Dokumen tersebut membahas tentang profil Dr. Dadang Solihin dan beberapa poin utama dalam pembangunan nasional Indonesia, termasuk reformasi birokrasi, prioritas nasional, dan pencapaian pembangunan prioritas nasional 1 tentang reformasi birokrasi pada 2011 dan perkiraan pada 2012.

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-
3
solihin.blogspot.com

4. Materi
• Arah Pembangunan Bangsa
• Prioritas Nasional
• Perubahan Paradigma
Pembangunan
• Reformasi Birokrasi dalam RPJMN
dan RKP
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Arah Pembangunan Bangsa
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Prioritas Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Siklus Manajemen Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Reformasi Penganggaran
Reformasi Pemerintahan
• Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Reformasi Birokrasi
Reformasi Perencanaan
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Keseimbangan
Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Troika
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Sinergitas Stakeholders
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi
Sumber: RKP 2013
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibandingkan
dengan yang Dilaporkan 2009-2010
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Korupsi 2009 Korupsi 2010
Sumber: Laporan Nasional EKPD 2011
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Perda
Pelayanan Satu Atap 2009-2010
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pelayanan Satu Atap 2009 Pelayanan Satu Atap 2010
Sumber: Laporan Nasional EKPD 2011
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. Persentase Kab/Kota yang Telah Memiliki
E-Procurement 2009–2010
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
e‐procurement 2009 e‐procurement 2010
Sumber: Laporan Nasional EKPD 2011
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Substansi Inti Prioritas Nasional 1 dalam
1/2
RPJMN 2010-2014
• Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L :
– K/L yang menangani aparatur negara pada 2010:
1. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN),
2. Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
– Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan
UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan,
restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi
kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014
• Otonomi daerah: Penataan otonomi daerah melalui
– Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah
– Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan
daerah
– Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
• SDM: penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen,
pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-
lambatnya 2011.
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Substansi Inti Prioritas Nasional 1 dalam
2/2
RPJMN 2010-2014
• Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai
keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya
penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya
2011;
• Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem
Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
• Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan
dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
• Data Kependudukan:
– Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
– Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan
(SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk
selambat-lambatnya pada 2011.
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1 pada 1/3
2011 dan Perkiraannya pada 2012 dalam RKP 2013
• Sampai 2011, sebanyak 16 K/L telah melaksanakan RB dan 20 K/L sedang dalam
proses persetujuan.
• Perluasan RB di daerah pada 2012 mulai dilaksanakan di 33 provinsi, 33 kabupaten
dan 33 kota.
• Sampai akhir 2011, kebijakan penataan daerah terus dilakukan melalui moratorium
pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dan penyusunan Desain Besar Penataan
Daerah (Desertada).
• Dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, sebanyak 30
provinsi telah memanfaatkan DAK sesuai dengan Juklak dan 25 provinsi telah
optimal dalam melakukan penyerapan DAK.
• Sebanyak 18 provinsi memiliki proporsi belanja langsung yang lebih besar
dibandingkan belanja tidak langsung
• Berdasarkan data BPK Semester I terdapat 32 daerah (provinsi/kab/kota) atau
sebsar 9% yang memiliki LKPD tahun 2010 dengan status WTP
• Pada tahun 2012 ditargetkan pemanfaatan DAK sesuai juklak, optimalisasi
penyerapan DAK, kualitas belanja daerah serta pertanggungjawaban keuangan
daerah makin meningkat.
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1 pada 2/3
2011 dan Perkiraannya pada 2012 dalam RKP 2013
• RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) disusun dalam rangka pembenahan SDM Aparatur secara
mendasar untuk menggantikan UU 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan.
• Pemerintah telah menerbitkan kebijakan moratorium Penerimaan PNS melalui Peraturan
Bersama antara Menteri PAN & RB, Mendagri, dan Menkeu tentang Penundaan Sementara
Penerimaan CPNS. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September 2011 sd 31 Desember 2012.
• Pada tahun 2012 ditargetkan dapat dilatih sebanyak 4.125 SDM tenaga Analisis Jabatan di K/L
dan Pemda.
• Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui pengkajian terhadap 9000
Perda, dimana ditemukan 351 Perda bermasalah.
• Pada tahun 2012, ditargetkan dilakukan kajian terhadap 3000 Perda dan terdapat rekomendasi
tindak lanjut dari hasil pengkajian tersebut baik disetujui, direvisi, maupun dibatalkan.
• Hingga tahun 2011 telah ditetapkan 15 SPM untuk diterapkan dan menjadi acuan penyediaan
pelayanan publik dasar di daerah.
• Hingga saat ini telah terakumulasi 10 SPM yang telah disosialisasikan dan difasilitasi
penerapannya di daerah. Selain itu, telah diterbitkan SE Kemendagri No. 100/1023/SJ tentang
Percepatan Pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.
• Pada tahun 2012 ditargetkan penerapan 9 SPM di lingkup Urusan Pemerintahan Daerah I dan 6
SPM di lingkup Urusan Pemerintahan Daerah II.
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1 pada 3/3
2011 dan Perkiraannya pada 2012 dalam RKP 2013
• Sampai 2011, telah dibentuk 420 pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di instansi
pemda, dan selanjutnya terus ditingkatkan kualitasnya, baik aspek SDM,
pemanfaatan TIK, penyederhanaan prosedur dan kepastian dalam pelayanan.
• Pada 2012, diperkuat dengan penyusunan sistem pengaduan pelayanan, penerapan
replikasi inovasi pelayanan publik, dan pemeringkatan pelayanan publik di K/L dan
Pemda sebagai best practices penyelenggaraan pelayanan.
• Dalam hal penataan administrasi penduduk melalui pengembangan Sistem
Adminstrasi Kependudukan (SAK), dari target 67,29 juta penduduk di 497
kabupaten/kota pada tahun 2011, perekaman e-KTP sampai dengan tanggal 12 April
2012 adalah sebanyak 57.561.894 penduduk
• e-KTP yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal 11 April 2012 yaitu sebanyak
9.671.575 lembar e-KTP.
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap penduduk yang ditargetkan terlaksana
di 497 kab/kota, telah diberikan kepada penduduk di 497 kab/kota, dengan perincian:
– Tahun 2010 sebanyak 330 kab/kota
– Tahun 2011 sebanyak 167 kab/kota.
• Tahun 2012, ditargetkan terbitnya e-KTP untuk 100,51 juta jiwa di 300 kab/kota dan
ditambah sisa yang tidak terlaksana di tahun 2011 sejumlah 40 juta jiwa.
dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Permasalahan dalam Reformasi 1/3
Birokrasi dan Tata Kelola
• Belum sepenuhnya tertata kelembagaan birokrasi pemerintah yang
mencerminkan tugas pokok dan fungsi, tepat ukuran dan posturnya,
kewenangan dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan
• Masih terdapat kecenderungan bahwa pembentukan organisasi/instansi baru
tanpa didasarkan pada hasil evaluasi dan pengkajian (audit organisasi) secara
mendalam
• Masih banyak usulan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom
baru (DOB), walaupun pemerintah telah melakukan moratorium DOB
• Permasalahan terkait kapasitas keuangan pemerintah daerah:
– Kualitas belanja APBD dan pengelolaan anggaran yang masih rendah
– Penggunaan dana perimbangan yang belum efektif dan efisien seperti
penyerapan dana alokasi khusus (DAK) yang belum optimal di beberapa
daerah
– Pelaksanaan DAK yang belum sesuai dengan petunjuk teknis (juknis),
keterlambatan informasi pengalokasian DAK ke daerah, maupun proses
administrasi seperti masalah tender pekerjaan kontrak
– Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, salah satunya
ditunjukkan oleh proporsi belanja pegawai yang relatif besar
dadang-solihin.blogspot.com 28

29. Permasalahan dalam Reformasi 2/3
Birokrasi dan Tata Kelola
• Belum tertatanya secara baik jumlah, distribusi dan kualitas PNS di
instansi pemerintah pusat dan daerah.
• Sistem seleksi/rekruitmen belum terstandarisasi dengan baik;
profesionalisme, integritas dan netralitas PNS perlu ditingkatkan.
• Kinerja pegawai harus diarahkan pada peningkatan kinerja institusi.
• Proses percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, masih
ditemukannya perda yang bermasalah yang membutuhkan
pengkajian dan tindak lanjut.
dadang-solihin.blogspot.com 29

30. Permasalahan dalam Reformasi 3/3
Birokrasi dan Tata Kelola
• Belum terintegrasinya SPM dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah.
• Penerapan SPM yang belum diimbangi dengan kemampuan
aparatur pemerintah daerah (pemda) dan keuangan daerah.
• Implementasi SPM yang belum sampai pada tahap costing.
• Kompetensi sdm pelaksana pelayanan publik.
• Kurangnya sosialisasi standar dan prosedur pelayanan sehingga
masyarakat belum mengerti hak dan kewajibannya secara baik.
• Penanganan pengaduan yang kurang responsif. Integritas dan
budaya melayani, masih harus ditingkatkan.
dadang-solihin.blogspot.com 30

31. Tantangan dalam Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola
• Pengembangan dan perubahan suatu organisasi birokrasi pemerintah
harus diselaraskan dengan manajemen pemerintahan yang efektif dan
efisien, serta mengantisipasi dinamika lingkungan strategisnya (daerah,
nasional dan global).
• Diperlukan komitmen bersama untuk melakukan moratorium dob dan
peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
• Penyempurnaan manajemen kepegawaian harus terus ditingkatkan agar
tercipta PNS sebagai aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional
dan melayani.
• Diperlukan peningkatan kualitas pembentukan regulasi baru sehingga
terwujud sistem hukum yang sederhana dan tertib.
• Reformasi regulasi perlu diterapkan di semua tingkat regulasi baik di pusat
maupun daerah.
• Integritas dan budaya melayani oleh aparatur PNS, masih harus
ditingkatkan.
dadang-solihin.blogspot.com 31

32. Sasaran Pembangunan Prioritas 1/3
Nasional 1 RKP 2013
• Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh
instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu,
penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang
berlaku dengan indikator antara lain:
– Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 4,0
– Opini WTP atas Laporan Keuangan mencapai 100% untuk KL,
60% untuk Provinsi, dan 40% untuk Kabupaten/Kota
– Instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi mencapai
100% untuk K/L dan Provinsi, dan 40% untuk Kabupaten/Kota.
– Instansi pemerintah yang akuntabel mencapai 90% untuk K/L,
70% untuk provinsi dan 50% untuk kabupaten/kota
dadang-solihin.blogspot.com 32

33. Sasaran Pembangunan Prioritas 2/3
Nasional 1 RKP 2013
• Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen
pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, dan penerapan
standar pelayanan minimal, dengan indikator antara lain:
– Integritas Pelayanan Publik, mencapai 7,5 untuk unit pelayanan
instansi pusat dan 7,0 untuk instansi daerah
– Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah telah
mencapai 100%.
dadang-solihin.blogspot.com 33

34. Sasaran Pembangunan Prioritas 3/3
Nasional 1 RKP 2013
• Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung
manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan meningkatnya
kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan SPM, dengan
indikator antara lain:
– Diterapkannya 15 SPM di daerah, 9 SPM di UPD I dan 6 SPM di UPD II;
– Daerah yang menerapkan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
(Juklak/Juknis) mencapai 85%
– Daerah yang telah optimal (100%) menyerap DAK mencapai 85%
– Tersusunnya 1 Permendagri di bidang dana perimbangan dan dana transfer
lainnya
– Daerah provinsi, yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak
langsung mencapai 55%
– Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah mencapai 29%
– Jumlah APBD yang disahkan tepat waktu mencapai 85%
– Daerah Provinsi, yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan
penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian Status WTP
mencapai 75%.
– Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (provinsi) yang
disahkan secara tepat waktu mencapai 80%.
dadang-solihin.blogspot.com 34

35. Arah Kebijakan Prioritas Nasional 1
RKP 2013
1. Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintah melalui konsolidasi struktural
berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas
reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process),
pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian
kinerja secara optimal;
2. Penataan Otonomi Daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah
(kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi
yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di
seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-
undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah
dalam implementasi pembangunan;
4. Penetapan dan Penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan
Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Peningkatan Integrasi dan Integritas Penerapan dan Penegakan Hukum
melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat
dadang-solihin.blogspot.com 35

36. dadang-solihin.blogspot.com 36