Diskusi Kedua: Jika disebutkan dalam konstitusi menyatakan “bumi dan kekayaan alam …. dikuasai oleh negara”, apakah masyarakat menjadi tidak berhak atas hutan? Lalu hutan milik siapa?
- 6. Konstitusi dan Hak Atas Hutan milik Kemakmuran rakyat ! Tidak memiliki ! kuasai
- 7. Konstitusi dan Hak Atas Hutan “...perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan mengurus air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumbersumber kekayaan mengatur Rakyat dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan mengelola (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) Negara mengawasi untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Put. MK Nomor 001-002-022/PUU-I/2003
- 8. Konstitusi dan Hak Atas Hutan Bentuk Penguasaan Tujuan Penguasaan Pengaturan Kemanfaatan bagi rakyat Kebijakan Pemerataan manfaat bagi rakyat PASAL 33 UUD Pengelolaan Partisipasi rakyat Pengurusan Penghormatan hak Pengawasan masyarakat adat Dikuasai oleh negara Dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- 9. Konstitusi dan Hak Atas Hutan “Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Penjelasan Umum UU 41/99 ”Adapun kekuasaan yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa besar Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara.” Penjelasan Umum UU 5/60
- 10. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Diskusi Ketiga: bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, Apa saja hak yang diatur dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya dalam UU 41/1999? untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang; bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, UU 5/1967 serta bertanggung-gugat; bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, sertatata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional; UU 41/1999
- 11. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan “bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber Hak untuk kemakmuran rakyat, cenderung menurun menikmati lingkungan hidup kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari” “Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan Landasan filosofis berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya Hak untuk mengakses sebagai lapangan kerja untuk memenuhi sumberdaya hutan kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.” Pasal 68 Hak untuk ”Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh mengelola hasil pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, hutan sesuai dengan fungsinya.” Pasal 36
- 12. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Perencanaan Pengurusan (bestuuren) Pengawasan dan Pengelolaan Pengendalian
- 13. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Ketika pada tahun 1961 seorang Petani mengelola satu lahan seluas 1 hektar. Dengan lahan yang seluas 1 hektar tersebut, Petani menanaminya dengan tanaman pangan seperti sayur mayur dan beberapa buah- buahan. Termasuk lahan tersebut digunakan menjadi sawah dan tempat menggembalakan ternaknya. Lahan awal 1961
- 14. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan tahun 1983 lahan yang Pada dikelola petani meluas hingga 2 Perluasan 1983 hektar seiring dengan dewasanya anak petani tersebut. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari komunitasnya Anak Petani menebang beberapa batang pohon dan membakar hutan untuk membuka lahan. Lahan awal 1961
- 15. Ilustrasi yang mungkin harus dihadapi dalam keadaan sebenarnya luar damainya kehidupan di Di tempat tersebut, pemerintah, Perluasan 1983 tanpa diketahui oleh Petani dan Anak Petani, pada tahun 1982 sebenarnya melakukan “penatagunaan” wilayah Indonesia sebagai kawasan hutan produksi. Rencana tata guna hutan 1982 Lahan awal 1961
- 16. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Pada tahun 1999 rezim peraturan berganti, tahun 1999 keluar UU Perluasan 1983 Kehutanan, sekaligus kemudian mengeluarkan keputusan baru, yaitu mengeluarkan “penunjukan” kawasan hutan. Termasuk pada garapan dan tempat tinggal Petani dan Anak Petani. Penunjukan kawasan hutan 1999 Lahan awal 1961
- 17. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Penunjukan kawasan hutan 1999 Suatu saat, pada tahun 2002 Perluasan 1983 ketika sedang menggarap lahannya pejabat dari “Pemerintah” datang dengan berbagai alat ukur dan catatan, kemudian membawa tapal. Tapal itu ditempelkan di atas lahan dan rumahnya. Seseorang yang dikenal sebagai tokoh di desanya kemudian ikut menandatangani kertas yang dibawa oleh “Pemerintah”. Lahan awal 1961 Tapal batas 2002
- 18. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Berdasarkan UU 41/1999 Penunjukan kawasan hutan 1999 Pemerintah tersebut melakukan Perluasan 1983 penataan batas, tetapi medan yang terjal dan persoalan anggaran, membuat tata batas 2002 berhenti pada suatu titik tertentu. Tapal batas 2002 Tata batas 2002 Lahan awal 1961
- 19. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Anak Petani Penunjukan ditangkap 2003 kawasan hutan Ketika tahun 2003 Januari, 1999 Anak Petani menebang pohon Perluasan 1983 buah yang telah ditanamnya sejak tahun 90-an. Entah apa sebabnya Anak Petani ini kemudian dibawa “petugas” dan dianggap melakukan pembalakan liar. Tapal batas 2002 Tata batas 2002 Lahan awal 1961
- 20. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Anak Petani Penunjukan ditangkap 2003 kawasan hutan 1999 Pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten juga Perluasan 1983 mengeluarkan peraturan daerah tentang tata ruang kabupaten dan menetapkan sebagian diantaranya dengan pola ruang sebagai kawasan Lahan awal 1961 budidaya pertanian. Tapal batas 2002 Tata batas 2002 Perda 2004
- 21. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Anak Petani Penunjukan ditangkap 2003 Diskusi Keempat: kawasan hutan 1999 Perluasan 1983 Mengapa terjadi demikian ? Lahan awal 1961 Tapal batas 2002 Tata batas 2002 Perda 2004 Sawit 2004
- 22. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Inventarisasi Rencanan Kehutanan Penunjukan Pembentukan Wilayah PENGELOLAAN Penataanbatas Pengukuhan Pengelolaan Penetapan Penatagunaan PERENCANAAN
- 23. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Bukan Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain) Penunjukan kawasan hutan menentukan batas-batas lahan yang dapat didefinisikan sebagai kawasan hutan. PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN Pasal 1 angka 3: Kawasan Hutan “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk….”
- 24. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Mengatur juga Ditandatangani oleh fungsi kawasan (??) banyak orang
- 25. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan HUTAN HAK Pasal 1 angka 5 UU 41/1999 “dibebani hak atas tanah” Pasal 1 angka 18 P.50/2011 “Hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai” Kawasa Kawasan n hutan hutan HUTAN NEGARA hak negara Pasal 1 angka 4: “tidak dibebani hak atas tanah.”
- 26. Ketika UU 41/1999 Mengatur PENGELOLAAN Sumber Daya Hutan Inventarisasi Pasal 19 (2) PP 44/2004 Rencanan a.Pemancangan patok batas Kehutanan sementara; Penunjukan b.Pengumuman hasil Pembentukan pemancangan patok batas Wilayah sementara; Penataanbatas Pengukuhan Pengelolaan c.Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang Penetapan Penatagunaan berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan; PERENCANAAN
- 27. Ketika UU 41/1999 Penunjukan / Perubahan Mengatur Sumber Peruntukan Daya Hutan Pasal 6 (2) Inti Rimba HP Hutan Hutan Hutan Lindung Bukan Produksi Konservasi Kawasan Hutan HPK HPT Khusus Kawasan Hutan Penatagunaan
- 28. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Bukan Kawasan Hutan Apa bedanya kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain) yang ditatabatas dan belum (??) Pasal 36 (1): Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Kawasan Hutan Kawasa Kawasan n hutan hutan hak negara
- 29. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Lalu mengapa pemanfaatan hutan IUP/IUPK/IPK diberikan dalam kawasan hutan tanpa dilimpahkan ke melihat haknya penerima izin padahal belum jelas hutan hak nya (??) Apakah hak konstitusionalnya hilang (??) Kawasa Kawasan n hutan hutan hak negara
- 30. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (??) Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan Konservasi Hutan Hutan Produksi non- Konsesi Perum Hutan Produksi-izin Kemasyarakatan Kolaborasi izin Perhutani (HKm) Hutan Hutan Tanaman Kemasyarakatan Hutan Desa Kemitraan PHBM Perhutani Hutan Desa Zonasi Rakyat (HTR) (HKm) HTR Mandiri HTR Kemitraan @myrna safitri 2012
- 31. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (??) 21% Dikelola pemerintah 0% dan terlantar Dikelola rakyat Dikelola pengusaha 79%
- 32. Pidana! Anak Petani Penunjukan Pasal 50 ayat (3) huruf a. : ditangkap 2003 kawasan hutan “setiap orang dilarang 1999 mengerjakan dan atau Perluasan 1983 menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;” Pasal 50 ayat (3) huruf b.: “Setiap orang dilarang merambah hutan.” Rencana tata guna hutan 1982
- 33. KENAPA (??) Bukankah UUD 1945, konstitusi Republik Indonesia menjamin SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (??) Bukankah UUD 1945 mengakui manusia memiliki hak yang sama di depan hukum (??) Bukankah UU 41/1999 menyatakan ada hak-hak yang masyarakat atas tanah dan hutan yang harus dilindungi (??) Bukankah hutan itu milik publik, kenapa masyarakat dipidana (??) Bukankah negara tidak dapat memiliki tanah (??) Bukankah hak milik merupakan yang didapatkan sejak hidup secara turun temurun dalam penguasaan yang lama (??)
- 34. Perubahan Konstitusi “(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.”
- 35. Terima Kasih