Dokumen ini membahas kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2012. DAK bertujuan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dengan didukung prasarana dan sarana permukiman yang memadai. DAK akan mendanai pembangunan 320.000 unit rumah dan fasilitasi prasarana dasar di 62 kabupaten/kota sel

1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Disampaikan oleh: Asdep Evaluasi Kawasan, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
dalam acara :
SOSIALISASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2012
Jakarta, 23 November 2011

2. Latar Belakang DAK  BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009
=  RT – ( Bangunan Eksisting –  Rumah Rusak Berat
7,4 Juta Unit
dengan faktor koreksi extended family 20% )
• Milik
• Kontrak Termasuk komponen
VISI •
•
Sewa
dll.
untuk mengurangi
backlog
Asumsi Backlog yang Rata-Rata
akan ditangani Pertambahan Kelemahan:
sebesar 25% RT Baru • Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala
Keluarga (KK).
(2010-2014) (2010-2014)
• Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak ada
= 1.842.994 unit = 710.000/tahun data yang update).
Kelebihan:
MENGHUNI • Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada.
Kebutuhan
Total Penanganan Fasilitasi Pemerintah : 2.070.000 unit
Perspektif
(2010-2014)
Potensi Swadaya Masyarakat : 3.322.994 unit
Backlog
= 5.392.994 unit
(Tanpa memperhitungkan 12,3 Juta Unit 13,5 Juta Unit
Extended Family) (2007) (2009)
Kelemahan:
• Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga
(RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK).
• Tidak memperhitungkan jumlah fisik bangunan
rumah.
MEMILIKI 80 % • Komponen sewa seperti Rusunawa tidak
diperhitungkan untuk mengurangi backlog.
• 28,8% anggaran Kemenpera 2010-2014
dialokasikan untuk pembangunan 70.000 unit
Rusunawa.
Kelebihan:
(Memperhitungkan • Data yang digunakan dapat di update dari hasil
Extended Family) 10,8 Juta Unit Susenas yang dilaksanakan setiap 3 tahun.
2

3. ROADMAP: SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN
Urban-Rural LHB dan
•Dekon Lnkg, PSU, Bahan Perkuatan Tabungan
PENGEMBANGAN Pinjaman/ Bangunan dan Kewajiban Fasilitas
•DAK Pelayanan Perumahan Perumahan
KEBIJAKAN Hibah Rekayasa Ranc. Likuiditas
Perkim Bangun Umum Swadaya Nasional
Memperkuat Kapasitas PSU Kawasan PSU Kawasan
Pemda dalam  Sarana & pras. air minum;  Jalan; Penugasan khusus Pemberdayaan
Penyaluran Pinjaman/ pengembangan  Air limbah; (septic tank  Drainase. Pemerintah kpd Masyarakat &
kawasan perumahan komunal / IPAL); Bahan Bangunan BUMN untuk
Penyaluran hibah  Sampah (TPST)
Bantuan Stimulan
melalui • Lokal
 Jaringan listrik;
pembangunan
sistem land banking Ranc Bangun:
 PJU perumahan bagi MBR
• Arsitektur lokal
dengan spesifikasi BLU
dan harga sesuai Pusat
Pembiayaan Pemerintah standar Pemerintah Pembiayaan
Menerbitkan Daerah Perumahan
Pasar Obligasi Blended
BUMN/D PNPM
Sekunder Daerah Underlying Bank / LKNB Financing
Pembangunan PERKIM MANDIRI
Asset PSU Kawasan PERKIM Pelaksana
Pengembang
KAWASAN PERMUKIMAN
Dikelola oleh Kredit Konstruksi
Pusat dg bunga rendah
LINGKUNGAN HUNIAN
Pengelolaan Aset
Rumah
(dibawah Swadaya KPR dan Kredit Mikro
Pembiayaan Permerintah Swadaya dengan
Sekunder Daerah)
Perumahan bunga rendah
A
Rumah Jadi
Rumah
Masyarakat
A Rusun Sejahtera Tapak
Milik Sewa
SISI PASOKAN SISI PERMINTAAN
PASAR SEKUNDER PASAR PRIMER 3

4. DASAR HUKUM :
 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
ARAH KEBIJAKAN  PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Meningkatkan KRITERIA PENENTUAN DAERAH PENERIMA DAK :
penyediaan PSU 1. Kriteria Umum  Indeks Fiskal Netto
perumahan dan kawasan 2. Kriteria Khusus  Indeks Kewilayahan
permukiman dalam 3. Kriteria Teknis  Indeks Teknis
rangka menstimulan
pembangunan rumah
bagi MBM/R di TAHUN ANGGARAN
Kabupaten/Kota TOTAL
SASARAN DAK 2011 2012 2013 2014
2011-2014 Sasaran 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000
(Unit)
Terfasilitasinya Anggaran 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
PSU untuk (Juta Rp.)
TUJUAN DAK + 320.000 unit rumah
(Alokasi Anggaran :
Meningkatkan Rp. 2 Trilyun)
TAHUN ANGGARAN
tersedianya rumah layak TOTAL
huni dan terjangkau bagi 2011 2012 2013 2014
MBM/R di perumahan Sasaran
dan kawasan 24.000 30.600 132.700 132.700 320.000
(Unit)
permukiman yang
didukung oleh Anggaran
150.000 191.243 829.375 829.375 2.000.000
(Juta Rp.)
PSU yang memadai
Daerah
62 Kab/ 39 Kab/
 RUMAH TAPAK Penerima ? ?
 RUMAH SUSUN SEDERHANA
Kota Kota
DAK
4

5. INDEKS TEKNIS:
a. Angka jumlah kekurangan rumah atau backlog pada kabupaten/kota;
b. Angka tingkat kemiskinan kabupaten/kota
c. Kesiapan lokasi perumahan pada kabupaten/kota, dengan
mempertimbangkan:
1. kabupaten/kota yang sudah menetapkan Perda Tata Ruang
(RTRW)
2. kabupaten/kota yang sudah mendapat bantuan stimulan PSU
Kemenpera
3. Angka tingkat rawan air minum dan rawan sanitasi per
kabupaten/kota
d. Rencana pembangunan rumah per kabupaten/kota pada tahun 2012
5

6. KEBUTUHAN PSU dan
LINGKUP KEGIATAN DAK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAK PSU
NO. KOMPONEN Perumahan
KETERANGAN
TA 2012
Prasarana Jalan  MENPERA, APBD
PRASARANA
Sistem Drainase  MENPERA, APBD
I.
Pengelolaan Air Limbah V DAK
Pengelolaan Sampah V DAK
Sarana pemerintahan dan pelayanan umum -
Sarana pendidikan dan pembelajaran -
SARANA
Sarana Kesehatan -
II.
Sarana perdagangan dan niaga -
Tempat parkir -
Ruang terbuka hijau -
Jaringan Air Minum V DAK
UTILITAS
III. Jaringan Listrik V DAK
Penerangan Jalan Umum V DAK
6

7. LINGKUP KEGIATAN
Penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, meliputi :
a. komponen air minum, berupa sarana dan prasarana air minum;
b. komponen air limbah, berupa septic tank komunal atau IPAL;
c. komponen persampahan, berupa tempat pengolahan sampah
terpadu (TPST),
d. komponen jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel
distribusi listrik dari sumber pln dan sumber alternatif; dan
e. komponen penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, dan
kabel listrik dari sumber pln dan sumber alternatif.
untuk mendukung pembangunan:
a. rumah tapak; dan
b. rumah susun sederhana.
7

8. PERSYARATAN LOKASI pelaksanaan DAK :
a. lokasi telah disetujui untuk pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman melalui diterbitkannya izin lokasi dan/atau izin
mendirikan bangunan oleh bupati/walikota;
b. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota;
c. lokasi sudah memiliki Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTR)
dan/atau siteplan;
d. pada lokasi harus ada jaminan bahwa rumah akan terbangun dan
dihuni dengan dibuktikan data calon konsumen rumah;
e. lahan untuk pembangunan PSU harus jelas lokasi, luasan, maupun
batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa; dan
f. tersedianya pasokan dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi
pembangunan perumahan.
8

9. Tata Cara Pemilihan Lokasi:
a. mengumpulkan data sekunder terkait dengan perumahan dan kawasan
permukiman di wilayah kabupaten/kota.
Data sekunder yang dikumpulkan merupakan bahan masukan dalam
melakukan verifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK;
b. mengidentifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK berupa rumah tapak
atau rumah susun, meliputi:
1) rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
2) rumah susun sederhana sewa (rusunawa),
3) rumah susun sederhana milik (rusunami) bagi masyarakat
berpenghasilan menengah (MBM) ke bawah
c. program DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
diprioritaskan pada lokasi perumahan yang kredit/pembiayaan pemilikan
rumah sejahtera dilaksanakan dengan memanfaatkan dukungan bantuan
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dinyatakan dengan
Surat Pernyataan Pengembang Perumahan (Format B);
d. mengidentifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK berupa perumahan baru
atau pengembangan perumahan yang telah ada.
9

10. Tata Cara Pemilihan Lokasi: lanjutan.....
e. melakukan verifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK dengan menilai
kesesuaian lokasi berdasarkan persyaratan:
1) telah diterbitkannya izin lokasi dan/atau IMB oleh bupati/walikota;
2) lokasi sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota;
3) lokasi sudah memiliki Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTR)
dan/atau siteplan;
4) pada lokasi harus ada jaminan bahwa rumah akan terbangun dan dihuni
dengan dibuktikan data calon konsumen rumah;
5) lahan untuk pembangunan PSU harus jelas lokasi, luasan, maupun
batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa; dan
6) tersedia pasokan dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi
pembangunan perumahan.
f. mengidentifikasi kebutuhan PSU yang akan dilaksanakan pada calon lokasi
DAK;
g. lokasi yang memenuhi persyaratan sebagai lokasi terpilih pelaksanaan
kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan
dengan Keputusan Bupati/Walikota.
10

11. BAGAN ALIR PEMILIHAN LOKASI
VERIFIKASI DATA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
RTRW
RRTR Siteplan Izin Lokasi
TIDAK STOP
TERSEDIA
YA
Adanya rencana pembangunan rumah dan calon
konsumen pada tahun pelaksanaan DAK
MEMENUHI TIDAK STOP
SYARAT
YA
Verifikasi PSU Eksisting dan Identifikasi
Kebutuhan PSU
Sumber Sumber Tenaga
Air Minum/Alternatif Listrik PLN/Alternatif
MEMENUHI TIDAK STOP
SYARAT
YA
LOKASI TERPILIH Ditetapkan dengan
SK Bupati/ Walikota
11

12. Tata Cara Pemilihan KEGIATAN:
a. Lokasi pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah
terpilih, selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan PSU di lokasi tersebut
Jenis PSU yang diidentifikasi meliputi:
1) komponen air minum, berupa sarana dan prasarana air minum;
2) komponen air limbah, berupa septic tank komunal atau IPAL;
3) Komponen persampahan, berupa TPST;
4) komponen jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel distribusi listrik
dari sumber PLN dan sumber alternatif;
5) komponen penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, kabel listrik dari
sumber PLN dan sumber alternatif.
b. Untuk lokasi rumah susun, PSU yang dapat dibiayai DAK adalah PSU di luar
bangunan rumah susun.
c. Jenis PSU yang akan dibiayai dengan DAK, dilakukan identifikasi kegiatan PSU yang
dapat atau perlu dibiayai dari sumber pendanaan lainnya (pengembang, pemda,
Kementerian/Lembaga (K/L), bantuan stimulan PSU Kemenpera, masyarakat),
selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan hasil identifikasi kebutuhan PSU di lokasi
terpilih.
d. Seluruh jenis kegiatan PSU yang telah diidentifikasi dan disinkronisasi, selanjutnya
diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk dijadikan kegiatan yang akan dibiayai
DAK berdasarkan ketentuan persyaratan umum maupun persyaratan khusus.
12

13. N ALIR
ENIS KEGIATAN
TATA CARA PEMILIHAN JENIS KEGIATAN
LOKASI TERPILIH
IDENTIFIKASI DAN SINKRONISASI
KEBUTUHAN PSU
SARANA & SEPTIC TANK JARINGAN PENERANGAN TEMPAT
PRASARANA KOMUNAL DISTRIBUSI JALAN UMUM PENGOLAHAN
SAMPAH
AIR MINUM atau IPAL LISTRIK TERPADU (TPST)
TIDAK
PRIORITAS
STOP
YA
JENIS KEGIATAN
TERPILIH
13

14. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN -
a. Penyusunan Rencana Kegiatan
1) Deskripsi Rencana Kegiatan
2) Tabel Rencana Kegiatan (Tabel 1)
3) Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Tabel 2)
4) Tabel Rekapitulasi Usulan Pelaksanaan Kegiatan (Tabel 3)
b. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaksanaan Kegiatan
d. Pembiayaan
Pendanaan untuk pembiayaan penyelenggaraan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, meliputi :
1) Pekerjaan fisik, meliputi jaringan distribusi air minum, dan/atau septic tank komunal
dan/atau jaringan distribusi listrik dan/atau penerangan jalan umum.
2) Jumlah biaya yang diusulkan harus disinkronkan dengan usulan biaya kegiatan pada
seluruh komponen (komponen air minum, air limbah, persampahan, jaringan distribusi
listrik, dan penerangan jalan umum), sehingga diperoleh hasil perhitungan bantuan
pembiayaan dari DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar
Rp. 6.250.000,00 per unit rumah.
3) Harga satuan kegiatan memperhitungkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
14

15. TABEL 1
FORM RENCANA KEGIATAN (RK)
KOMPONEN ..........................................................
Kota/Kabupaten :
Provinsi :
Tahun Anggaran :
HARGA PAGU DANA (Rp. X 1000)
LOKASI DAN NAMA
JENIS KEGIATAN SATUAN VOLUME SATUAN
NO. PERUMAHAN
(Rp.)
DAK PENDAMPING TOTAL
JUMLAH
15

16. TABEL 2 : JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
TABEL1
TABEL 2
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
BULAN KE / MINGGU KE
NO. URAIAN KEGIATAN Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan ke-... KET
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Perencanaan
a. Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Perumahan
b.Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)
2 Persiapan
a. Persiapan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
b. Pengadaan Barang dan Jasa
c. Penandatanganan Kontak/SP3
3 Pelaksanaan Kegiatan
a. Pelaksanaan Kegiatan Fisik
b. Monitoring dan Evaluasi
c. Rapat Koordinasi
4 Pelaporan
- Laporan Triwulan
- Laporan Akhir
16

17. TABEL 3 : REKAPITULASI USULAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 20... 17
Kawasan Perumahan : ..................................
Kabupaten/Kota : ..................................
PELAKSANA
Lain-Lain KETERA-
PENGEM PEMDA  PDAM NGAN
APBN DAK
NO KOMPONEN BANG (APBD)  PLN
 Masyarakat
Volu Rp. Volu Rp. Volu Rp. Volu Rp. Volu Rp.
me me me me me
I. RUMAH
Prasarana Jalan
PRASARANA
Sistem Drainase
II. Pengelolaan Air Limbah
Pengelolaan Sampah
Jaringan Air Minum
UTILITAS
III. Jaringan Listrik
Penerangan Jalan Umum
(PJU)
Pemda Kabupaten/Kota Pengembang
(.........................................) (.........................................)

18. PSU KAWASAN KEMENPERA VS PSU KEMENPU
PSU Kemenpu melayani kota dan
menghubungkan antara sistem kota dengan PSU Menpera (jalan akses/poros)
kawasan permukiman
PSU DAK (lingkungan perumahan)
18

19. SKEMA SISTEM
PELAYANAN AIR MINUM
1 2 3
JARINGAN PIPA
SUMBER AIR BAKU INSTALASI PRODUKSI (IPA) DISTRIBUSI AIR (EKSISTING)
JENIS KEGIATAN DAK
4
SARANA & PRASARANA
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN AIR MINUM
SASARAN PELAYANAN DAK
1. Merupakan kawasan perumahan baru
2. Komponen yang dibiayai adalah sarana dan prasarana
air minum dalam kawasan perumahan baru
3. Dalam hal tidak tersedia jaringan air minum, maka
dianjurkan untuk terlebih dahulu menyediakan sumber
air minum skala kawasan perumahan (misalnya: sumur
bor) dan dilanjutkan dengan jaringan perpipaan
di kawasan perumahan baru KAWASAN PERUMAHAN BARU
19

20. SKEMA SEPTICTANK KOMUNAL ATAU IPAL
SEPTICTANK /
IPAL JENIS KEGIATAN DAK
KOMUNAL BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SASARAN PELAYANAN DAK
1. Merupakan kawasan perumahan baru
2. Tangki Septik Komunal atau IPAL
20

21. SKEMA TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)
UNTUK PERMUKIMAN
Lingkup Komponen Persampahan
DAK Bidang PKP
Skema Teknis Operasional Pengelolaan Sampah
(Sumber: SNI 19-2454-2002)

22. SKEMA SISTEM
JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK
1 2 LISTRIK
TEGANGAN
MENENGAH
SUMBER TENAGA
LISTRIK
GARDU INDUK TRANSMISI/ GARDU KAWASAN
DISTRIBUSI PERUMAHAN
3
LISTRIK
TEGANGAN
JARINGAN LISTRIK RENDAH
RENCANA
JENIS KEGIATAN DAK
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SASARAN PELAYANAN DAK
1. Merupakan kawasan perumahan baru
2. 1 tiang listrik untuk 6-10 rumah
3. Komponen yang dibiayai meliputi trafo, tiang,
dan kabel

23. SKEMA SISTEM
PENERANGAN JALAN UMUM
1 2
LISTRIK
TEGANGAN
SUMBER TENAGA MENENGAH
LISTRIK
GARDU INDUK TRANSMISI/ GARDU KAWASAN
DISTRIBUSI PERUMAHAN
JARINGAN PJU 3
RENCANA
LISTRIK
TEGANGAN
RENDAH
JENIS KEGIATAN DAK
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SASARAN PELAYANAN DAK
1. Merupakan kawasan perumahan baru
2. Komponen yang dibiayai adalah lampu,tiang,
dan kabel listrik penerangan jalan umum dalam
kawasan perumahan baru
3. Dalam hal tidak tersedia jaringan listrik, maka KAWASAN PERUMAHAN BARU
dapat digunakan sumber listrik alternatif
23

24. TUGAS SKPD PELAKSANA DAK :
 Melaksanakan kegiatan DAK Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman sesuai Petunjuk Teknis.
 Menyampaikan laporan pelaksanaan DAK :
1. LAPORAN BULANAN, disampaikan selambat-
lambatnya tanggal 5 setiap bulan, dengan mengisi
Format B;
2. LAPORAN TRIWULAN, disampaikan selambat-
lambatnya tanggal 5 setiap triwulan, dengan mengisi
Format A dan Format B;
3. LAPORAN AKHIR, disampaikan selambat-lambatnya
tanggal 15 bulan Januari 2012.
24

25. MEKANISME PELAPORAN
DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Hasil Rekap dan Review
Laporan
Penyerapan DAK
KEPALA MENTERI NEGARA
MENTERI MENTERI
BAPPENAS/ PERUMAHAN
DALAM NEGERI KEUANGAN
MENTERI PPN RAKYAT
Hasil Rekap
dan Review
Lap.Akhir
Tim Koordinasi
Sekretariat Bersama DAK
Penyelenggaraan DAK
(Ditjen Bina Bangda
Bidang Perumahan dan
Kemendagri)
Kawasan Permukiman
Rekapitulasi
Laporan Triwulan
per Provinsi PUSAT
Rekap Lap.
Triwulan per Provinsi
Laporan
Akhir
Laporan
Akhir SEKDA/ Tim Koordinasi Dinas Teknis Provinsi yang
GUBERNUR
Penyelenggaraan DAK mengurus bidang Perumahan
Provinsi dan Kawasan Permukiman
Rekap
Laporan PROVINSI
Triwulan Rekap
per Kab/ Laporan Rekap Laporan Triwulan
Kota Triwulan per Kab./ Kota
per Kab/
Kota Laporan
BUPATI/ WALIKOTA SEKDA/ Tim Koordinasi Akhir
Penyelenggaraan DAK di
Kab/ Kota
Laporan
Bulanan &
Triwulan Laporan
Laporan
Bulanan &
SKPD KAB/ KOTA Triwulan
Triwulan
DAK Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
KAB/ KOTA
25

26. ALOKASI DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2012
26

27. ALOKASI DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2012
27