Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia disusun oleh kelompok 5 SMA Negeri 65 Jakart

2. Pancasila adalah ideologi dasar bagi
negara Indonesia.
Terdiri dari dua kata Sanskerta:
pañca berarti lima dan sila berarti prinsip
atau asas.
Pancasila merupakan rumusan dan
pedoman kehidupan berbangsa dan
bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Sebagaimana diamanatkan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu
mencapai masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila.
Terdapat dalam Alinea kedua Pembukaan
UUD 1945 “... Negara Indonesia, yang
merdeka bersatu, berdaulat, adil dan
makmur”

4. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
danseluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial

5. 1. Memberikan kepastian dan perlindungan
hukum tanpa diskriminatif
2. Menyediakan fasilitas umum yang
memadai
3. Menyediakan saran pendidikan yang
memadai dan merata di seluruh tanah air
4. Memberikan biaya pendidikan gratis
terhadap seluruh jenjang pendidikan

6. 5. Menyediakan infrastruktur serta sarana
transportasi yang memadai dan
menunjang tingkat perekonomian rakyat
6. Menyediakan lapangan kerja yang dpat
menyerap jumlah angkatan kerja dalam
rangka penghidupan yang layak
7. Mengirmkan pasukan perdamaian dalam
rangka ikut seta berpartisipasi aktif dalam
menjaga dan memelihara perdamaian
dunia

8.  Penegesan kedaulatan rakyat dalm konteks
negara hukum Indonesia termaktub dalam UUD
1945 Pasal 1 Ayat (2) dan (3)
 Ayat (2): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”
 Ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”
 Dengan demikian, kedaulatan berada ditangan
rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan
ataupun diputuskan oleh alat negara dan
masyarkat haruslah didasarkan pada aturan
hukum

9.  Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat
Indonesia didelegasikan melalui peran lembaga
perwakilan (alat kelembagaan negara) dengan
menggunakan sistem perimbangan kekuasaan
“check and balance” antarbadan legislatif,
eksekutif, yudikatif.
 Khusus untuk kekuasaan membuat UU masih
terdapat kerjasama antara badan eksekutif dan
legislatif.
 Bentuk pemisahan kekuasaan dengan
menggunakan sistem perimbangan, dibagikan
alat-alat kelengkapan negara, yaitu:
• MPR
• DPR dan DPD
• Presiden
• MA dan MK
• BPK

10.  MPR
memiliki kekuasaan untuk menetapkan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 DPR dan DPD
memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
 Presiden
memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
 MA dan MK
memiliki kekuasaan dalam bidang peradilan.
 BPK
memiliki kekuasaan dalam bidang pengawasan
keuangan

11.  Berdasarkan prinsip kesamaan dihadapan hukum, Perwujudan
kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam UUD 1945 Pasal 27
Ayat (1) yang menyatakan:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya”
 Dapat disimpulkan bahwa Indonesia menjamin kesamaan
kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintah
 Untuk mendorong terciptanya kedulatan rakyat berjalan seiring
kedaulatan hukum maka diperlukan pengawasan oleh badan
yudikatif
 Pengawasan oleh badan yudikatif dilakukan dalm rangka
memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap
tindakan pemerintah yang melanggar HAM

12. 1. Efektivitas dan efesiensi peran lembaga
perwakilan rakyat
2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam
hukum dalam pemerintahan bagi seluruh
warga Indonesia
3. Adanya jaminan negara terhadap
perlindungan HAM
4. Adanya supremasi hukum dalam
kedaulatan rakyat

13. 5. Penyelenggaraan pemerintah sebagai
amanat kedaulatan rakyat dalam UUD RI
1945 dan peraturan yang berlaku
6. Penyelenggaraan proses keadilan
administrasi yang bebas dan mandiri
7. Penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil

15. Dalam rangka menciptakan perdamaian
dunia yang abadi, adil, dan sejahtera,
Pemerintah Indonesia mengambil
kebijakan politik luar negeri yang bebas
dan aktif

16. Bebas, artinya bebas menentukan sikap
dan pandangan terhadap masalah-masalahinternasional
dan terlepas dari
ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia
yang secara ideologis bertentangan.
Aktif, artinya dalam politik luar negeri
senantiasa aktif memperjuangkan
terbinanya perdamaian dunia.

17. 1) Penyelenggaraan KAA 1995
2) pendiri gerakan non blok 1991
3) Ikut dalam partisipasi ASEAN
4) Ikut menyelesaikan konflik di kamboja,
perang saudara di bosnia, konflik
Pemerintah Filipina dan Bangsa Moro

18. 1) Membentuk negara republik yang
berbentuk kesatuan dan kebangsaan
yang demokratis
2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur
3) Membangun kerja sama dan
persahabatan dengan dunia internasional
4) Mempertahankan kemerdekaan bangsa
dan meningkatkan perdamaian dunia

19. 1) Menjalankan politik yang damai dan
bersahabat dengan segala bangsa
2) Menegakan politik luar negeri yang bebas
aktif dan membangun perdamaian dunia
serta menolak penjajahan
3) Memperkuat sendi-sendi hukum
internasional dan organisasi internasional

20. 4) Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang
dengan negara internasional untuk
mensejahterahkan rakyat
5) Mempersiapkan berbagai hal dalam segala
bidang untuk menghadapi perdagangan bebas
6) Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar
negeri agar mampu melakukan diplomasi yang
proaktif dalam berbagai bidang
7) Meningkatkan diplomasi regional maupun
internasional dalam rangka stabilitas, kerja
sama, dan pembangunan kawasan