1. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI RAPAT SOSIALISASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012 Ir. M. Hudori, M.Si Kasubdit Kawasan Strategis dan Andalan H O T E L R E D T O P Jakarta, 23 November 2011

3. KONDISI TRANSPORTASI PERDESAAN

4. 2. Mendorong inovasi, mobilitas, dan berbagai peluang terkait upaya peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi 3. Me nstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih berdaya saing 4. Mendorong terciptanya bi aya transportasi yang terjangkau oleh masyarakat 1. Memudahkan ak ses t er h a d ap sumberdaya dan pemasaran yang menjadi kebutuhan masyarakat 5. Memperluas pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat

5. 6. Mengembangkan interaksi penduduk perdesaan d en g a n kawasan di sekitarnya 7. M elancarkan m ata rantai perdagangan, terutama distribusi produk hulu-hilir 8. Meningkatkan d aya tarik investasi, baik dari dalam negeri/lokal maupun luar negeri 10.Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah 9. Meningkatkan u paya pemanfaatan potensi sumberdaya yang ada di daerah hulu secara lebih optimal

7. Dalam RPJM N 2010-2014 dit etapkan sasaran pembangunan perdesaan untuk pengembangan ekonomi perdesaan, melalui: ☻ Penciptaan kemudahan/akses ☻ Penciptaan kesempatan kerja ☻ P eningkatan kemampuan masy arakat p erdesaan terhadap permodalan, l ahan, input produksi, pasar, dan teknologi untuk peningkatan nilai tambah hasil pertanian, kehu t anan dan perikanan ☻ P engembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan (termasuk di dalamnya agrowisata & agroindustri) ☻ P en ciptaan iklim kondusif untuk usaha & investasi di perdesaan

11. Jalan Penghubung Jalan Poros Jalan Poros Jalan Poros Jalan Poros Jalan Poros Jalan Poros Arteri/Kolektor Primer (Nasional/Provinsi/Kabupaten) Kawasan Perdesaan L ainnya Dusun 1 Dusun 2 Dusun 3 = P ermukiman = K egiatan E konomi = P emerintah/ P usat D esa = P elayanan S osial = J alan K abupaten = J alan D esa = B atas D usun

13. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan RI, bahwa untuk tahun 2012 akan dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan melalui APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP Tahun Anggaran 2012. Prioritas Kegiatan DAK-TransDes Tahun Anggaran 2012 adalah : Terkait pemanfaatan kegiatan DAK-TransDes 2012, prioritas pemanfaatan lebih kepada pembangunan, peningkatan & pemeliharaan jalan poros desa, sedangkan untuk pengadaan sarana angkutan perdesaan agar disesuaikan dengan kebutuhan di daerah

16. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI