Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2012. Terdapat bagan alur tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang meliputi persiapan, pengolahan data, perumusan prioritas, program, anggaran, konsultasi publik, hingga penetapan RKPD. Juga dijelaskan data dan informasi yang mendukung penyusunan RKPD seperti Rencana Tata Ru
2. 13-23 Feb 2012 14-15 Mar 2012 26-27 Mar 2012
MUSRENBANG MUSRENBANG
FORUM SKPD KABUPATEN
KECAMATAN
PAPARAN
RAPAT PRA
RANC. RENJA
MUSRENBANG
SKPD
1 Mar 2012 7 – 8 Mar 2012 RANCANGAN
RKPD
PERBUP RKPD
3. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD
KAB/KOTA
SE
Persiapan
1 Penyusuna
Penyusunan n Renja-
RKPD SKPD
Berita Acara
Musrenbang
Telaahan kecamatan
Pengolahan Pokok-pokok
RPJMN dan pikiran DPRD
data dan
informasi RPJMD Prov Kab/Kota 2
Rancangan Penyusunan
Awal RKPD Rancangan
Renja SKPD
Analisis Perumusan kab/kota
Gambaran Permasalahan
Umum Pembangunan
Kondisi Daerah
Daerah VERIFIKASI
Bappeda
Analisis Rancangan
Ekonomi & RKPD
keuda Perumusan Perumusan Perumusan
prioritas dan Kerangka program
sasaran prioritas
Evaluasi
Kinerja pembanguna Ekonomi &
Kebijakan daerah 3 5
RKPD n beserta beserta pagu Musrenbang Penetapan
pagu Keuda indikatif PERBUP/PERWAL
Tahun Lalu
RKPD kab/kota ttg RKPD
Review Dok RKPD Penyelarasan 4
RPJMD kab/kota tahun Forum Rencana Rancangan
berjalan Konsultasi program
Publik prioritas daerah Akhir RKPD PENYUSUNAN
beserta pagu
indikatif KUA & PPAS
4
4. DATA DAN INFORMASI
1. RTRW KABUPATEN JOMBANG
a. Pola Ruang (Rencana Kawasan Lindung dan Rencana Kawasan Budidaya)
b. Struktur Ruang (Rencana Penggunaan Ruang Sesuai Sektor)
2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
a. Trend Pertumbuhan Sektoral
b. Mengidentifikasi Sektor Yang Potensial Tumbuh Di Masing-masing Kecamatan
c. Mengidentifikasi Sektor Yang Membutuhkan Penanganan Guna Mengakselerasi
Pertumbuhan Di Masing-masing Kecamatan
3. NILAI TUKAR PETANI (NTP)
a. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pendapatan Yang Diterima Petani
b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pendapatan Yang Dibayar Petani
4. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
a. 3 Kecamatan dengan Indek Pendidikan Terendah dan Faktor Penanganannya
b. 3 Kecamatan dengan Indek Kesehatan Terendah dan Faktor Penanganannya
c. 3 Kecamatan dengan Indek Daya Beli Terendah dan Faktor Penanganannya
2
6. PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN
II. Pertumb. Ek. rendah I. Pertumb. Ek. tinggi
IPM tinggi IPM tinggi
1. Peterongan
1. Jogoroto 2. Jombang
IPM Kab. Jombang 2011 (73,4)
3. Gudo
Pertumbuhan ekonomi Kab. Jombang Tahun 2010 (6,12)
IV. Pertumb. Ek. rendah
III. Pertumb. Ek. tinggi
IPM rendah
IPM rendah
1. Perak 9. Kabuh
2. Diwek 10.Plandaan
3. Ngoro
1. Bandarkedungmulyo
11.Kudu
4. Mojowarno 12.Ngusikan 2. Sumobito
5. Bareng 13.Wonosala 3. Tembelang
7. Megaluh m 4. Mojoagung
8. Kesamben 5. Ploso
Data bdsk PDRB ADHK tahun 2010
Dan IPM tahun 2011
7. II. Pertumb. Ek. rendah I. Pertumb. Ek. tinggi
PDRB Per kapita Kab. Jombang 2010 (Rp. 11.693.937)
Pendpt. Perkapita tinggi Pendpt. Perkapita tinggi
1. Mojoagung
1. Wonosalam
2. Peterongan
2. Kudu
3. Jombang
3. Ngusikan
4. Ploso
Pertumbuhan ekonomi Kab. Jombang Tahun 2010 (6,12)
IV. Pertumb. Ek. rendah
Pendpt. Perkapita rendah III. Pertumb. Ek. tinggi
Pendpt. Perkapita rendah
1. Perak
2. Diwek 6. Jogoroto 1. Bandarkedungmulyo
3. Ngoro 7. Megaluh 2. Gudo
4. Mojowarno 8. Kesamben 3. Sumobito
9. Kabuh 4. Tembelang
5. Bareng 10.Plandaan
Data bdsk PDRB ADHK tahun 2010
8. II. Pertumbuhan rendah
Paritas Daya Beli tinggi I. Pertumbuhan tinggi
Paritas Daya Beli tinggi
1. Wonosalam
2. Kudu
Paritas Daya Beli Kab. Jombang 2011 (64,91)
3. Ngusikan
1. Jombang
4. Diwek
2. Bandarkedungmulyo
5. Ngoro
3. Gudo
6. Mojowarno
4. Sumobito
7. Bareng
5. Tembelang
8. Megaluh
9. Kesamben
10. Kabuh
11. Plandaan
Pertumbuhan ekonomi Kab. Jombang Tahun 2010 (6,12)
IV. Pertumbuhan rendah
Paritas Daya Beli rendah III. Pertumbuhan tinggi
1. Perak Paritas Daya Beli rendah
2. Jogoroto
1. Peterongan
2. Mojoagung
3. Ploso
Data bdsk IPM Tahun 2011
9. II. MYS rendah I. MYS tinggi
Angka Melek Huruf (AMH) Kab. Jombang 2011 (92,92)
AMH tinggi AMH tinggi
1. Kesamben 1. Jombang
2. Mojowarno 2. Gudo
3. Tembelang 3. Peterongan
4. Bareng 4. Jogoroto
5. Sumobito 5. Perak
6. Diwek
Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Kab. Jombang Tahun 2011 (7,4 tahun)
IV. MYS rendah
AMH rendah III. MYS tinggi
1. Plandaan AMH rendah
6. Ngusikan
2. Ngoro 7. Ploso
3. Bandar 8. Megaluh
kedungmulyo 9. Wonosalam
4. Mojoagung 10.Kabuh
5. Kudu
Data bdsk IPM tahun 2011
10. II. IP rendah I. IP tinggi
IHH tinggi IHH tinggi
Indeks Harapan Hidup Kab. Jombang 2011 (77,12)
1. Mojoagung 1. Gudo
2. Peterongan
3. Jombang
Indeks Pendidikan Kab. Jombang Tahun 2011 (78,39)
IV. IP rendah III. IP tinggi
IHH rendah IHH rendah
1. Kesamben 1. Perak
2. Mojowarno 7. Bareng
2. Diwek
3. Ngoro 8. Kudu 3. Jogoroto
4. Plandaan 9. Ngusikan 4. Sumobito
5. Bandar 10.Ploso
kedungmulyo 11.Megaluh
12.Wonosalam
6. Tembelang 13.Kabuh
Data bdsk IPM tahun 2011
11. No. ISU STRATEGIS PERMASALAHAN URUSAN DAERAH
1. Ketahanan Pangan a. Peran kelembagaan pangan daerah masih belum a. Ketahanan Pangan
optimal b. Pertanian
b. Ketergantungan pada sumber pangan asal beras masih c. Kelautan dan Perikanan
tinggi d. Pekerjaan Umum
c. Pengembangan pertanian belum terintegrasi dalam
suatu sistem agribisnis
d. NTP mengalami penurunan
e. Daya dukung infrastruktur pertanian belum maksimal
f. Kecukupan protein hewani belum mencapai 45,73
gram/hari/orang
g. Sumberdaya dan kelembagaan petani masih tradisional
h. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk
pertanian
i. Keterbatasan dalam mengakses pembiayaan alternatif
2. Kemiskinan a. Masih tingginya angka kemiskinan a. Sosial
b. Belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan b. Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
c. Perencanaan
Pembangunan 2
12. No. ISU STRATEGIS PERMASALAHAN URUSAN DAERAH
3. Infrastruktur Daerah a. Kondisi jalan yang rusak mencapai di atas 50%; a. Pekerjaan Umum
b. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah, b. Perhubungan
khususnya antar kawasan strategis dan cepat tumbuh;
4. Kualitas Pelayanan a. Pemerataan dan perluasan kesempatan kerja belajar a. Pendidikan
Dasar belum memenuhi target b. Kesehatan
b. Sarana dan prasarana pendidikan belum optimal c. Keluarga Berencana
c. Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang belum dan Keluarga Sejahtera
sesuai SPM kesehatan d. Perumahan Rakyat
d. Sarana dan prasarana dasar, khususnya perumahan e. Pendudukan dan
layak huni, infrastruktur lingkungan dan air bersih, yang tenaga kerja
belum memadai f. Pekerjaan Umum
5. Perubahan Iklim 1. Kenaikan tekanan akibat perubahan iklim semakin a. Lingkungan Hidup
meningkat; b. Kehutanan
2. Tekanan akibat kenaikan demografi dan pengurangan c. Energi dan Sumberdaya
sumberdaya; Mineral
3. Tekanan persoalan ruang dalam pengelolaan d. Otonomi Daerah
lingkungan hidup, dimana terjadi kompetisi ruang dalam
mengeksploitasi sumberdaya alam
2
13. No. ISU STRATEGIS PERMASALAHAN URUSAN DAERAH
6. Tata Kelola a. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang sesuai a. Otonomi Daerah
Penyelenggaraan dengan prinsip-prinsip pelayanan yang baik; b. Kesatuan Bangsa dan
Pemerintahan b. Kapasitas fiskal daerah masih tergantung dari dana Politik Dalam Negeri
perimbangan; c. Perencanaan
c. Sumberdaya aparatur pemerintah masih belum profesional; Pembangunan Daerah
d. Belum terwujudnya ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, d. Statistik
efektif, profesional, transparan dan akuntabel; e. Kearsipan
e. Keterbatasan data dan informasi untuk bahan perencanaan f. Komunikasi dan
dan kebijakan pembangunan; Informatika
f. Pemeliharaan arsip dan dokumen yang tidak berkelanjutan; g. Perpustakaan
g. Belum optimalnya fungsi perpustakaan sebagai sumber
informasi terkini bagi masyarakat
7. Pemuda, Perempuan a. Kreativitas dan jiwa kebangsaan pada generasi muda yang a. Kepemudaan dan Olahraga
dan Anak mulai luntur; b. Pemberdayaan Perempuan
b. Belum tercapainya prestasi pemuda dalam bidang olah raga
prestasi maupun seni pada tingkat nasional
c. Keterbatasan akses perempuan pada sumberdaya ekonomi;
d. Rendahnya perlindungan dari rasa aman khususnya pada
perempuan dan anak;
e. Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang
semakin meningkat;
f. Meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum
2
14. No. ISU STRATEGIS PERMASALAHAN URUSAN DAERAH
8. Kawasan Strategis dan a. Infrastruktur nasional (jalan tol Surabaya – Bandarkedung a. Penataan Ruang
Cepat Tumbuh mulyo) menuju kawasan strategis masih belum selesai; b. Pekerjaan Umum
b. Jembatan Ploso sebagai penunjang akses menuju kawasan c. Perhubungan
industri belum ditingkatkan; d. Penanaman Modal
c. Masih minimnya infrastruktur di kawasan agropolitan; e. Koperasi dan UMKM
d. Belum adanya standar dalam pelayanan investasi di daerah f. Perindustrian
e. Masih minimnya infrastruktur pendukung di kawasan industri g. Perdagangan
f. Inovasi kelembagaan koperasi yang belum berorientasi pasar;
g. Kualitas produk UMKM belum mampu bersaing;
h. Transformasi ekonomi yang terjadi menuju sektor tersier;
i. Interaksi dan fasilitasi pemerintah kepada pelaku usaha belum
tepat sasaran.
9. Kearifan dan Budaya a. Lunturnya norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan a. Kebudayaan
Lokal norma-norma agama dalam kehidupan bermasyarakat; b. Otonomi Daerah
b. Penggiat dan pelestari budaya yang mulai minim;
2
15. No. PRIORITAS INDIKATOR CAPAIAN URUSAN DAERAH
1. Penguatan a. Terwujudnya stok pangan di 500 poktan; a. Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan b. Pemenuhan kecukupan protein hewani sebesar 45,73 b. Pertanian
gram/hari/orang; c. Kelautan dan Perikanan
c. Tercapainya nilai NTP sebesar 111 pada tahun 2013 d. Pekerjaan Umum
(dengan tahun 2007 sebagai tahun dasar) e. Koperasi dan UMKM
d. Tumbuh kembangnya industri olahan di sentra-sentra f. Perdagangan
produksi pertanian;
e. Meningkatnya ekspansi pasar produk pertanian;
f. Terlembaganya sistem kemitraan agribisnis;
g. Meningkatnya aksesibilitas dan distribusi di sentra-
sentra produksi;
h. Meningkatnya layanan jaringan irigasi teknis;
i. Penetapan lahan pertanian abadi seluas 40.676 Ha;
j. Inovasi kelembagaan koperasi yang belum berorientasi
pasar;
k. Kualitas produk UMKM belum mampu bersaing;
2. Peningkatan a. Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat a. Sosial
Efektivitas pendapatannya di bawah US$1 (PPP) per hari menjadi b. Pemberdayaan
Penanggulangan setengahnya dalam kurun waktu 2009-2013 Masyarakat dan Desa
Kemiskinan b. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita c. Perencanaan
kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu Pembangunan 2
16. No. PRIORITAS INDIKATOR CAPAIAN URUSAN DAERAH
3. Peningkatan Kualitas a. Kualitas jalan kabupaten 90% dalam kondisi baik; a. Pekerjaan Umum
Infrastruktur Daerah b. Meningkatnya konektivitas antar wilayah b. Perhubungan
4. Peningkatan Kualitas a. 90% jumlah sekolah dalam kondisi baik; a. Pendidikan
Pelayanan Dasar b. Nilai rata-rata nilai UASBN SD/MI sebesar 7,54; b. Kesehatan
Kepada Masyarakat c. Nilai rata-rata nilai UAN SMP/MTs sebesar 7,78; c. Keluarga Berencana
d. Nilai rata-rata nilai UAN SMU/SMK/MA sebesar 7,75; dan Keluarga Sejahtera
e. Formalisasi kurikulum muatan lokal di seluruh tingkatan d. Perumahan Rakyat
pendidikan; e. Pendudukan dan
f. Meningkatnya APM SD/MI sebesar 96,56%; tenaga kerja
g. Meningkatnya APM SMP/MTs sebesar 95,24%; f. Pekerjaan Umum
h. Meningkatnya APM SMA/SMK/MA sebesar 69,12%;
i. Meningkatnya APK SD/MI sebesar 107,2%;
j. Meningkatnya APK SMP/MTs sebesar 104,5%;
k. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA sebesar 92,5%;
l. Menurunnya kasus gizi buruk hingga dibawah 25
kasus;
m.Menurunnya prevalensi penyakit menular 50 % untuk
masing-masing jenis penyakit menular;
n. Menurunnya tingkat kematian bayi sebesar 7,88 per
1000 kelahiran hidup dan tingkat kematian ibu
melahirkan 59,51 per 100.000 kelahiran hidup;
2
17. No. PRIORITAS INDIKATOR CAPAIAN URUSAN DAERAH
... 4. ... Peningkatan Kualitas o. Jumlah produsen makanan minuman rumah tangga yang a. Pendidikan
Pelayanan Dasar mempunyai sertifikat penyuluhan pangan sebanyak 410; b. Kesehatan
Kepada Masyarakat p. Seluruh puskesmas rawat inap telah memenuhi standar c. Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
pelayanan (ISO 9000); d. Perumahan Rakyat
q. Meningkatnya rasio ideal sarana dan prasarana e. Pendudukan dan tenaga
kesehatan dengan jumlah penduduk; kerja
r. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam jaminan f. Pekerjaan Umum
pemeliharaan kesehatan sebesar 80%;
s. Terwujudnya perumahan yang layak huni bagi
masyarakat kurang mampu sejumlah 2.500 unit;
t. Terwujudnya infrastruktur lingkungan permukiman yang
sehat;
u. Terpenuhinya kebutuhan air bersih di daerah rawan air
bersih;
5. Penguatan Daya a. Terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan a. Lingkungan Hidup
Dukung Lingkungan b. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam. b. Kehutanan
Hidup c. Terkonservasinya sumber daya alam di wilayah rawan c. Energi dan
bencana alam Sumberdaya Mineral
d. Tersedianya ruang terbuka hijau sebesar 30% di d. Otonomi Daerah
perkotaan
e. Terwujudnya lingkungan sehat di setiap kawasan
permukiman 2
18. No. PRIORITAS INDIKATOR CAPAIAN URUSAN DAERAH
6. Peningkatan Tata a. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat; a. Otonomi Daerah
Kelola b. Jumlah pendapatan asli daerah mencapai 100,4 b. Kesatuan Bangsa dan
Penyelenggaraan milyar rupiah; Politik Dalam Negeri
Pemerintahan c. Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan c. Perencanaan
pembangunan sebesar 80%; Pembangunan Daerah
d. Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan d. Pemberdayaan
daerah; Masyarakat dan Desa
e. Tercukupinya 70% kebutuhan sarana dan prasarana e. Statistik
pemerintahan daerah yang layak; f. Kearsipan
f. 70 % aparatur memiliki kinerja dengan kriteria baik; g. Komunikasi dan
g. Terwujudnya sistem manajemen sumber daya Informatika
aparatur pemerintah daerah; h. Perpustakaan
h. Terwujudnya kelembagaan yang ramping struktur dan
kaya fungsi;
i. Terselesaikannya legislasi kebijakan tepat waktu
sesuai kebutuhan;
j. Terwujudnya kemandirian dan kemampuan desa
dalam pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat;
k. Meningkatnya jumlah sarana informasi pembangunan
yang berkualitas;
3
19. No. PRIORITAS INDIKATOR CAPAIAN URUSAN DAERAH
7. Pemuda, Perempuan a. Meningkatnya kreativitas dan jiwa kebangsaan pada a. Kepemudaan dan
dan Anak generasi muda; Olahraga
b. Prestasi pemuda dalam bidang olah raga berprestasi b. Pemberdayaan
maupun seni pada tingkat nasional; Perempuan
c. Meningkatnya akses perempuan pada sumberdaya
ekonomi;
d. Meningkatnya rasa aman dan nyaman, khususnya
pada perempuan dan anak;
e. Menurunnya jumlah anak yang berhadapan dengan
hukum
8. Kawasan Strategis dan a. Terwujudnya kawasan strategis dan cepat tumbuh a. Penataan Ruang
Cepat Tumbuh pada setiap SSWP; b. Pekerjaan Umum
b. Terwujudnya keterkaitan bisnis yang saling c. Perhubungan
menguntungkan antar pelaku usaha di bidang d. Penanaman Modal
agribisnis dalam satu kawasan; e. Koperasi dan UMKM
c. Mendukung percepatan peningkatan infrastruktur f. Perindustrian
pendukung jalan tol Surabaya – Bandarkedung g. Perdagangan
mulyo;
d. Percepatan pembangunan Jembatan Ploso;
e. Penguatan kapasitas infrastruktur di kawasan
agropolitan dan kawasan industri;
3
20. No. PRIORITAS INDIKATOR CAPAIAN URUSAN DAERAH
... 8. ... Kawasan Strategis dan f. Penetapan standar dalam pelayanan investasi di a. Penataan Ruang
Cepat Tumbuh b. Pekerjaan Umum
daerah c. Perhubungan
g. Interaksi dan fasilitasi pemerintah kepada pelaku d. Penanaman Modal
usaha belum tepat sasaran e. Koperasi dan UMKM
f. Perindustrian
g. Perdagangan
9. Kearifan dan Budaya a. Meningkatnya pemahaman dan pengarusutamaan a. Kebudayaan
Lokal norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan b. Otonomi Daerah
norma-norma agama dalam kehidupan
bermasyarakat;
b. Meningkatnya apresiasi, kecintaan dan budayawan
dalam pelestari budaya;
3
21. 1. Pilkada
2. Pilkades Serentak
3. Penataan Kawasan Makam Presiden RI ke-4
4. Pembangunan Jembatan Ploso
5. Pembangunan Fly Over Peterongan
6. Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Mojoagung
7. Pembangunan Kawasan Agropolitan (RPH & Pasar Hewan)
8. Penunjang Penas Kelompok Tani
22.
23. KEGIATAN TUJUAN CAPAIAN
a. SKPD menyampaikan a. Mengetahui kesesuaian Renja a. Kesesuaian Renja dengan
paparan Renja sesuai SKPD terhadap pokok-pokok pokok-pokok Rancangan Awal
dengan pokok-pokok Rancangan Awal b. Target dan Sasaran RKPD
Rancangan Awal dan Hasil b. Menyempurnakan Renja SKPD terakomodasi dalam Renja
Musrenbang Kecamatan SKPD
b. Tim Penyusun RKPD c. Adanya pagu indikatif per
mencermati kesuaian program
target-target, SPM,
mandatory, dan lintas
SKPD
c. SKPD lainnya
memberikan usulan dan
saran
24. LAYOUT PAPARAN SKPD
A. LATAR BELAKANG
• SASARAN RPJMD 2009-2013, SESUAI TUPOKSI,Renstra SKPD ,
TARGET SPM, MDGS, DAN REKOMENDASI DPRD
• VISI & MISI SKPD
• TARGET INDIKATOR SKPD TAHUN 2013
B. PERMASALAHAN / ISU-ISU STRATEGIS SESUAI TUPOKSI SKPD
C. PROGRAM STRATEGIS SKPD TAHUN 2013
D. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013 & PAGU INDIKATIF
25. Peserta: Unsur SKPD, Unsur Bappeda, Camat,Delegasi Kecamatan, Stakeholder
KEGIATAN TUJUAN CAPAIAN
Hari Pertama: Desk SKPD dengan 1. Menyelaraskan program dan kegiatan - Sidang Kelompok menyepakati
Delegasi Kecamatan SKPD dengan usulan program dan sinkronisasi prioritas
Penyampaian Pokok-Pokok kegiatan hasil musrenbang RKPD di Program/Kegiatan (per SKPD),
Rancangan Renja SKPD (oleh SKPD) kecamatan; yang telah mengakomodasi
List Kegiatan Usulan Musrenbang 2. Mempertajam indikator serta target prioritas kecamatan.
Kecamatan program dan kegiatan SKPD sesuai - Dari bahan di atas, SKPD
Yang diakomodasi SKPD dengan tugas dan fungsi SKPD; memperbaiki Rancangan Renja
Yang tidak dapat diakomodasi SKPD 3. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD, sebagai Bahan dalam
(beserta alasannya) antar SKPD dengan SKPD lainnya Musrenbang Kabupaten
Tanggapan dan masukan peserta dalam rangka optimalisasi pencapaian
(delegasi kecamatan) sasaran sesuai dengan kewenangan
Hari Kedua: untuk sinergi pelaksanaan prioritas
Penyampaian Pokok-Pokok Prioritas pembangunan daerah;
Pembangunan Tahun 2013 (oleh 4. Menyesuaikan pendanaan program dan
Kepala Bidang) kegiatan prioritas berdasarkan pagu
Penyampaian Pokok-Pokok indikatif untuk masing-masing SKPD.
Rancangan Renja SKPD (oleh SKPD)
Tanggapan dan masukan peserta
(delegasi kecamatan, stakeholder)
26. Peserta: Unsur SKPD, Unsur Bappeda, Camat & Delegasi Kecamatan, Instansi Vertikal &
Stakeholder
INPUT MEKANISME (SIDANG KELOMPOK) TINDAK LANJUT
Rancangan Renja Kepala bidang memaparkan Sidang Kelompok menyepakati
SKPD (hasil Forum program/kegiatan prioritas sinkronisasi prioritas
SKPD) masing-masing SKPD (yang telah Program/Kegiatan (per SKPD),
disepakati dalam Forum SKPD) dengan mempertimbangkan
Tanggapan dan masukan peserta tanggapan dan masukan peserta,
(delegasi kecamatan, instansi yang dikelompokkan menurut
vertikal, stakeholder) sumber pendanaan
APBD Kabupaten
APBD Provinsi
APBN (Dekon/TP/DAK)
Dari bahan di atas, SKPD
memperbaiki Rancangan Renja SKPD,
sebagai bahan penyusunan
Rancangan RKPD