Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-

Materi
 Menggabungkan M&E ke dalam Siklus
gg g
Manajemen Pembangunan
 Mekanisme Monitoring dan Pelaporan
 Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Tahunan
 Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan
Visi Misi:
Positioning Differentiation Brand
(
(PDB) )
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
 Indikator KInerja


Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
E l i M b ik I f i i

 Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

 Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

 Pembelajaran
Apakah d
A k h ada cara yang l bih b ik?
lebih baik?


Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
p g
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
capaian capaian

Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
 dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
 untuk menilai:
t k il i
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3.
3 manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program
program.

Jenis Evaluasi
menurut tujuan
• Evaluasi proses:
Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus
pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).

• Evaluasi biaya-manfaat:
Mengkaji biaya p g
g j y program relatif terhadap alternatif
p
penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.

• Evaluasi dampak:
Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
& kelembagaan.


Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?
• Alasan Ekonomi
– Memperbaiki desain & keefektifan
program
– Realokasi sumberdaya dari program
yang k
kurang k yang l bih efektif
ke lebih f ktif
• Alasan Sosial
– M i k tk transparansi &
Meningkatkan t i
akuntabilitas
• Alasan Politik
– Meningkatkan kredibilitas
p g
pengambilan keputusan
p


Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke Depan
Kondisi Saat Ini Harapan Ke Depan
 Monev hanya untuk kepentingan  Monev untuk kepentingan Lembaga
instansi/lembaga lain yang lebih sendiri
superior  Sistem yang baku untuk
 Sistem merupakan bagian dari sub- kepentingan nasional dilengkapi
ordinasi dengan kekhasan lokal.
g
 Menjadi beban Lembaga  Menjadi kebutuhan
 Bagian dari kewajiban  Bagian dari akuntabilitas dan
 Tidak ada reward tapi hanya ada dibuka kepada publik
punishment
 Menjadi bahan masukan
 Tidak adanya keterkaitan antara perencanaan ke depan
evaluasi dan perencanaan ke depan
 Ada reward dan punishment
 Tidak adanya implikasi/dampak dari
berdasar indikator yang jelas
pelaksanaan kegiatan evaluasi
dengan perencanaan
 Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)


Pengertian
• Pengendalian: R
P d li Rangkaian k i t manajemen untuk
k i kegiatan j t k
menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
• Monitoring: Kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi,
serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk
dapat diambil tindakan sedini mungkin.
• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)
terhadap
t h d rencana d standar.
dan t d
• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang t
d tepat, melalui urutan pilihan, d
t l l i t ilih dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


Pengendalian
g
Pasal 2-3

 Pengendalian ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan sesuai dengan rencana.
• Dilakukan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan.
• Meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja.

No Pejabat Pelaksana Obyek Pengendalian
1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L
2. Gubernur  Pelaksanaan Dekonsentrasi
 PelaksanaanTugas Pembantuan
3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan


Monitoring
Pasal 4-10

• Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap:
– Perkembangan realisasi penyerapan dana
dana,
– Realisasi pencapaian target keluaran (output), dan
– Kendala yang dihadapi
dihadapi.
• Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

No
N Pejabat P l k
P j b t Pelaksana Obyek Monitoring
Ob k M it i
1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L
2.
2 Gubernur  Pelaksanaan Dekonsentrasi
 PelaksanaanTugas Pembantuan
3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan
4. Kepala SKPD Provinsi Pelaksanaan Dekonsentrasi
5. Kepala SKPD Kabupaten/Kota Pelaksanaan Tugas Pembantuan


Mekanisme Monitoring dan Pelaporan
Presiden RI

Form C Form C  Men DN
Men.DN
Bupati/ Walikota Gubernur
u.p. Bappeda u.p. Bappeda  Men.PPN
10 hari setelah 14 hari setelah
5 hari setelah triwulan berakhir triwulan berakhir  Men Ke
Men.Keu
triwulan berakhir 5 hari setelah
Form C
Form C
Form C
triwulan berakhir  Men.PAN Form C
5 hari setelah triwulan berakhir
14 hari setelah
triwulan berakhir
Form C Form C
Kepala SKPD
p Kepala SKPD Menteri/ Ka. Lemb
Kabupaten/ Kota Provinsi
Dana Pembantuan 5 hari Dana Dekonsentrasi 5 hari 10 hari setelah
Form B
setelah setelah triwulan berakhir
(Kabupaten/Kota)
Form B
triwulan
(Provinsi)
Form B
triwulan
Kementerian/Lembaga
berakhir berakhir Ka. Unit Org.
Ka. Unit Kerja Ka. U i K j
K Unit Kerja
5 hari setelah
Form A
Form A Form A triwulan berakhir

PPTK PPTK Ka.
Ka Unit Kerja K/L

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan
dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota
dadang-solihin.blogspot.com
melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
14
kewenangannya

Evaluasi (1/2)
(1/2
Pasal 12

1. Evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan RKP:
Menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu p g
p program/ kegiatan
g
berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam
Renstra-KL dan RPJM Nasional.
2. Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL:
Menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan
dari
d i suatu program.
t
3. Evaluasi dilakukan berdasarkan:
 sumberdaya yang di
b d digunakan;
k
 indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan;
 i dik t d sasaran ki j h il outcome untuk program.
indikator dan kinerja hasil t t k


Evaluasi (2/2)
(2/2
Pasal 12

4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN/D dilakukan paling sedikit satu kali
dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya
periode rencana.
5. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan:
 sumberdaya yang digunakan;
 indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan pokok;
 indikator dan sasaran kinerja outcome untuk program.
6. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.


Evaluasi Renja-KL dan RKP
Renja-
Pasal 13-14

Evaluasi Renja-KL
Renja- Evaluasi RKP

1.
1 Pimpinan K/L melakukan evaluasi 5. Menteri PPN melakukan
pelaksanaan Renja-KL periode evaluasi pelaksanaan
sebelumnya. RKP periode
2. Evaluasi dil k k t h d pencapaian
2 E l i dilakukan terhadap i sebelumnya b d
b l berdasarkan
k
sasaran sumberdaya yang digunakan, laporan hasil evaluasi
indikator dan sasaran kinerja keluaran pelaksanaan Renja-KL
(output) untuk masing masing kegiatan
masing-masing kegiatan. tersebut.
t b t
3. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai 6. Menteri PPN
pencapaian indikator dan sasaran hasil menggunakan hasil
(outcome).
( t ) evaluasi RKP tersebut
4. Pimpinan K/L menyampaikan laporan guna penyusunan
hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL rancangan RKP untuk
kepada Menteri PPN paling lambat dua periode d t h
i d dua tahun
bulan setelah tahun anggaran berakhir. berikutnya.


Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Tahunan

Menteri/ Laporan Evaluasi
Kepala Lembaga Evaluasi Renja-KL Evaluasi Pelaksanaan
P l k
Renja-KL

2 Bulan setelah anggaran berakhir
Laporan Evaluasi
Menteri RKP Pelaksanaan
Evaluasi Evaluasi
Perencanaan RKP

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program


Evaluasi Renstra-KL dan RPJMN
Renstra-
Pasal 15-16

Evaluasi Renstra-KL
Renstra- Evaluasi RPJMN

3.
3 Menteri PPN melakukan evaluasi RPJMN
1. Pimpinan K/L melakukan mengunakan hasil evaluasi Renstra-KL
evaluasi terhadap tersebut dan hasil evaluasi pelaksanaan
pelaksanaan program RKP periode RPJMN yang berjalan
berjalan.
dalam Renstra-KL.
4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN dilakukan
2. Hasil evaluasi tersebut untuk menilai pencapaian pelaksanaan
disampaikan ke Menteri pembangunan nasional,
strategi pembang nan nasional kebijakan
PPN paling lambat umum, program dan kegiatan pokok, serta
empat bulan sebelum kerangka ekonomi makro sebagaimana
RPJMN berakhir.
berakhir ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode
berjalan.

5 B d
5. Berdasarkan h il evaluasi t
k hasil l i tersebut Pi i
b t Pimpinan K/L d t j k l
dapat mengajukan usulan
perubahan program kepada Menteri PPN.


Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Menteri/ Laporan Evaluasi
Evaluasi Renstra-KL Evaluasi Pelaksanaan
Kepala Lembaga
Renstra-KL

4 Bulan sebelum RPJMN berakhir
Laporan Evaluasi
Menteri
M t i RPJMN Pelaksanaan
Evaluasi Evaluasi
Perencanaan RPJMN
Usul Perubahan Program

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program


Positioning Differentiation Brand (PDB)
g ( )

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity

p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity

Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
p
planning), khususnya p j
g) y penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top down dan bottom-up:
top-down bottom up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah
J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Syarat Dokumen Perencanaan
y
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
Achievable:
kapasitas dan sumber daya yang ada;
p y y g ;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond:
5 Ti Bond
B d: Waktu/periode
W kt / i d pencapaian ki j dit t k
i kinerja ditetapkan.


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Pengertian Indikator

 Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi
y g g
petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga
dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).


Pengertian Kinerja
 Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
 Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan
stratejik yang dit t k organisasi, kepuasan pelanggan serta
t t jik ditetapkan i i k l t
kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane
dan Johnson, 1995)
, )
 Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu
kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,
sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada
banyak faktor (Bates dan Holton 1995).


Pengertian Indikator Kinerja
P ti I dik t Ki j
 Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

KEGUNAAN
 dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
p
pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
( g g), p y ( p )
 petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran


Fungsi
F ngsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan
dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
• Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja
pengukuran analisis
program pembangunan


Kedudukan Indikator Kinerja
Pemantauan
Perencanaan Pelaksanaan
dan Evaluasi

Indikator
Kinerja

Kualitatif Kuantitatif

Sasaran dan Tujuan


1/3
1/3
Kriteria P
K it i Penyusunan Indikator Kinerja
I dik t Ki j
1. Relevant: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas
institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi;
2. Well-defined: definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda
sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
3. Measurable: indikator yang digunakan diukur dengan skala
penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara
kuantitas,
kuantitas kualitas atau harga
harga.
– Indikator Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit
– Contoh Indikator Kuantitas: jumlah penumpang internasional
yang masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut.


2/3
Kriteria P
I dik t Ki j
– Indikator Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan
tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi
tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan)
– Contoh Indikator Kualitas: Proporsi kedatangan penumpang
internasional yang diproses melalui imigrasi dalam waktu 30
menit.
– Indikator Harga mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan
untuk mencapai sasaran kinerja.
– Contoh Indikator Harga: Biaya pemrosesan imigrasi per
penumpang.
4. Appropriate: indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya
peningkatan pelayanan/kinerja
i k t l /ki j


3/3
Kriteria P
I dik t Ki j
5. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti
perubahan tingkatan kinerja;
6. Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang
digunakan untuk menghasilkan indikator;
7. Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya
pengumpulan data.


Logic Model Theory
g y
Hasil pembangunan yang
Apa yang ingin
DAMPAK diperoleh dari pencapaian
outcome diubah

Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk Apa yang ingin
OUTCOME
unan

beneficieries tertentu sebagai dicapai
hasil dari output
etode Penyusu

Apa yang dihasilkan
Produk/barang/jasa akhir yang
OUTPUT (barang) atau
dihasilkan
P

dilayani (
dl (jasa)
)

Proses/kegiatan
Me

menggunakan input Apa yang
KEGIATAN menghasilkan output yang dikerjakan
diinginkan
Metode
Pelaksanaan
Sumberdaya yang memberikan Apa yang
INPUT kontribusi dalam digunakan dalam
menghasilkan output j
bekerja
dadang-solihin.blogspot.com
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 58

Indikator Ki
I dik t Kinerja INPUT
j
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana),
SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan
untuk melaksanakan kegiatan.
• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah
alokasi sumberdaya yang di iliki t l h sesuai d
l k i b d dimiliki telah i dengan rencana
stratejik yang ditetapkan

Contoh:
• Jumlah dana yang dibutuhkan
• Tenaga yang terlibat
• Peralatan yang digunakan
• Jumlah bahan yang digunakan


Indikator Kinerja OUTPUT
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
kegiatan apabila tolok ukur dik i k d
k i bil l k k dikaitkan dengan sasaran k ikegiatan yang
terdefinisi dengan baik dan terukur.
• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
instansi.
Contoh:
• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
– Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi
– Jumlah permohonan yang diselesaikan
– Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan
– Jumlah jam latihan dalam sebulan
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
– Jumlah komputer yang dibeli
– Jumlah gedung/jembatan yg dibangun
– meter panjang jalanyang dibangun/rehab


Indikator Ki
I dik t Kinerja OUTCOME
j
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran
indikator Keluaran.
• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun
produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara
outcome kegiatan telah t
t k i t t l h tercapai. i
• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi
yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak
pihak.
• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil
y g
yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat
p p g p
dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan
yang besar bagi masyarakat.


Contoh:
Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
– tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
– kemenangan tim dlm setiap pertandingan

• Peningkatan langsung hal-hal yg positif
– kenaikan prestasi kelulusan siswa
– peningkatan daya tahan bangunan
– Penambahan daya tampung siswa
y p g

• Penurunan langsung hal-hal yang negatif
– Penurunan Tingkat Kemacetan
– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas


Indikator Ki
I dik t Kinerja IMPACT
j
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang
diperoleh dari hasil kegiatan.
• Seperti halnya indikator manfaat indikator dampak juga baru dapat
manfaat,
diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang.
• Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan
dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan
kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
Contoh:
• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
– % Kenaikan Pendapatan p
p perkapita masyarakat
p y
– Peningkatan cadangan pangan
– Peningkatan PDRB sektor tertentu
• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
– Penurunan Tingkat kemiskinan
– Penurunan Tingkat Kematian
g

Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (6)

Semelhante a Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Semelhante a Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (20)

Mais de Dadang Solihin

Mais de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan