Dokumen tersebut membahas tentang gambaran umum kondisi hutan di Sumatera Barat serta visi dan misi, kebijakan, dan program pembangunan kehutanan untuk mewujudkan pemantapan pengelolaan dan fungsi kawasan hutan guna kesejahteraan masyarakat.

1. Oleh :
KEPALA DINAS KEHUTANAN
Disampaikan dalam Sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK) Kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat dengan Kementerian Kehutanan RI dan
Kemiteraan Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia
Padang, 23 Januari 2014

2. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI
SAAT INI

Luas kawasan hutan Sumatera Barat ± 2.343.300,79 Ha atau 55,40
% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas ± 4.229.730 Ha.
Sebagian besar terdiri dari Hutan Konservasi dan Hutan Lindung
dengan luas ± 1.561.520, 54 Ha (66,64 %) dari luas kawasan hutan
Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana dengan
topografi yang berat sehingga sering terjadi banjir dan longsor.

Provinsi Sumatera Barat merupakan hulu sungai besar untuk wilayah
Riau dan Jambi.

Luas lahan kritis ± 333.439 Ha dan sangat kritis ± 38.947 Ha dari
total luas hutan dan lahan di Sumatera Barat ± 4.229.730 Ha
dengan laju deforestrasasi sebesar ± 15.000 ha per tahun.

Tekanan tidak saja pada Hutan Produksi tapi sudah merambah pada
Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi.

Rehabilitasi dan pembangunan Hutan Tanaman memerlukan waktu
yang lama dan biaya besar.

Peningkatan kebutuhan Hasil Hutan Kayu.

3. NO
FUNGSI HUTAN
LUAS BERDASARKAN
PADUSERASI (HA)
SK Menhut No.
304/MenhutII/2011
769,471.74
1
HUTAN PPA/HSAW
846.175
2
HUTAN LINDUNG
910.533
3
HUTAN PRODUKSI TERBATAS
246.383
4
HUTAN PRODUKSI
407.849
360,367.71
5
HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT
DIKONVERSI
19.346
188,256.92
JUMLAH
2.600.286
5
792,048.80
233,155.62
2.343.300,79
(55,40 % dari Luas
Sumatera Barat)

4. HP
360,368
15%
HPK
188,257
8%
PPA
769,472
33%
HPT
233,156
10%
HL
792,049
34%

5. VISI DAN MISI
VISI
PEMANTAPAN FUNGSI
DAN PENGELOLAAN
KAWASAN HUTAN
UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
MISI :
 Menjamin kepastian penggunaan kawasan hutan
sesuai peruntukannya.
 Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan serta Mitigasi Perubahan
Iklim.
 Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan
dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi,
Pemberdayaan ekonomi dan sosial Masyarakat
 Mengoptimalkan Kinerja Pemanfaatan Hasil
Hutan.
 Memantabkan
Sinergi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Yang
Dinamis.

6. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KEHUTANAN






PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN
UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN
PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

7. 1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan
Menjamin Kepastian
Kawasan Hutan
Penggunaan Kawasan Hutan
b. Program Pemantapan Kawasan Hutan
Sesuai Peruntunannya
2.
Meningkatkan Perlindungan
Dan Konservasi Sumber Daya
Hutan serta Mitigasi
Perubahan Iklim
Pemantapan
Pengelolaan dan
Fungsi Kawasan
Hutan Untuk
Kesejahteraan
Rakyat
Memelihara dan
Meningkatkan Fungsi dan
Daya Dukung Hutan dan
Lahan untuk Meningkatkan
Optimalisasi Fungsi Ekologi,
Pemberdayaan Ekonomi dan
Sosial Masyarakat
Mengoptimalkan Kinerja
Produksi dan Diversifikasi
Hasil Hutan serta Daya Saing
Industri Primer Kehutanan
Memantapkan Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Kehutanan yang Dinamis
VISI
MISI
MISI
PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK
MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
a. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
b. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan serta Mitigasi
Perubahan Iklim
3. PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
a. Program Peningkatan Fungsi dan daya dukung DAS
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
a. Program Penyuluhan dan PengembanganSDM Kehutanan
b. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani
5. OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN
a. Program Peningkatan Usaha Kehutanan
b. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola
Hutan
6. PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN
a. Program Perencananaa dan Pengembangan Hutan
KEBIJAKAN /PROGRAM
KEBIJAKAN /PROGRAM

8. 1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBN)
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan
Pengukuhan Kawasan Hutan
Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lain-nya Dirjen Planologi Kehutanan
b. Program Pemantapan Kawasan Hutan (APBD)
Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
Inventarisasi Potensi Pemanfaat an Hasil Hutan Non Kayu
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
2. PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
a. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (APBN)
Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Essensial
Pengendalian Kebakaran Hutan
Penyidikan dan Perlindungan Hutan
b. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan ser ta Mitigasi Perubahan Iklim (APBD)
Pengamanan dan Perlindungan Hutan
Patroli Simpatik Pengamanan Hutan
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengembangan Sarana Penyuluhan dan Pengamanan Hutan
Sosialisasi dan Fasilitasi Carbon Trade
Mitigasi Bencana dalam Kawasan Hutan
Pelatihan Tenaga Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN)



9. 3.
3. PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

a. Program Peningkatan Fungsi dan daya dukung DAS
Pengembangan Perhutanan Sosial
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas
Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS
Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan















b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pengembangan Perbenihan dan Persemaian Tanaman Hutan
Reboisasi dan Penghijauan Lingkungan
Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM)
Pengembangan Sarana Konservasi Tanah
Monitoring Produksi dan peredaran benih dan bibit tanaman Hutan
Konservasi Sumber Daya Genetik
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
a. Program Penyuluhan dan PengembanganSDM Kehutanan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM Kehutanan
b.






Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani
Pengembangan dan Pendam-pingan Kelompok Usaha Pro-duktif (KUP)
Pengembangan Aneka Budidaya Tanaman Hutan
Fasilitasi Pengembangan Hutan Tanaman

10. 5.
5.
a. Program Peningkatan Usaha Kehutanan
Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan
Peningkatan Usaha Hutan Alam
Peningkatan Usaha Hutan Tanaman
Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan
Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan






b. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan
Pembinaan & Pengendalian Pengusahaan Hutan
Pembinaan & Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan
Pembinaan & Pengendalian Industri Kehutanan




6. PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

a. Program Perencananaa dan Pengembangan Hutan
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan
Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan
Penguatan Sistem Informasi Bidang Kehutanan









OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN

11. LUAS AREAL POTENSIAL (HA)
No.
KAB/KOTA
TARGET (HA)
HL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
KAB. AGAM
KAB. DHARMASRAYA
KAB. KEP. MENTAWAI
KAB. LIMA PULUH KOTA
KAB. PADANG PARIAMAN
KAB. PASAMAN
KAB. PASAMAN BARAT
KAB. PESISIR SELATAN
KAB. SIJUNJUNG
KAB. SOLOK
KAB. SOLOK SELATAN
KAB. TANAH DATAR
KOTA BUKITTINGGI
KOTA PADANG
KOTA PADANG PANJANG
KOTA PARIAMAN
KOTA PAYAKUMBUH
KOTA SAWAHLUNTO
KOTA SOLOK
TOTAL
21.457,18
8.463,60
7.310,90
117.324,71
15.624,54
106.931,43
49.555,36
22.743,75
73.669,65
92.616,41
66.506,89
17.632,72
7.225,72
398,44
347,28
120,60
279,74
608.208,92
HP
10.744,48
23.208,01
116.831,39
24.722,35
26.297,04
17.816,22
48.103,34
23.796,05
18.097,78
26.127,21
9.317,98
35,54
8.793,43
353.890,82
TOTAL
32.201,66
31.671,62
124.142,29
142.047,05
15.624,54
133.228,47
67.371,58
70.847,09
97.465,70
110.714,19
92.634,10
26.950,70
7.261,26
398,44
347,28
8.914,04
279,74
962.099,74
25.000
25.000
20.000
70.000
10.000
71.000
46.500
37.500
50.000
60.062
50.000
20.000
5.000
398
347
8.914
279
500.000

12. NO.
KAB/KOTA
NAGARI/
KECAMATAN
Fungsi
Kawasan
LUAS (ha)
1 Kab. Solok
Selatan
Jorong Simancuang
Nagari Alam Pauh
Duo/Pauh Duo
Hutan Lindung
650
2 Kab. Solok
Simanau/Tigo Lurah
Hutan Lindung
1.088
JUMLAH
1.738

13. Kabupate
Nagari
n
1 Solok
Indudur
No
Sirukam
Sariak Alahan
Tigo
Sungai Abu
2 Pasaman Kinali
Barat
Koto Baru
Desa Baru
Kajai
Sinuruik
Tanggal Surat Usulan
9 September 2011
15 Maret 2013
15 Maret 2013
15 Maret 2013
28 September 2011
28 September 2011
28 September 2011
28 September 2011
28 September 2011
Skema
Pengelolaan
HKm
Hutan Nagari
Hutan Nagari
Hutan Nagari
HKm
HKm
HKm
HKm
HKm
Luas (Ha)
Kondisi terkini
Sudah keluar SK
500
4.317
4.317
6.812
2.232
1.200
1.200
150
100
Sudah Verifikasi
Sudah verifikasi
Sudah Verifikasi
Sudah verifikasi
Sudah verifikasi
Sudah verifikasi
Sudah Keluar SK
Sudah verifikasi

14. 3 Pasaman
Padang Gelugur
28 Juni 2012
HKm
Cubadak
28 Juni 2012
HKm
28 Juni 2012
HKm
28 Juni 2012
HKm
28 Juni 2012
HKm
28 Juni 2012
HKm
Sontang
28 Juni 2012
HKm
Lansek Kadok
28 Juni 2012
HKm
Langung
28 Juni 2012
HKm
Simpang Tonang
Muaro Sei. Lolo
4 Padang
Pariaman
Sungai Buluah
HKm
7 Desember
2012
Hutan
Nagari
500
100
125
100
150
140
680
300
500
1.000
2.211
Sudah keluar SK
Sudah keluar SK
Sudah keluar SK
Sudah keluar SK
Sudah keluar SK
Sudah keluar SK
Sudah keluar SK
Sudah keluar SK
Sudah keluar SK
Sudah keluar SK
Sudah keluar SK

15. 5 Solok
Selatan
Pulakek Koto
Baru
26 Desember
2012
Hutan Nagari
Pasir Talang
Timur
26 Desember
2012
Hutan Nagari
Koto Baru
26 Desember
2012
Hutan Nagari
26 Desember
2012
Hutan Nagari
16 Juli 2013
Hutan Nagari
Pakan Rabaa
6 Sijunjung
Paru
Sudah keluar SK
4.411
Sudah keluar SK
2.490
Sudah keluar SK
2.434
Sudah keluar SK
5.343
Sudah verifikasi
4.500
Silokek
Tanjung Labuah
16 Juli 2013
16 Juli 2013
HKm
HKm
Sudah verifikasi
500
1.000
Sudah verifikasi

16. 






1. Kabupaten Tanah Datar  4 Nagari
2. Kabuapten Padang Pariaman 2 Nagari
3. Kabupaten Dharmasraya  8 Nagari
4. Kabupaten Solok  9 Nagari
5. Kota Padang  5 Kelurahan
6. Kabupaten 50 Kota  4 Nagari
7. Kabupaten Pasaman  3 Nagari

17. No
Kabupaten/Kota
Jumlah IUIPHHK
(Unit)
Aktif
Tidak Aktif
Kondisi
Kapasitas Produksi
(M3)
1.
Kabupaten Pesisir Selatan
10
5
5
26.500
2.
Kabupaten Solok
5
3
2
15.850
3.
Kota Solok
1
1
0
1.080
4.
Kabupaten Solok Selatan
9
8
1
31.900
5.
Kabupaten 50 Kota
2
2
0
12.000
6.
Kabupaten Kep. Mentawai
1
0
1
6.000
7.
Kota Padang
8
3
5
26.000
8.
Kabupaten Pasaman
2
1
1
9.000
9.
Kabupaten Pasaman Barat
3
2
1
15.000
10.
Kabupaten Dharmasraya
9
8
1
26.020
11.
Kabupaten Agam
8
6
2
17.100
12.
Kota Bukittinggi
1
1
0
1.500
13.
Kota Padang Panjang
1
1
0
600
14.
Kota Payakumbuh
3
3
0
15.500
15.
Kabupaten Sijunjung
5
5
0
10.000
16.
Kabupaten Padang Pariaman
2
2
0
5.000
70
51
19
209.750
Jumlah

18. GAMBARAN IUIPHHK DI SUMBAR
IUIPHHK
70 UNIT
209.750 M3 KG/TH
IUIPHHK
(Kap. < 2.000 M )
3
31 UNIT
49.150 M3 KG/TH
MEMILIKI
RPBBI
25 UNIT
43.150 M3 KG/TH
TIDAK
MEMILIKI
RPBBI 6 UNIT
6.000 M3 KG/TH
IUIPHHK
(Kap. > 2.000 M3)
39 UNIT
160.600 M3 KG/TH
MEMILIKI
RPBBI 24 UNIT
98.200 M3 KG/TH
TIDAK
TIDAK
MEMILIKI
MEMILIKI
RPBBI 15 UNIT
RPBBI 15 UNIT
62.400 M3 3 KG/TH
62.400 MKG/TH

19. KEBUTUHAN BAHAN BAKU IUIPHHK DI
SUMBAR
IUIPHHK
70 UNIT
419.500 M3 KB/TH
IUIPHHK
IUIPHHK
(Kap. > 2.000 M3)
38 UNIT
298.400 M3 KB/TH
(Kap. < 2.000 M )
3
31 UNIT
98.300 M3 KB/TH
MEMILIKI
RPBBI
25 UNIT
86.300 M3 KB/TH
TIDAK
MEMILIKI
RPBBI 6 UNIT
12.000 M KB/TH
3
MEMILIKI
RPBBI
23 UNIT
196.400 M3 KB/TH
IUIPHHK
(Kap. > 6.000 M3)
1 UNIT
22.800 M3 KB/TH
MEMILIKI
RPBBI
15 UNIT
102.000 M3 KB/TH
TIDAK AKTIF &
TIDAK AKTIF &
RPBBI TIDAK
RPBBI TIDAK
DISAMPAIKAN
DISAMPAIKAN

20. IUPHHK-HA/HTI, 5 UNIT =
120.000 KB
IPK, 3 UNIT ≠ 500RB M3
PENGELOLA HTR, 2 KAB
PEMILIK KAYU
RAKYAT...?????
IUIPHHK/SAWMILL, AKTIF RPBBI,
49 UNIT

21. PERKEMBANGAN PEMENUHAN BAHAN BAKU IPHHK
BERDASARKAN RPBBI TH 2013
129.915
1122
SO
KG
994
SO
KB
2.700
HA
10.000
4.500
HTI
ILS/I
PK
HR
21

22. TERIMA KASIH