SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 105
Baixar para ler offline
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG
LAPORAN KELOMPOK PESERTA
PPRA XLIX LEMHANNAS RI
STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013
PEMBANGUNAN NASIONAL
DI PROVINSI BENGKULU
BUKU 2
BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 	 : SPRIN / 595 / IV / 2013
TANGGAL	 : 2 April 2013
iiiPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
KATA PENGANTAR
	 	 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bisa menyelesaikan Buku I ini
sebagai Laporan Pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) XLIX di Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan pada
tanggal 21 s/d 26 Juli 2013. Pelaksanaan SSDN di Provinsi Bengkulu tersebut berdasarkan
Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor Sprin/595/IV/2013 tanggal 2 April 2013,
yang berisi tentang Kondisi “Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu”.
	 PadakesempataninikamisegenapanggotaKelompokSSDNdiProvinsiBengkulu,
mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan SSDN ke Provinsi Bengkulu. Kami
juga mengucapkan terimakasih kepada Mayjen TNI Edy Susanto sebagai Pimpinan
Rombongan, Drs. Edijan Tandjung, M.Si sebagai Tenaga Ahli I, H.Ario W, SH, MSc,
sebagai Tenaga Ahli II dan Laksma TNI Petrus Padmardjo sebagai Liaison Officer, Drs.
Iswidiyatmo, MM, MA sebagai Sekretaris Rombongan.
	 Kami telah berupaya menyusun laporan Buku II Studi Strategis Dalam Negeri
(SSDN) ke Provinsi Bengkulu ini sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu yang
sangat terbatas dan menggunakan sumber data yang ada, namun demikian kami
sepenuhnya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh
karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari
para pembaca guna kesempurnaan laporan ini, sehingga laporan ini dapat bermanfaat
bagi upaya kita mewujudkan pembangunan Nasional, demi kesejahteraan bangsa
Indonesia pada umumnya.
Jakarta, Agustus 2013
Kombes Pol Drs. Lutfi Lubihanto, MM
KETUA KELOMPOK SSDN PROVINSI BENGKULU
vPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Kata Pengantar	 iii
Daftar Isi	 iv
PENDAHULUAN	
1.	Umum	 2
2.	 Maksud dan Tujuan.	 5
3.	 Ruang Lingkup dan Sistematika.	 5
4.	 Metode dan Pendekatan.	 6
KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU	
5.	 Umum 	 10
6.	 Kondisi Ketahanan Nasional	 10
ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013	
7.	Umum	 44
8.	 Gatra Geografi 	 44
9.	 Gatra Demografi 	 48
10.	Gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA)	 50
11.	 Gatra Ideologi	 54
12.	Gatra Politik 	 62
13.	Gatra Ekonomi 	 68
14.	Gatra Sosial Budaya 	 73
15.	Gatra Pertahanan dan Keamanan	 77
PENUTUP	85
16.	Kesimpulan	 86
17.	Saran	 86
DAFTAR ISI
BAB 1 - PENDAHULUAN
vi LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
PENDAHULUAN
1
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
TENTANG
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
PPRA XLIX LEMHANNAS RI
BAB 1 - PENDAHULUAN
2 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
1.	 UMUM
Ketahanan Nasional di daerah sangat penting untuk menunjang ketahanan nasional.
Oleh karena itu, ketahanan nasional di daerah, salah satunya Provinsi Bengkulu, perlu
dijaga agar proses pencapaian tujuan nasional dapat berjalan dengan sukses.
	 Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan
dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968. Berdasarkan undang-undang tersebut,
wilayah Provinsi Bengkulu meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas
wilayahnya 19.813 km2
, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu
yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur)
yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang
terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Cu rup) yang terdiri
3PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi
ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran
kabupaten. Sampai  tahun 2011 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten
dan 1 (satu) kota dengan total luas wilayah mencapai kurang lebih 1.978.870 hektar atau
19.788,7 kilometer persegi.
	 Ditinjau dari letak geografisnya, Provinsi Bengkulu terletak di antara 1010
01’– 1030
41’ BT dan 20
16’ – 30
31’ LS disebelah barat pegunungan Bukit Barisan serta
memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi
Lampung sepanjang lebih kurang 567 kilometer. Provinsi Bengkulu di sebelah utara
berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah selatan berbatasan
BAB 1 - PENDAHULUAN
4 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan
Samudera Indonesia dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi
Sumatera Selatan.
	 Penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 berjumlah 1.742.080.  Rasio jenis
kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebesar 105 yang berarti bahwa dari setiap
100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Keadaan sosial penduduk
Provinsi Bengkulu digambarkan dalam beberapa variabel, antara lain : pendidikan,
kesehatan dan keluarga berencana, keamanan, agama dan fasilitas layanan sosial.
	 Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena
merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2011, sektor pertanian memberikan
kontribusi sebesar 39,84 % (Rp 8,4 triliun) terhadap PDRB Provinsi Bengkulu. Sektor
pertanian tersebut mencakup: pertanian tanaman bahan makanan, hortikultura,
perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
	 Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu 
relatif rendah. Selama kurun waktu 2000-2011 peranan sektor industri pengolahan dalam
PDRB kurang dari 5 % per tahun. Di Provinsi Bengkulu terdapat 33 buah industri besar/
sedang yang mencakup industri makanan, minuman, dan tembakau, industri pengolahan
kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenis, industri bahan kimia dan barang dari bahan
kimia, industri produk dari batubara dan pengilangan minyak  bumi, industri karet,
barang dari karet dan plastik, industri barang logam, bukan mesin dan perlengkapannya.
Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan salah satu sektor yang cukup penting
dalam perekonomian Provinsi Bengkulu mengingat perannya dalam menjembatani para
produsen dan konsumen.  Peranan sektor ini cukup dominan mengingat banyak wilayah
di Provinsi Bengkulu yang menghasilkan komoditi berupa hasil pertanian, antara lain
sayur-sayuran dan buah-buahan, beras serta hasil perkebunan seperti kelapa sawit,
karet, kopi dan aneka komoditi lainnya, termasuk barang hasil galian/tambang dan
barang-barang industri. Selama kurun waktu 2000 – 2011, peranan sektor perdagangan,
hotel dan restoran dalam PDRB Provinsi Bengkulu cukup dominan, yaitu berkisar antara
19-21 % per tahun ditambah dengan relatif tingginya pertumbuhan sektor ini dimana
5PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
pertumbuhan yang berada dalam kisaran 4-6 %.
	 Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar
negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis sumber
daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain terdiri dari : batubara, karet,
dan cangkang sawit. Pada tahun 2011 total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai
2.746,81 ribu ton, dengan nilai 265,56 milyar US dolar. 
	 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu atas
dasar harga berlaku telah mencapai 21,15 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan 2000 sebesar 8,87 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010,
PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan
sebesar 13,41 %, sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas dasar harga konstan
mengalami pertumbuhan sebesar 6,40 %.
	 Berdasarkan kondisi di atas, jelaslah bahwa Provinsi Bengkulu memiliki arti
penting bagi ketahanan nasional Indonesia sehingga perlu ketahanan nasional di Provinsi
Bengkulu perlu dikembangkan dalam upaya mencapai tujuan nasional.
2.	 MAKSUD DAN TUJUAN.
a.	 Maksud. Maksud penulisan laporan SSDN ini adalah untuk memberikan gambaran
tentang tingkat ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu, selanjutnya menyajikan
hasil observasi lapangan tentang aspek-aspek pendukung serta hasil validasi
pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu.
b.	 Tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah
tentang kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu serta sebagai bahan dan
feedback bagi Labkurtanas guna melakukan survey pembangunan Daerah dan
Nasional.
3.	 RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA.
	 Ruang lingkup penyusunan laporan ini meliputi potensi yang dimiliki daerah
beserta permasalahannya dan pembahasan ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu
BAB 1 - PENDAHULUAN
6 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
pada aspek Astagatra serta implikasinya pada ketahanan nasional. Adapun sistematika
penulisan laporan dapat dijabarkan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat uraian umum tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, ruang lingkup dan sistematika, serta metode dan pendekatan.
Bab II Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu. Bab ini memuat secara
umum kondisi Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu dari aspek Astagatra.
Bab III Analisa Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu Tahun 2013. Bab
ini berisi analisa tiap gatra diprioritaskan pada penentuan isu-isu strategis daerah serta
implikasinya pada ketahanan nasional di daerah dan ketahanan nasional.
Bab IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran guna mendukung
Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu.
4.	 METODE DAN PENDEKATAN.
Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode deskriptif analisis
yang dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik bedasakan Astagatra.
Sumber data primer dalam penulisan laporan ini didapat dari peninjauan langsung di
lapangan dalam bentuk kegiatan pertemuan dan wawancara dengan Pemda, instansi
daerah, lembaga legislative, TNI/Polri, dan Perguruan tinggi. Selain itu, penulisan ini
juga dilengkapi dengan sumber data sekunder yang berasal dari studi pustaka, internet,
media dan sumber-sumber lainnya.
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
8 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
KONDISI
KETAHANAN
NASIONAL
PROVINSI
BENGKULU
2
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
TENTANG
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
PPRA XLIX LEMHANNAS RI
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
10 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
5.	 UMUM
	 Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia
yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,
dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan,
baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas,
kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.
Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap
aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam
wujud Asta Gatra yang meliputi Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial).
Oleh karena itu, untuk menganalisa kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu,
perlu diketahui aspek Astragatra Provinsi Bengkulu yang meliputi gatra geografi,
gatra demografi, gatra sumber kekayaan alam (SKA), gatra ideologi, gatra politik, gatra
ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan (hankam).
6.	 KONDISI KETAHANAN NASIONAL
a.	 Gatra Geografi
1.)	 Letak Geografis dan Luas Wilayah
	 Provinsi Bengkulu secara geografis terletak antara 1010
01’– 1030
41’ BT dan 20
16’
– 30
31’ LS. Provinsi Bengkulu dibatasi:
•	 Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
•	 Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.
•	 Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung .
•	 Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
	
	 Propinsi Bengkulu yang berada di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan
dengan luas wilayah sebesar ± 1.978.870 Ha atau 19.788,7 Km
2
. Wilayah administrasi
Propinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat
sampai dengan perbatasan Propinsi Lampung yang jaraknya lebih kurang 567
11PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
kilometer. Propinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada
garis pantai sepanjang lebih kurang 433 kilometer. Bagian Timurnya berbukit-bukit
dengan dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah
yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diseling oleh daerah yang
bergelombang.
	 Secara administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten
dan 1 kota, yang terdiri dari 124 kecamatan. Luas wilayah masing-masing kabupaten/
kota di Provinsi Bengkulu digambarkan pada table di bawah.
Tabel:
Luas Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu
No Kabupaten Luas Wilayah (Km2
)
1 Kabupaten Bengkulu Selatan 1.185,70
2 Kabupaten Rejang Lebong 1.515,76
3 Kabupaten Bengkulu Utara 4.424,60
4 Kabupaten Kaur 2.363,00
5 Kabupaten Seluma 2.400,44
6 Kabupaten Muko – Muko 4.036,70
7 Kabupaten Lebong 1.929,24
8 Kabupaten Kepahiang 664,80
9 Kabupaten Bengkulu Tengah 1.123,94
10 Kota Bengkulu 144,52
Jumlah 19.788,70
Sumber : Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, 2013
2.)	 Topografi
	 Berdasarkan keadaan alam dan letaknya, maka wilayah Propinsi Bengkulu
mempunyai ketinggian dari permukaan laut yang berbeda-beda. Keadaan ketinggian
wilayah Propinsi ini sangat bervariasi mulai dari 0 – 100 m, 100 – 500 m, 500 – 1000
m dan lebih besar 1000 m. Bagian timur Provinsi Bengkulu berbukit-bukit dengan
dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah yang
relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diselingi oleh daerah yang
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
12 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
bergelombang. Pembagian kelas ketinggian tersebut digambarkan sebagai berikut:
a.	 Daerah yang terletak pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut
(daerah low land) mencapai 708,435 hektar atau 35,80 % dari luas wilayah Provinsi
Bengkulu.
b.	 Daerah yang terletak pada ketinggian 100 - 1000 meter di atas permukaan laut
yang merupakan lereng pegunungan Bukit Barisan (Bukit Range) yaitu dengan
ketinggian antara 100 – 500 meter mencapai 625.323 hektar atau 31,60 % dan pada
ketinggian 500 – 1000 meter lencapai 405.688 hektar atau 20,50 % dari luas wilayah
Provinsi Bengkulu.
c.	 Daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter  di atas permukaan
laut, posisinya sampai puncak pegunungan Bukit Barisan yang umumnya daerah
kegiatan vulkanis dan tektonis yang mencapai 239,924 hektar atau 12,10 %.
	
	 Berdasarkan kondisi Geologisnya Propinsi Bengkulu terdiri dari 5 formasi,
yaitu: Formasi Batuan Andesit, Formasi Telisa Atas, Formasi Telisa Bawah, Formasi
Kristalin, Formasi Neogen, Formasi Alluvial.
3.)	Morfologi
	 Secara geomorfologi atau bentuk permukaan bumi di Propinsi Bengkulu dapat
dibedakan menjadi 4 (empat) bagian bentuk daerah, yaitu:
a.	 Dataran Pantai. Dataran ini terdapat disepanjang pantai, yang membentang
dari muko-muko sampai padang Guci umumnya daerah ini sempit dan terdapat
cejungan dan rawa-rawa.
b.	 Dataran Alluvial. Dataran ini berada memanjang di belakang dataran pantai yang
mempunyai lebar berkisar antara 5 – 10 Km, umumnya daerah ini mempunyai
kesuburan tanah cukup tinggi.
c.	 Dataran Lipatan. Daerah ini hampir memanjang sejajar dengan dataran alluvial
dengan ketinggian antara 100 – 400 meter diatas permukaan laut. Daerah ini antara
lain meliputi Lumbuk Pinang, Beringin Tambun dan Hulu Sungai Ipuh.
d.	 Daerah Vulkanik. Daerah ini menempati sebagian besar pegunungan Bukit
13PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Barisan yang merupakan jalur pegunungan patahan dan kompleks vulkanik
dengan pusat erupsi di luar Propinsi Bengkulu.
4.)	Klimatologi
	 Iklim di Provinsi Bengkulu ditandai dengan jumlah curah hujan yang cukup
tinggi, yaitu rata-rata 100 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan antara 100 – 250
hari/tahun. Hari Hujan rata-rata 20 hari/bulan, dengan hari hujan terendah 18 hari
terjadi pada bulan Mei dan September, sedangkan hari hujan tertinggi selama 23 hari
terjadi pada bulan November dan Desember.
5.)	 Hidrologi
	 Pada saat ini telah diidentifikasi lebih kurang 22.647 Ha lahan di wilayah Propinsi
Bengkulu mengalami erosi yang tersebar pada tiap Kabupaten, Erosi yang cukup
besar terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Hilangnya lapisan atas tanah (degradasi)
ini disebabkan antara lain oleh longsoran Air Hujan, Sungai, laut dan angin. Lereng
adalah salah satu faktor yang sangat menentukan intensitas erosi disamping
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
14 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
kepekaan tanah dengan kandungan pasir, liat debu dan bahan-bahan organic. Selain
itu factor manusia sangat pula mempengaruhi, dengan adanya perubahan hutan,
pengunndulan lereng-lereng perbukitan dan aktifitas budidaya lainnya.
6.)	 Jenis Tanah
	 Berdasarkan kondisi geologisnya, Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 jenis tanah
yaitu : jenis tanah organosol 3.600 ha (0,18%), jenis tanah alluvial sebanyak 70.015 ha
(3,54%), jenis tanah regosol sebanyak 43.360 ha (2,19%), jenis tanah asosiasi, podsolik
merah kuning, latosol-litosol sebanyak 283.200 ha (14,31%), jenis tanah latosol
sebanyak 426.800 (21,57%), jenis tanah andosol sebanyak 142.200 ha (7,19%), jenis
tanah asosisi andosol regosol sebanyak 81.200 ha (4,10%), jenis tanah asosiasi podsolik
coklat, podsol, litosol sebanyak 150.800 ha (7,26 % dan jenis lainnya sebanyak 777.695
ha (39,30%).
7.)	 Infrastruktur Transportasi
15PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
	 Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan
daerah baik dalam rangka penunjang pertumbuhan ekonomi maupun sosial terutama
infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara).
a.	 Transportasi darat
Jaringan jalan sampai saat ini masih merupakan prasarana transportasi yang
dominan di Provinsi Bengkulu dengan penggunaan moda angkutan jalan sebagai
alat transportasi utama. Di lain pihak sistem jaringan jalan yang ada saat ini belum
dapat melayani dan mendukung hubungan antar kota di Provinsi Bengkulu
dan antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh fungsi jaringan jalan yang belum
maksimal, seperti belum tersedianya lintas-lintas alternatif yang memadai, belum
lengkapnya/sempurnanya sistem jaringan jalan yang ada antara lain ditandai
dengan tidak jelasnya peran dan fungsi jalan, belum lengkapnya hirarki jalan
serta berbaurnya lalu lintas cepat dan lambat dan lalu lintas jarak jauh dengan
lalu lintas lokal.
Tabel:
Kondisi dan Status Jalan di Provinsi Bengkulu
No Status
Panjang
(Km)
Kondisi (Km)
Baik Sedang
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1 Nasional 783,86 427,57 228,96 68,23 59,10
2 Provinsi 1.562,82 331,31 579,28 482,26 144,13
3 Kabupaten 4.449,77 2.124,57 466,46 541,99 464,99
Jumlah 6.796,45 2.883,45 1.275,23 1.038,48 668,22
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
b.	 Transportasi udara
Transportasi udara di Provinsi Bengkulu dilayani oleh 1 (satu) bandar udara,
yaitu Bandara Fatmawati Soekarno. Pemanfaatan bandara tersebut masih
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
16 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
sangat terbatas untuk pelayanan penumpang dan bagasi serta hanya melayani
penerbangan domestik yang dioperasikan oleh 6 (enam) maskapai penerbangan
yaitu Sriwijaya Air, Batavia Air dan Lion Air, Merpati Nusantara Airline, Susi Air
dan NBA (Nusa Buana Air). Kontribusi sub-sektor angkutan udara dalam PDRB
Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2000-2009 masih relatif kecil dan lebih
rendah. Namun masih perlu ditingkatkan lagi, baik sarana maupun prasarana
bandara, seperti peningkatan landasan pacu dari 2.250 m menjadi 3.000 m.
17PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Grafik:
Perkembangan Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tahun 2009-2010
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Gambar:
Volume Bongkar-Muat Barang Dan Bagasi Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu
Tahun 2010 (kg)
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
18 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
c.	 Transportasi Laut
	 Angkutan laut merupakan salah satu moda transportasi yang sangat menjanjikan
dan dapat diandalkan khususnya untuk pengangkutan barang, mengingat bahwa
dengan angkutan laut barang dapat diangkut dalam volume yang besar dengan biaya
yang relatif murah. Kontribusi subsektor angkutan laut di Provinsi Bengkulu masih
lebih rendah jika dibandingkan dengan subsektor angkutan darat namun masih lebih
tinggi dari subsektor angkutan udara. Pada tahun 2010 kontribusi subsektor angkutan
laut dalam PDRB Provinsi Bengkulu 1,38 persen.
	 Sebagai pelabuhan terbesar dan merupakan pintu utama transportasi laut di Provinsi
Bengkulu,PelabuhanPulauBaaimenjadipelabuhanterpentingdiProvinsiBengkulu.Aktivitas
bongkarmuatbarangdiPelabuhanPulauBaaidaritahunketahunmenunjukkanpeningkatan.
Pada tahun 2010 volume barang yang dimuat sebanyak 544,38 ribu ton atau mengalami
peningkatan sebesar 7,8 persen jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 425,96 ribu ton, tetapi
volume barang yang dibongkar sebesar 484,12 ribu ton atau menurun 10,6 persen dari volume
tahun 2009 sebesar517,27ributon.
Grafik:
Volume Bongkar-Muat Barang Pelayaran Domestik Di Pelabuhan Laut Pulau Baai
2009- 2010 (Ton)
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
19PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Selain untuk aktivitas bongkar muat barang, Pelabuhan Pulau Baai juga melayani
pemberangkatan dan kedatangan penumpang meski hanya untuk pelayaran antar
pulau di Provinsi Bengkulu seperti dari Pulau Baai menuju Pulau Enggano. Selama
tahun 2010 jumlah penumpang yang naik dari Pelabuhan Pulau Baai sebanyak 6.325
orang dan yang turun sebanyak 5.251 orang.
Infrastruktur transportasi di wilayah di Provinsi Bengkulu masih belum memadai dan
masih kecilnya dukungan pemerintah pusat untuk menjadikan transportasi di Provinsi
Bengkulu, sebagai berikut:
a.	 Transportasi darat, antara lain: (a) rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi
jalan,(b) rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan,
(c) kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas;
b.	 Transportasi udara, antara lain (a) Perlunya perpanjangan landasan Run Way
Bandara Fatmawati Soekarno untuk menjadi embarkasi antara angkutan haji dan
(b) Perpanjangan dan peningkatan Fasilitasi bandara Mukomuko;
c.	 Transportasi laut, antara lain (a) Revitalisasi Pulau Baai melalui Pengembangan
fasilitasi pelabuhan laut Pulau Baai sebagai pelabuhan utama di wilayah barat
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
20 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Sumatera dengan status Pelabuhan Nasional dan pemeliharaan alur dan runing
Sand Trap Pelabuhan Pulau Baai dengan kedalaman -10 lws; (b) Peningkatan
status Pelabuhan Linau sebagai pelabuhan skala regional Pualu Sumatera, (c)
Pelabuhan Enggano sebagai Pelabuhan Internasional Special Economic Zone
Mega Tanker,(d) Pelabuhan Mukomuko sebagai Pelabuhan Peti Kemas sekaligus
Pelabuhan Pengumpan Sekunder dan (e) Pembangunan Pelabuhan Khusus
Batubara di Bengkulu Utara.
a.	 Gatra Demografi
1.)	 Laju pertumbuhan penduduk
	 Permasalahan atau isu utama kependudukan Provinsi Bengkulu adalah
penyebarannya belum merata. Penduduk beraglomerasi hanya sekitar daerah-daerah
bagian tengah dan di daerah pantai barat sepanjang jalan provinsi, sementara bagian
pedalaman merupakan kelompok-kelompok kecil dan terpencar.
	 Berdasarkan sensus penduduk tahun 2011, diketahui bahwa penduduk Provinsi
Bengkulu berjumlah 1.742.080 jiwa atau meningkat sekitar 1,55 % dibandingkan tahun
2010 yang mencapai 1.715.518 jiwa. Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun
2011 sebesar 105. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat
105 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu,
hanya Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu dan Kabupaten
Rejang lebong dan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing
adalah: 103, 103, 104 dan 104. Sementara Kabupaten Lebong memiliki rasio jenis
kelamin paling tinggi yakni sebesar 111.
21PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Tabel:
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Bengkulu, 2009-2011
Kabupaten/Kota
Jumlah Penduduk
2008 2009 2010 2011
Bengkulu Selatan 140.083 142.964 142.940 145.153
Rejang Lebong 253.661 257.563 246.787 250.608
Bengkulu Utara 343.568 253.052 257.675 261.665
Kaur 115.168 117.821 107.899 109.569
Seluma 163.859 165.564 173.507 176.193
Mukomuko 142.047 145.530 155.753 158.164
Lebong 91.142 92.579 99.215 100.751
Kepahiang 117.916 118.910 124.865 126.798
Bengkulu Tengah - 94.106 98.333 99.855
Kota Bengkulu 274.477 278.831 308.544 313.324
Provinsi
Bengkulu
1.641.921 1.666.920 1.715.518 1.742.080
Sumber: Hasil Survei Sosial EkonomiNasional(Susenas),2011;*)HasilSensusPenduduk(SP)2010
2.)	 Ketenagakerjaan
	 Menurut data resmi BPS Bengkulu, tenaga kerja di Provinsi Bengkulu pada bulan
Februari 2013 mencapai 920,2 ribu orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada bulan
Februari 2013 mencapai 900,6 ribu penduduk. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Provinsi Bengkulu pada bulan Februari 2013 sebesar 2,12 persen. Berdasarkan
status pekerjaan pada bulan Februari 2013, sebanyak 236,7 ribu orang (26,28 persen)
merupakan pekerja keluarga, buruh/karyawan sebanyak 228,3 ribu orang (25,35
persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 223,2
ribu orang (4,78 persen).
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
22 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel:
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Sumber: Berita Resmi BPS Provinsi Bengkulu No. 26 /05/ 17/Th VII Mei 2013
	 Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi
Bengkulu adalah sektor pertanian mencapai 52,6 persen. Sektor-sektor lainnya di
luar sektor pertanian yang relatif banyak dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor
sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 17,19 persen dan sektor
jasa kemasyarakatan dan perorangan sebesar 15,8 persen.
23PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Tabel:
Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama
2012-2013 (ribu orang)
Sumber: Berita Resmi BPS Provinsi Bengkulu No. 26 /05/ 17/Th VII Mei 2013
b.	 Gatra SKA
1.)	 Pertanian
	 Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena
merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2011 peranan sektor pertanian
terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 39,84 % dengan nilai nominal 8,4 triliun
rupiah (atas dasar harga berlaku).
a.	 Pertanian Tanaman pangan dan holtikultura
Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Provinsi Bengkulu
mempunyai luas areal untuk lahan sawah, secara keseluruhan adalah 106.822
ha, dari luas tersedia, yang belum dimanfaatkan seluas 11.807 ha. Lahan seperti
tersebut diatas terdapat di areal irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi
sederhana, irigasi desa, tadah hujan, pasang surut, lebak dan lainnya.
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
24 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
	 Pada tahun 2011, rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 4,11
ton per hektar, sedangkan padi ladang sebesar 2,16 ton per hektar. Sedangkan
total produksi, padi ladang sebesar 26.608 ton sementara padi sawah sebesar
475.944 ton. Demikian, produksi komoditi palawija (jagung, ubi kayu, kacang
tanah, kacang kedelai dan kacang hijau) sebagian besar mengalami kenaikan
produksi dibanding tahun 2010 kecuali komoditas ubi jalar dan kedelai.
	 Selain tanaman padi dan palawija, Provinsi Bengkulu juga memiliki
keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan.
Pada tahun 2011, terdapat 12 jenis komoditi sayuran yang tercatat ditanam di
berbagai daerah kabupaten/kota, yaitu bawang merah, cabe, kentang, kubis,
wortel, petsay, bawang daun, tomat, terung, ketimun, kangkung dan bayam.
Total luas panen tanaman sayuran pada tahun ini mencapai 24.897 hektar dengan
produksi sebesar 3.436,186 ton.
	 Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terus berupaya mengembangkan
upaya-upaya untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian, khususnya
beras. Namun masih terdapat beberapa kendala utama yang dihadapai petani
saat ini, seperti : kurangnya pemakaian benih unggul bersertifikat serta langkanya
pengadaan pupuk. Terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen merupakan
salah satu faktor penyebab banyaknya kehilangan hasil, disamping masalah
klasik berkenaan dengan pemasaran hasil.
	 Provinsi Bengkulu memiliki lahan persawahan yang mendapat pengairan
irigasi baik mencapai 69.549 ha dari luas total lahan persawahan yang ada
106.822 ha. Di beberapa daerah kabupaten, lahan tersebut berpotensi cukup
besar untuk dikembangkan menjadi pusat produksi padi. Pentingnya komoditas
padi bagi masyarakat Bengkulu dapat dilihat dari hasil studi Fakultas Pertanian
Universitas Bengkulu yang bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah
Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, menyimpulkan bahwa komoditas
padi merupakan salah satu komoditas andalan masyarakat Bengkulu yang dapat
dilihat dari sumbangan terhadap pendapatan rumah tangga dan serapan tenaga
kerja.
25PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
b.	 Perkebunan
	 Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu
terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak
yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan
pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki
dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet,
kopi, dan lain-lain. Pada tahun 2011, kelapa sawit, karet, dan kopi merupakan
komoditas unggulan dengan produksi masing-masing sebesar 642.451,9 ton,
101.792 ton, dan 58.642,8 ton. Jenis komoditi perkebunan yang berpotensi
dikembangkan di Propinsi Bengkulu antara lain: Kopi, Karet, Kelapa, Kelapa
Sawit, Cengkeh, Coklat, Aren, Lada, Kayu Manis, Pinang, Vanili, Jahe, Nilam,
Teh, Tembakau.
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
26 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
2.)	Peternakan
Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok, yaitu: ternak besar dan ternak kecil dan
unggas. Ternak yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi, kerbau dan
kuda. Sedangkan kambing, domba, babi, ayam, dan itik merupakan ternak kecil dan
unggas. Secara umum, populasi sapi perah tahun 2011 mencapai 247 ekor, sementara
populasi sapi, kerbau, dan kuda masingmasing sebanyak 98.948 ekor, 19.971 ekor dan
22 ekor. Sedangkan populasi unggas sebanyak 9.571.153 ekor.
	 Peran masyarakat disektor perternakan umumnya dilaksanakan secara swadaya
murni masyarakat, sedangkan usaha ternak yang dikelola secara profesional, terbatas
pada usaha perternakan ayam potong. Peluang bagi investor untuk berpartisivasi
secara langsung dalam memberdayakan peternakan di Provinsi Bengkulu adalah
pengembangan penggemukkan sapi dan usaha ternak ayam potong dan ayam
petelur secara profesional, hal ini masih dimungkinkan sekali mengingat permintaan
akan daging dan telur semakin meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah
penduduk.
	 Disamping usaha seperti tersebut di atas, investor dapat membuka usaha
pembuatan pakan ayam. Peluang ini perlu dimanfaatkan mengingat bahan baku
pendukung pembuatan pakan cukup tersedia. Dilain pihak harga pakan ayam yang
didatangkan dari luar Provinsi Bengkulu cukup mahal, dengan didirikannya pabrik
pembuatan pakan ayam, harga pakan ayam dapat lebih ekonomis/menguntungkan.
3.)	 Perikanan
	 Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia
menunjukkan besarnya potensi perikanan yang besar. Disamping berasal dari laut,
produksi ikan juga diperoleh dari pengembangan budidaya perikanan. Produksi
perikanan pada tahun 2011 mencapai 806.542,9 ton.
a.	 Perikanan Air Laut
	 Produksi ikan dan udang laut di Propinsi Bengkulu, pada saat ini baru
27PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Hal ini mengingat upaya penangkap ikan
laut baru dilaksanakan di wilayah pesisir pantai. Ketidak mampuan penagkapan
ikan sampai ke ZEE disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung
yang memadai berupa kapal ikan yang modern.
	 Potensi sumber daya perikanan laut di Propinsi Bengkulu, berokasi
dipantai barat pulau Sumatera menghadap laut Hindia. Yang mempunyai
pantai sepanjang 525 Km. Untuk menggali potensi laut di Provinsi Bengkulu,
masyarakat kelautan perlu diberdayakan secara profesional. Untuk itu, investor
perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung proses penangkapan ikan
laut di ZEE, khususnya untuk mencegah agar ikan laut tidak cepat membusuk.
Untuk kedepannya diperlukan juga pabrik batu es dan pabrik pengolahan ikan
segar baik yang berskala besar maupun sedang.
b.	 Perikanan Air Tawar
	 Usaha budi daya pengembangan perikanan air tawar di Provinsi
Bengkulu, pada umumnya dilaksanakan melalui tambak, keramba, sawah dan
perairan umum. Luas areal sumber daya perikanan air tawar yang masih dapat
dimanfaatkan adalah 50.867,5 ha.: dengan rincian di kab.Bengkulu Utara dan
Muko-muko adalah seluas 14.106,25 ha; di Kab. Seluma, Bengkulu Selatan dan
kaur seluas 19.545 ha; dan di kab. Kepahyang, Rejang Lebong dan Lebong seluas
10.000 ha.
	 Lahan yang tersedia sangat produktif untuk diberdayakan secara maksimal
dan profesional. Sebagai pendukung untuk melaksanakan usaha budi daya ikan
air tawar, di Provinsi Bengkulu tersedia bahan baku untuk pembuatan pakan
ikan. Untuk itu investor dapat membuka lapangan kerja untuk usaha pembuatan
pakan ikan.
4.)	 Pertambangan dan Energi
	 Provinsi Bengkulu banyak mengadung Sumber Daya mineral berupa galian:
Golongan A (bahan galian strategis); golongan B (bahan galian vital); golongan C
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
28 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
(bahan galian industri dan bahan bangunan). Pada saat ini sebagian besar dari potensi
bahan galian yang terdapat di Provinsi Bengkulu telah diketahui baik jenis maupun
indikasi pembayarannya. Namun, pertambangan masih merupakan sektor yang kecil
peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari rendahnya
peranan subsektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu, yaitu rata-rata
kurang dari 5 % per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya eksploitasi
bahan-bahan tambang yang terkandung di Provinsi Bengkulu.
	 Kegiatan pengusahaan pertambangan di Bengkulu saat ini didominasi oleh
pengusahaan bahan galian strategis seperti batu bara, dikarenakan potensinya di
ProvinsiBengkulumempunyaiprospekyangbaikuntukdikembangkan,halinidilihat
dari jumlah cadangan cadangan batu bara di Provinsi Bengkulu yang diperkirakan
mencapai 539,86 juta ton yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara(220,1 juta ton),
Kabupaten Bengkulu Tengah(118,3 juta ton), Kabupaten Seluma (195,3 juta ton) dan
Kabupaten Mukomuko (6,1 juta ton).
29PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
	 Pemasaran batubara saat ini selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,
juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke negara-negara Asia seperti Jepang, India,
dan Malaysia. Seiring dengan terus meningkatnya produksi batubara, total volume
ekspor batubara Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 mencapai 2,23 juta ton (73,62 %
dari total penjualan batubara).
	 Untuk sektor energi, pada zone cekungan Bengkulu diperkirakan memiliki
cadangan minyak sebesar 500 sampai 1.000 MMSTB (Million Stock Tank Barrel) dan
gas bumi sebesar 1.000 smpai 10.000 BSF (Billion Standart Cubic Feet) serta panas
bumi 1.150 MWE dan masih diperlukan eksplorasi detail. Untuk bahan galian
golongan B (bahan galian vital) seperti : emas, besi tembaga dan belerang, yang sudah
dieksploitasi baru berupa bahan galian emas yang dilakukan oleh penambangan
rakyat.
	 Untuk material emas dan mineral pengikutnya (DMP) pernah dieksploitasi
dengan sistem Kontrak Karya Pertambangan Umum oleh PT. Lusang Mining sejak
tahun 1985 sampai dengan 1995. Adapun besar cadangan emas di Lebong Tandai
(berdasarkan data PT. Lusang Mining tahun 1995) adalah:
•	 Cadangan terukur (prove) : 16.674 ton
•	 Cadangan terunjuk (provable) : 53.590 Ton
•	 Cadangan tereka (possible) : 1.476.000 ton
	 Adapun potensi bahan galian yang terdapat di Provinsi Bengkulu dan mempunyai
prospek yang baik untuk dikmbangkan adalah sebagai berikut :
•	 Golongan A (strategis): Batu Bara, Bitumen Cair, Minyak dan Gas Bumi, Panas
Bumi.
•	 Golongan B (Vital): Emas dan perak, Pasir Besi, Tembaga, Timbal, Belerang,
Kristal Kuarsa.
•	 Golongan C (industri dan bangunan): Andesit, Obsidian, Granit, Perlit, Batu
gamping, Batu Apung, Bnetoit, Zeolit, Kaolin, Trass, Piropilit, Phospat, Lempung.
5.)	 Flora dan Fauna
	 Hutan tropis Propinsi bengkulu memiliki sumber kekayaan flora dan fauna yang
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
30 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Kekayaan flora hutan tropis Propinsi
Bengkulu yang sudah terkenal dan telah menjadi objek wisata hutan adalah bunga
Raflesia Arnoldi yang terdapat di hutan Propinsi Bengkulu. Kekayaan flora lain
yang juga cukup menarik dan berpotensi untuk dijadikan objek wisata hutan karena
kelangkaannya, yaitu bunga anggrek Vanda, bunga Bangkai, dan kayu Merbabu.
Sementara itu, kekayaan fauna yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi
objek wisata adalah harimau Sumatera, Siamang, Tapir, Kerbau Liar, Rusa, serta
penangkaran gajah Sumatera.
c.	 Gatra Ideologi
	 Suatu bangsa, termasuk Indonesia, pada dasarnya mempunyai dan memerlukan
filsafat hidup sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk
mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai pegangan
hidup, ideologi Pancasila sangat menentukan dalam upaya pengembangan ketahanan
nasional Indonesia sehingga perlu dikembangkan agar tidak luntur oleh berbagai
hempasan ideologi asing.
	 Pengembangan ideology Pancasila, termasuk di Provinsi Bengkulu saat ini
31PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
menghadapi tantangan yang sangat besar, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan
terebut berupa pudarnya nilai-nilai kegotongroyongan, nilai-nilai agama dan adat
istiadat di tengah generasi muda. Seiring dengan itu, semakin berkembangnya sikap
individualisme sebagai akibat dari arus globalisasi turut mengikis ideologi Pancasila di
tengah masyarakat Provinsi Bengkulu.
d.	 Gatra Politik
	 Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistis menjadi
desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah.
Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan
pemerintahan secara lebih mandiri.
	 Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya
pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Seiring dengan
itu di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran kabupaten. Tujuannya adalah
agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga
diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan. Sampai tahun 2011 Provinsi
Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota.
	 Pada pemilihan umum tahun 2009, anggota legislatif yang terpilih berjumlah
45 orang yang berasal dari 15 partai politik. Partai Golkar merupakan partai terbesar
dengan 9 anggota yang menduduki kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Bengkulu disusul kemudian Partai Demokrat dengan 8 kursi. Komposisi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu hasil Pemilu
2009, didominasi laki–laki sebanyak 37 orang dan perempuan hanya 8 orang. Bila dilihat
tingkat pendidikannya, anggota DPRD Provinsi Bengkulu mayoritas berpendidikan
sarjana, yaitu berpendidikan S1 sebanyak 64,4 %, berpendidikan S2 sebanyak 28,9 %,
dan sisanya sebanyak 6,7 % berpendidikan SLTA/D3.
	 Secara umum, kehidupan politik di Provinsi Bengkulu cukup kondusif. Walaupun
terdapat beberapa permasalahan terkait Pilkada, namun tidak sampai menjadi konflik
terbuka dan masih berada pada koridor hukum.
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
32 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
e.	 Gatra Ekonomi
1.)	 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
	 PDRB merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah. Pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah
mencapai 21,15 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000
sebesar 8,87 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB Provinsi
Bengkulu tahun 2011 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar
13,41 %, sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas dasar harga konstan
mengalami pertumbuhan sebesar 6,40 %.
	 Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun
2011 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya.
Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB
Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai
nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar
8,43 triliun rupiah dan peranannya dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 39,90 %.
Kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai nominal atas
dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 3,96 triliun rupiah dengan peran sebesar
18,74 %.
33PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
	 Pada tahun 2011 nilai nominal pendapatan perkapita pertahun penduduk
Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar 12,14 juta rupiah, sementara itu nilai nyata
pendapatan perkapita pertahun penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar
5,1 juta rupiah. Bila dilihat dari sisi penggunaan, pada tahun 2011 PDRB Provinsi
Bengkulu sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi yakni sebesar 77,38 %,
dimana 78,1 % diantaranya merupakan konsumsi rumah tangga, 20,68 % konsumsi
pemerintah dan 1,22 % merupakan konsumsi lembaga nirlaba. Hal ini menandakan
masyarakat Provinsi Bengkulu masih mengutamakan konsumsi daripada investasi
maupun tabungan terbukti pada pembentukan modal tetap bruto peranannya dalam
PDRB hanya sebesar 10,84 %. Sedangkan ekspor memiliki peran 33,92 %, impor
memiliki peran 13,8 % dan perubahan stok memiliki peran sebesar –9,84 % dari total
PDRB.
2.)	 Ekspor-Impor
	 Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan
luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis
sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu terdiri dari : batubara,
karet, dan cangkang sawit. Pada tahun 2011, total volume ekspor Provinsi Bengkulu
mencapai 2.746,81 ribu ton, dengan nilai USD 265,56 milyar. Jika ditinjau dari
volumenya, batubara merupakan komoditas utama ekspor Provinsi Bengkulu yaitu
sebanyak 2.598,85 juta ton atau 94,6 % dari total ekspor, kemudian diikuti oleh
komoditas cangkang sawit 3,25 %, pasir besi 1,61 % dan karet 0,54 %. Demikian
pula halnya dari nilai ekspor, komoditas batubara menempati peringkat pertama
pada tahun 2011 yaitu sebesar USD 194,3 juta atau sebesar 73,18 % kemudian diikuti
komoditas karet sebesar USD 64,35 milyar atau 24,23 %. Berbagai komoditas ekspor
dari Provinsi Bengkulu dikirimkan ke sejumlah negara antara lain Amerika Serikat,
China, Turki, India, Jepang, Pilipina, dan Thailand.
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
34 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
3.)	 Inflasi
	 Inflasi dihitung berdasarkan harga konsumen berbagai komoditas yang
dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: bahan makanan, makanan jadi, minuman,
rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
35PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Sesuai data resmi BPS Provinsi Bengkulu, selama kurun wantu 2011, inflasi yang
terjadi di Kota Bengkulu adalah 3,96 %, lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang
hanya sebesar 3,79 %. Diantara berbagai kelompok komoditas, kelompok sandang
merupakan kelompok yang mengalami inflasi paling tinggi (12,39 %), diikuti
kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga (8,94 %), perumahan, air, listrik, gas
dan bahan bakar (7,39 %), makanan jadi (6,32 %), kesehatan (5,61 %), serta kelompok
transportasi dan komunikasi (2,06 %). Sementara kelompok bahan makanan justru
menunjukkan deflasi sebesar -1,68 %.
f.	 Gatra Sosial Budaya
	 Keadaan sosial penduduk Provinsi Bengkulu digambarkan dalam beberapa
variabel, antara lain: pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, keamanan, agama
dan fasilitas layanan sosial.
1.)	 Pendidikan
	 Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak
ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah memiliki
tanggungjawab besar agar seluruh penduduk muda yang mendominasi struktur
umur di Provinsi Bengkulu memperoleh pendidikan yang layak. Walaupun jumlah
penduduk Provinsi Bengkulu belum begitu besar tetapi kendala dan tantangan yang
dihadapi dalam pengembangan pendidikan bukan berarti ringan. Kendala dan
tantangan tersebut antara lain:
a.	 Ketersediaan pendidikan yang bermutu dan terjangkau masyarakat;
b.	 Ketersediaan guru yang berkualitas;
c.	 Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.
		 Pembangunan bidang pendidikan yang telah dilakukan sampai saat ini
telah mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah, baik Pendidikan Dasar
maupun Pendidikan Menengah, seperti yang kita lihat dibawah ini.
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
36 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel:
Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010
No
Jenjang
Pendidikan
APS APK (%) APM (%)
2009 2010 2009 2010 2009 2010
1 Pendidikan Dasar 820,00 826,81 204,99 208,09 164,99 166,74
2
Pendidikan
Menengah
305,69 312,20 66,08 68,32 51.69 53,46
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Tabel:
Rasio Guru terhadap Murid dan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk
Usia Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010
No Tahun
Rasio Guru-Murid (%)
Rasio Sekolah-Penduduk Usia
Sekolah (%)
Pendidikan
Dasar
Pendidikan
Menengah
Pendidikan
Dasar
Pendidikan
Menengah
1 2009 57,31 83,80 44,55 10,68
2 2010 58,07 86,04 44,88 11,22
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
		
		 Kondisi ini menunjukan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan
sekolah dan guru masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu,
meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan
pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas
dan terjangkau. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa biaya pendidikan
37PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
masih relatif mahal dan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan
nilai tambah bagi masyarakat sehingga belum dinilai sebagai bentuk investasi.
		 Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya
10 buah perpustakaan pemerintah. Namun demikian, minat baca masyarakat di
Provinsi Bengkulu pada umumnya masih rendah. Pembinaan dan pemberdayaan
perpustakaan masih perlu dilakukan melalui penyaluran bantuan buku ke
perpustakaan desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu.
2.)	Kesehatan
Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah
layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara
lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan balai
pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat,
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
38 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
bidan dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani.
Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan
untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat Semakin banyak jumlah
penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.
Tabel:
Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010
NO FASILITAS KESEHATAN 2009 2010
1 Rumah Sakit Umum Daerah 10 10
2 Rumah Sakit TNI/POLRI 3 3
3 Rumah Sakit Swasta 2 3
4 Rumah Sakit Jiwa 1 1
5 PUSKESMAS 167 172
6 PUSKESMAS Pembantu 587 430
7 PUSKESMAS Keliling 152 188
8 Klinik/KIA 126 127
9 POSYANDU 1.798 1.833
10 Rumah Bersalin 17 17
11 Rumah Sakit Jiwa 1 1
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Tabel:
Tenaga Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010
NO FASILITAS KESEHATAN 2009 2010
1 Dokter Umum 395 458
2 Dokter Gigi 80 99
3 Dokter Ahli 45 44
4 Apoteker 68 84
5 Sarjana Kesehatan 486 944
39PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
6 Paramedik Perawatan 2.574 3.185
7 Bidan 2.055 2.480
8 Paramediak Non-Perawatan 782 1.270
9 Tenaga Kesehatan Lainnya 476 92
10
Tenaga Kesehatan di Luar Departemen
Kesehatan
1.119 1.368
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
3.)	Agama
	 Jumlah agama yang dianut penduduk Provinsi Bengkulu ada enam, yaitu Islam,
Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Diantara agama-agama tersebut,
Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbesar. Pada tahun 2011, jumlah
pemeluk agama Islam sebesar 97,96 %, Kristen sebesar 0,96 %, Katholik sebesar 0,65
%, Hindu sebesar 0,27 %, dan Budha sebesar 0,16 %. Sementara pemeluk Konghucu
kurang dari 0,01 %.
	 Sampai saat ini, kehidupan beragama di Provinsi Bengkulu masih cukup kondusif.
Hal ini terlihat dari minimnya konflik yang terjadi berlatar belakang keagamaan.
g.	 Gatra Pertahanan dan Keamanan
	 Bidang keamanan meliputi penganiayaan, pencurian/perampokan, pembunuhan,
penipuan, kesusilaan dan pelanggaran lainnya. Secara umum, jumlah tindak kejahatan
di Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Hal ini tergambar dari data resmi pihak Polda
Bengkulu pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang terjadi di
Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebanyak 3735 kasus. Demikian juga halnya dengan
jumlah kecelakaan lalu lintas yang mengalami peningkatan dari 563 kasus tahun 2010
menjadi 615 kasus pada tahun 2011.
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
40 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel:
Jumlah Peristiwa Kejahatan yang dilaporkan dan Diselesaikan menurut Jenisnya di
Bengkulu, 2010-2011.
Jenis Kejahatan
2010 2011
Dilaporkan Diselesaikan Dilaporkan Diselesaikan
Pencurian dengan
Pemberatan
739 383 681 265
Pencurian Dengan
Kekerasan
112 46 110 45
Penganiayaan Berat 198 104 63 26
Pencurian Kendaraan
Bermotor
510 111 271 66
Kebakaran/
Pembakaran
18 14 24 11
Pembunuhan 18 17 25 21
Perkosaan 41 20 39 23
Pemerasan 27 23 14 8
Penculikan 2 1 2 0
Senjata Api 5 7 3 6
Narkotika 148 159 104 109
Penyelundupan - - - -
Perjudian 34 34 37 47
Lain-Lain 1864 1212 2362 1351
Jumlah total 3716 2131 3735 1978
Sumber : Polda Bengkulu (2013)
41PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
42 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
ANALISA
KONDISI
KETAHANAN
NASIONAL
DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
3
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
TENTANG
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
PPRA XLIX LEMHANNAS RI
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
44 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
7.	UMUM
	 Secara umum pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi
gatra, dimensi wilayah/spasial, dan dimensi waktu. Dimensi wilayah yang akan di
ukur dan dianalisis disini adalah Provinsi Bengkulu. Sedangkan dimensi gatra meliputi
astagatra baik gatra alamiah (gatra statis) maupun gatra sosial (gatra dinamis). Adapun
dimensi waktu dengan menggunakan waktu saat dilaksanakannya SSDN yaitu tanggal
21 s/d 26 Juli 2013.
	 Pengukuran dan analisis difokuskan terhadap permasalahan isu-isu strategis,
yaitu data-data yang menyumbang kondisi rawan dan kurang tangguh pada kondisi
ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu. Analisis ketahanan nasional dilakukan dengan
melihat secara menyeluruh variabel dan indikator pada setiap gatra, kemudian pada
setiap indikator diberi nilai kuantitatif untuk selanjutnya dilakukan pembobotan sesuai
penilaian kelompok. Indeks Ketahanan Nasional (IKN) di Provinsi Bengkulu diukur
dalam 37 (tiga puluh aspek) aspek, 108 (seratus delapan) variabel, dan 421 (empat ratus
dua puluh satu) indikator.
8.	 GATRA GEOGRAFI
	 Indeks Ketahanan Gatra (IKG) geografi Provinsi Bengkulu diukur dalam 7
(tujuh) aspek, 9 (delapan) variabel, dan diuraikan dalam 52 (lima puluh dua) indikator.
Aspek-aspek tersebut antara lain: batas wilayah, kemiringan wilayah, bentuk wilayah,
penggunaan lahan, kepadatan penduduk, iklim, risiko bencana, sarana dan prasarana,
dan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Indeks Ketahanan Gatra Geografi di Provinsi
Bengkulu adalah 2,93 = CUKUP TANGGUH.
	 Dari 9 (sembilan) variabel yang diukur, variabel Sarana dan Prasarana pada
kondisi Rawan, variabel Batas Wilayah, Penggunaan Lahan, dan Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI) berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi
variabel dalam Gatra Geografi dapat dilihat pada tabel berikut:
45PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Tabel:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
NO VARIABEL BOBOT SKOR BOBOT X
SKOR
1 Batas Wilayah 20 2,44 48,89
2 Kemiringan Wilayah 3 4,00 12,00
3 Bentuk Wilayah 7 4,25 29,75
4 Penggunaan Lahan 4 2,06 8,26
5 Kepadatan Penduduk 16 4,33 69,33
6 Iklim 9 4,78 43,00
7 Resiko Bencana 18 2,75 49,50
8 Sarana dan Prasarana 13 1,47 19,12
9
Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI)
10 2,50 25,00
TOTAL 100 292,85
Pie Chart 1:
Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
46 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Radar Chart 1:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
	 Dalam Gatra Geografi Provinsi Bengkulu terdapat 17 (sembilan belas) indikator
Rawan dan 2 (dua) indikator Kurang Tangguh, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra
Geografi Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator
tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
47PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Tabel:
Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi Provinsi Bengkulu
No Indikator Rekomendasi
1
Kebijakan daerah
tentang batas wilayah
Pemda membuat perda tentang batas
wilayah antara daeraah terutama daerah
pengembangan baru.
Mensosialisasikan batas wilayah antara
daerah pemekaran kestake holder
pemerintah kabupaten.
Menghindari potensi konflik akibat batas
wilayah dengan cara menjalin komunikasi
antara daerah .Solusi terakhir melalui
pengadilan.
5
Kebijakan daerah
tentang bentuk
wilayah
Pemda membuat grand design RTRW
pemerintah provindi Bengkulu.
Pemda membuat kajian tentang kebutuhan
daerah pemekaran berdasarkan dengan
anggaran pembangunan yang ada.
3
Kebijakan daerah
tentang transportasi
darat
Pemda membuat peraturan tentang
transportasi darat terutama pengangkutan
hasil tambang yang melintasi jalan
perkotaan.
Pemda berkoordinasi dengan pemerintah
pusat tentang pembanguna ring road
didaerah cagar alam.
Pemda merencanakan pembangunan sarana
jalan yang melintasi daerah trerpencil untuk
mempercepat pembangunan daerah.
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
48 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No Indikator Rekomendasi
4
Kebijakan daerah
tentang transportasi
laut
Pemerintah daerah berkoordinasi dengan
pemerintah pusat untuk memaksimalkan
pelabuhan laut Pulau Baai.
Pemerintah daerah berkoordinasi dengan
pemerintah pusat untuk meningkatkan
klasifikasi jalan yang menuju pelabuhan
laut Pulau Baai.
5
Kebijakan daerah
tentang transportasi
udara
Pemda merencanakan pembangunan dan
peningkatan kualitas pelayanan Bandara
Fatmawati agar dapat didarati oleh pesawat
berbadan besar.
Pemda membuat grand design
pengembangan bandara udara Fatamawati
dengan membebaskan tanah yang lebih
luas.
8
Rasio jumlah pesawat
penumpang terhadap
100.000 penduduk
Pemda berkoordinasi dengan pihak
perusahaan penerbangan swasta dan
BUMN untuk penambahan frekwensi
penerbangan ke Bengkulu.
9.	 GATRA DEMOGRAFI
	 Indeks Ketahanan Gatra (IKG) demografi Provinsi Bengkulu diukur dalam 3 (tiga)
aspek, 7 (tujuh) variabel, dan diuraikan dalam 47 (empat puluh tujuh) indikator. Aspek-
aspek tersebut antara lain: kuantitas, kualitas, dan mobilitas. Indeks Ketahanan Gatra
Demografi di Provinsi Bengkulu adalah 3,64 = TANGGUH.
	 Dari 7 (tujuh) variabel yang diukur, tidak ada variabel yan rawan maupun kurang
rawan. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Demografi dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel:
49PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Demografi
No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor
1 Fertilitas 11,00 2,73 30,07
2 Mortalitas 4,00 3,38 13,50
3 Komposisi Penduduk 25,00 4,41 110,29
4 Morbiditas 7,00 3,81 26,65
5 Partisipasi Ekonomi 21,00 4,50 94,50
6 Mobilitas Spasial 14,00 2,81 39,41
7 Mobilitas Sosial 18,00 2,73 49,20
Total 100 363,62
Pie Chart 2:
Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
Radar Chart 2:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
50 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
10.	 GATRA SUMBER KEKAYAAN ALAM (SKA)
	 Indeks Ketahanan Gatra (IKG) SKA Provinsi Bengkulu diukur dalam 3 (tiga) aspek,
8 (delapan) variabel, dan diuraikan dalam 147 (seratus empat puluh tujuh) indikator.
Aspek-aspek tersebut antara lain: pemenuhan barang konsumsi, komoditas pemenuhan
kebutuhan dan penghasil devisa, dan lingkungan biofisik. Indeks Ketahanan Gatra SKA
di Provinsi Bengkulu adalah 2,,50 = KURANG TANGGUH.
	 Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Kondisi Lingkungan Hidupl
berada dalam posisi Rawan dan variabel Ketersediaan Pangan, Energi Sumber Daya
Air, dan Mineral berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi
variabel dalam Gatra SKA dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA
No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor
1 Ketersediaan Pangan 22 2,37 52,13
2 Energi (Gatra SKA) 14 2,22 31,07
3 Sumber Daya Air 19 2,25 42,75
4 Mineral 17 2,82 47,91
5 Sumber Daya Laut Hayati 8 2,97 23,76
6 Hutan dan Hasil Hutan 11 3,09 34,00
7 Komoditi Perkebunan 3 2,71 8,14
8 Kondisi Lingkungan Hidup 6 1,67 10,00
TOTAL 100 249,76
51PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Pie Chart 3:
Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA
Radar Chart 3:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA
	 Dalam Gatra SKA Provinsi Bengkulu terdapat 73 (tujuh puluh tiga) indikator
Rawan, dan 4 (empat) indikator Kurang Tangguh, sehingga upaya peningkatan posisi
Gatra SKA di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator
tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
52 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel:
Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA Provinsi Bengkulu
No Indikator Rekomendasi
Kebijakan daerah tentang
ketersediaan pangan
Pemda perlu meningkatan ketahanan
pangan terutama dalam tingkat
keluarga.Peningkatan pangan akan
dapat meningkatkan ekonomi keluarga.
Persentase produksi lokal
beras terhadap potensi
produksi beras di daerah
Perlunya pemda untuk membuat
perencanaan tentang peluasan
persawahan dan perbaikan irigasi untuk
meningkatkan produksi beras .
Persentase produksi lokal
jagung terhadap potensi
produksi jagung di daerah
Perlunya Pemda memberikan bimbingan
dan bibit jagung unggulan agar lebih
banyak hasilnya.
Persentase produksi lokal
kacang-kacangan terhadap
potensi produksi di daerah
Perlunya Pemda memberikan bimbingan
pertanian dan bibit kacang-kacangan
unggulan agar lebih maksimal hasilnya.
Persentase capaian rencana
produksi batu bara
Perlunya Pemda berkoordinasi dengan
pemerintah pusat untuk mengatur
produksi batu bara agar tidak merusak
lingkungan.Pemda harus mengawasi
tambang agara tidak diproduksi dengan
berlebihan.
Pemda selalu mengawasi transportasi
hasil batubara menuju pelabuhan untuk
pengangkutan agar tidak merugikan
pelayan masyarakat yang mengunakan
jalan umum.
Persentase pengusahaan
panas bumi oleh perusahaan
nasional
Pemda bekerjasama dengan pemerintah
Pusat untuk mengembangkan panas
bumi di provinsi Bengkulu sebagai
tenaga listrik masa depan.
53PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
No Indikator Rekomendasi
Persentase cadangan energi
air (hydropower) yang sudah
dimanfaatkan terhadap
potensi yang ada di daerah
Pemda melanjutkan kerjasama dengan
pemerintah Sumatra Sselatan untuk
mengembangkan energi air.
Persentase pemanfaatan
energi surya terhadap potensi
yang ada
Pemerintah daerah perlu
mengembangkan pemanfatan energi
surya terutam didaaerah terpencil
dan pulau Enggano.Pemberian
intensif kepada peneliti yang dapat
mengembangkan energi surya didaerah
terpencil.
Kebijakan daerah tentang
sumber daya air
Pemda melanjutkan kerjasama dengan
pemerintah Sumatra Sselatan untuk
mengembangkan energi air.
Pemda perlu mengawasi kelestarian
lingkungan hutan agar sungai tetap
mengalirkan air sesuai debit yang besar.
Kebijakan daerah tentang
mineral
Perlunya Pemda berkoordinasi dengan
pemerintah pusat untuk mengatur
produksi mineral agar tidak merusak
lingkungan.Pemda harus mengawasi
tambang agar tidak diproduksi dengan
berlebihan.
Pemda selalu mengawasi transportasi
hasil mineral menuju pelabuhan untuk
pengangkutan agar tidak merugikan
pelayan masyarakat yang mengunakan
jalan umum.
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
54 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
11.	 GATRA IDEOLOGI
	 Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Ideologi Provinsi Bengkulu diukur dalam 5 (lima)
aspek, 14 (empat belas) variabel, dan diuraikan dalam 99 (sembilan puluh sembilan)
indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila II
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila III Persatuan Indonesia, Sila IV Kerakyatan
Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Keadilan, Sila
V Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Indeks Ketahanan Gatra Ideologi di
Provinsi Bengkulu adalah 1,79 = RAWAN.
	 Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Kesamaan Hak Dalam Konteks
Kehidupan Sosial dan Variabel Kesetaraan berada dalam posisi Rawan. Sedangkan
variabel Kewajiban Sosial, Solidaritas Sosial, Kesatuan Wilayah, dan Kekeluargaan
berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam
Gatra Ideologi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi
No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor
1 Religiusitas dan Ketakwaan 12,00 3,40 40,80
2 Toleransi 8,00 2,95 23,60
3
Kesederajatan dalam konteks
hukum
3,00 4,50 13,50
4
Kesamaan hak dalam konteks
kehidupan sosial
9,00 1,50 13,50
5 Kewajiban Sosial 7,00 2,75 19,25
6 Solidaritas Sosial 10,00 2,38 23,85
7 Kesatuan Wilayah 4,00 1,90 7,60
8
Persatuan Bangsa
(Nasionalisme)
6,00 3,62 21,69
9 Kebebasan yang taat hukum 15,00 2,00 30,00
10 Konsensus 1,00 2,00 2,00
11 Kesetaraan (Gatra Ideologi) 5,00 1,80 9,00
12 Kekeluargaan 7,00 1,83 12,83
13 Kesetaraan Akses 2,00 3,22 6,44
55PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor
14
Penghormatan terhadap hak
dan tanggung jawab
11,00 3,00 33,00
TOTAL 100 178,57
Pie Chart 4:
Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi
Radar Chart 4:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi
	 DalamGatraIdeologidiProvinsiBengkuluterdapat56(limapuluhenam)indikator
Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Ideologi di Provinsi Bengkulu harus
difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel
berikut:
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
56 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel:
Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi Provinsi Bengkulu
No Indikator Rekomendasi
1
Kebijakan daerah tentang
religiusitas dan ketakwaan
Pemda bekerja sama dengan DPRD
membuat peraturan terkait religiusitas
dan ketaqwaan.
2
Persentase penduduk beragama
Islam yang menyetorkan zakat,
infaq dan sadaqahnya kepada
Badan Amil Zakat Dearah
(BAZDA) dalam tahun terakhir
BAZDA mengaktifkan dan
mensosialisasikan tentang kewajiban
zakat bagi umat islam bengkulu.
3
Jumlah klenteng per 1.000
penduduk beragama Khonghucu
Pemda perlu memonitor kebutuhan
klenteng bagi umat khonghucu.
4
Persentase rata-rata ummat Katolik
yang menghadiri kebaktian
minggu pada Gereja utama
terhadap jumlah anggota yang
terdaftar
Dinas terkait perlu bekerjasama dengan
pihak gereja untuk memonitor dan
pembinaan umat katolik.
5
Persentase rata-rata ummat
Protestan yang menghadiri
kebaktian minggu pada Gereja
utama terhadap jumlah anggota
yang terdaftar
Dinas terkait perlu bekerjasama dengan
pihak gereja untuk memonitor dan
pembinaan umat protestan.
57PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
No Indikator Rekomendasi
6
Persentase rata-rata ummat Hindu
yang menghadiri kebaktian wajib
pada Pura utama terhadap jumlah
anggota yang terdaftar
Dinas terkait perlu bekerjasama dengan
pihak pengelola Pura untuk memonitor
dan pembinaan umat hindu
7
Persentase rata-rata ummat Budha
yang menghadiri kebaktian wajib
pada Vihara utama terhadap
jumlah anggota yang terdaftar
Dinas terkait perlu bekerjasama
dengan pihak pengelola Vihara untuk
memonitor dan pembinaan umat Budha
8
Persentase rata-rata ummat
Konghucu yang menghadiri
kebaktian wajib pada Klenteng
utama terhadap jumlah anggota
yang terdaftar
Dinas terkait perlu bekerjasama dengan
pihak pengelola Klenteng untuk
memonitor dan pembinaan umat
Khonghucu
9 Kebijakan daerah tentang toleransi
Pemda Bengkulu perlu membuat Perda
tentang toleransi antar umat beragama.
Bakorinda selalu memonitor tentang
perkembangan ancaman terhadap
toleransi SARA.
10
Frekuensi dialog intra ummat
beragama tahun terakhir
Pemda beserta Polri, TNI, FKUB, tokoh
masyarakat, tokoh adat, dan tokoh
agama meningkatkan dialog intra umat
beragama.
12
Kebijakan daerah tentang
kesederajatan dalam konteks
hukum
Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan
pengadilan tinggi selalu bekerja sama
untuk memanto perkembangan setiap
sidang hukum.
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
58 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No Indikator Rekomendasi
13
Persentase penanganan kasus
hukum perdata pengusaha
yang dianggap tidak adil oleh
masyarakat dalam tahun terakhir
Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan
pengadilan tinggi selalu bekerja sama
untuk memanto perkembangan setiap
sidang hukum terutama kasus hukum
yang menyangkut pengusaha melawan
masyarakat.
14
Persentase penanganan kasus
hukum pidana penguasa (pejabat
eksekutif, legislatif dan yudikatif)
yang dianggap tidak adil oleh
masyarakat
Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan
pengadilan tinggi selalu bekerja sama
untuk memantau perkembangan setiap
sidang hukum terutama menyangkut
kasus hukum pidana penguasa.
15
Kebijakan daerah tentang
kesamaan hak dalam konteks
kehidupan sosial
Pemda bekerja sama dengan komponen
bangsa lainnya di provinsi Bengkulu
untuk meningkatkan kesamaan hak.
Pemda bekerja sama dengan komponen
bangsa lainnya di provinsi Bengkulu
untuk meningkatkan sosialisasi tentang
kesamaan hak dalam kehidupan sosial
baik mayoritas maupun minoritas
melalui media cetak, elektronik.
16
Persentase jumlah pejabat publik
eselon II ke atas pada daerah
otonom yang berasal dari daerah
setempat/provinsi
Memberikan sosialisasi tentang
kesamaan hak sesema warga negara
untuk mengabdi di daerah otonom.
17
Kebijakan daerah tentang
kewajiban sosial
Pemerintah daerah bersama DPRD
membuat peraturan tentang
perlindungan sosial.
59PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
No Indikator Rekomendasi
18
Kebijakan daerah tentang
solidaritas sosial
Menggalakan tentang pentingnya
solidaritas sosial bagi setiap anggota
masyarakat.
19
Rasio pendonor darah terhadap
jumlah penduduk berusia > 15
tahun
Pemda bekerjasama dengan PMI di
daerah agar meningkatkan kegiatan
donor darah dengan melibatkan lebih
banyak masyarakat.
20
Persentase rumah singgah
terhadap jumlah anak Terlantar
Meningkatkan pembangunan rumah
singgah dan memberikan pendidikan
life skill bagi anak terlantar terutama di
kota madya Bengkulu.
21
Kebijakan daerah tentang kesatuan
wilayah
Pemda perlu membuat kebijakan
tentang kesatuan wilayah di Provinsi
Bengkulu.
Pemda melaksanakan sosialisasi kepada
masyarakat tentang satuan wilayah
provinsi Bengkulu dalam pambangunan
dan kesejahteran.
22
Kebijakan daerah tentang
persatuan bangsa (nasionalisme)
Perlu sosialisasi tetang nasionalisme
dan tentang negara kesatuan republik
Indonesia.
Perlu melaksanakan sosialalisasi
tentang perlunya persatuan bangsa dan
wawasan kebangsaan Indonesia.
23
Persentase pejabat struktural
eselon II pemerintah provinsi yang
berasal dari suku bangsa setempat
Perlu sosialisasi arti kesatuan dalam
keberagaman.
24
Kebijakan pusat tentang kebebasan
yang taat hukum*
Perlu sosialisasi kebijakan pusat terkait
taat hukum.
25
Kebijakan daerah tentang
kebebasan yang taat hukum
Sinergitas peraturan dengan pusat.
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
60 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No Indikator Rekomendasi
26
Persentase unjuk rasa yang
tidak memberitahukan terhadap
keseluruhan jumlah unjuk rasa
Perlu ketegasan dan kejelasan peraturan
tentang unjuk rasa.
27
Persentase pemberitaan dan
tayangan negatif (mistik,
pornografi dan kekerasan) media
televisi Nasional terhadap seluruh
tayangan dalam satu bulan *
Perlu perundangan dan PP yang
mengatur tayangan televisi di waktu jam
belajar anak-anak.
28
Persentase pemberitaan dan
tayangan negatif (mistik,
pornografi dan kekerasan) media
cetak Nasional terhadap seluruh
tayangan dalam satu bulan *
Perlu penegakkan aturan secara
konsisten
29
Persentase rata-rata pemberitaan
dan tayangan negatif (mistik,
pornografi dan kekerasan) dalam
media cetak dan televisi daerah
terhadap keseluruhan tayangan
dalam sebulan
KPI dan masyarakat memonitor siaran
TV.
30
Persentase unjuk rasa dengan
kekerasan terhadap seluruh
kegiatan unjuk rasa dalam satu
tahun terakhir
Polri dan Pemda bersikat tegas
menegakkan aturan.
61PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
No Indikator Rekomendasi
31
Kebijakan pusat tentang konsensus
*
Pemerintah Pusat memberikan
jumlah SKS yang lebih banyak
untuk mata pelajaran Pancasila dan
kewarganegaraan.
Pemerintah daerah mengajukan
penambahan pengajar terutama tentang
Pancasila dan kewarganegaraan .
Pemerintah pusat melaksanakan revisi
dan penambahan jumlah buku tentang
Pancasila dan kewaraganegaraan untuk
siswa dasar,menengah dan tinggi.
32
Kebijakan daerah tentang
konsensus
Pemda melaksanakan sosialisai tentang
Pancasila dimasyarakat daerah terutama
didaerah terpencil bekerjasama dengan
tokoh agama ,tokoh agama dan tokoh
adat .
Pemda melaksanakan sosialaisasi
tentang Pancasiala kepada para pemuda
bekerja sama dengan TNI,Polri melalui
kegiatan kepemudaan.
34
Persentase pengambilan keputusan
berdasarkan voting terhadap
seluruh keputusan sidang pleno
DPRD
Pengambilan keputusan di DPRD
berdasarkan voting tetapi di utamakan
mufakat dalam setiap keputusan.
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
62 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
12.	 GATRA POLITIK
	 Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Politik Provinsi Bengkulu diukur dalam 6 (enam)
aspek, 18 (delapan belas) variabel, dan diuraikan dalam 108 (seratus delapan) indikator.
Aspek-aspek tersebut antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, organisasi
masyarakat, dan masyarakat madani. Indeks Ketahanan Gatra Politik di Provinsi
Bengkulu adalah 2,22 = KURANG TANGGUH.
	 Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Hubungan Pusat-Daerah dan
Antar Daerah berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Kapasitas Pemerintah;
Kapasitas Kepartaian; Asosiasi Pekerja; Ormas Pemuda; dan Tokoh Masyarakat
Agama, Adat, Akademisi berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor
dan posisi variabel dalam Gatra Politik dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik
No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor
1 Kapasitas Pemerintah 11,00 2,20 24,20
2
Hubungan Pusat-Daerah
dan antar daerah
6,00 1,44 8,63
3 Politik Luar Negeri 2,00 4,10 8,20
4 Keterwakilan 3,00 4,33 13,00
5 Fungsi Budgeting 7,00 3,00 21,00
6 Fungsi Legislasi 6,00 #DIV/0! #DIV/0!
7 Fungsi Pengawasan 9,00 3,33 30,00
8 Kepastian Hukum 10,00 2,80 28,00
9 Penegakan Hukum 9,00 #DIV/0! #DIV/0!
10 Sistem Kepartaian 8,00 4,33 34,67
11 Kapasitas Kepartaian 3,00 1,91 5,73
12 Media Massa 8,00 3,00 24,00
13 Kelompok Bisnis/Usaha 2,00 4,14 8,29
14 Asosiasi Pekerja 2,00 2,00 4,00
15 Ormas Pemuda 4,00 2,55 10,18
16
Lembaga Swadaya
Masyarakat
4,00 #DIV/0! #DIV/0!
63PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor
17
Tokoh masyarakat, agama,
adat, akademisi
5,00 #DIV/0! #DIV/0!
18 Masyarakat awam 1,00 2,43 2,43
TOTAL 100 222,32
Pie Chart 5:
Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik
Radar Chart 5:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik
	 Dalam Gatra Politik di Provinsi Bengkulu terdapat 65 (enam puluh lima) indikator Rawan,
sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Politik di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada
rekomendasiindikator-indikatortersebutyangdapatdilihatpadatabelberikut:
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
64 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel:
Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik Provinsi Bengkulu
No Indikator Rekomendasi
1
Kebijakan daerah tentang
kapasitas pemerintah
Pemda meningkatkan kualitas
PNS Pemda dengan memberikan
pendidikan dan penataran tentang
ilmu pemerintahan.
Pemda bekerjasama dengan BPK
dan KPK untuk melaksanakan
pemerintahan yang acountabilitas.
3
Dukungan konstruktif
dari legislatif, yudikatif
dan masyarakat terhadap
kebijakan publik
Perlunya kerjasama yang lebih
kondusif antara eksekutif dan
legisilatif didaerah.
Perlunya kerjasama antara yudikatif
dan legisilatif sehingga masyarakat
lebih merasakan kebijakan publik
yang lebih baik.
7
Kuantitas dan kualitas
Perda yang pro kepentingan
publik
Perlunya penelitian terhadap Perda
yang bersifat egosintris kedaerahan.
Perlunya penelitian tentang Perda
yang berlawanan dengan penggunaan
anggaran yang acountabilitas dan
tidak melanggar undang-undang yang
lain.
10
Kebijakan daerah tentang
hubungan pusat-daerah dan
antar daerah
Perlunya sinergitas terhadap
hubungan antara pemerintah
11
Otonomi daerah dengan
kejelasan hak dan kewajiban
antara pemerintah pusat dan
daerah
Sangat urgen dan mendesak untuk
segera ditangani
65PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
No Indikator Rekomendasi
14
Wakil rakyat yang
profesional dan kompeten
di bidangnya di tingkat
provinsi
Perlunya peningklatan pendidikan
kepada wakil rakyat agar profesional
untuk mendukung tugas sebagi
legisilatif.
Perlunya adanya penyelesaian
permasalahan wakil rakyat yang
partainya tidak masuk dalam peserta
pemilu th 2014 sehingga pindah
partai.
40
Kebijakan daerah tentang
media massa
Perlunya memberikan kesempatan
yang luas bagi media massa
pemerintah daerah untuk
menyampaikan pembangunan
Bengkulu.
Perlunya perluasan media massa
nasional kedaerah terpencil untuk
memberikan akses informasi nasional
kepada masyarakat.
41
Media cetak yang
independen
Memberikan lebih banyak lagi
penerbitan media cetak Independen
yang dapat memberikan informasi
yang netral.
42
Media elektronik yang
independen
Bengkulu memiliki satu media TV dan
beberapa stasiun radio lokal maupun
RRI yang dirasakan masih sangat
kurang dibandingkan dengan luas
wilayah. Berita yang disampaikan
cukup netral tetapi harus ada
keperpihakan kepada berita yang
lebih positif.
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
68 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No Indikator Rekomendasi
43
Media yang bertanggung
jawab/objektif
Media massa masih perlu adanya
pencerahan untuk memberitakan
tentang berita yang positif,obyektif
dan bertanggung jawab.Media perlu
memperbanyak berita pembangunan
dan prestasi daerah .
45
Kebijakan daerah tentang
kelompok bisnis usaha
Masih perlunya pengembangan
kepada ekonomi daerah terutama
kepada kelompok bisnis usaha agar
lebih efesien karena kesulitan sarana
dan prasarana transportasi.
46
Iklim usaha dan kompetisi
yang sehat
Perlunya peningkatan iklim usaha
dan kompetisi yang lebih sehat dan
transparan terutama pada proyek
pemda sehingga anggaran lebih besar
ditujukan kepada pembangunan
sarana dan prasarana jalan.
47
Keterlibatan kelompok
bisnis dalam proses
penyusunan kebijakan
Perlunya penelitian kepada kelompok
usaha kepada proses penyusunan
kebijakan anggaran terutama yang
membantu kemenangan dalam
pilkada.
13.	 GATRA EKONOMI
	 Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Ekonomi di Provinsi Bengkulu diukur dalam 5
(lima) aspek, 20 (dua puluh) variabel, dan diuraikan dalam 127 (seratus dua puluh tujuh)
indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: kemakmuran, keadilan, aman, kemandirian,
dan daya saing. Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu adalah 2,96 =
CUKUP TANGGUH.
	 Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Kemiskinan dan Variabel
69PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Viskal berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Perumahan, infrastruktur,
Investasi, Teknologi, dan HaK Kekayaan Intelektual berada dalam posisi Kurang
Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Ekonomi dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi
No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor
1 Pangan (Gatra Ekonomi) 10,00 3,83 38,33
2 Sandang 6,00 2,62 15,69
3 Perumahan 2,00 2,50 5,00
4 Pertambahan Kekayaan 1,00 3,80 3,80
5 Kemiskinan 7,00 1,77 12,38
6 Kesempatan Kerja 6,00 2,94 17,63
7 Pemerataan 8,00 2,85 22,77
8 Harga Umum 7,00 3,63 25,38
9 Pasar Uang 9,00 3,40 30,60
10 Pasar Modal 8,00 3,25 26,00
11 Neraca Perdagangan 3,00 3,00 9,00
12 Biaya Modal 6,00 3,00 18,00
13 Energi (Gatra Ekonomi) 2,00 3,46 6,92
14 Infrastruktur 3,00 2,00 6,00
15 Investasi 5,00 2,00 10,00
16 Fiskal 4,00 1,78 7,11
17 Daya Saing Nasional 5,00 2,84 14,22
18 Teknologi 2,00 2,00 4,00
19 Efisiensi Pasar 5,00 4,20 21,00
20 Hak Kekayaan Intelektual 1,00 2,00 2,00
TOTAL 100 295,83
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
70 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Pie Chart 6:
Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi
Radar Chart 6:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi
	 Dalam Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu terdapat 32 (tiga puluh dua) indikator
Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu harus
difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel
berikut:
71PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Tabel:
Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi Provinsi Bengkulu
No Indikator Rekomendasi
1
Kebijakan daerah
tentang pangan (gatra
Ekonomi)
Perlunya peningkatan pertanian pangan
dengan memperbaiki pengairan dan
memperbanyak PLP didaerah terpencil.
Perlunya peningkatan pertanian
pangan ditingkat keluarga sehingga
meningkatkan ekonomi keluarga.
3
Kebijakan daerah
tentang perumahan
Perlunya Pemda membuat peraturan
tentang perumahan untuk masyarakat
ekonomi kecil ,petani dan nelayan.
Pengaturan perumahan diperkotaan yang
sesuai dengan RTRW sehingga tidak
merusak lingkungan dan keindahan
perkotaan.
6
Kebijakan daerah
tentang kemiskinan
dari aspek ekonomi
Pemda perlu membuat kebijakan
tentang pengentasan kemiskinan dengan
meningkatan kewirausahaan didaerah.
Pemda memberikan kemudahan kredit
tanpa anggunan kepada para pengusaha
pemula ,UMKM dan perusahaan yang
padat karya.
Pemda bekerjasama dengan
BUMN,BUMD dan perusahaan swasta
untuk memberikan program CSR dalam
meningkatan perwkonomian masyarakat.
8
Kebijakan daerah
tentang kesempatan
kerja
Pemda mendorong penguatan UMKM
kepada masyarakat kecil
9
Kebijakan daerah
tentang pemerataan
Pemda membuat sentra2 industri yang
mengandung potensial daerah untuk
kesejahteraan masyarakat.
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
72 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No Indikator Rekomendasi
10
Ketimpangan
pendapatan antar
penduduk (Gini Ratio
pendapatan)
Pemda memberikan sosialisasi kepada
penduduk agar mendapat pemahaman
guna meningkatkan nilai ekonomi
11
Ketimpangan
pendapatan antar
daerah (koefisien
Williamson)
Pemerintah Pusat memberikan arahan
kepada Kementerian Daerah Tertinggal
utk memberikan soisalisasi
14
Kebijakan daerah
tentang biaya modal
Pemda membuat Perda mengenai
permodalan.
15
Rasio kredit UKM
terhadap total kredit
Pemda melalui dinas koperasi
memberikan pinjaman modal dengan
bunga rendah.
17
Kebijakan daerah
tentang Infrastruktur
Pemda menerbitkan Perda tentang
infrastruktur.
19
Kebijakan daerah
tentang investasi
Pemda menerbitkan perda tentang
penanaman modal baik asing maupun
lokal.
22
Kebijakan daerah
tentang daya saing
nasional
Pemda menerbitkan Perda tentang
sumber alam sesuai dengan potensi
daerah.
26
Kebijakan daerah
tentang teknologi
Pemda mendorong tumbuh kembangnya
industri lokal berbasis teknologi.
30
Persentase biaya
transaksi tidak resmi
Membuat aturan yang tegas dan jelas
untuk meminimalisasi terjadinya
penyimpangan.
32
Jumlah PNBP dari
HAKI (Karya kreatif
Yang Dipatenkan) *
Pemda melindungi dengan Perda tentang
HAKI yang memuat kearifan lokal.
73PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
No Indikator Rekomendasi
11
Ketimpangan
pendapatan antar
daerah (koefisien
Williamson)
Pemda mendorong penguatan UMKM
kepada masyarakat kecil
14
Kebijakan daerah
tentang biaya modal
Pemda membuat Perda mengenai
permodalan.
15
Rasio kredit UKM
terhadap total kredit
Pemda melalui dinas koperasi
memberikan pinjaman modal dengan
bunga rendah.
17
Kebijakan daerah
tentang Infrastruktur
Pemda menerbitkan Perda tentang
infrastruktur.
19
Kebijakan daerah
tentang investasi
Pemda menerbitkan perda tentang
penanaman modal baik asing maupun
lokal.
22
Kebijakan daerah
tentang daya saing
nasional
Pemda menerbitkan Perda tentang
sumber alam sesuai dengan potensi
daerah.
26
Kebijakan daerah
tentang teknologi
Pemda mendorong tumbuh kembangnya
industri lokal berbasis teknologi.
30
Persentase biaya
transaksi tidak resmi
Membuat aturan yang tegas dan jelas
untuk meminimalisasi terjadinya
penyimpangan.
32
Jumlah PNBP dari
HAKI (Karya kreatif
Yang Dipatenkan) *
Pemda melindungi dengan Perda tentang
HAKI yang memuat kearifan lokal.
14.	 GATRA SOSIAL BUDAYA
Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu diukur dalam 4
(empat) aspek, 12 (dua belas) variabel, dan diuraikan dalam 132 (seratus tiga puluh dua)
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
74 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: kesejahteraan; harmoni; kesetaraan; sistem
nilai, perilaku dan artefak; . Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu
adalah 2,,47 = KURANG TANGGUH.
	 Dari20(duapuluh)variabelyangdiukur,variabelNilaiTradisionaldanUniversal
berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel keluarga; pemberdayaan perempuan;
kreasi manusia dan pemanfaatn Iptek berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara
lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya
No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor
1 Eksklusi Sosial 5,00 2,67 13,33
2 Pendidikan 13,00 2,66 34,55
3 Kesehatan 15,00 2,76 41,36
4 Keluarga 10,00 2,33 23,33
5 Kerukunan Sosial 14,00 1,80 25,20
6 Ketertiban Sosial 12,00 2,80 33,60
7 Penyakit Sosial 1,00 3,71 3,71
8 Hak-Hak Sipil 9,00 3,14 28,29
9 Pemberdayaan Perempuan 4,00 2,06 8,24
10
Nilai Tradisional dan
Universal
6,00 1,75 10,50
11 Perilaku Sosial 3,00 3,00 9,00
12
Kreasi Manusia dan Manfaat
Iptek
8,00 2,00 16,00
TOTAL 100 247,12
75PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Pie Chart 7:
Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya
Radar Chart 7:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya
	 Dalam Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu terdapat 50 (lima puluh)
indikator Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Sosial Budaya di Provinsi
Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat
dilihat pada tabel berikut:
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
76 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel:
Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya Provinsi Bengkulu
No Indikator Rekomendasi
Persentase anak nakal
Dinas sosial memberdayakan anak –anak
nakal dengan pelatihan ketrampilan
berbasis life skill
Persentase jumlah anggaran
yang dialokasikan dari
APBD untuk perlindungan
sosial
Pemda memberi porsi anggaran lebih
terhadap perlindungan sosial.
Kebijakan daerah di bidang
pendidikan
Pemda melalui dinas pendidikan dan
kebudayaan mengembangkan kurikulum
sekolah/pendidikan berbasis kearifan
lokal.
Persentese keluarga miskin
yang memiliki kartu Jaminan
Pemeliharaan Keluarga
Miskin
Pemda memberi akses lebih kepada warga
masyarakat untuk memperoleh jaminan
kesehatan.
Kebijakan daerah tentang
Keluarga
Pemda perlu menerbitkan perda tentang
perlindungan keluarga.
Kebijakan daerah tentang
Kerukunan Sosial
Pemda membuat perda kerukunan dan
ketertiban sosial
Kebijakan daerah tentang
Penyakit Sosial
Sangat urgen dan mendesak untuk segera
ditangani
Kebijakan daerah tentang
pemberdayaan Perempuan
Pemda mengembangkan perberdayaan
perempuan.
Kebijakan daerah tentang
Nilai tradisional dan
universal
Pemda membuat perda tentang nilai
tradisiona dan universal.
77PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
No Indikator Rekomendasi
Adat istiadat Melindungi dan memelihara adat istiadat.
Kemampuan beradaptasi
sosial (akulturasi dan
asimilasi)
Pemda memfasilitasi untuk tumbuh dan
berkembangnya berbagai kebudayaan.
Gotong royong
Mengembangkan nilai-nilai semangat
kegotong royongan.
Lembaga Adat Pemda membina berdirinya lembaga adat.
Kebijakan daerah tentang
Kreasi manusia dan Manfaat
Iptek
Pemda menerbitkan Perda tentang
Ekonomi kreatif.
Persentase organisasi
kesenian daerah
Pemda membina organisasi kesenian
daerah.
15.	 GATRA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	 Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu
diukur dalam 4 (empat) aspek, 20 (dua puluh) variabel, dan diuraikan dalam 110 (seratus
sepuluh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: politik pertahanan, ekonomi
pertahanan, militer, dan keamanan internal . Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan
Keamanan di Provinsi Bengkulu adalah 2,53 = KURANG TANGGUH.
	 Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Diplomasi Preventif; Alokasi
Belanja Pertahanan di APBN; Kemampuan Industri Pertahanan; Sistem Pertahanan
Semesta; Kekuatan TNI; dan Kondisi Terselenggaranya Perlindungan, Pelayanan,
dan Pengayoman Masyarakat berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Proses
Transfer Teknologi Persenjataan; Bela Negara; Kemampuan TNI; dan Gelar TNI
berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam
Gatra Pertahanan dan Keamanan dapat dilihat pada tabel berikut:
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
78 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan
No Variabel Bobot Skor
Bobot X
Skor
1 Diplomasi Pertahanan 4,00 4,00 16,00
2 Confidence Building Meassures (CBM) 5,00 5,00 25,00
3 Diplomasi Preventif 1,00 1,00 1,00
4 Resolusi Konflik 1,00 #DIV/0! #DIV/0!
5 Alokasi Belanja Pertahanan di APBN 9,00 1,80 16,20
6 Kemampuan Industri Pertahanan 8,00 1,00 8,00
7 Kemandirian Pengadaan Alutsista 9,00 3,00 27,00
8 Proses Transfer Teknologi Persenjataan 6,00 2,00 12,00
9 Kebijakan Pertahanan 8,00 3,00 24,00
10 Sistem Pertahanan Semesta 8,00 1,75 14,00
11 Bela Negara 7,00 2,00 14,00
12 Kekuatan TNI 4,00 1,00 4,00
13 Kemampuan TNI 3,00 2,33 7,00
14
Kemampuan OMSP (Operasi Militer
Selain Perang)
2,00 3,80 7,60
15 Gelar TNI 2,00 2,33 4,67
16 Kepolisian Nasional 5,00 3,00 15,00
17 Postur Kepolisian Nasional 6,00 3,70 22,20
18
Kondisi terjaminnya keamanan dan
ketertiban
7,00 4,25 29,75
19 Kondisi tertib dan tegaknya hukum 1,00 2,00 2,00
20
Kondisi terselenggaranya
perlindungan, pelayanan, dan
pengayoman masyarakat
4,00 1,40 5,60
TOTAL 100 253,02
79PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Pie Chart 8:
Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan
Radar Chart 8:
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan
	 Dalam Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu terdapat 46 (empat
puluh enam) indikator Rawan. Dari indikator-indikator tersebut yang akan dianalisis
lebih mendalam hanya indikator-indikator yang ditemui di daerah Bengkulu. Keempat
puluh enam indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
80 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel:
Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan Provinsi
Bengkulu
No Indikator Rekomendasi
1
Kebijakan pusat tentang
Confidence Building
Meassures (CBM) *
TNI dan Polri sesuai dengan UU No. 34 Tahun
2004 & UU No. 2 Tahun 2002 merupakan
institusi vertikal sehingga dalam gatra Hankam
indikator yang ada berdasarkan kebijakan
dari pusat, namun demikian Kodim sebagai
Komando wilayah memiliki tugas pokok
menyelenggarakan gelar kekuatan, pembinaan
kemampuan dan gelar binteruntuk menyiapkan
wilayahpertahanan di darat dan menjaga
keamanan wilayah, demikian pula institusi
Kepolisian menangani kamtibnas diharapkan
mampu melakukan penegakkan hukum dan
menjaga Kantibnas.
2
Kebijakan pusat tentang
Diplomasi Preventif *
Walaupun Kebijakan oleh Pusat namun di
daerah harus mampu menjabarkan kebijakan
dari Komando atas secara dinamis dilapangan
sesuai kewenangannya.
20
Kebijakan pusat tentang
Kemampuan OMSP
(Operasi Militer Selain
Perang) *
TNI mampu melaksanakannya dengan baik
seperti kesiagaan terhadap bencana alam.
21 Koordinasi Sipil-Militer *
Harus dioptimalkan adanya koordinasi Sipil-
Militer untuk fungsi deteksi dini sehingga hal-
hal risiko terkecil dapat dikendalikan.
24 Gelar Kekuatan AL *
Perlu secara rutin dan teratur dilakukan agar
mampu mencegah aksi kejahatan di wilayah
laut.
26 Teknologi Alutsista AD * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista
27 Teknologi Alutsista AL * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista
81PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
No Indikator Rekomendasi
29 Jenis Alutsista AD * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista
30 Jenis Alutsista AL * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista
32
Kebijakan pusat tentang
Postur Kepolisian Nasional
*
Perlunya disusun kebijakan postur Kepolisian
ya ng ideal.
33
Kebijakan pusat tentang
Kondisi terjaminnya
keamanan dan ketertiban * Perlunya disusun Protap-protap dan MoU antar
instansi Polri-Sipil-Militer untuk menjamin
tercapainya keamanan dan ketertiban.
34
Kebijakan daerah tentang
Kondisi terjaminnya dan
ketertiban
37
Kesiapan aparat TNI
Angkatan Laut dalam
penegakan hukum di laut
Perlunya kooordinasi lintas sektoral TNI
AL, dinas kelautan, Polili Air untuk menjaga
keamanan wilayah laut.
40
Kebijakan pusat tentang
Kondisi tertib dan
tegaknya hukum *
Perlunya disusun Protap-protap dan MoU antar
instansi Polri-Sipil-Militer untuk menjamin
tercapainya keamanan dan ketertiban.
41
Kebijakan daerah tentang
Kondisi tertib dan
tegaknya hukum
42
Efektivitas Penegakan
hukum oleh Aparat
Kepolisian
43
Efektivitas Pelayanan oleh
Aparat Kepolisian
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
82 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No Indikator Rekomendasi
44
Kebijakan pusat tentang
Kondisi terselenggaranya
perlindungan, pelayanan,
dan pengayoman
masyarakat *
Perlunya peningkatan kualitas pelayanan
Kepolisian kepada masyarakat, dan koordinasi
dengan instansi terkait.
45
Kebijakan daerah tentang
Kondisi terselenggaranya
perlindungan, pelayanan,
dan pengayoman
masyarakat
46
Rasio kegiatan kerja sama
intelijen kepolisian
Perlu ditingkatkan baik kualitas maupun
kuantitas koordinasi dengan bebagai pihak
dengan Korem, Lanal dan pemerintah daerah
serta tokoh masyarakat, tokoh agama untuk
deteksi dini terhadap berbagai potensi
kejahatan dan konflik yang bisa menganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat
83PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
BAB 4 - PENUTUP
84 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
PENUTUP
4
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
TENTANG
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
PPRA XLIX LEMHANNAS RI
BAB 4 - PENUTUP
86 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
16.	 KESIMPULAN
	 Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu adalah 2,62 atau CUKUP
TANGGUH, yang merupakan agregasi dari seluruh aspek ketahanan astagatra, yang
dapat dirangkum sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 35:
Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu
No Gatra Bobot Skor Bobot X Skor
1 Geografi 6,00 2,93 17,57
2 Demografi 14,00 3,64 50,91
3 Sumber Kekayaan Alam 6,00 2,50 14,99
4 Ideologi 15,00 1,79 26,78
5 Politik 9,00 2,22 20,01
6 Ekonomi 16,00 2,96 47,33
7 Sosial Budaya 24,00 2,47 59,31
8 Pertahanan dan Keamanan 10,00 2,53 25,30
TOTAL 100 262,20
17.	 SARAN
	 Berdasarkan hasil Studi Strategis dalam Negeri di Provinsi Bengkulu, disarankan
bahwa untuk kondisi hasil validasi Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Bengkulu
Tahun 2013 yang mendapatkan penilaian “KURANG TANGGUH” adalah gatra Sumber
Kekayaan Alam (SKA) dan gatra Pertahanan dan Keamanan (Hankam), oleh karena
itu perlu ditingkatkan dan ditangani segera dengan sebaik-baiknya dan secepatnya
agar permasalahan yang akan muncul dapat dicegah. Pemerintah dan Pemerintah
provinsi Bengkulu harus bersinergi dan bekerja keras membenahi hambatan-hambatan
pembangunan yang ada mulai dari kebijakan sampai pada level teknis pelaksanaan
pemabngunandidaerah,sehinggapembangunannasionaldidaerahBengkulumeningkat
dan Ketahanan nasional Provinsi Bengkulu meningkat pula. Dengan demikian akan
tercapainya tujuan nasional sebagaimana dimanatkan UUD NRI 1945.
87PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
DOKUMENTASI KEGIATAN
88 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
PPRA XLIX LEMHANNAS RI
PROVINSI BENGKULU
21- 26 JULI 2013
89PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
DOKUMENTASI KEGIATAN
90 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
BAB 4 - PENUTUP
90 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
91PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
DOKUMENTASI KEGIATAN
92 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
93PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
DOKUMENTASI KEGIATAN
94 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
95PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 95PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
DOKUMENTASI KEGIATAN
96 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
PESERTA
97PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Drs. Lutfi Lubihanto, MM
Kombes Pol.
Ketua Pok. Peserta
Puwakpitiye U.S.V
Mayjen Srilangka
Ir. Fedhy E. Wiyana
Kol. Laut (E)
Wakil Ketua Pok. Peserta
Phineas M.
Chief Super Intended
Zimbabwe
Dr. Dadang Solihin, SE,MA
Pembina Utama Muda (IV/d)
Sekretaris
Ratnawati H, SH, MH
Kombes Pol.
DOKUMENTASI KEGIATAN
98 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Sri Utami E., SPT, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Partono, S.IP
Kol. Arh.
Ida Bagus P
Kol. Inf.
Joko Warsito
Kol. Inf.
Moch. Effendi
Kol. Czi
Iwan Barley
Kol. Inf.
99PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Yuniar Ludfi
-
Drs. Tabana Bangun, M.Si
Kombes Pol.
Taufiq Suhargo Arif
Kol. Tek.
Drs. Adi Kuntoro
Kombes Pol.
Toto B., SH
Kol. Nav.
Drs. Ade Rahmat S
Kombes Pol.
DOKUMENTASI KEGIATAN
100 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Drs. Pepen Supendi Y, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Drs. Edward Marpaung,MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
Boedhi Setiadjid
Pembina Utama Madya (IV/d)
DiazHendropriyono,MA,MPA
-
Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Pembina Tk. I (IV/b)
Arya Rezavidi, MEE, Ph.D	
Pembina Utama Madya (IV/d)
101PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Ir. Fransiscus Go, SH
-
Dr. Valentinus Saeng, CP
-
DR.Yurnal,SH,S.Pd,M.Hum
Kol. Nav.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bahan Tayang - Manajemen Data Kecamatan
Bahan Tayang - Manajemen Data KecamatanBahan Tayang - Manajemen Data Kecamatan
Bahan Tayang - Manajemen Data KecamatanPusdiklatKKB
 
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove  dan Kesejahteraan Mas...Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove  dan Kesejahteraan Mas...
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...CIFOR-ICRAF
 
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI ...
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI ...BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI ...
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI ...Dadang Solihin
 
Surat suara pemilihan ketua osis masa bakti 2012-2013
Surat suara pemilihan ketua osis masa bakti 2012-2013Surat suara pemilihan ketua osis masa bakti 2012-2013
Surat suara pemilihan ketua osis masa bakti 2012-2013Lalu Gede Sudarman
 
0. PPT Konversi SKP 2023 okkk.pptx
0. PPT Konversi SKP 2023 okkk.pptx0. PPT Konversi SKP 2023 okkk.pptx
0. PPT Konversi SKP 2023 okkk.pptxssuser8b71cd1
 
Surat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpSurat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpsandya nugraha
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Proyek perubahan dedy.net
Proyek perubahan dedy.netProyek perubahan dedy.net
Proyek perubahan dedy.netDedy Iskandar
 
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangArief Budiman
 
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptxFeraEzaSafitri
 
Transformasi Peran Strategis Sekda dalam Mewujudkan Jabar Maju dan Sejahtera ...
Transformasi Peran Strategis Sekda dalam Mewujudkan Jabar Maju dan Sejahtera ...Transformasi Peran Strategis Sekda dalam Mewujudkan Jabar Maju dan Sejahtera ...
Transformasi Peran Strategis Sekda dalam Mewujudkan Jabar Maju dan Sejahtera ...Dadang Solihin
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangPenataan Ruang
 
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptxPAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptxRamadhanPradanaputra
 

Mais procurados (20)

Bahan Tayang - Manajemen Data Kecamatan
Bahan Tayang - Manajemen Data KecamatanBahan Tayang - Manajemen Data Kecamatan
Bahan Tayang - Manajemen Data Kecamatan
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
 
Evaluasi Sistem LAKIP di Daerah
Evaluasi Sistem LAKIP di DaerahEvaluasi Sistem LAKIP di Daerah
Evaluasi Sistem LAKIP di Daerah
 
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove  dan Kesejahteraan Mas...Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove  dan Kesejahteraan Mas...
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...
 
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI ...
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI ...BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI ...
BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI ...
 
Surat suara pemilihan ketua osis masa bakti 2012-2013
Surat suara pemilihan ketua osis masa bakti 2012-2013Surat suara pemilihan ketua osis masa bakti 2012-2013
Surat suara pemilihan ketua osis masa bakti 2012-2013
 
0. PPT Konversi SKP 2023 okkk.pptx
0. PPT Konversi SKP 2023 okkk.pptx0. PPT Konversi SKP 2023 okkk.pptx
0. PPT Konversi SKP 2023 okkk.pptx
 
Surat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpSurat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smp
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan Zonasi
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Proyek perubahan dedy.net
Proyek perubahan dedy.netProyek perubahan dedy.net
Proyek perubahan dedy.net
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
 
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
 
Buku Saku - Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat (MAPPI FHUI)
Buku Saku - Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat (MAPPI FHUI)Buku Saku - Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat (MAPPI FHUI)
Buku Saku - Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat (MAPPI FHUI)
 
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
 
Materi sakip-rakor-20200212 (1)
Materi sakip-rakor-20200212 (1)Materi sakip-rakor-20200212 (1)
Materi sakip-rakor-20200212 (1)
 
Transformasi Peran Strategis Sekda dalam Mewujudkan Jabar Maju dan Sejahtera ...
Transformasi Peran Strategis Sekda dalam Mewujudkan Jabar Maju dan Sejahtera ...Transformasi Peran Strategis Sekda dalam Mewujudkan Jabar Maju dan Sejahtera ...
Transformasi Peran Strategis Sekda dalam Mewujudkan Jabar Maju dan Sejahtera ...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
 
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptxPAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
 

Destaque

Materi Bupati Kaur Hermen Malik, Kedaulatan Pangan, Makasar
Materi Bupati Kaur Hermen Malik, Kedaulatan Pangan, MakasarMateri Bupati Kaur Hermen Malik, Kedaulatan Pangan, Makasar
Materi Bupati Kaur Hermen Malik, Kedaulatan Pangan, MakasarDian Utama
 
Sistrans debora elluisa manurung (11312760)
Sistrans debora elluisa manurung (11312760)Sistrans debora elluisa manurung (11312760)
Sistrans debora elluisa manurung (11312760)Debora Elluisa Manurung
 
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006avturangga
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Khalid Mustafa
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with DataSeth Familian
 
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 20173 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017Drift
 

Destaque (15)

Materi Bupati Kaur Hermen Malik, Kedaulatan Pangan, Makasar
Materi Bupati Kaur Hermen Malik, Kedaulatan Pangan, MakasarMateri Bupati Kaur Hermen Malik, Kedaulatan Pangan, Makasar
Materi Bupati Kaur Hermen Malik, Kedaulatan Pangan, Makasar
 
Sistrans debora elluisa manurung (11312760)
Sistrans debora elluisa manurung (11312760)Sistrans debora elluisa manurung (11312760)
Sistrans debora elluisa manurung (11312760)
 
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006
 
Pdrb sektoral malteng 2012
Pdrb sektoral malteng 2012Pdrb sektoral malteng 2012
Pdrb sektoral malteng 2012
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
 
Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSwakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa TengahBahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Bahan Sosialisasi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with Data
 
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 20173 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
 

Semelhante a SSDN BENGKULU

Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...
Executive Summary:  LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...Executive Summary:  LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...
Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...Dadang Solihin
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIBLaporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIBEKPD
 
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
 
Spirit Soekarno Mewujudkan Bengkulu Zero Poverty
Spirit Soekarno Mewujudkan Bengkulu Zero PovertySpirit Soekarno Mewujudkan Bengkulu Zero Poverty
Spirit Soekarno Mewujudkan Bengkulu Zero PovertyTri Widodo W. UTOMO
 
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraOswar Mungkasa
 
Critical review anindya cahya 08211640000107
Critical review anindya cahya 08211640000107Critical review anindya cahya 08211640000107
Critical review anindya cahya 08211640000107Anindya Agustri
 
Kebijakan perencanaan 2015
Kebijakan perencanaan 2015Kebijakan perencanaan 2015
Kebijakan perencanaan 2015Muh Saleh
 
Pedum agro 2011 jatim
Pedum agro 2011 jatimPedum agro 2011 jatim
Pedum agro 2011 jatimzenoz
 
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitung
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitungLaporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitung
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitungDwitantri Rezkiandini
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesililikwbs
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiErwin Rinaldy
 
Statistik daerah-kabupaten-nunukan-2015
Statistik daerah-kabupaten-nunukan-2015Statistik daerah-kabupaten-nunukan-2015
Statistik daerah-kabupaten-nunukan-2015Arifuddin Ali
 
Perdesrpjmdes2013 2019
Perdesrpjmdes2013 2019Perdesrpjmdes2013 2019
Perdesrpjmdes2013 2019Sungonlegowo
 
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersPresentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersDadang Solihin
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
 
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombana
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombanaAnalisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombana
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombanaMuhArmawaddin
 

Semelhante a SSDN BENGKULU (20)

Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...
Executive Summary:  LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...Executive Summary:  LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...
Executive Summary: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN ...
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIBLaporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
 
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
 
Spirit Soekarno Mewujudkan Bengkulu Zero Poverty
Spirit Soekarno Mewujudkan Bengkulu Zero PovertySpirit Soekarno Mewujudkan Bengkulu Zero Poverty
Spirit Soekarno Mewujudkan Bengkulu Zero Poverty
 
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
 
Critical review anindya cahya 08211640000107
Critical review anindya cahya 08211640000107Critical review anindya cahya 08211640000107
Critical review anindya cahya 08211640000107
 
Kebijakan perencanaan 2015
Kebijakan perencanaan 2015Kebijakan perencanaan 2015
Kebijakan perencanaan 2015
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Pedum agro 2011 jatim
Pedum agro 2011 jatimPedum agro 2011 jatim
Pedum agro 2011 jatim
 
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitung
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitungLaporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitung
Laporan disparitas spasial prov. kep. bangka belitung
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
 
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesiPaparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
Paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi
 
Statistik daerah-kabupaten-nunukan-2015
Statistik daerah-kabupaten-nunukan-2015Statistik daerah-kabupaten-nunukan-2015
Statistik daerah-kabupaten-nunukan-2015
 
BAB I
BAB IBAB I
BAB I
 
Narasi musrenbangprov jatim 2011
Narasi musrenbangprov jatim 2011Narasi musrenbangprov jatim 2011
Narasi musrenbangprov jatim 2011
 
Perdesrpjmdes2013 2019
Perdesrpjmdes2013 2019Perdesrpjmdes2013 2019
Perdesrpjmdes2013 2019
 
Rencana strategis 2015 2019
Rencana strategis 2015 2019Rencana strategis 2015 2019
Rencana strategis 2015 2019
 
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersPresentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
 
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombana
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombanaAnalisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombana
Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pdrb kab bombana
 

Mais de Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaDadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRADadang Solihin
 

Mais de Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Último

Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPAnaNoorAfdilla
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 

Último (20)

Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 

SSDN BENGKULU

  • 1. LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG LAPORAN KELOMPOK PESERTA PPRA XLIX LEMHANNAS RI STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013 PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU BUKU 2 BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR : SPRIN / 595 / IV / 2013 TANGGAL : 2 April 2013
  • 2.
  • 3. iiiPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU KATA PENGANTAR Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bisa menyelesaikan Buku I ini sebagai Laporan Pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX di Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 26 Juli 2013. Pelaksanaan SSDN di Provinsi Bengkulu tersebut berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor Sprin/595/IV/2013 tanggal 2 April 2013, yang berisi tentang Kondisi “Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu”. PadakesempataninikamisegenapanggotaKelompokSSDNdiProvinsiBengkulu, mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan SSDN ke Provinsi Bengkulu. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Mayjen TNI Edy Susanto sebagai Pimpinan Rombongan, Drs. Edijan Tandjung, M.Si sebagai Tenaga Ahli I, H.Ario W, SH, MSc, sebagai Tenaga Ahli II dan Laksma TNI Petrus Padmardjo sebagai Liaison Officer, Drs. Iswidiyatmo, MM, MA sebagai Sekretaris Rombongan. Kami telah berupaya menyusun laporan Buku II Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Provinsi Bengkulu ini sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu yang sangat terbatas dan menggunakan sumber data yang ada, namun demikian kami sepenuhnya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna kesempurnaan laporan ini, sehingga laporan ini dapat bermanfaat bagi upaya kita mewujudkan pembangunan Nasional, demi kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya. Jakarta, Agustus 2013 Kombes Pol Drs. Lutfi Lubihanto, MM KETUA KELOMPOK SSDN PROVINSI BENGKULU
  • 4.
  • 5. vPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Kata Pengantar iii Daftar Isi iv PENDAHULUAN 1. Umum 2 2. Maksud dan Tujuan. 5 3. Ruang Lingkup dan Sistematika. 5 4. Metode dan Pendekatan. 6 KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 5. Umum 10 6. Kondisi Ketahanan Nasional 10 ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 7. Umum 44 8. Gatra Geografi 44 9. Gatra Demografi 48 10. Gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA) 50 11. Gatra Ideologi 54 12. Gatra Politik 62 13. Gatra Ekonomi 68 14. Gatra Sosial Budaya 73 15. Gatra Pertahanan dan Keamanan 77 PENUTUP 85 16. Kesimpulan 86 17. Saran 86 DAFTAR ISI
  • 6. BAB 1 - PENDAHULUAN vi LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 7. PENDAHULUAN 1 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 8. BAB 1 - PENDAHULUAN 2 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 1. UMUM Ketahanan Nasional di daerah sangat penting untuk menunjang ketahanan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional di daerah, salah satunya Provinsi Bengkulu, perlu dijaga agar proses pencapaian tujuan nasional dapat berjalan dengan sukses. Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968. Berdasarkan undang-undang tersebut, wilayah Provinsi Bengkulu meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km2 , terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Cu rup) yang terdiri
  • 9. 3PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran kabupaten. Sampai  tahun 2011 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan total luas wilayah mencapai kurang lebih 1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi. Ditinjau dari letak geografisnya, Provinsi Bengkulu terletak di antara 1010 01’– 1030 41’ BT dan 20 16’ – 30 31’ LS disebelah barat pegunungan Bukit Barisan serta memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung sepanjang lebih kurang 567 kilometer. Provinsi Bengkulu di sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah selatan berbatasan
  • 10. BAB 1 - PENDAHULUAN 4 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 berjumlah 1.742.080.  Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebesar 105 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Keadaan sosial penduduk Provinsi Bengkulu digambarkan dalam beberapa variabel, antara lain : pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, keamanan, agama dan fasilitas layanan sosial. Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2011, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 39,84 % (Rp 8,4 triliun) terhadap PDRB Provinsi Bengkulu. Sektor pertanian tersebut mencakup: pertanian tanaman bahan makanan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu  relatif rendah. Selama kurun waktu 2000-2011 peranan sektor industri pengolahan dalam PDRB kurang dari 5 % per tahun. Di Provinsi Bengkulu terdapat 33 buah industri besar/ sedang yang mencakup industri makanan, minuman, dan tembakau, industri pengolahan kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenis, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri produk dari batubara dan pengilangan minyak  bumi, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri barang logam, bukan mesin dan perlengkapannya. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu mengingat perannya dalam menjembatani para produsen dan konsumen.  Peranan sektor ini cukup dominan mengingat banyak wilayah di Provinsi Bengkulu yang menghasilkan komoditi berupa hasil pertanian, antara lain sayur-sayuran dan buah-buahan, beras serta hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan aneka komoditi lainnya, termasuk barang hasil galian/tambang dan barang-barang industri. Selama kurun waktu 2000 – 2011, peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam PDRB Provinsi Bengkulu cukup dominan, yaitu berkisar antara 19-21 % per tahun ditambah dengan relatif tingginya pertumbuhan sektor ini dimana
  • 11. 5PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU pertumbuhan yang berada dalam kisaran 4-6 %. Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain terdiri dari : batubara, karet, dan cangkang sawit. Pada tahun 2011 total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai 2.746,81 ribu ton, dengan nilai 265,56 milyar US dolar.  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 21,15 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 8,87 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 13,41 %, sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 6,40 %. Berdasarkan kondisi di atas, jelaslah bahwa Provinsi Bengkulu memiliki arti penting bagi ketahanan nasional Indonesia sehingga perlu ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu perlu dikembangkan dalam upaya mencapai tujuan nasional. 2. MAKSUD DAN TUJUAN. a. Maksud. Maksud penulisan laporan SSDN ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tingkat ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu, selanjutnya menyajikan hasil observasi lapangan tentang aspek-aspek pendukung serta hasil validasi pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu. b. Tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu serta sebagai bahan dan feedback bagi Labkurtanas guna melakukan survey pembangunan Daerah dan Nasional. 3. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA. Ruang lingkup penyusunan laporan ini meliputi potensi yang dimiliki daerah beserta permasalahannya dan pembahasan ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu
  • 12. BAB 1 - PENDAHULUAN 6 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI pada aspek Astagatra serta implikasinya pada ketahanan nasional. Adapun sistematika penulisan laporan dapat dijabarkan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat uraian umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, serta metode dan pendekatan. Bab II Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu. Bab ini memuat secara umum kondisi Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu dari aspek Astagatra. Bab III Analisa Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu Tahun 2013. Bab ini berisi analisa tiap gatra diprioritaskan pada penentuan isu-isu strategis daerah serta implikasinya pada ketahanan nasional di daerah dan ketahanan nasional. Bab IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran guna mendukung Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu. 4. METODE DAN PENDEKATAN. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode deskriptif analisis yang dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik bedasakan Astagatra. Sumber data primer dalam penulisan laporan ini didapat dari peninjauan langsung di lapangan dalam bentuk kegiatan pertemuan dan wawancara dengan Pemda, instansi daerah, lembaga legislative, TNI/Polri, dan Perguruan tinggi. Selain itu, penulisan ini juga dilengkapi dengan sumber data sekunder yang berasal dari studi pustaka, internet, media dan sumber-sumber lainnya.
  • 13.
  • 14. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 8 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 15. KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 2 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 16. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 10 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 5. UMUM Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud Asta Gatra yang meliputi Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial). Oleh karena itu, untuk menganalisa kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu, perlu diketahui aspek Astragatra Provinsi Bengkulu yang meliputi gatra geografi, gatra demografi, gatra sumber kekayaan alam (SKA), gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan (hankam). 6. KONDISI KETAHANAN NASIONAL a. Gatra Geografi 1.) Letak Geografis dan Luas Wilayah Provinsi Bengkulu secara geografis terletak antara 1010 01’– 1030 41’ BT dan 20 16’ – 30 31’ LS. Provinsi Bengkulu dibatasi: • Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat • Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. • Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung . • Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Propinsi Bengkulu yang berada di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan dengan luas wilayah sebesar ± 1.978.870 Ha atau 19.788,7 Km 2 . Wilayah administrasi Propinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat sampai dengan perbatasan Propinsi Lampung yang jaraknya lebih kurang 567
  • 17. 11PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU kilometer. Propinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 433 kilometer. Bagian Timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diseling oleh daerah yang bergelombang. Secara administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota, yang terdiri dari 124 kecamatan. Luas wilayah masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu digambarkan pada table di bawah. Tabel: Luas Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu No Kabupaten Luas Wilayah (Km2 ) 1 Kabupaten Bengkulu Selatan 1.185,70 2 Kabupaten Rejang Lebong 1.515,76 3 Kabupaten Bengkulu Utara 4.424,60 4 Kabupaten Kaur 2.363,00 5 Kabupaten Seluma 2.400,44 6 Kabupaten Muko – Muko 4.036,70 7 Kabupaten Lebong 1.929,24 8 Kabupaten Kepahiang 664,80 9 Kabupaten Bengkulu Tengah 1.123,94 10 Kota Bengkulu 144,52 Jumlah 19.788,70 Sumber : Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, 2013 2.) Topografi Berdasarkan keadaan alam dan letaknya, maka wilayah Propinsi Bengkulu mempunyai ketinggian dari permukaan laut yang berbeda-beda. Keadaan ketinggian wilayah Propinsi ini sangat bervariasi mulai dari 0 – 100 m, 100 – 500 m, 500 – 1000 m dan lebih besar 1000 m. Bagian timur Provinsi Bengkulu berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diselingi oleh daerah yang
  • 18. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 12 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI bergelombang. Pembagian kelas ketinggian tersebut digambarkan sebagai berikut: a. Daerah yang terletak pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut (daerah low land) mencapai 708,435 hektar atau 35,80 % dari luas wilayah Provinsi Bengkulu. b. Daerah yang terletak pada ketinggian 100 - 1000 meter di atas permukaan laut yang merupakan lereng pegunungan Bukit Barisan (Bukit Range) yaitu dengan ketinggian antara 100 – 500 meter mencapai 625.323 hektar atau 31,60 % dan pada ketinggian 500 – 1000 meter lencapai 405.688 hektar atau 20,50 % dari luas wilayah Provinsi Bengkulu. c. Daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter  di atas permukaan laut, posisinya sampai puncak pegunungan Bukit Barisan yang umumnya daerah kegiatan vulkanis dan tektonis yang mencapai 239,924 hektar atau 12,10 %. Berdasarkan kondisi Geologisnya Propinsi Bengkulu terdiri dari 5 formasi, yaitu: Formasi Batuan Andesit, Formasi Telisa Atas, Formasi Telisa Bawah, Formasi Kristalin, Formasi Neogen, Formasi Alluvial. 3.) Morfologi Secara geomorfologi atau bentuk permukaan bumi di Propinsi Bengkulu dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bagian bentuk daerah, yaitu: a. Dataran Pantai. Dataran ini terdapat disepanjang pantai, yang membentang dari muko-muko sampai padang Guci umumnya daerah ini sempit dan terdapat cejungan dan rawa-rawa. b. Dataran Alluvial. Dataran ini berada memanjang di belakang dataran pantai yang mempunyai lebar berkisar antara 5 – 10 Km, umumnya daerah ini mempunyai kesuburan tanah cukup tinggi. c. Dataran Lipatan. Daerah ini hampir memanjang sejajar dengan dataran alluvial dengan ketinggian antara 100 – 400 meter diatas permukaan laut. Daerah ini antara lain meliputi Lumbuk Pinang, Beringin Tambun dan Hulu Sungai Ipuh. d. Daerah Vulkanik. Daerah ini menempati sebagian besar pegunungan Bukit
  • 19. 13PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Barisan yang merupakan jalur pegunungan patahan dan kompleks vulkanik dengan pusat erupsi di luar Propinsi Bengkulu. 4.) Klimatologi Iklim di Provinsi Bengkulu ditandai dengan jumlah curah hujan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 100 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan antara 100 – 250 hari/tahun. Hari Hujan rata-rata 20 hari/bulan, dengan hari hujan terendah 18 hari terjadi pada bulan Mei dan September, sedangkan hari hujan tertinggi selama 23 hari terjadi pada bulan November dan Desember. 5.) Hidrologi Pada saat ini telah diidentifikasi lebih kurang 22.647 Ha lahan di wilayah Propinsi Bengkulu mengalami erosi yang tersebar pada tiap Kabupaten, Erosi yang cukup besar terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Hilangnya lapisan atas tanah (degradasi) ini disebabkan antara lain oleh longsoran Air Hujan, Sungai, laut dan angin. Lereng adalah salah satu faktor yang sangat menentukan intensitas erosi disamping
  • 20. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 14 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI kepekaan tanah dengan kandungan pasir, liat debu dan bahan-bahan organic. Selain itu factor manusia sangat pula mempengaruhi, dengan adanya perubahan hutan, pengunndulan lereng-lereng perbukitan dan aktifitas budidaya lainnya. 6.) Jenis Tanah Berdasarkan kondisi geologisnya, Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 jenis tanah yaitu : jenis tanah organosol 3.600 ha (0,18%), jenis tanah alluvial sebanyak 70.015 ha (3,54%), jenis tanah regosol sebanyak 43.360 ha (2,19%), jenis tanah asosiasi, podsolik merah kuning, latosol-litosol sebanyak 283.200 ha (14,31%), jenis tanah latosol sebanyak 426.800 (21,57%), jenis tanah andosol sebanyak 142.200 ha (7,19%), jenis tanah asosisi andosol regosol sebanyak 81.200 ha (4,10%), jenis tanah asosiasi podsolik coklat, podsol, litosol sebanyak 150.800 ha (7,26 % dan jenis lainnya sebanyak 777.695 ha (39,30%). 7.) Infrastruktur Transportasi
  • 21. 15PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah baik dalam rangka penunjang pertumbuhan ekonomi maupun sosial terutama infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara). a. Transportasi darat Jaringan jalan sampai saat ini masih merupakan prasarana transportasi yang dominan di Provinsi Bengkulu dengan penggunaan moda angkutan jalan sebagai alat transportasi utama. Di lain pihak sistem jaringan jalan yang ada saat ini belum dapat melayani dan mendukung hubungan antar kota di Provinsi Bengkulu dan antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh fungsi jaringan jalan yang belum maksimal, seperti belum tersedianya lintas-lintas alternatif yang memadai, belum lengkapnya/sempurnanya sistem jaringan jalan yang ada antara lain ditandai dengan tidak jelasnya peran dan fungsi jalan, belum lengkapnya hirarki jalan serta berbaurnya lalu lintas cepat dan lambat dan lalu lintas jarak jauh dengan lalu lintas lokal. Tabel: Kondisi dan Status Jalan di Provinsi Bengkulu No Status Panjang (Km) Kondisi (Km) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat 1 Nasional 783,86 427,57 228,96 68,23 59,10 2 Provinsi 1.562,82 331,31 579,28 482,26 144,13 3 Kabupaten 4.449,77 2.124,57 466,46 541,99 464,99 Jumlah 6.796,45 2.883,45 1.275,23 1.038,48 668,22 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 b. Transportasi udara Transportasi udara di Provinsi Bengkulu dilayani oleh 1 (satu) bandar udara, yaitu Bandara Fatmawati Soekarno. Pemanfaatan bandara tersebut masih
  • 22. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 16 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI sangat terbatas untuk pelayanan penumpang dan bagasi serta hanya melayani penerbangan domestik yang dioperasikan oleh 6 (enam) maskapai penerbangan yaitu Sriwijaya Air, Batavia Air dan Lion Air, Merpati Nusantara Airline, Susi Air dan NBA (Nusa Buana Air). Kontribusi sub-sektor angkutan udara dalam PDRB Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2000-2009 masih relatif kecil dan lebih rendah. Namun masih perlu ditingkatkan lagi, baik sarana maupun prasarana bandara, seperti peningkatan landasan pacu dari 2.250 m menjadi 3.000 m.
  • 23. 17PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Grafik: Perkembangan Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tahun 2009-2010 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Gambar: Volume Bongkar-Muat Barang Dan Bagasi Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Tahun 2010 (kg) Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
  • 24. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 18 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI c. Transportasi Laut Angkutan laut merupakan salah satu moda transportasi yang sangat menjanjikan dan dapat diandalkan khususnya untuk pengangkutan barang, mengingat bahwa dengan angkutan laut barang dapat diangkut dalam volume yang besar dengan biaya yang relatif murah. Kontribusi subsektor angkutan laut di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan subsektor angkutan darat namun masih lebih tinggi dari subsektor angkutan udara. Pada tahun 2010 kontribusi subsektor angkutan laut dalam PDRB Provinsi Bengkulu 1,38 persen. Sebagai pelabuhan terbesar dan merupakan pintu utama transportasi laut di Provinsi Bengkulu,PelabuhanPulauBaaimenjadipelabuhanterpentingdiProvinsiBengkulu.Aktivitas bongkarmuatbarangdiPelabuhanPulauBaaidaritahunketahunmenunjukkanpeningkatan. Pada tahun 2010 volume barang yang dimuat sebanyak 544,38 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 7,8 persen jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 425,96 ribu ton, tetapi volume barang yang dibongkar sebesar 484,12 ribu ton atau menurun 10,6 persen dari volume tahun 2009 sebesar517,27ributon. Grafik: Volume Bongkar-Muat Barang Pelayaran Domestik Di Pelabuhan Laut Pulau Baai 2009- 2010 (Ton) Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
  • 25. 19PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Selain untuk aktivitas bongkar muat barang, Pelabuhan Pulau Baai juga melayani pemberangkatan dan kedatangan penumpang meski hanya untuk pelayaran antar pulau di Provinsi Bengkulu seperti dari Pulau Baai menuju Pulau Enggano. Selama tahun 2010 jumlah penumpang yang naik dari Pelabuhan Pulau Baai sebanyak 6.325 orang dan yang turun sebanyak 5.251 orang. Infrastruktur transportasi di wilayah di Provinsi Bengkulu masih belum memadai dan masih kecilnya dukungan pemerintah pusat untuk menjadikan transportasi di Provinsi Bengkulu, sebagai berikut: a. Transportasi darat, antara lain: (a) rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan,(b) rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan, (c) kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas; b. Transportasi udara, antara lain (a) Perlunya perpanjangan landasan Run Way Bandara Fatmawati Soekarno untuk menjadi embarkasi antara angkutan haji dan (b) Perpanjangan dan peningkatan Fasilitasi bandara Mukomuko; c. Transportasi laut, antara lain (a) Revitalisasi Pulau Baai melalui Pengembangan fasilitasi pelabuhan laut Pulau Baai sebagai pelabuhan utama di wilayah barat
  • 26. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 20 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Sumatera dengan status Pelabuhan Nasional dan pemeliharaan alur dan runing Sand Trap Pelabuhan Pulau Baai dengan kedalaman -10 lws; (b) Peningkatan status Pelabuhan Linau sebagai pelabuhan skala regional Pualu Sumatera, (c) Pelabuhan Enggano sebagai Pelabuhan Internasional Special Economic Zone Mega Tanker,(d) Pelabuhan Mukomuko sebagai Pelabuhan Peti Kemas sekaligus Pelabuhan Pengumpan Sekunder dan (e) Pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara di Bengkulu Utara. a. Gatra Demografi 1.) Laju pertumbuhan penduduk Permasalahan atau isu utama kependudukan Provinsi Bengkulu adalah penyebarannya belum merata. Penduduk beraglomerasi hanya sekitar daerah-daerah bagian tengah dan di daerah pantai barat sepanjang jalan provinsi, sementara bagian pedalaman merupakan kelompok-kelompok kecil dan terpencar. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2011, diketahui bahwa penduduk Provinsi Bengkulu berjumlah 1.742.080 jiwa atau meningkat sekitar 1,55 % dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 1.715.518 jiwa. Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebesar 105. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang lebong dan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing adalah: 103, 103, 104 dan 104. Sementara Kabupaten Lebong memiliki rasio jenis kelamin paling tinggi yakni sebesar 111.
  • 27. 21PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Tabel: Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Bengkulu, 2009-2011 Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk 2008 2009 2010 2011 Bengkulu Selatan 140.083 142.964 142.940 145.153 Rejang Lebong 253.661 257.563 246.787 250.608 Bengkulu Utara 343.568 253.052 257.675 261.665 Kaur 115.168 117.821 107.899 109.569 Seluma 163.859 165.564 173.507 176.193 Mukomuko 142.047 145.530 155.753 158.164 Lebong 91.142 92.579 99.215 100.751 Kepahiang 117.916 118.910 124.865 126.798 Bengkulu Tengah - 94.106 98.333 99.855 Kota Bengkulu 274.477 278.831 308.544 313.324 Provinsi Bengkulu 1.641.921 1.666.920 1.715.518 1.742.080 Sumber: Hasil Survei Sosial EkonomiNasional(Susenas),2011;*)HasilSensusPenduduk(SP)2010 2.) Ketenagakerjaan Menurut data resmi BPS Bengkulu, tenaga kerja di Provinsi Bengkulu pada bulan Februari 2013 mencapai 920,2 ribu orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2013 mencapai 900,6 ribu penduduk. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu pada bulan Februari 2013 sebesar 2,12 persen. Berdasarkan status pekerjaan pada bulan Februari 2013, sebanyak 236,7 ribu orang (26,28 persen) merupakan pekerja keluarga, buruh/karyawan sebanyak 228,3 ribu orang (25,35 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 223,2 ribu orang (4,78 persen).
  • 28. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 22 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Sumber: Berita Resmi BPS Provinsi Bengkulu No. 26 /05/ 17/Th VII Mei 2013 Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Bengkulu adalah sektor pertanian mencapai 52,6 persen. Sektor-sektor lainnya di luar sektor pertanian yang relatif banyak dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 17,19 persen dan sektor jasa kemasyarakatan dan perorangan sebesar 15,8 persen.
  • 29. 23PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Tabel: Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama 2012-2013 (ribu orang) Sumber: Berita Resmi BPS Provinsi Bengkulu No. 26 /05/ 17/Th VII Mei 2013 b. Gatra SKA 1.) Pertanian Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2011 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 39,84 % dengan nilai nominal 8,4 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku). a. Pertanian Tanaman pangan dan holtikultura Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Provinsi Bengkulu mempunyai luas areal untuk lahan sawah, secara keseluruhan adalah 106.822 ha, dari luas tersedia, yang belum dimanfaatkan seluas 11.807 ha. Lahan seperti tersebut diatas terdapat di areal irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa, tadah hujan, pasang surut, lebak dan lainnya.
  • 30. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 24 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Pada tahun 2011, rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 4,11 ton per hektar, sedangkan padi ladang sebesar 2,16 ton per hektar. Sedangkan total produksi, padi ladang sebesar 26.608 ton sementara padi sawah sebesar 475.944 ton. Demikian, produksi komoditi palawija (jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau) sebagian besar mengalami kenaikan produksi dibanding tahun 2010 kecuali komoditas ubi jalar dan kedelai. Selain tanaman padi dan palawija, Provinsi Bengkulu juga memiliki keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2011, terdapat 12 jenis komoditi sayuran yang tercatat ditanam di berbagai daerah kabupaten/kota, yaitu bawang merah, cabe, kentang, kubis, wortel, petsay, bawang daun, tomat, terung, ketimun, kangkung dan bayam. Total luas panen tanaman sayuran pada tahun ini mencapai 24.897 hektar dengan produksi sebesar 3.436,186 ton. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terus berupaya mengembangkan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian, khususnya beras. Namun masih terdapat beberapa kendala utama yang dihadapai petani saat ini, seperti : kurangnya pemakaian benih unggul bersertifikat serta langkanya pengadaan pupuk. Terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya kehilangan hasil, disamping masalah klasik berkenaan dengan pemasaran hasil. Provinsi Bengkulu memiliki lahan persawahan yang mendapat pengairan irigasi baik mencapai 69.549 ha dari luas total lahan persawahan yang ada 106.822 ha. Di beberapa daerah kabupaten, lahan tersebut berpotensi cukup besar untuk dikembangkan menjadi pusat produksi padi. Pentingnya komoditas padi bagi masyarakat Bengkulu dapat dilihat dari hasil studi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, menyimpulkan bahwa komoditas padi merupakan salah satu komoditas andalan masyarakat Bengkulu yang dapat dilihat dari sumbangan terhadap pendapatan rumah tangga dan serapan tenaga kerja.
  • 31. 25PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU b. Perkebunan Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Pada tahun 2011, kelapa sawit, karet, dan kopi merupakan komoditas unggulan dengan produksi masing-masing sebesar 642.451,9 ton, 101.792 ton, dan 58.642,8 ton. Jenis komoditi perkebunan yang berpotensi dikembangkan di Propinsi Bengkulu antara lain: Kopi, Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Cengkeh, Coklat, Aren, Lada, Kayu Manis, Pinang, Vanili, Jahe, Nilam, Teh, Tembakau.
  • 32. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 26 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 2.) Peternakan Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok, yaitu: ternak besar dan ternak kecil dan unggas. Ternak yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi, kerbau dan kuda. Sedangkan kambing, domba, babi, ayam, dan itik merupakan ternak kecil dan unggas. Secara umum, populasi sapi perah tahun 2011 mencapai 247 ekor, sementara populasi sapi, kerbau, dan kuda masingmasing sebanyak 98.948 ekor, 19.971 ekor dan 22 ekor. Sedangkan populasi unggas sebanyak 9.571.153 ekor. Peran masyarakat disektor perternakan umumnya dilaksanakan secara swadaya murni masyarakat, sedangkan usaha ternak yang dikelola secara profesional, terbatas pada usaha perternakan ayam potong. Peluang bagi investor untuk berpartisivasi secara langsung dalam memberdayakan peternakan di Provinsi Bengkulu adalah pengembangan penggemukkan sapi dan usaha ternak ayam potong dan ayam petelur secara profesional, hal ini masih dimungkinkan sekali mengingat permintaan akan daging dan telur semakin meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Disamping usaha seperti tersebut di atas, investor dapat membuka usaha pembuatan pakan ayam. Peluang ini perlu dimanfaatkan mengingat bahan baku pendukung pembuatan pakan cukup tersedia. Dilain pihak harga pakan ayam yang didatangkan dari luar Provinsi Bengkulu cukup mahal, dengan didirikannya pabrik pembuatan pakan ayam, harga pakan ayam dapat lebih ekonomis/menguntungkan. 3.) Perikanan Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia menunjukkan besarnya potensi perikanan yang besar. Disamping berasal dari laut, produksi ikan juga diperoleh dari pengembangan budidaya perikanan. Produksi perikanan pada tahun 2011 mencapai 806.542,9 ton. a. Perikanan Air Laut Produksi ikan dan udang laut di Propinsi Bengkulu, pada saat ini baru
  • 33. 27PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Hal ini mengingat upaya penangkap ikan laut baru dilaksanakan di wilayah pesisir pantai. Ketidak mampuan penagkapan ikan sampai ke ZEE disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai berupa kapal ikan yang modern. Potensi sumber daya perikanan laut di Propinsi Bengkulu, berokasi dipantai barat pulau Sumatera menghadap laut Hindia. Yang mempunyai pantai sepanjang 525 Km. Untuk menggali potensi laut di Provinsi Bengkulu, masyarakat kelautan perlu diberdayakan secara profesional. Untuk itu, investor perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung proses penangkapan ikan laut di ZEE, khususnya untuk mencegah agar ikan laut tidak cepat membusuk. Untuk kedepannya diperlukan juga pabrik batu es dan pabrik pengolahan ikan segar baik yang berskala besar maupun sedang. b. Perikanan Air Tawar Usaha budi daya pengembangan perikanan air tawar di Provinsi Bengkulu, pada umumnya dilaksanakan melalui tambak, keramba, sawah dan perairan umum. Luas areal sumber daya perikanan air tawar yang masih dapat dimanfaatkan adalah 50.867,5 ha.: dengan rincian di kab.Bengkulu Utara dan Muko-muko adalah seluas 14.106,25 ha; di Kab. Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur seluas 19.545 ha; dan di kab. Kepahyang, Rejang Lebong dan Lebong seluas 10.000 ha. Lahan yang tersedia sangat produktif untuk diberdayakan secara maksimal dan profesional. Sebagai pendukung untuk melaksanakan usaha budi daya ikan air tawar, di Provinsi Bengkulu tersedia bahan baku untuk pembuatan pakan ikan. Untuk itu investor dapat membuka lapangan kerja untuk usaha pembuatan pakan ikan. 4.) Pertambangan dan Energi Provinsi Bengkulu banyak mengadung Sumber Daya mineral berupa galian: Golongan A (bahan galian strategis); golongan B (bahan galian vital); golongan C
  • 34. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 28 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI (bahan galian industri dan bahan bangunan). Pada saat ini sebagian besar dari potensi bahan galian yang terdapat di Provinsi Bengkulu telah diketahui baik jenis maupun indikasi pembayarannya. Namun, pertambangan masih merupakan sektor yang kecil peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu, yaitu rata-rata kurang dari 5 % per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di Provinsi Bengkulu. Kegiatan pengusahaan pertambangan di Bengkulu saat ini didominasi oleh pengusahaan bahan galian strategis seperti batu bara, dikarenakan potensinya di ProvinsiBengkulumempunyaiprospekyangbaikuntukdikembangkan,halinidilihat dari jumlah cadangan cadangan batu bara di Provinsi Bengkulu yang diperkirakan mencapai 539,86 juta ton yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara(220,1 juta ton), Kabupaten Bengkulu Tengah(118,3 juta ton), Kabupaten Seluma (195,3 juta ton) dan Kabupaten Mukomuko (6,1 juta ton).
  • 35. 29PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Pemasaran batubara saat ini selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke negara-negara Asia seperti Jepang, India, dan Malaysia. Seiring dengan terus meningkatnya produksi batubara, total volume ekspor batubara Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 mencapai 2,23 juta ton (73,62 % dari total penjualan batubara). Untuk sektor energi, pada zone cekungan Bengkulu diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 500 sampai 1.000 MMSTB (Million Stock Tank Barrel) dan gas bumi sebesar 1.000 smpai 10.000 BSF (Billion Standart Cubic Feet) serta panas bumi 1.150 MWE dan masih diperlukan eksplorasi detail. Untuk bahan galian golongan B (bahan galian vital) seperti : emas, besi tembaga dan belerang, yang sudah dieksploitasi baru berupa bahan galian emas yang dilakukan oleh penambangan rakyat. Untuk material emas dan mineral pengikutnya (DMP) pernah dieksploitasi dengan sistem Kontrak Karya Pertambangan Umum oleh PT. Lusang Mining sejak tahun 1985 sampai dengan 1995. Adapun besar cadangan emas di Lebong Tandai (berdasarkan data PT. Lusang Mining tahun 1995) adalah: • Cadangan terukur (prove) : 16.674 ton • Cadangan terunjuk (provable) : 53.590 Ton • Cadangan tereka (possible) : 1.476.000 ton Adapun potensi bahan galian yang terdapat di Provinsi Bengkulu dan mempunyai prospek yang baik untuk dikmbangkan adalah sebagai berikut : • Golongan A (strategis): Batu Bara, Bitumen Cair, Minyak dan Gas Bumi, Panas Bumi. • Golongan B (Vital): Emas dan perak, Pasir Besi, Tembaga, Timbal, Belerang, Kristal Kuarsa. • Golongan C (industri dan bangunan): Andesit, Obsidian, Granit, Perlit, Batu gamping, Batu Apung, Bnetoit, Zeolit, Kaolin, Trass, Piropilit, Phospat, Lempung. 5.) Flora dan Fauna Hutan tropis Propinsi bengkulu memiliki sumber kekayaan flora dan fauna yang
  • 36. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 30 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Kekayaan flora hutan tropis Propinsi Bengkulu yang sudah terkenal dan telah menjadi objek wisata hutan adalah bunga Raflesia Arnoldi yang terdapat di hutan Propinsi Bengkulu. Kekayaan flora lain yang juga cukup menarik dan berpotensi untuk dijadikan objek wisata hutan karena kelangkaannya, yaitu bunga anggrek Vanda, bunga Bangkai, dan kayu Merbabu. Sementara itu, kekayaan fauna yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata adalah harimau Sumatera, Siamang, Tapir, Kerbau Liar, Rusa, serta penangkaran gajah Sumatera. c. Gatra Ideologi Suatu bangsa, termasuk Indonesia, pada dasarnya mempunyai dan memerlukan filsafat hidup sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai pegangan hidup, ideologi Pancasila sangat menentukan dalam upaya pengembangan ketahanan nasional Indonesia sehingga perlu dikembangkan agar tidak luntur oleh berbagai hempasan ideologi asing. Pengembangan ideology Pancasila, termasuk di Provinsi Bengkulu saat ini
  • 37. 31PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU menghadapi tantangan yang sangat besar, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan terebut berupa pudarnya nilai-nilai kegotongroyongan, nilai-nilai agama dan adat istiadat di tengah generasi muda. Seiring dengan itu, semakin berkembangnya sikap individualisme sebagai akibat dari arus globalisasi turut mengikis ideologi Pancasila di tengah masyarakat Provinsi Bengkulu. d. Gatra Politik Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistis menjadi desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran kabupaten. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan. Sampai tahun 2011 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Pada pemilihan umum tahun 2009, anggota legislatif yang terpilih berjumlah 45 orang yang berasal dari 15 partai politik. Partai Golkar merupakan partai terbesar dengan 9 anggota yang menduduki kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu disusul kemudian Partai Demokrat dengan 8 kursi. Komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu hasil Pemilu 2009, didominasi laki–laki sebanyak 37 orang dan perempuan hanya 8 orang. Bila dilihat tingkat pendidikannya, anggota DPRD Provinsi Bengkulu mayoritas berpendidikan sarjana, yaitu berpendidikan S1 sebanyak 64,4 %, berpendidikan S2 sebanyak 28,9 %, dan sisanya sebanyak 6,7 % berpendidikan SLTA/D3. Secara umum, kehidupan politik di Provinsi Bengkulu cukup kondusif. Walaupun terdapat beberapa permasalahan terkait Pilkada, namun tidak sampai menjadi konflik terbuka dan masih berada pada koridor hukum.
  • 38. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 32 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI e. Gatra Ekonomi 1.) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 21,15 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 8,87 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 13,41 %, sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 6,40 %. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2011 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 8,43 triliun rupiah dan peranannya dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 39,90 %. Kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 3,96 triliun rupiah dengan peran sebesar 18,74 %.
  • 39. 33PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Pada tahun 2011 nilai nominal pendapatan perkapita pertahun penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar 12,14 juta rupiah, sementara itu nilai nyata pendapatan perkapita pertahun penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar 5,1 juta rupiah. Bila dilihat dari sisi penggunaan, pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi yakni sebesar 77,38 %, dimana 78,1 % diantaranya merupakan konsumsi rumah tangga, 20,68 % konsumsi pemerintah dan 1,22 % merupakan konsumsi lembaga nirlaba. Hal ini menandakan masyarakat Provinsi Bengkulu masih mengutamakan konsumsi daripada investasi maupun tabungan terbukti pada pembentukan modal tetap bruto peranannya dalam PDRB hanya sebesar 10,84 %. Sedangkan ekspor memiliki peran 33,92 %, impor memiliki peran 13,8 % dan perubahan stok memiliki peran sebesar –9,84 % dari total PDRB. 2.) Ekspor-Impor Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu terdiri dari : batubara, karet, dan cangkang sawit. Pada tahun 2011, total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai 2.746,81 ribu ton, dengan nilai USD 265,56 milyar. Jika ditinjau dari volumenya, batubara merupakan komoditas utama ekspor Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 2.598,85 juta ton atau 94,6 % dari total ekspor, kemudian diikuti oleh komoditas cangkang sawit 3,25 %, pasir besi 1,61 % dan karet 0,54 %. Demikian pula halnya dari nilai ekspor, komoditas batubara menempati peringkat pertama pada tahun 2011 yaitu sebesar USD 194,3 juta atau sebesar 73,18 % kemudian diikuti komoditas karet sebesar USD 64,35 milyar atau 24,23 %. Berbagai komoditas ekspor dari Provinsi Bengkulu dikirimkan ke sejumlah negara antara lain Amerika Serikat, China, Turki, India, Jepang, Pilipina, dan Thailand.
  • 40. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 34 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 3.) Inflasi Inflasi dihitung berdasarkan harga konsumen berbagai komoditas yang dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
  • 41. 35PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Sesuai data resmi BPS Provinsi Bengkulu, selama kurun wantu 2011, inflasi yang terjadi di Kota Bengkulu adalah 3,96 %, lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang hanya sebesar 3,79 %. Diantara berbagai kelompok komoditas, kelompok sandang merupakan kelompok yang mengalami inflasi paling tinggi (12,39 %), diikuti kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga (8,94 %), perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (7,39 %), makanan jadi (6,32 %), kesehatan (5,61 %), serta kelompok transportasi dan komunikasi (2,06 %). Sementara kelompok bahan makanan justru menunjukkan deflasi sebesar -1,68 %. f. Gatra Sosial Budaya Keadaan sosial penduduk Provinsi Bengkulu digambarkan dalam beberapa variabel, antara lain: pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, keamanan, agama dan fasilitas layanan sosial. 1.) Pendidikan Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab besar agar seluruh penduduk muda yang mendominasi struktur umur di Provinsi Bengkulu memperoleh pendidikan yang layak. Walaupun jumlah penduduk Provinsi Bengkulu belum begitu besar tetapi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan bukan berarti ringan. Kendala dan tantangan tersebut antara lain: a. Ketersediaan pendidikan yang bermutu dan terjangkau masyarakat; b. Ketersediaan guru yang berkualitas; c. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Pembangunan bidang pendidikan yang telah dilakukan sampai saat ini telah mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah, baik Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah, seperti yang kita lihat dibawah ini.
  • 42. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 36 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010 No Jenjang Pendidikan APS APK (%) APM (%) 2009 2010 2009 2010 2009 2010 1 Pendidikan Dasar 820,00 826,81 204,99 208,09 164,99 166,74 2 Pendidikan Menengah 305,69 312,20 66,08 68,32 51.69 53,46 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Tabel: Rasio Guru terhadap Murid dan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010 No Tahun Rasio Guru-Murid (%) Rasio Sekolah-Penduduk Usia Sekolah (%) Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah 1 2009 57,31 83,80 44,55 10,68 2 2010 58,07 86,04 44,88 11,22 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Kondisi ini menunjukan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah dan guru masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa biaya pendidikan
  • 43. 37PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU masih relatif mahal dan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga belum dinilai sebagai bentuk investasi. Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya 10 buah perpustakaan pemerintah. Namun demikian, minat baca masyarakat di Provinsi Bengkulu pada umumnya masih rendah. Pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan masih perlu dilakukan melalui penyaluran bantuan buku ke perpustakaan desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu. 2.) Kesehatan Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat,
  • 44. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 38 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI bidan dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan. Tabel: Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010 NO FASILITAS KESEHATAN 2009 2010 1 Rumah Sakit Umum Daerah 10 10 2 Rumah Sakit TNI/POLRI 3 3 3 Rumah Sakit Swasta 2 3 4 Rumah Sakit Jiwa 1 1 5 PUSKESMAS 167 172 6 PUSKESMAS Pembantu 587 430 7 PUSKESMAS Keliling 152 188 8 Klinik/KIA 126 127 9 POSYANDU 1.798 1.833 10 Rumah Bersalin 17 17 11 Rumah Sakit Jiwa 1 1 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Tabel: Tenaga Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010 NO FASILITAS KESEHATAN 2009 2010 1 Dokter Umum 395 458 2 Dokter Gigi 80 99 3 Dokter Ahli 45 44 4 Apoteker 68 84 5 Sarjana Kesehatan 486 944
  • 45. 39PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 6 Paramedik Perawatan 2.574 3.185 7 Bidan 2.055 2.480 8 Paramediak Non-Perawatan 782 1.270 9 Tenaga Kesehatan Lainnya 476 92 10 Tenaga Kesehatan di Luar Departemen Kesehatan 1.119 1.368 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011 3.) Agama Jumlah agama yang dianut penduduk Provinsi Bengkulu ada enam, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Diantara agama-agama tersebut, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbesar. Pada tahun 2011, jumlah pemeluk agama Islam sebesar 97,96 %, Kristen sebesar 0,96 %, Katholik sebesar 0,65 %, Hindu sebesar 0,27 %, dan Budha sebesar 0,16 %. Sementara pemeluk Konghucu kurang dari 0,01 %. Sampai saat ini, kehidupan beragama di Provinsi Bengkulu masih cukup kondusif. Hal ini terlihat dari minimnya konflik yang terjadi berlatar belakang keagamaan. g. Gatra Pertahanan dan Keamanan Bidang keamanan meliputi penganiayaan, pencurian/perampokan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan dan pelanggaran lainnya. Secara umum, jumlah tindak kejahatan di Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Hal ini tergambar dari data resmi pihak Polda Bengkulu pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang terjadi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebanyak 3735 kasus. Demikian juga halnya dengan jumlah kecelakaan lalu lintas yang mengalami peningkatan dari 563 kasus tahun 2010 menjadi 615 kasus pada tahun 2011.
  • 46. BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 40 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Jumlah Peristiwa Kejahatan yang dilaporkan dan Diselesaikan menurut Jenisnya di Bengkulu, 2010-2011. Jenis Kejahatan 2010 2011 Dilaporkan Diselesaikan Dilaporkan Diselesaikan Pencurian dengan Pemberatan 739 383 681 265 Pencurian Dengan Kekerasan 112 46 110 45 Penganiayaan Berat 198 104 63 26 Pencurian Kendaraan Bermotor 510 111 271 66 Kebakaran/ Pembakaran 18 14 24 11 Pembunuhan 18 17 25 21 Perkosaan 41 20 39 23 Pemerasan 27 23 14 8 Penculikan 2 1 2 0 Senjata Api 5 7 3 6 Narkotika 148 159 104 109 Penyelundupan - - - - Perjudian 34 34 37 47 Lain-Lain 1864 1212 2362 1351 Jumlah total 3716 2131 3735 1978 Sumber : Polda Bengkulu (2013)
  • 47. 41PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 48. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 42 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 49. ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 3 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 50. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 44 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 7. UMUM Secara umum pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi gatra, dimensi wilayah/spasial, dan dimensi waktu. Dimensi wilayah yang akan di ukur dan dianalisis disini adalah Provinsi Bengkulu. Sedangkan dimensi gatra meliputi astagatra baik gatra alamiah (gatra statis) maupun gatra sosial (gatra dinamis). Adapun dimensi waktu dengan menggunakan waktu saat dilaksanakannya SSDN yaitu tanggal 21 s/d 26 Juli 2013. Pengukuran dan analisis difokuskan terhadap permasalahan isu-isu strategis, yaitu data-data yang menyumbang kondisi rawan dan kurang tangguh pada kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu. Analisis ketahanan nasional dilakukan dengan melihat secara menyeluruh variabel dan indikator pada setiap gatra, kemudian pada setiap indikator diberi nilai kuantitatif untuk selanjutnya dilakukan pembobotan sesuai penilaian kelompok. Indeks Ketahanan Nasional (IKN) di Provinsi Bengkulu diukur dalam 37 (tiga puluh aspek) aspek, 108 (seratus delapan) variabel, dan 421 (empat ratus dua puluh satu) indikator. 8. GATRA GEOGRAFI Indeks Ketahanan Gatra (IKG) geografi Provinsi Bengkulu diukur dalam 7 (tujuh) aspek, 9 (delapan) variabel, dan diuraikan dalam 52 (lima puluh dua) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: batas wilayah, kemiringan wilayah, bentuk wilayah, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, iklim, risiko bencana, sarana dan prasarana, dan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Indeks Ketahanan Gatra Geografi di Provinsi Bengkulu adalah 2,93 = CUKUP TANGGUH. Dari 9 (sembilan) variabel yang diukur, variabel Sarana dan Prasarana pada kondisi Rawan, variabel Batas Wilayah, Penggunaan Lahan, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Geografi dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 51. 45PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi NO VARIABEL BOBOT SKOR BOBOT X SKOR 1 Batas Wilayah 20 2,44 48,89 2 Kemiringan Wilayah 3 4,00 12,00 3 Bentuk Wilayah 7 4,25 29,75 4 Penggunaan Lahan 4 2,06 8,26 5 Kepadatan Penduduk 16 4,33 69,33 6 Iklim 9 4,78 43,00 7 Resiko Bencana 18 2,75 49,50 8 Sarana dan Prasarana 13 1,47 19,12 9 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 10 2,50 25,00 TOTAL 100 292,85 Pie Chart 1: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
  • 52. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 46 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Radar Chart 1: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi Dalam Gatra Geografi Provinsi Bengkulu terdapat 17 (sembilan belas) indikator Rawan dan 2 (dua) indikator Kurang Tangguh, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Geografi Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 53. 47PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi 1 Kebijakan daerah tentang batas wilayah Pemda membuat perda tentang batas wilayah antara daeraah terutama daerah pengembangan baru. Mensosialisasikan batas wilayah antara daerah pemekaran kestake holder pemerintah kabupaten. Menghindari potensi konflik akibat batas wilayah dengan cara menjalin komunikasi antara daerah .Solusi terakhir melalui pengadilan. 5 Kebijakan daerah tentang bentuk wilayah Pemda membuat grand design RTRW pemerintah provindi Bengkulu. Pemda membuat kajian tentang kebutuhan daerah pemekaran berdasarkan dengan anggaran pembangunan yang ada. 3 Kebijakan daerah tentang transportasi darat Pemda membuat peraturan tentang transportasi darat terutama pengangkutan hasil tambang yang melintasi jalan perkotaan. Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang pembanguna ring road didaerah cagar alam. Pemda merencanakan pembangunan sarana jalan yang melintasi daerah trerpencil untuk mempercepat pembangunan daerah.
  • 54. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 48 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 4 Kebijakan daerah tentang transportasi laut Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan pelabuhan laut Pulau Baai. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan klasifikasi jalan yang menuju pelabuhan laut Pulau Baai. 5 Kebijakan daerah tentang transportasi udara Pemda merencanakan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan Bandara Fatmawati agar dapat didarati oleh pesawat berbadan besar. Pemda membuat grand design pengembangan bandara udara Fatamawati dengan membebaskan tanah yang lebih luas. 8 Rasio jumlah pesawat penumpang terhadap 100.000 penduduk Pemda berkoordinasi dengan pihak perusahaan penerbangan swasta dan BUMN untuk penambahan frekwensi penerbangan ke Bengkulu. 9. GATRA DEMOGRAFI Indeks Ketahanan Gatra (IKG) demografi Provinsi Bengkulu diukur dalam 3 (tiga) aspek, 7 (tujuh) variabel, dan diuraikan dalam 47 (empat puluh tujuh) indikator. Aspek- aspek tersebut antara lain: kuantitas, kualitas, dan mobilitas. Indeks Ketahanan Gatra Demografi di Provinsi Bengkulu adalah 3,64 = TANGGUH. Dari 7 (tujuh) variabel yang diukur, tidak ada variabel yan rawan maupun kurang rawan. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Demografi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel:
  • 55. 49PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Demografi No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Fertilitas 11,00 2,73 30,07 2 Mortalitas 4,00 3,38 13,50 3 Komposisi Penduduk 25,00 4,41 110,29 4 Morbiditas 7,00 3,81 26,65 5 Partisipasi Ekonomi 21,00 4,50 94,50 6 Mobilitas Spasial 14,00 2,81 39,41 7 Mobilitas Sosial 18,00 2,73 49,20 Total 100 363,62 Pie Chart 2: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi Radar Chart 2: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
  • 56. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 50 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 10. GATRA SUMBER KEKAYAAN ALAM (SKA) Indeks Ketahanan Gatra (IKG) SKA Provinsi Bengkulu diukur dalam 3 (tiga) aspek, 8 (delapan) variabel, dan diuraikan dalam 147 (seratus empat puluh tujuh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: pemenuhan barang konsumsi, komoditas pemenuhan kebutuhan dan penghasil devisa, dan lingkungan biofisik. Indeks Ketahanan Gatra SKA di Provinsi Bengkulu adalah 2,,50 = KURANG TANGGUH. Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Kondisi Lingkungan Hidupl berada dalam posisi Rawan dan variabel Ketersediaan Pangan, Energi Sumber Daya Air, dan Mineral berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra SKA dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Ketersediaan Pangan 22 2,37 52,13 2 Energi (Gatra SKA) 14 2,22 31,07 3 Sumber Daya Air 19 2,25 42,75 4 Mineral 17 2,82 47,91 5 Sumber Daya Laut Hayati 8 2,97 23,76 6 Hutan dan Hasil Hutan 11 3,09 34,00 7 Komoditi Perkebunan 3 2,71 8,14 8 Kondisi Lingkungan Hidup 6 1,67 10,00 TOTAL 100 249,76
  • 57. 51PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Pie Chart 3: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA Radar Chart 3: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA Dalam Gatra SKA Provinsi Bengkulu terdapat 73 (tujuh puluh tiga) indikator Rawan, dan 4 (empat) indikator Kurang Tangguh, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra SKA di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 58. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 52 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi Kebijakan daerah tentang ketersediaan pangan Pemda perlu meningkatan ketahanan pangan terutama dalam tingkat keluarga.Peningkatan pangan akan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Persentase produksi lokal beras terhadap potensi produksi beras di daerah Perlunya pemda untuk membuat perencanaan tentang peluasan persawahan dan perbaikan irigasi untuk meningkatkan produksi beras . Persentase produksi lokal jagung terhadap potensi produksi jagung di daerah Perlunya Pemda memberikan bimbingan dan bibit jagung unggulan agar lebih banyak hasilnya. Persentase produksi lokal kacang-kacangan terhadap potensi produksi di daerah Perlunya Pemda memberikan bimbingan pertanian dan bibit kacang-kacangan unggulan agar lebih maksimal hasilnya. Persentase capaian rencana produksi batu bara Perlunya Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur produksi batu bara agar tidak merusak lingkungan.Pemda harus mengawasi tambang agara tidak diproduksi dengan berlebihan. Pemda selalu mengawasi transportasi hasil batubara menuju pelabuhan untuk pengangkutan agar tidak merugikan pelayan masyarakat yang mengunakan jalan umum. Persentase pengusahaan panas bumi oleh perusahaan nasional Pemda bekerjasama dengan pemerintah Pusat untuk mengembangkan panas bumi di provinsi Bengkulu sebagai tenaga listrik masa depan.
  • 59. 53PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi Persentase cadangan energi air (hydropower) yang sudah dimanfaatkan terhadap potensi yang ada di daerah Pemda melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Sumatra Sselatan untuk mengembangkan energi air. Persentase pemanfaatan energi surya terhadap potensi yang ada Pemerintah daerah perlu mengembangkan pemanfatan energi surya terutam didaaerah terpencil dan pulau Enggano.Pemberian intensif kepada peneliti yang dapat mengembangkan energi surya didaerah terpencil. Kebijakan daerah tentang sumber daya air Pemda melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Sumatra Sselatan untuk mengembangkan energi air. Pemda perlu mengawasi kelestarian lingkungan hutan agar sungai tetap mengalirkan air sesuai debit yang besar. Kebijakan daerah tentang mineral Perlunya Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur produksi mineral agar tidak merusak lingkungan.Pemda harus mengawasi tambang agar tidak diproduksi dengan berlebihan. Pemda selalu mengawasi transportasi hasil mineral menuju pelabuhan untuk pengangkutan agar tidak merugikan pelayan masyarakat yang mengunakan jalan umum.
  • 60. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 54 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 11. GATRA IDEOLOGI Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Ideologi Provinsi Bengkulu diukur dalam 5 (lima) aspek, 14 (empat belas) variabel, dan diuraikan dalam 99 (sembilan puluh sembilan) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila II Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila III Persatuan Indonesia, Sila IV Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Keadilan, Sila V Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Indeks Ketahanan Gatra Ideologi di Provinsi Bengkulu adalah 1,79 = RAWAN. Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Kesamaan Hak Dalam Konteks Kehidupan Sosial dan Variabel Kesetaraan berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Kewajiban Sosial, Solidaritas Sosial, Kesatuan Wilayah, dan Kekeluargaan berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Ideologi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Religiusitas dan Ketakwaan 12,00 3,40 40,80 2 Toleransi 8,00 2,95 23,60 3 Kesederajatan dalam konteks hukum 3,00 4,50 13,50 4 Kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial 9,00 1,50 13,50 5 Kewajiban Sosial 7,00 2,75 19,25 6 Solidaritas Sosial 10,00 2,38 23,85 7 Kesatuan Wilayah 4,00 1,90 7,60 8 Persatuan Bangsa (Nasionalisme) 6,00 3,62 21,69 9 Kebebasan yang taat hukum 15,00 2,00 30,00 10 Konsensus 1,00 2,00 2,00 11 Kesetaraan (Gatra Ideologi) 5,00 1,80 9,00 12 Kekeluargaan 7,00 1,83 12,83 13 Kesetaraan Akses 2,00 3,22 6,44
  • 61. 55PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 14 Penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab 11,00 3,00 33,00 TOTAL 100 178,57 Pie Chart 4: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi Radar Chart 4: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi DalamGatraIdeologidiProvinsiBengkuluterdapat56(limapuluhenam)indikator Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Ideologi di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 62. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 56 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi 1 Kebijakan daerah tentang religiusitas dan ketakwaan Pemda bekerja sama dengan DPRD membuat peraturan terkait religiusitas dan ketaqwaan. 2 Persentase penduduk beragama Islam yang menyetorkan zakat, infaq dan sadaqahnya kepada Badan Amil Zakat Dearah (BAZDA) dalam tahun terakhir BAZDA mengaktifkan dan mensosialisasikan tentang kewajiban zakat bagi umat islam bengkulu. 3 Jumlah klenteng per 1.000 penduduk beragama Khonghucu Pemda perlu memonitor kebutuhan klenteng bagi umat khonghucu. 4 Persentase rata-rata ummat Katolik yang menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak gereja untuk memonitor dan pembinaan umat katolik. 5 Persentase rata-rata ummat Protestan yang menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak gereja untuk memonitor dan pembinaan umat protestan.
  • 63. 57PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 6 Persentase rata-rata ummat Hindu yang menghadiri kebaktian wajib pada Pura utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Pura untuk memonitor dan pembinaan umat hindu 7 Persentase rata-rata ummat Budha yang menghadiri kebaktian wajib pada Vihara utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Vihara untuk memonitor dan pembinaan umat Budha 8 Persentase rata-rata ummat Konghucu yang menghadiri kebaktian wajib pada Klenteng utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Klenteng untuk memonitor dan pembinaan umat Khonghucu 9 Kebijakan daerah tentang toleransi Pemda Bengkulu perlu membuat Perda tentang toleransi antar umat beragama. Bakorinda selalu memonitor tentang perkembangan ancaman terhadap toleransi SARA. 10 Frekuensi dialog intra ummat beragama tahun terakhir Pemda beserta Polri, TNI, FKUB, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama meningkatkan dialog intra umat beragama. 12 Kebijakan daerah tentang kesederajatan dalam konteks hukum Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memanto perkembangan setiap sidang hukum.
  • 64. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 58 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 13 Persentase penanganan kasus hukum perdata pengusaha yang dianggap tidak adil oleh masyarakat dalam tahun terakhir Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memanto perkembangan setiap sidang hukum terutama kasus hukum yang menyangkut pengusaha melawan masyarakat. 14 Persentase penanganan kasus hukum pidana penguasa (pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang dianggap tidak adil oleh masyarakat Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memantau perkembangan setiap sidang hukum terutama menyangkut kasus hukum pidana penguasa. 15 Kebijakan daerah tentang kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial Pemda bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya di provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kesamaan hak. Pemda bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya di provinsi Bengkulu untuk meningkatkan sosialisasi tentang kesamaan hak dalam kehidupan sosial baik mayoritas maupun minoritas melalui media cetak, elektronik. 16 Persentase jumlah pejabat publik eselon II ke atas pada daerah otonom yang berasal dari daerah setempat/provinsi Memberikan sosialisasi tentang kesamaan hak sesema warga negara untuk mengabdi di daerah otonom. 17 Kebijakan daerah tentang kewajiban sosial Pemerintah daerah bersama DPRD membuat peraturan tentang perlindungan sosial.
  • 65. 59PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 18 Kebijakan daerah tentang solidaritas sosial Menggalakan tentang pentingnya solidaritas sosial bagi setiap anggota masyarakat. 19 Rasio pendonor darah terhadap jumlah penduduk berusia > 15 tahun Pemda bekerjasama dengan PMI di daerah agar meningkatkan kegiatan donor darah dengan melibatkan lebih banyak masyarakat. 20 Persentase rumah singgah terhadap jumlah anak Terlantar Meningkatkan pembangunan rumah singgah dan memberikan pendidikan life skill bagi anak terlantar terutama di kota madya Bengkulu. 21 Kebijakan daerah tentang kesatuan wilayah Pemda perlu membuat kebijakan tentang kesatuan wilayah di Provinsi Bengkulu. Pemda melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang satuan wilayah provinsi Bengkulu dalam pambangunan dan kesejahteran. 22 Kebijakan daerah tentang persatuan bangsa (nasionalisme) Perlu sosialisasi tetang nasionalisme dan tentang negara kesatuan republik Indonesia. Perlu melaksanakan sosialalisasi tentang perlunya persatuan bangsa dan wawasan kebangsaan Indonesia. 23 Persentase pejabat struktural eselon II pemerintah provinsi yang berasal dari suku bangsa setempat Perlu sosialisasi arti kesatuan dalam keberagaman. 24 Kebijakan pusat tentang kebebasan yang taat hukum* Perlu sosialisasi kebijakan pusat terkait taat hukum. 25 Kebijakan daerah tentang kebebasan yang taat hukum Sinergitas peraturan dengan pusat.
  • 66. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 60 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 26 Persentase unjuk rasa yang tidak memberitahukan terhadap keseluruhan jumlah unjuk rasa Perlu ketegasan dan kejelasan peraturan tentang unjuk rasa. 27 Persentase pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) media televisi Nasional terhadap seluruh tayangan dalam satu bulan * Perlu perundangan dan PP yang mengatur tayangan televisi di waktu jam belajar anak-anak. 28 Persentase pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) media cetak Nasional terhadap seluruh tayangan dalam satu bulan * Perlu penegakkan aturan secara konsisten 29 Persentase rata-rata pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) dalam media cetak dan televisi daerah terhadap keseluruhan tayangan dalam sebulan KPI dan masyarakat memonitor siaran TV. 30 Persentase unjuk rasa dengan kekerasan terhadap seluruh kegiatan unjuk rasa dalam satu tahun terakhir Polri dan Pemda bersikat tegas menegakkan aturan.
  • 67. 61PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 31 Kebijakan pusat tentang konsensus * Pemerintah Pusat memberikan jumlah SKS yang lebih banyak untuk mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Pemerintah daerah mengajukan penambahan pengajar terutama tentang Pancasila dan kewarganegaraan . Pemerintah pusat melaksanakan revisi dan penambahan jumlah buku tentang Pancasila dan kewaraganegaraan untuk siswa dasar,menengah dan tinggi. 32 Kebijakan daerah tentang konsensus Pemda melaksanakan sosialisai tentang Pancasila dimasyarakat daerah terutama didaerah terpencil bekerjasama dengan tokoh agama ,tokoh agama dan tokoh adat . Pemda melaksanakan sosialaisasi tentang Pancasiala kepada para pemuda bekerja sama dengan TNI,Polri melalui kegiatan kepemudaan. 34 Persentase pengambilan keputusan berdasarkan voting terhadap seluruh keputusan sidang pleno DPRD Pengambilan keputusan di DPRD berdasarkan voting tetapi di utamakan mufakat dalam setiap keputusan.
  • 68. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 62 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 12. GATRA POLITIK Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Politik Provinsi Bengkulu diukur dalam 6 (enam) aspek, 18 (delapan belas) variabel, dan diuraikan dalam 108 (seratus delapan) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, organisasi masyarakat, dan masyarakat madani. Indeks Ketahanan Gatra Politik di Provinsi Bengkulu adalah 2,22 = KURANG TANGGUH. Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Hubungan Pusat-Daerah dan Antar Daerah berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Kapasitas Pemerintah; Kapasitas Kepartaian; Asosiasi Pekerja; Ormas Pemuda; dan Tokoh Masyarakat Agama, Adat, Akademisi berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Politik dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Kapasitas Pemerintah 11,00 2,20 24,20 2 Hubungan Pusat-Daerah dan antar daerah 6,00 1,44 8,63 3 Politik Luar Negeri 2,00 4,10 8,20 4 Keterwakilan 3,00 4,33 13,00 5 Fungsi Budgeting 7,00 3,00 21,00 6 Fungsi Legislasi 6,00 #DIV/0! #DIV/0! 7 Fungsi Pengawasan 9,00 3,33 30,00 8 Kepastian Hukum 10,00 2,80 28,00 9 Penegakan Hukum 9,00 #DIV/0! #DIV/0! 10 Sistem Kepartaian 8,00 4,33 34,67 11 Kapasitas Kepartaian 3,00 1,91 5,73 12 Media Massa 8,00 3,00 24,00 13 Kelompok Bisnis/Usaha 2,00 4,14 8,29 14 Asosiasi Pekerja 2,00 2,00 4,00 15 Ormas Pemuda 4,00 2,55 10,18 16 Lembaga Swadaya Masyarakat 4,00 #DIV/0! #DIV/0!
  • 69. 63PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 17 Tokoh masyarakat, agama, adat, akademisi 5,00 #DIV/0! #DIV/0! 18 Masyarakat awam 1,00 2,43 2,43 TOTAL 100 222,32 Pie Chart 5: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik Radar Chart 5: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik Dalam Gatra Politik di Provinsi Bengkulu terdapat 65 (enam puluh lima) indikator Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Politik di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasiindikator-indikatortersebutyangdapatdilihatpadatabelberikut:
  • 70. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 64 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi 1 Kebijakan daerah tentang kapasitas pemerintah Pemda meningkatkan kualitas PNS Pemda dengan memberikan pendidikan dan penataran tentang ilmu pemerintahan. Pemda bekerjasama dengan BPK dan KPK untuk melaksanakan pemerintahan yang acountabilitas. 3 Dukungan konstruktif dari legislatif, yudikatif dan masyarakat terhadap kebijakan publik Perlunya kerjasama yang lebih kondusif antara eksekutif dan legisilatif didaerah. Perlunya kerjasama antara yudikatif dan legisilatif sehingga masyarakat lebih merasakan kebijakan publik yang lebih baik. 7 Kuantitas dan kualitas Perda yang pro kepentingan publik Perlunya penelitian terhadap Perda yang bersifat egosintris kedaerahan. Perlunya penelitian tentang Perda yang berlawanan dengan penggunaan anggaran yang acountabilitas dan tidak melanggar undang-undang yang lain. 10 Kebijakan daerah tentang hubungan pusat-daerah dan antar daerah Perlunya sinergitas terhadap hubungan antara pemerintah 11 Otonomi daerah dengan kejelasan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dan daerah Sangat urgen dan mendesak untuk segera ditangani
  • 71. 65PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 14 Wakil rakyat yang profesional dan kompeten di bidangnya di tingkat provinsi Perlunya peningklatan pendidikan kepada wakil rakyat agar profesional untuk mendukung tugas sebagi legisilatif. Perlunya adanya penyelesaian permasalahan wakil rakyat yang partainya tidak masuk dalam peserta pemilu th 2014 sehingga pindah partai. 40 Kebijakan daerah tentang media massa Perlunya memberikan kesempatan yang luas bagi media massa pemerintah daerah untuk menyampaikan pembangunan Bengkulu. Perlunya perluasan media massa nasional kedaerah terpencil untuk memberikan akses informasi nasional kepada masyarakat. 41 Media cetak yang independen Memberikan lebih banyak lagi penerbitan media cetak Independen yang dapat memberikan informasi yang netral. 42 Media elektronik yang independen Bengkulu memiliki satu media TV dan beberapa stasiun radio lokal maupun RRI yang dirasakan masih sangat kurang dibandingkan dengan luas wilayah. Berita yang disampaikan cukup netral tetapi harus ada keperpihakan kepada berita yang lebih positif.
  • 72. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 68 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 43 Media yang bertanggung jawab/objektif Media massa masih perlu adanya pencerahan untuk memberitakan tentang berita yang positif,obyektif dan bertanggung jawab.Media perlu memperbanyak berita pembangunan dan prestasi daerah . 45 Kebijakan daerah tentang kelompok bisnis usaha Masih perlunya pengembangan kepada ekonomi daerah terutama kepada kelompok bisnis usaha agar lebih efesien karena kesulitan sarana dan prasarana transportasi. 46 Iklim usaha dan kompetisi yang sehat Perlunya peningkatan iklim usaha dan kompetisi yang lebih sehat dan transparan terutama pada proyek pemda sehingga anggaran lebih besar ditujukan kepada pembangunan sarana dan prasarana jalan. 47 Keterlibatan kelompok bisnis dalam proses penyusunan kebijakan Perlunya penelitian kepada kelompok usaha kepada proses penyusunan kebijakan anggaran terutama yang membantu kemenangan dalam pilkada. 13. GATRA EKONOMI Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Ekonomi di Provinsi Bengkulu diukur dalam 5 (lima) aspek, 20 (dua puluh) variabel, dan diuraikan dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: kemakmuran, keadilan, aman, kemandirian, dan daya saing. Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu adalah 2,96 = CUKUP TANGGUH. Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Kemiskinan dan Variabel
  • 73. 69PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Viskal berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Perumahan, infrastruktur, Investasi, Teknologi, dan HaK Kekayaan Intelektual berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Pangan (Gatra Ekonomi) 10,00 3,83 38,33 2 Sandang 6,00 2,62 15,69 3 Perumahan 2,00 2,50 5,00 4 Pertambahan Kekayaan 1,00 3,80 3,80 5 Kemiskinan 7,00 1,77 12,38 6 Kesempatan Kerja 6,00 2,94 17,63 7 Pemerataan 8,00 2,85 22,77 8 Harga Umum 7,00 3,63 25,38 9 Pasar Uang 9,00 3,40 30,60 10 Pasar Modal 8,00 3,25 26,00 11 Neraca Perdagangan 3,00 3,00 9,00 12 Biaya Modal 6,00 3,00 18,00 13 Energi (Gatra Ekonomi) 2,00 3,46 6,92 14 Infrastruktur 3,00 2,00 6,00 15 Investasi 5,00 2,00 10,00 16 Fiskal 4,00 1,78 7,11 17 Daya Saing Nasional 5,00 2,84 14,22 18 Teknologi 2,00 2,00 4,00 19 Efisiensi Pasar 5,00 4,20 21,00 20 Hak Kekayaan Intelektual 1,00 2,00 2,00 TOTAL 100 295,83
  • 74. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 70 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Pie Chart 6: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi Radar Chart 6: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi Dalam Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu terdapat 32 (tiga puluh dua) indikator Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 75. 71PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi 1 Kebijakan daerah tentang pangan (gatra Ekonomi) Perlunya peningkatan pertanian pangan dengan memperbaiki pengairan dan memperbanyak PLP didaerah terpencil. Perlunya peningkatan pertanian pangan ditingkat keluarga sehingga meningkatkan ekonomi keluarga. 3 Kebijakan daerah tentang perumahan Perlunya Pemda membuat peraturan tentang perumahan untuk masyarakat ekonomi kecil ,petani dan nelayan. Pengaturan perumahan diperkotaan yang sesuai dengan RTRW sehingga tidak merusak lingkungan dan keindahan perkotaan. 6 Kebijakan daerah tentang kemiskinan dari aspek ekonomi Pemda perlu membuat kebijakan tentang pengentasan kemiskinan dengan meningkatan kewirausahaan didaerah. Pemda memberikan kemudahan kredit tanpa anggunan kepada para pengusaha pemula ,UMKM dan perusahaan yang padat karya. Pemda bekerjasama dengan BUMN,BUMD dan perusahaan swasta untuk memberikan program CSR dalam meningkatan perwkonomian masyarakat. 8 Kebijakan daerah tentang kesempatan kerja Pemda mendorong penguatan UMKM kepada masyarakat kecil 9 Kebijakan daerah tentang pemerataan Pemda membuat sentra2 industri yang mengandung potensial daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
  • 76. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 72 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 10 Ketimpangan pendapatan antar penduduk (Gini Ratio pendapatan) Pemda memberikan sosialisasi kepada penduduk agar mendapat pemahaman guna meningkatkan nilai ekonomi 11 Ketimpangan pendapatan antar daerah (koefisien Williamson) Pemerintah Pusat memberikan arahan kepada Kementerian Daerah Tertinggal utk memberikan soisalisasi 14 Kebijakan daerah tentang biaya modal Pemda membuat Perda mengenai permodalan. 15 Rasio kredit UKM terhadap total kredit Pemda melalui dinas koperasi memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah. 17 Kebijakan daerah tentang Infrastruktur Pemda menerbitkan Perda tentang infrastruktur. 19 Kebijakan daerah tentang investasi Pemda menerbitkan perda tentang penanaman modal baik asing maupun lokal. 22 Kebijakan daerah tentang daya saing nasional Pemda menerbitkan Perda tentang sumber alam sesuai dengan potensi daerah. 26 Kebijakan daerah tentang teknologi Pemda mendorong tumbuh kembangnya industri lokal berbasis teknologi. 30 Persentase biaya transaksi tidak resmi Membuat aturan yang tegas dan jelas untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan. 32 Jumlah PNBP dari HAKI (Karya kreatif Yang Dipatenkan) * Pemda melindungi dengan Perda tentang HAKI yang memuat kearifan lokal.
  • 77. 73PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 11 Ketimpangan pendapatan antar daerah (koefisien Williamson) Pemda mendorong penguatan UMKM kepada masyarakat kecil 14 Kebijakan daerah tentang biaya modal Pemda membuat Perda mengenai permodalan. 15 Rasio kredit UKM terhadap total kredit Pemda melalui dinas koperasi memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah. 17 Kebijakan daerah tentang Infrastruktur Pemda menerbitkan Perda tentang infrastruktur. 19 Kebijakan daerah tentang investasi Pemda menerbitkan perda tentang penanaman modal baik asing maupun lokal. 22 Kebijakan daerah tentang daya saing nasional Pemda menerbitkan Perda tentang sumber alam sesuai dengan potensi daerah. 26 Kebijakan daerah tentang teknologi Pemda mendorong tumbuh kembangnya industri lokal berbasis teknologi. 30 Persentase biaya transaksi tidak resmi Membuat aturan yang tegas dan jelas untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan. 32 Jumlah PNBP dari HAKI (Karya kreatif Yang Dipatenkan) * Pemda melindungi dengan Perda tentang HAKI yang memuat kearifan lokal. 14. GATRA SOSIAL BUDAYA Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu diukur dalam 4 (empat) aspek, 12 (dua belas) variabel, dan diuraikan dalam 132 (seratus tiga puluh dua)
  • 78. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 74 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: kesejahteraan; harmoni; kesetaraan; sistem nilai, perilaku dan artefak; . Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu adalah 2,,47 = KURANG TANGGUH. Dari20(duapuluh)variabelyangdiukur,variabelNilaiTradisionaldanUniversal berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel keluarga; pemberdayaan perempuan; kreasi manusia dan pemanfaatn Iptek berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Eksklusi Sosial 5,00 2,67 13,33 2 Pendidikan 13,00 2,66 34,55 3 Kesehatan 15,00 2,76 41,36 4 Keluarga 10,00 2,33 23,33 5 Kerukunan Sosial 14,00 1,80 25,20 6 Ketertiban Sosial 12,00 2,80 33,60 7 Penyakit Sosial 1,00 3,71 3,71 8 Hak-Hak Sipil 9,00 3,14 28,29 9 Pemberdayaan Perempuan 4,00 2,06 8,24 10 Nilai Tradisional dan Universal 6,00 1,75 10,50 11 Perilaku Sosial 3,00 3,00 9,00 12 Kreasi Manusia dan Manfaat Iptek 8,00 2,00 16,00 TOTAL 100 247,12
  • 79. 75PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Pie Chart 7: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya Radar Chart 7: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya Dalam Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu terdapat 50 (lima puluh) indikator Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 80. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 76 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi Persentase anak nakal Dinas sosial memberdayakan anak –anak nakal dengan pelatihan ketrampilan berbasis life skill Persentase jumlah anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk perlindungan sosial Pemda memberi porsi anggaran lebih terhadap perlindungan sosial. Kebijakan daerah di bidang pendidikan Pemda melalui dinas pendidikan dan kebudayaan mengembangkan kurikulum sekolah/pendidikan berbasis kearifan lokal. Persentese keluarga miskin yang memiliki kartu Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin Pemda memberi akses lebih kepada warga masyarakat untuk memperoleh jaminan kesehatan. Kebijakan daerah tentang Keluarga Pemda perlu menerbitkan perda tentang perlindungan keluarga. Kebijakan daerah tentang Kerukunan Sosial Pemda membuat perda kerukunan dan ketertiban sosial Kebijakan daerah tentang Penyakit Sosial Sangat urgen dan mendesak untuk segera ditangani Kebijakan daerah tentang pemberdayaan Perempuan Pemda mengembangkan perberdayaan perempuan. Kebijakan daerah tentang Nilai tradisional dan universal Pemda membuat perda tentang nilai tradisiona dan universal.
  • 81. 77PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi Adat istiadat Melindungi dan memelihara adat istiadat. Kemampuan beradaptasi sosial (akulturasi dan asimilasi) Pemda memfasilitasi untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai kebudayaan. Gotong royong Mengembangkan nilai-nilai semangat kegotong royongan. Lembaga Adat Pemda membina berdirinya lembaga adat. Kebijakan daerah tentang Kreasi manusia dan Manfaat Iptek Pemda menerbitkan Perda tentang Ekonomi kreatif. Persentase organisasi kesenian daerah Pemda membina organisasi kesenian daerah. 15. GATRA PERTAHANAN DAN KEAMANAN Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu diukur dalam 4 (empat) aspek, 20 (dua puluh) variabel, dan diuraikan dalam 110 (seratus sepuluh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: politik pertahanan, ekonomi pertahanan, militer, dan keamanan internal . Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu adalah 2,53 = KURANG TANGGUH. Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Diplomasi Preventif; Alokasi Belanja Pertahanan di APBN; Kemampuan Industri Pertahanan; Sistem Pertahanan Semesta; Kekuatan TNI; dan Kondisi Terselenggaranya Perlindungan, Pelayanan, dan Pengayoman Masyarakat berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Proses Transfer Teknologi Persenjataan; Bela Negara; Kemampuan TNI; dan Gelar TNI berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Pertahanan dan Keamanan dapat dilihat pada tabel berikut:
  • 82. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 78 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan No Variabel Bobot Skor Bobot X Skor 1 Diplomasi Pertahanan 4,00 4,00 16,00 2 Confidence Building Meassures (CBM) 5,00 5,00 25,00 3 Diplomasi Preventif 1,00 1,00 1,00 4 Resolusi Konflik 1,00 #DIV/0! #DIV/0! 5 Alokasi Belanja Pertahanan di APBN 9,00 1,80 16,20 6 Kemampuan Industri Pertahanan 8,00 1,00 8,00 7 Kemandirian Pengadaan Alutsista 9,00 3,00 27,00 8 Proses Transfer Teknologi Persenjataan 6,00 2,00 12,00 9 Kebijakan Pertahanan 8,00 3,00 24,00 10 Sistem Pertahanan Semesta 8,00 1,75 14,00 11 Bela Negara 7,00 2,00 14,00 12 Kekuatan TNI 4,00 1,00 4,00 13 Kemampuan TNI 3,00 2,33 7,00 14 Kemampuan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) 2,00 3,80 7,60 15 Gelar TNI 2,00 2,33 4,67 16 Kepolisian Nasional 5,00 3,00 15,00 17 Postur Kepolisian Nasional 6,00 3,70 22,20 18 Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban 7,00 4,25 29,75 19 Kondisi tertib dan tegaknya hukum 1,00 2,00 2,00 20 Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat 4,00 1,40 5,60 TOTAL 100 253,02
  • 83. 79PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Pie Chart 8: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan Radar Chart 8: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan Dalam Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu terdapat 46 (empat puluh enam) indikator Rawan. Dari indikator-indikator tersebut yang akan dianalisis lebih mendalam hanya indikator-indikator yang ditemui di daerah Bengkulu. Keempat puluh enam indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
  • 84. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 80 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan Provinsi Bengkulu No Indikator Rekomendasi 1 Kebijakan pusat tentang Confidence Building Meassures (CBM) * TNI dan Polri sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 & UU No. 2 Tahun 2002 merupakan institusi vertikal sehingga dalam gatra Hankam indikator yang ada berdasarkan kebijakan dari pusat, namun demikian Kodim sebagai Komando wilayah memiliki tugas pokok menyelenggarakan gelar kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar binteruntuk menyiapkan wilayahpertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah, demikian pula institusi Kepolisian menangani kamtibnas diharapkan mampu melakukan penegakkan hukum dan menjaga Kantibnas. 2 Kebijakan pusat tentang Diplomasi Preventif * Walaupun Kebijakan oleh Pusat namun di daerah harus mampu menjabarkan kebijakan dari Komando atas secara dinamis dilapangan sesuai kewenangannya. 20 Kebijakan pusat tentang Kemampuan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) * TNI mampu melaksanakannya dengan baik seperti kesiagaan terhadap bencana alam. 21 Koordinasi Sipil-Militer * Harus dioptimalkan adanya koordinasi Sipil- Militer untuk fungsi deteksi dini sehingga hal- hal risiko terkecil dapat dikendalikan. 24 Gelar Kekuatan AL * Perlu secara rutin dan teratur dilakukan agar mampu mencegah aksi kejahatan di wilayah laut. 26 Teknologi Alutsista AD * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista 27 Teknologi Alutsista AL * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista
  • 85. 81PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU No Indikator Rekomendasi 29 Jenis Alutsista AD * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista 30 Jenis Alutsista AL * Perlu penambahan dan modernisasi alutsista 32 Kebijakan pusat tentang Postur Kepolisian Nasional * Perlunya disusun kebijakan postur Kepolisian ya ng ideal. 33 Kebijakan pusat tentang Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban * Perlunya disusun Protap-protap dan MoU antar instansi Polri-Sipil-Militer untuk menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban. 34 Kebijakan daerah tentang Kondisi terjaminnya dan ketertiban 37 Kesiapan aparat TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di laut Perlunya kooordinasi lintas sektoral TNI AL, dinas kelautan, Polili Air untuk menjaga keamanan wilayah laut. 40 Kebijakan pusat tentang Kondisi tertib dan tegaknya hukum * Perlunya disusun Protap-protap dan MoU antar instansi Polri-Sipil-Militer untuk menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban. 41 Kebijakan daerah tentang Kondisi tertib dan tegaknya hukum 42 Efektivitas Penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian 43 Efektivitas Pelayanan oleh Aparat Kepolisian
  • 86. BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 82 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI No Indikator Rekomendasi 44 Kebijakan pusat tentang Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat * Perlunya peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dan koordinasi dengan instansi terkait. 45 Kebijakan daerah tentang Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat 46 Rasio kegiatan kerja sama intelijen kepolisian Perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas koordinasi dengan bebagai pihak dengan Korem, Lanal dan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat, tokoh agama untuk deteksi dini terhadap berbagai potensi kejahatan dan konflik yang bisa menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat
  • 87. 83PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 88. BAB 4 - PENUTUP 84 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 89. PENUTUP 4 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 90. BAB 4 - PENUTUP 86 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI 16. KESIMPULAN Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu adalah 2,62 atau CUKUP TANGGUH, yang merupakan agregasi dari seluruh aspek ketahanan astagatra, yang dapat dirangkum sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 35: Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu No Gatra Bobot Skor Bobot X Skor 1 Geografi 6,00 2,93 17,57 2 Demografi 14,00 3,64 50,91 3 Sumber Kekayaan Alam 6,00 2,50 14,99 4 Ideologi 15,00 1,79 26,78 5 Politik 9,00 2,22 20,01 6 Ekonomi 16,00 2,96 47,33 7 Sosial Budaya 24,00 2,47 59,31 8 Pertahanan dan Keamanan 10,00 2,53 25,30 TOTAL 100 262,20 17. SARAN Berdasarkan hasil Studi Strategis dalam Negeri di Provinsi Bengkulu, disarankan bahwa untuk kondisi hasil validasi Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Bengkulu Tahun 2013 yang mendapatkan penilaian “KURANG TANGGUH” adalah gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA) dan gatra Pertahanan dan Keamanan (Hankam), oleh karena itu perlu ditingkatkan dan ditangani segera dengan sebaik-baiknya dan secepatnya agar permasalahan yang akan muncul dapat dicegah. Pemerintah dan Pemerintah provinsi Bengkulu harus bersinergi dan bekerja keras membenahi hambatan-hambatan pembangunan yang ada mulai dari kebijakan sampai pada level teknis pelaksanaan pemabngunandidaerah,sehinggapembangunannasionaldidaerahBengkulumeningkat dan Ketahanan nasional Provinsi Bengkulu meningkat pula. Dengan demikian akan tercapainya tujuan nasional sebagaimana dimanatkan UUD NRI 1945.
  • 91. 87PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 92. DOKUMENTASI KEGIATAN 88 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI PROVINSI BENGKULU 21- 26 JULI 2013
  • 93. 89PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 94. DOKUMENTASI KEGIATAN 90 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI BAB 4 - PENUTUP 90 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 95. 91PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 96. DOKUMENTASI KEGIATAN 92 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 97. 93PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 98. DOKUMENTASI KEGIATAN 94 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
  • 99. 95PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 95PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
  • 100. DOKUMENTASI KEGIATAN 96 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI PESERTA
  • 101. 97PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Drs. Lutfi Lubihanto, MM Kombes Pol. Ketua Pok. Peserta Puwakpitiye U.S.V Mayjen Srilangka Ir. Fedhy E. Wiyana Kol. Laut (E) Wakil Ketua Pok. Peserta Phineas M. Chief Super Intended Zimbabwe Dr. Dadang Solihin, SE,MA Pembina Utama Muda (IV/d) Sekretaris Ratnawati H, SH, MH Kombes Pol.
  • 102. DOKUMENTASI KEGIATAN 98 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Sri Utami E., SPT, MM Pembina Utama Muda (IV/c) Partono, S.IP Kol. Arh. Ida Bagus P Kol. Inf. Joko Warsito Kol. Inf. Moch. Effendi Kol. Czi Iwan Barley Kol. Inf.
  • 103. 99PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Yuniar Ludfi - Drs. Tabana Bangun, M.Si Kombes Pol. Taufiq Suhargo Arif Kol. Tek. Drs. Adi Kuntoro Kombes Pol. Toto B., SH Kol. Nav. Drs. Ade Rahmat S Kombes Pol.
  • 104. DOKUMENTASI KEGIATAN 100 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI Drs. Pepen Supendi Y, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) Drs. Edward Marpaung,MM Pembina Utama Madya (IV/d) Boedhi Setiadjid Pembina Utama Madya (IV/d) DiazHendropriyono,MA,MPA - Dr. Faizul Ishom, M.Eng Pembina Tk. I (IV/b) Arya Rezavidi, MEE, Ph.D Pembina Utama Madya (IV/d)
  • 105. 101PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU Ir. Fransiscus Go, SH - Dr. Valentinus Saeng, CP - DR.Yurnal,SH,S.Pd,M.Hum Kol. Nav.