Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini memberikan informasi tentang profil Dadang Solihin dan penjelasan mengenai konsep evaluasi, monitoring, dan mekanisme pelaporannya dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan.

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor
Al tK t : Jl Taman S
Jl. T Suropati No. 2
ti N
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Materi
 M
Menggabungkan M&E k d l
b k ke dalam
Siklus Manajemen Pembangunan
 Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke
p
Depan
 Mekanisme Monitoring dan
Pelaporan
 Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Tahunan
 Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
 P l
Pelaporan
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
 Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?
 Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?
 Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
Pasca Pelaksanaan (ex post)
 dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
 untuk menilai:
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Jenis Evaluasi
menurut tujuan
• Evaluasi proses:
Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus
pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery)
delivery).
• Evaluasi biaya-manfaat:
y
Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif
penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.
• Evaluasi dampak:
Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
& kelembagaan.
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?
• Alasan Ekonomi
– Memperbaiki desain & keefektifan
program
– Realokasi sumberdaya dari program
yang kurang ke yang lebih efektif
• Alasan Sosial
Al S i l
– Meningkatkan transparansi &
akuntabilitas
• Alasan Politik
– Meningkatkan kredibilitas
pengambilan k
bil keputusan
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke Depan
Kondisi Saat Ini Harapan Ke Depan
 M
Monev hhanya untuk kepentingan
t kk ti  Monev untuk kepentingan Lembaga
M t kk ti L b
instansi/lembaga lain yang lebih sendiri
superior  Sistem yang baku untuk
 Si t
Sistem merupakan bagian d i sub-
k b i dari b kepentingan nasional dilengkapi
ordinasi dengan kekhasan lokal.
 Menjadi beban Lembaga  Menjadi kebutuhan
 Bagian dari kewajiban  Bagian dari akuntabilitas dan
 Tidak ada reward tapi hanya ada dibuka kepada publik
punishment
 Menjadi bahan masukan
 Tidak adanya keterkaitan antara
perencanaan ke depan
evaluasi dan perencanaan ke depan
 Ada reward dan punishment
 Tidak adanya implikasi/dampak dari
berdasar indikator yang jelas
pelaksanaan kegiatan evaluasi
dengan perencanaan
 Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Pengertian
• Pengendalian: Rangkaian kegiatan manajemen untuk
g g g j
menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
• Monitoring: K i t mengamati perkembangan
M it i Kegiatan ti k b
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi,
serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk
dapat diambil tindakan sedini mungkin.
• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran ( t t) dan h il ( t
k (i t) k l (output), d hasil (outcome)
)
terhadap rencana dan standar.
• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Pengendalian
g
Pasal 2-3
 P
Pengendalian di j k untuk menjamin tercapainya tujuan d
d li ditujukan k j i i j dan
sasaran pembangunan sesuai dengan rencana.
• Dilakukan melalui kegiatan monitoring dan p g
g g pengawasan.
• Meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja.
No Pejabat Pelaksana Obyek Pengendalian
1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L
2. Gubernur  Pelaksanaan Dekonsentrasi
 PelaksanaanTugas Pembantuan
3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Monitoring
g
Pasal 4-10
• Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap:
– Perkembangan realisasi penyerapan dana,
– R li
Realisasi pencapaian t
i i target k l
t keluaran ( t t) dan
(output), d
– Kendala yang dihadapi.
• Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan triwulanan
triwulanan.
No Pejabat Pelaksana Obyek Monitoring
1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L
Renja K/L
2. Gubernur  Pelaksanaan Dekonsentrasi
 PelaksanaanTugas Pembantuan
3.
3 Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan
4. Kepala SKPD Provinsi Pelaksanaan Dekonsentrasi
5. Kepala SKPD Kabupaten/Kota Pelaksanaan Tugas Pembantuan
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Mekanisme Monitoring dan Pelaporan
Presiden
P id RI
Form C Form C  Men.DN
Bupati/ Walikota Gubernur
u.p. Bappeda u.p. Bappeda  Men.PPN
10 hari setelah 14 hari setelah
5 hari setelah triwulan berakhir triwulan berakhir  Men.Keu
triwulan berakhir 5 hari setelah
Form C
Form C
Form C
triwulan berakhir  Men.PAN Form C
5 hari setelah triwulan berakhir
14 hari setelah
triwulan berakhir
Form C
F Form C
Kepala SKPD Kepala SKPD Menteri/ Ka. Lemb
Kabupaten/ Kota Provinsi
Dana Pembantuan 5 hari Dana Dekonsentrasi 5 hari 10 hari setelah
Form B
setelah setelah triwulan berakhir
(Kabupaten/Kota)
Form B
triwulan
Form(Provinsi)
B
triwulan
Kementerian/Lembaga
berakhir berakhir Ka. Unit Org.
Ka. Unit Kerja Ka. Unit Kerja
5 hari setelah
Form A
Form A Form A triwulan berakhir
PPTK PPTK Ka. Unit Kerja K/L
Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2 Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi
kewenangannya 2.
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan
dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota
dadang-solihin.blogspot.com
melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
14
kewenangannya

15. Evaluasi (1/2)
(
(1/2
Pasal 12
1. Evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan RKP:
1 E l i l k R j KL d RKP
Menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan
berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam
Renstra-KL dan RPJM Nasional.
2. Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL:
Menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan
dari suatu program.
3.
3 Evaluasi dilakukan berdasarkan:
 sumberdaya yang digunakan;
 indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan;
j p g
 indikator dan sasaran kinerja hasil outcome untuk program.
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Evaluasi (2/2)
(
(2/2
Pasal 12
4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN/D dil k k paling sedikit satu k li
4 E l i l k dilakukan li diki kali
dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya
periode rencana.
5. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan:
 sumberdaya yang digunakan;
 indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan pokok;
 indikator dan sasaran kinerja outcome untuk program.
6.
6 Evaluasi dilaksanakan secara sistematis obyektif dan transparan
sistematis, obyektif, transparan.
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Evaluasi Renja-KL dan RKP
Renja-
j
Pasal 13-14
Evaluasi Renja-KL
Renja- Evaluasi RKP
1. Pimpinan K/L melakukan evaluasi 5. Menteri PPN melakukan
pelaksanaan Renja-KL periode
Renja KL evaluasi pelaksanaan
l i l k
sebelumnya. RKP periode
2. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian sebelumnya berdasarkan
y y g g
sasaran sumberdaya yang digunakan, , laporan hasil e a uas
apo a as evaluasi
indikator dan sasaran kinerja keluaran pelaksanaan Renja-KL
(output) untuk masing-masing kegiatan. tersebut.
3. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai 6. Menteri PPN
pencapaian indikator dan sasaran hasil menggunakan hasil
(outcome). evaluasi RKP tersebut
4. Pimpinan K/L menyampaikan laporan guna penyusunan
hasil
h il evaluasi pelaksanaan R j KL
l i l k Renja-KL rancangan RKP untuk
kepada Menteri PPN paling lambat dua periode dua tahun
bulan setelah tahun anggaran berakhir. berikutnya.
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Tahunan
Menteri/ Laporan Evaluasi
Kepala Lembaga Evaluasi Renja-KL Evaluasi Pelaksanaan
Renja-KL
R j KL
2 Bulan setelah anggaran berakhir
Laporan Evaluasi
Menteri RKP Pelaksanaan
Evaluasi Evaluasi
Perencanaan RKP
Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Evaluasi Renstra-KL dan RPJMN
Renstra-
Pasal 15-16
Evaluasi Renstra-KL
Renstra- Evaluasi RPJMN
3. Menteri PPN melakukan evaluasi RPJMN
1. Pimpinan K/L melakukan mengunakan hasil evaluasi Renstra-KL
evaluasi terhadap tersebut dan hasil evaluasi pelaksanaan
pelaksanaan program RKP periode RPJMN yang berjalan.
dalam Renstra-KL.
p
4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN dilakukan
2. Hasil evaluasi tersebut untuk menilai pencapaian pelaksanaan
disampaikan ke Menteri strategi pembangunan nasional, kebijakan
PPN paling lambat umum, program dan kegiatan pokok, serta
empat bulan sebelum k k k i k b i
kerangka ekonomi makro sebagaimana
RPJMN berakhir. ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode
berjalan.
5. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pimpinan K/L dapat mengajukan usulan
perubahan program kepada Menteri PPN.
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Menteri/ Laporan Evaluasi
Evaluasi Renstra-KL E l
Evaluasi
i Pelaksanaan
Kepala L b
K l Lembaga
Renstra-KL
4 Bulan sebelum RPJMN berakhir
Laporan Evaluasi
Menteri RPJMN Pelaksanaan
Evaluasi Evaluasi
Perencanaan RPJMN
Usul Perubahan Program
Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. dadang-solihin.blogspot.com 21

22. Pelaporan
(Penjelasan PP 39/2006)
Tujuan Pelaporan Periode Pelaporan
 Berkala setiap 3 bulan
 Untuk memberikan
(triwulan) dan 6 bulan
informasi yang cepat,
(semester) atau tahunan.
tepat, dan akurat kepada
stakeholders sebagai  Berjenjang dari satu unit kerja
bahan pengambilan paling b
li bawah d l
h dalam suatu
t
keputusan sesuai organisasi sampai kepada
dengan kondisi yang pucuk pimpinan organisasi,
terjadi serta penentuan serta dari satu tingkat
kebijakan yang relevan. pemerintahan kepada tingkat
pemerintahan yang lebih tinggi.
 Pelaporan dilakukan pula kepada masyarakat baik secara aktif
(melalui media cetak/elektronik) maupun pasif (melalui internet).
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Permasalahan Umum
Masalah yang terjadi pada setiap i
M l h j di d i instansi sektoral b
i k l berupa:
• Data yang tersedia tidak lengkap dan kualitas data kurang memadai.
• Data sulit didapat hampir semua instansi baik di Kabupaten/Kota
didapat,
maupun di provinsi harus melakukan “jemput bola” untuk mendapatkan
data.
• Data datang terlambat hal ini dialami baik Kabupaten/Kota dengan
terlambat,
kecamatan, atau provinsi dengan Kabupaten/Kota;
• Beberapa instansi, terutama instansi yang berhubungan dengan pusat
(misalnya Dinas Kesehatan) terlalu diberi beban membuat berbagai
macam laporan.
• Kebijakan pusat berkaitan dengan pelaporan cukup banyak dan
terkadang terjadi t
t k d t j di tumpang-tindih k bij k antara satu k
ti dih kebijakan t t kementerian
t i
dengan kementerian lainnya.
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Hambatan dalam Transmisi Data Sektoral
• Dampak otonomi daerah. Dalam Otda tidak ada kewajiban
Kabupaten/Kota melaporkan hasil kegiatan kepada provinsi.
• Keterbatasan kemampuan organisasi/staf dalam melakukan
pengolahan d analisis d t
l h dan li i data.
• Terbatasnya dana dan fasilitas untuk melakukan pengumpulan
data di lapangan.
p g
• Terjadi ‘ego sektoral’ dan “ego bidang” dalam melakukan
pendistribusian data sektoral,
• Untuk berbagai d
U kb b i daerah, l
h luas wilayah d k d
il h dan keadaan geografis
fi
(e.g. Kalimantan Timur, NTB, NTT, dll)
• Kebijakan pusat berkaitan dengan data dan pelaporan
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Rekomendasi
1.
1 K/L perlu meninjau k b li sistem pengumpulan d
l i j kembali i l data yang sudahd h
lama (“legacy systems”) yang diterapkan di lapangan dan di tingkat
Kabupaten/Kota, untuk mengeliminasi duplikasi, mengfokus pada
indikator prioritas, dan untuk mengurangi beban pencatatan dan
pelaporan untuk petugas lapangan.
2.
2 K/L perlu meng-”phase-out” sistem data yang parallel dan
meng- phase-out parallel,
menyatukannya ke dalam sistem “satu pintu” di mana data hanya di-
enter satu kali ke dalam database terintegrasi.
3. K/L perlu menerbitkan dokumentasi mengenai definisi indikator yang
mereka gunakan, bagaimana mereka mengukur hal tersebut, dan
memberikan penjelasan ( p
p j (kepada umum) mengapa data untuk
) g p
indikator yang mirip dapat berbeda antara survei dan pencatatan di
instansi lapangan.
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. Rekomendasi
4. K/L utama dan BPS perlu mendiskusikan konvergensi dan
penggunaan format data yang lebih standar dan umum antar
database dengan data daerah.
5. BPS perlu memulai suatu crash program multi-tahun untuk
meningkatkan metodologi proyeksi penduduk untuk Kabupaten/Kota,
termasuk rincian umur dan time series yang di-update secara
p
periodik.
6. BPS perlu memainkan peran depan di Sistem Statistik Indonesia,
dengan melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan
kesadaran atas komparabilitas dan kualitas data
data.
 Cara yang tepat untuk memulai kegiatan seperti itu adalah dengan
menerbitkan “catatan teknis” tentang komparabilitas data sektoral,
terutama antara data yang BPS memperoleh melalui survei dan
data sektoral dari fasilitas di lapangan (seperti Puskesmas,
Sekolah, dll).
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. Rekomendasi
7. Tanggungjawab utama terhadap peningkatan kualitas dan
ketersediaan d t yang disediakan oleh SKPD ada di t
k t di data di di k l h d tangan
SKPD sendiri.
 Proses pe g a a ada a sua u p oses iteratif, da membuka
oses peningkatan adalah suatu proses e a , dan e bu a
akses terhadap data kepada umum hanyalah langkah pertama
dalam suatu proses panjang (long march) untuk meningkatkan
mutu dari data.
data
8. K/L perlu meneruskan pengembangan sistem yang memungkinkan
untuk mengirim data dari Kabupaten/Kota langsung ke pusat
melalui internet.
9. Pemerintah Pusat perlu mendukung pengembangan suatu
“national virtual network”, yang melayani semua sektor, agar
national network ,
semua SKPD dapat mempunya akses internet untuk meng-upload
data ke website sektoral.
dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Rekomendasi
10. Pemerintah Pusat perlu mendukung pengembangan suatu
sistem database nasional dengan data Kabupaten/Kota dengan
Kabupaten/Kota,
akses umum pada sebagian atau seluruh data tersebut.
11. Instansi tingkat provinsi ditugaskan dengan meng-upload data
Kabupaten/Kota ke web untuk Kabupaten/Kota yang belum dapat
melaksanakannya sendiri.
12.
12 Setiap SKPD sebaiknya mengembangkan akses terhadap data
antar unit/bidang yang ada di SKPD (mis. dengan LAN).
13. Permerintah Pusat sebaiknya mempertimbangkan penggunaan
earmarked funding (dana dekon atau TP) untuk meningkatkan
pengumpulan data yang diperlukan pada Tk pusat dan yang
diabaikan oleh pemerintah daerah.
p
14. SKPD perlu mempertimbangkan untuk menempatkan tenaga
yang melaksanakan pengolahan data pada posisi fungsional.
dadang-solihin.blogspot.com 28

29. Rekomendasi
15. SKPD perlu mengalokasikan sebagian dari dana yang tersedia
untuk kegiatan d
kk i data pada perbaikan k li
d b ik kualitas d data, d
dengan
memperbandingkan data tsb dengan data lama dan menilai
apakah data seperti itu mungkin, serta menginvestigasi hal-hal
apa yang dapat menyebabkan bahwa data tsb sulit dipercaya.
16. Instansi Pemerintah Pusat dan SKPD perlu mengembangkan
ketreampilan dari staf yang ditugaskan mengolah data agar
data,
mereka lebih mampu untuk menyediakan data dengan kualitas
yang baik.
17. Data tingkat Kabupaten/Kota perlu dilepaskan kepada umum
secara cepat.
 Peningkatan kualitas akan tercapai lebih cepat melalui umpan
balik dari berbagai pengguna data, daripada menyimpan data tsb
untuk jangka waktu tak tertentu.
dadang-solihin.blogspot.com 29

30. Rekomendasi
18. Buku data statistik tahunan (statistical yearbooks) untuk
( y )
Kabupaten/Kota perlu disediakan dalam bentuk PDF pada
website instansi sektoral tingkat pusat, sehingga dapat di-
download oleh para pengguna.
20. Pemerintah Pusat sebaiknya memberikan tugas pembantuan
kepada provinsi untuk memfasilitasi pengumpulan, transmisi dan
diseminasi data sektoral.
di i id t kt l
21. Pemda dapat mempertimbangkan untuk menetapkan peraturan
y g
yang menentukan j jadwal dan p
prosedur untuk data sharing,
g,
sebagai dasar kerjasama antar instansi dalam suatu
pemerintahan, dan antar pemerintah pada tingkatan administratif
yang berbeda
berbeda.
dadang-solihin.blogspot.com 30

31. dadang-solihin.blogspot.com 31