1. 31/12/13
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cara Lain Memalak Rakyat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cara Lain Memalak
Rakyat
December 31st, 2013 by kafi
Al-Islam edisi 687, 1 Rabiul Awwal 1435 H – 3 Januari 2014 M
Meski ada protes dan keraguan pemberi pelayanan kesehatan untuk berpartisipasi pada
Jaminan Kesehatan Nasional yang akan diterapkan 1 Januari 2014, cukup banyak klinik,
puskesmas atau rumah sakit yang bergabung.
Menurut Wamenkes, Ali Ghufron Mukti, sejauh ini ada sekitar 15.800 dokter praktek mandiri,
klinik dan puskesmas yang akan memberi pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan tingkat
lanjutan akan dilakukan sekitar 1.700 rumah sakit pemerintah dan swasta yang tersebar di
Indonesia. (Kompas, 30/12/2013).
Bukan Jaminan, Tapi Asuransi Kesehatan Nasional
Katanya jika program JKN sempurna, seluruh rakyat akan mendapat jaminan kesehatan.
Katanya, jika JKN sudah jalan, rakyat akan mendapat pelayanan kesehatan gratis.
Itu hanya propaganda. Realitanya justru sebaliknya. Yang ada bukanlah jaminan kesehatan
nasional, akan tetapi asuransi kesehatan nasional. Dua hal yang sangat berbeda bahkan
berkebalikan.
Pelaksanaan JKN per 1 Januari 2014 ini adalah amanat dari UU No. 40 th. 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 th. 2011 tentang Badan Pelaksana
Jaminan Sosial (BPJS).
UU SJSN Pasal 19 ayat 1 menegaskan: Jaminan kesehatan diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi
sosial adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna
memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau
anggota keluarganya (Pasal 1 ayat 3). Prinsip ekuitas artinya tiap peserta yang membayar
iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan.
UU ini secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan
kesehatan menjadi kewajiban rakyat. Hak rakyat justru diubah menjadi kewajiban rakyat.
Konsekuensinya, rakyat kehilangan haknya untuk mendapat jaminan kesehatan yang
seharusnya wajib dipenuhi oleh negara.
UU ini “menghilangkan” kewajiban dari negara dan memindahkannya ke pundak rakyat. Rakyat
m.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/31/jaminan-kesehatan-nasional-jkn-cara-lain-memalak-rakyat/
1/5

2. 31/12/13
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cara Lain Memalak Rakyat
wajib menanggung pelayanan kesehatannya sendiri dan sesama rakyat. Itulah prinsip
kegotong-royongan SJSN yaitu prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung
beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar
iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya (penjelasan pasal 4).
Bukan Gratis, Tapi Wajib Bayar
Dalam sistem JKN ini tidak ada yang gratis. Justru seluruh rakyat wajib membayar dahulu, tiap
bulan. JKN adalah asuransi sosial. Hanya peserta yang membayar premi yang akan dapat
layanan kesehatan JKN. Itu wajib bagi seluruh rakyat sesuai prinsip kepesertaan wajib UU
SJSN. Yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan (JKN), dan tentu
wajib membayar premi/iuran tiap bulan. Pasal 17: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran
yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal
tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan
iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara
berkala.”
Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah (ayat 4) dan mereka disebut Penerima
Bantuan Iuran (PBI), atas nama hak sosial rakyat. Tapi hak itu tidak langsung diberikan kepada
rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang dipungut melalui
pajak. Jadi realitanya, rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan diri mereka dan
sesama rakyat lainnya.
Jadi tidak ada yang gratis untuk rakyat. Justru rakyat wajib bayar iuran, baik layanan itu ia pakai
atau tidak. JKN lebih tepat disebut layanan kesehatan prabayar, persis seperti layanan telepon
prabayar. Sebab setiap rakyat wajib bayar premi (iuran) tiap bulan, baik layanan itu
dimanfaatkan bulan itu atau tidak. Jika tidak bayar maka tidak akan mendapat manfaat layanan
kesehatan JKN.
Besarnya iuran per bulan telah ditetapkan. Dalam Perpres ditetapkan nominal iuran PBI per
jiwa Rp. 19.225, akan mendapat layanan rawat inap kelas 3. Iuran PNS/TNI/Polri/pensiunan
sebesar 5% per keluarga (2% dari pekerja dan 3% dari pemberi kerja) dan akan dapat layanan
rawat inap kelas 1 untuk golongan III ke atas atau yang setara, dan rawat inap kelas 2 untuk di
bawah golongan III.
Untuk pekerja penerima upah selain PNS dan lainnya, iuran ditetapkan 4,5% per keluarga
(0,5% dari pekerja dan 4% dari pemberi kerja) hingga 30 Juni 2015, dan menjadi 5% per
keluarga (1% dari pekerja dan 4% dari pemberi kerja) mulai 1 Juli 2015. Mereka akan
mendapat layanan rawat inap kelas 1 jika bergaji lebih dari dua kali pendapatan tidak kena
pajak (sekitar Rp. 4 juta) dan rawat inap kelas 2 jika bergaji di bawahnya. Jika pekerja bergaji
Rp 2 juta, sampai 30 Juni 2015, ia harus membayar Rp. 10 ribu per keluarga (untuk 5 anggota
keluarga), dan pemberi kerja harus membayar Rp. 80 ribu untuk tiap pekerjanya. Dan mulai 1
Juli 2015, tiap pekerja harus membayar Rp. 20 ribu, dan pemberi kerja harus membayar Rp. 80
m.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/31/jaminan-kesehatan-nasional-jkn-cara-lain-memalak-rakyat/
2/5

3. 31/12/13
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cara Lain Memalak Rakyat
ribu untuk tiap pekerjanya. Jadi pemberi kerja tiap bulan harus membayar Rp. 80 ribu dikalikan
jumlah pekerjanya.
Sementara untuk pekerja bukan penerima upah (bekerja sendiri) atau bukan pekerja, iuran Rp.
25.500 per jiwa (layanan rawat inap kelas 3), Rp. 42.500 per jiwa (rawat inap kelas 2), dan Rp.
59.500 per jiwa (rawat inap kelas 1). Untuk satu keluarga tinggal dikalikan jumlah anggota
keluarga. Jumlah itulah yang wajib dibayarkan tiap bulan.
Jika ada biaya lebih dari yang dikover JKN, maka harus dibayar sendiri. Masalahnya, tarif yang
ditetapkan sangat kecil. Contohnya, untuk RS Pratama, praktik dokter, dan fasilitas kesehatan
yang setara tarif yang dikover hanya Rp. 8.000-10.000 per peserta per bulan; praktek dokter
gigi malah hanya Rp 2.000.
Perpres tentang JKN, menetapkan prosedur layanan JKN, bahwa peserta harus mendapat
pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. Di
fasilitas lain hanya boleh jika di luar wilayah atau kegawatdaruratan medis. Itu artinya, meski
masih di kota yang sama, jika bukan di tempat peserta terdaftar, tidak akan dikover oleh JKN,
artinya harus bayar sendiri.
“Memalak” Rakyat, Himpun Dana
JKN (Jaminan Sosial Nasional) merupakan cara lain memungut dana secara wajib –
“memalak”- seluruh rakyat. Tiap orang akan terkena pungutan. Pemberi kerja akan terkena
pungutan sangat besar. Makin banyak pekerjanya, makin besar pungutan yang harus
dibayarnya. Biaya itu bisa saja dimasukkan harga jual produk/jasa. Maka beban seluruhnya
kembali kepada rakyat pada umumnya.
Lebih menyesakkan lagi, jika telat bayar, tidak diberi layanan, bisa didenda, bahkan tidak
diberi pelayanan administratif publik seperti ngurusKTP, akte, sertifikat, IMB, dsb. Pemberi
kerja atau kepala keluarga yang tidak mendaftarkan pekerja atau anggota keluarganya, bisa
dikenai sanksi bahkan sampai sanksi pidana. Inilah kezaliman luar biasa. Sudah dipalak, jika
telat dijatuhi sanksi, jika menghindar bisa dipidana.
Itulah “pemalakan” rakyat untuk menghimpun dana besar. Kompas (26/12) menyebutkan,
penyelenggara jaminan kesehatan diperkirakan akan mengumpulkan dana iuran peserta
sedikitnya Rp. 80 triliun per tahun. Akumulasi dana ini akan bertambah besar saat BPJS
ketenagakerjaan beroperasi penuh pada 1 Juli 2015 dan menyelenggarakan jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun.
Dana Jaminan Sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank kustodian yang
merupakan BUMN (Pasl 40 UU BPJS). Artinya Bank BUMN bisa mendapat sumber dana baru.
m.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/31/jaminan-kesehatan-nasional-jkn-cara-lain-memalak-rakyat/
3/5

4. 31/12/13
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cara Lain Memalak Rakyat
Sesuai amanat Pasal 11 UU BPJS, dana itu diinvestasikan. Tentu dalam bentuk surat
berharga, termasuk Surat Utang Negara dan surat berharga swasta. Dengan itu, negara dapat
sumber dana baru. Selain negara, swasta dan para kapitalis juga akan menikmati dana itu
yang diinvestasikan melalui instrumen investasi mereka. Mungkin karena itulah Barat
(khususnya melalui Bank Dunia, IMF, ADB, USAID) sangat getol bahkan mendekte agar SJSN
dalam bentuk asuransi sosial itu segera eksis dan berjalan.
Islam: Pelayanan Kesehatan Kewajiban Negara
Dalam Islam, pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang wajib
disediakan oleh negara secara gratis. Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas publik yang
diperlukan oleh rakyat. Semua itu merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashâlih
wa al-marâfiq), yang wajib dipenuhi negara, sebab termasuk apa yang diwajibkan oleh ri’ayah
negara sesuai dengan sabda Rasul saw:
«‫»اﻹﻣﺎم ر اع ُو و ْؤولَن ر ِﮫ‬
‫ْ ﱠﺗ‬
‫ِﯾ‬
‫ِ ُ ََ َ ﺳ‬
ِ‫َ ٍَ و ھَ ﻣٌُ ﻋ َ ﻋ‬
Imam adalah pemelihara dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dari
Abdullah bin Umar)
Secara praktis, penyediaan layanan kesehatan gratis telah dipraktekkan dan dicontohkan oleh
Nabi saw sebagai kepala negara, dan para Khulafa’ur Rasyidin. Hal itu menjadi sunnah Nabi
saw dan ijmak sahabat bahwa negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan gratis untuk
seluruh rakyat. Itu menjadi hak setiap individu rakyat sesuai kebutuhan layanan kesehatan yang
diperlukan tanpa memandang tingkat ekonominya.
Dana untuk itu bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditetapkan
syariah. Bisa dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum, seperti hutan, bermacam tambang,
migas, panas bumi, hasil laut dan kekayaan alam lainnya. Juga dari kharaj, jizyah, ghanimah,
fa’i, usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. Semua itu akan lebih dari cukup
untuk menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas dan gratis untuk seluruh rakyat.
Namun semua itu hanya bisa terwujud, jika Syariah Islam diterapkan secara total dalam sistem
Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Untuk itu, kewajiban kita semua, umat Islam, untuk
sesegera mungkin mewujudkannya. Lebih dari itu, mewujudkannya adalah kewajiban syar’i dan
konsekuensi dari akidah Islam yang kita yakini. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []
Komentar Al Islam:
Satu dasawarsa sejak KPK dibentuk pada 29 Desember 2003, ternyata korupsi di Indonesia
m.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/31/jaminan-kesehatan-nasional-jkn-cara-lain-memalak-rakyat/
4/5

5. 31/12/13
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cara Lain Memalak Rakyat
semakin canggih modusnya dan melibatkan banyak pelaku, termasuk pihak asing. Korupsi pun
makin menjadi ancaman bagi keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan, karena sering
masuk pada lingkaran kekuasaan dan menjadikan rakyat sebagai korban pemiskinan sistemik.
(Kompas, 30/12/2013).
1. Akibat penerapan sistem politik demokrasi, apalagi dengan biaya tinggi, semua itu
wajar saja terjadi.
2. Diperparah dengan penerapan sistem ekonomi kapitalisme, pemiskinan rakyat
secara sistemik pun makin menjadi-jadi, dan sebaliknya memperkaya kapitalis
khususnya asing.
3. Terapkan sistem politik Islam, niscaya korupsi bisa diberantas. Dengan dibarengi
penerapan sistem ekonomi Islam, niscaya rakyat seluruhnya akan sejahtera.
Baca juga :
1.
2.
3.
4.
5.
SJSN dan BPJS: Memalak Rakyat Atas Nama Jaminan Sosial
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): Memalak Rakyat Atas Nama UU
SJSN dan BPJS: Memalak Rakyat Atas Nama Jaminan Sosial
HTI Tolak UU SJSN : Memalak Rakyat Berkedok Jaminan Sosial
Pasal-Pasal Memalak Rakyat
m.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/31/jaminan-kesehatan-nasional-jkn-cara-lain-memalak-rakyat/
5/5