Pencerahan di PHI

1. THE INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY
SECURITY CODE

2. KEAMANAN (SECURITY)
KONDISI UNTUK MELINDUNGI INFORMASI MATERIAL, PERSONIL, KEGIATAN
DAN INSTALASI DARI TINDAKAN SPIONASE, SABOTASE, SUBVERSI DAN
TERORISME DAN JUGA MENCEGAH TERJADINYA KEHILANGAN /
KERUSAKAN ATAU PENYIKAPAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG

3. ANCAMAN KEAMANAN MARITIM
• BARANG CURIAN DAN PENCURI
• PENYELUNDUPAN NARKOTIK
• IMIGRAN GELAP DAN PENUMPANG GELAP
• PEMBAJAKAN DAN PERAMPOK BERSENJATA
• SABOTASE
• TERORIST

4. KESELAMATAN
(TRADISIONAL)
IMO KEAMANAN
(BARU)
SOLAS
FASILITAS PELABUHAN
(DINYATAKAN UNTUK
PERTAMA KALI)

5. AMENDMENTS TO SOLAS
CHAPTER XI LAMA
SPECIAL MEASURES TO ENHANCE MARITIME SAFETY
- AUTHORIZATION OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS
CHAPTER V - ENHANCED SURVEYS (OIL &BULK)
Safety of Navigation - SHIP IDENTIFICATION MEMBER (PASS 100T/CARGO 300T)
- PORT STATE CONTROL ON OPERATIONAL REQUIREMENTS
CHAPTER XI SEKARANG XI – 1
Special Measures to enhance maritime safety
CHAPTER XI – 2 BARU
SPECIAL MEASURES TO ENHANCE MARITIME SECURITY
Kerangka Kerjasama Internasional
ISPS CODE
• Pemerintah
Bag. A. Mandatory Requirements of
• Instansi Pemerintah
SOLAS Annex Chapter XI-2
• Administrasi Lokal
Bag. B. Guidance on Provision
y
• Industri Pelayaran of these requirements
• Industri Pelabuhan

6. APA ISINYA PERATURAN ISPS ?
PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG
KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN (ISPS)
BAGIAN A BAGIAN B
PERSYARATAN WAJIB UNTUK : PEDOMAN :
• PEMERINTAH • LATAR BELAKANG
• KAPAL/PERUSAHAAN • PEMENUHAN
• FASILITAS PELABUHAN • BANTUAN

7. TUJUAN ISPS CODE
SEBAGAI KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA NEGARA PESERTA,
BADAN PEMERINTAH, ADMINISTRASI LOCAL, INDUSTRI PELAYARAN DAN
PELABUHAN UNTUK MENDETEKSI ANCAMAN KEAMANAN DAN MENGAMBIL
TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP INSIDEN KEAMANAN
MENETAPKAN TANGGUNGJAWAB DAN PERAN DARI MASING-MASING NEGARA
PESERTA, BADAN PEMERINTAH, ADMINISTRASI LOCAL, INDUSTRI PELAYARAN DAN
PELABUHAN, PADA TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL UNTUK
MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM.
MEMASTIKAN PENGUMPULAN DAN PERTUKARAN INFORMASI YANG EFEKTIF YANG
TERKAIT DENGAN KEAMANAN.
MENYEDIAKAN SUATU METODOLOGI PENILAIAN KEAMANAN UNTUK MEMILIKI
RANCANGAN DAN PROSEDUR DALAM MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH
PERUBAHAN TINGKAT KEAMANAN.
MEMASTIKAN KEPERCAYAAN BAHWA TINDAKAN KEAMANAN MARITIM SUDAH
CUKUP DAN PROPORSIONAL BERADA PADA TEMPATNYA. 7

8. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
MENETAPKAN DESIGNATED AUTHORITIES (DA)
MENUNJUK RECOGNISED SECURITY ORGANIZATION (RSO)
MENETAPKAN SECURITY LEVELS
PORT STATE CONTROL
ADDITIONAL CONTROL MEASURES
PORT FACILITY SECURITY ASSESSMENT
APPROVAL SHIP SECURITY PLANS (SSP)
COMMUNICATION OF INFORMATION
VERIFICATION AND CERTIFICATION FOR SHIPS
INTERNATATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE (ISSC)
STATEMENT OF COMPLIANCE OF PORT FACILITY (SOCPF)
8

9. TUGAS ADPEL / KANPEL
PORT SECURITY COMMITTEE
1. MELAKSANAKAN PENYUSUNAN JARING ATAU
KERANGKA KERJA KOMUNIKASI INFORMASI DAN
INTELEGENCY KEAMANAN PELABUHAN
2. MENGIDENTIFIKASI ANCAMAN DAN KERAWANAN
KEAMANAN PELABUHAN
3.
3 MENYUSUN PROSEDUR DAN SISTIM KEAMANAN
PELABUHAN UNTUK MENGURANGI ANCAMAN DAN
KERAWANAN KEAMANAN PELABUHAN

10. DESIGNATED AUTHORITY POLICE HEADQUARTER
DIR. GENERAL SEA COMM. MARINE HEADQUARTER
ARMY HEADQUARTER
G M PT. PELINDO II CAB.
PT CAB
TG. PRIOK
Telp. 4301080 – 5006
PSC
JAKARTA METROPOLITAN OFFICE
KP3
Telp. 43932600
ADPEL TG. PRIOK LANTAMAL II
KESEHATAN PELABUHAN
Telp. 43931364 – 4301080 (6000) FAX43931364.
Telp. 4373265 - 66
p
PSO
IMIGRASI
Telp. 43934909
BEA & CUKAI
Telp. 43930813
KABID GAMAT
TELP. 439 32214 – 4301080 (6500)
Assisten PSO
SEKRETARIAT
KASI KESYAHBANDARAN
KEPANDUAN TELP. 43901636 -4301080 - 6110 - 6100
Telp.4301080 – 6314-6550 FAX.43931364
Telp.4301080 (2111)
PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO
PT. PERTAMINA PT.DHARMA KARYA P PT. ISM BOGASARI PT. DKB PT. JICT UTPK KOJA PT. PELINDO II PT. CNOOC
UMAR MUKADAR WASTU S. DIHARTO IRIANTO JUSNI S. VIVANO Y. MULYADI FAJAR JAYA
Telp .4352507(3535)
p ( ) Telp. 430 0589
p Telp. 439 20202
p Telp. 430 2232
p Telp. 43905111(5311)
p ( ) Telp. 430 3503
p Telp. 4301080 (2400)
p ( ) Telp.5151001 ( 8226 )
p
SSO SSO CSO
SSO CSO
CSO

11. KABID. GAMAT (ADPEL/KANPEL)
KOORDINATOR PELAKSANA PSC
MENGKOORDINIR DAN MEMBERIKAN PENGARAHAN TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT KOMITE
KEAMANAN PELABUHAN (PSC)
A. MENYUSUN PROSEDUR-PROSEDUR KOMUNIKASI KEAMANAN DALAM KONDISI
NORMAL/RUTIN MAUPUN DARURAT DI PELABUHAN
B. MENYUSUN PROSEDUR PELAPORAN DAN EVALUASI INFORMASI ANCAMAN KEAMANAN
PELABUHAN DAN MENETAPKAN TINGKAT GANGGUAN KEAMANAN PELABUHAN/
SECURITY LEVEL SERTA MENYEBARLUASKAN TINGKAT GANGGUAN KEAMANAN TSB
C. MENGINVENTARISIR ANCAMAN/GANGGUAN KEAMANAN YANG TERJADI SELAMA INI
SERTA MENGIDENTIFIKASI KEMUNGKINAN ANCAMAN/ GANGGUAN KEAMANAN
PELABUHAN YANG AKAN DATANG

12. JARINGAN KOMUNIKASI
SECURITY LEVEL. 1
PSC
INSTANSI
PSO PFSO TERKAIT
SESUAI PFSP
PETUGAS
PETUGAS SECURITY

13. S E C U R I T Y L E V E L
SECURITY LEVEL 1
ADALAH TINGKATAN
DIMANA TINDAKAN
PENCEGAHAN
KEAMANAN MINIMUM
YANG HARUS
DILAKSANAKAN
SECARA TERUS
MENERUS.

14. SECURITY LEVEL 1
1. PSC & PSO
1 PSC & PSO
ADPEL/KAKANPEL MELAKSANAN TUGAS OPERASIONAL SEPERTI
BIASANYA SEPERTI YANG TERCANTUM DALAM PFSP UNTUK SECURITY
LEVEL 1.
KAPAL PATROLI MELAKUKAN PATROLI RUTIN DI SEKITAR PELABUHAN
TERUTAMA PADA AKSES MASUK DARI LAUT, DAERAH LEGO JANGKAR
DAN SEKITAR BANDAR.
PSO MELAKSANAKAN KOORDINASI TUGAS-TUGAS RUTIN PADA
AKSES DARAT (POS JAGA), PENGAWASAN DI LAPANGAN
PENUMPUKAN, DERMAGA, GUDANG, DAERAH BONGKAR MUAT,
TERMINAL PENUMPANG DAN AKSES KE KAPAL

15. 2. PFSO
MELAKSANAKAN TUGAS OPERASIONAL SEBAGAIMANA PADA
SECURITY LEVEL 1.
MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PSO DAN MEMERINTAHKAN
PERSONIL PFSO UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN
TERHADAP KEGIATAN :
o MASUK/KELUAR ORANG, KENDARAAN, BARANG DI SETIAP AKSES
KE PELABUHAN.
o PENANGANAN BARANG (BONGKAR/MUAT)
o AKTIFITAS DI DAERAH TERLARANG
o AKTIFITAS DI DAERAH PENUMPUKAN BARANG
o AKSES KE KAPAL MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PSC, PSO
DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA
LAINNYA.

16. S E C U R I T Y L E V E L
SECURITY LEVEL 2 ADALAH
TINGKATAN DIMANA TINDAKAN
TAMBAHAN DARI TINGKATAN
KEAMANAN MINIMUM YANG
HARUS DILAKSANAKAN PADA
WAKTU TERTENTU SEBAGAI RESIKO
MENINGKATNYA SUATU INSIDEN
KEAMANAN.

17. SECURITY LEVEL
SECURITY LEVEL 3 ADALAH
TINGKATAN DIMANA TINDAKAN
PENCEGAHAN KEAMANAN YANG
BERSIFAT SPESIFIK LEBIH LANJUT
YANG DILAKSANAKAN DALAM
G S
KURUN WAKTU YANG TERBATAS
Imminent KETIKA SUATU INSIDEN
KEAMANAN SEGERA TERJADI
Danger
g ATAU MUNGKIN WALAUPUN
MUNGKIN,
TIDAK MEMUNGKINKAN UNTUK
MENGIDENTIFIKASI TARGET
YANG SPESIFIK.

18. TINDAKAN KEAMANAN MARITIM
TINDAKAN PERLINDUNGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMILIK KAPAL,
OPERATOR, ADMINISTRATOR KAPAL, FASILITAS PELABUHAN, INSTALASI LEPAS
PANTAI, DAN ORGANISASI KELAUTAN LAINNYA TERHADAP TERORIST, SABOTASE,
PENUMPANG GELAP, IMIGRAN GELAP/PENCARI SUAKA POLITIK, BAJAK LAUT /
PERAMPOK BERSENJATA, PENYANDERAAN, PENCURIAN DAN GANGGUAN.

19. ANCAMAN DALAM DUNIA MARITIME
ATTACK ON ACHILLE LAURO (1985)

20. ATTACK ON USS COLE (OCTOBER 2000) IN ADEN
LIMBURG – OCTOBER 2002

21. PEROMPAKAN & PERAMPOKAN

22. PENUMPANG GELAP

23. PENYELUNDUPAN OBAT TERLARANG DAN SENJATA

24. SABOTASE & KEBAKARAN

25. PENTINGKAH MENJAGA KEAMANAN DI PELABUHAN TG PRIOK
JIKA PENTING APA YANG HARUS KITA LAKUKAN
KEPELABUHANAN ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERKAITAN
DENGAN PELAKSANAAN FUNGSI PELABUHAN UNTUK MENUNJANG
KELANCARAN, KEAMANAN,
KELANCARAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN ARUS LALU LINTAS
KAPAL, PENUMPANG DAN/ATAU BARANG, KESELAMATAN DAN
KEAMANAN BERLAYAR, TEMPAT PERPINDAHAN INTRA-DAN/ATAU
ANTARMODA SERTA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN DAERAH DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN TATA RUANG
WILAYAH ; “UU NO 17 TAHUN 2008, PASAL 1 (14)”
N 7 N , ( )

26. PELABUHAN MEMLIKI PERAN
PELABUHAN MEMILIKI PERAN SEBAGAI:
A. SIMPUL DALAM JARINGAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN
HIERARKINYA;
B. PINTU GERBANG KEGIATAN PEREKONOMIAN;
C. TEMPAT KEGIATAN ALIH MODA TRANSPORTASI;
D. PENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI DAN/ATAU PERDAGANGAN;
E. TEMPAT DISTRIBUSI, PRODUKSI, DAN KONSOLIDASI MUATAN
ATAU BARANG; DAN
F. MEWUJUDKAN WAWASAN NUSANTARA DAN KEDAULATAN NEGARA
UU NO 17 TAHUN 2008, PASAL 68

27. KEGIATAN PEMERINTAHAN DI PELABUHAN
KEGIATAN PEMERINTAHAN DI PELABUHAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 79 MELIPUTI:
A. PENGATURAN DAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN
PENGAWASAN KEGIATAN KEPELABUHANAN
KEPELABUHANAN;
B. KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN; DAN/ATAU
C. KEPABEANAN;
D. KEIMIGRASIAN;
E. KEKARANTINAAN
UU No 17 Tahun 2008, Pasal 80

28. ANCAMAN KEAMANAN
YANG BERESIKO TINGGI SAAT INI
1. MEDIA HAMA MELALUI PELABUHAN ;
- FLU BURUNG
- CIKUNGUNYA
- DEMAM BERDARAH
- FLU BABI
- dll
2. UNJUK RASA & MOGOK KERJA
3.
3 AKSI TEROR BOM
4. PENGERUSAKAN FASILITAS PELABUHAN

29. KONDISI SAAT INI DI JAKARTA
DETONASI BOM DENGAN PONSEL MEMANG SALAH SATU METODE
YANG KERAP DIGUNAKAN PELAKU PENGEBOMAN. KONON
PONSEL JUGA DIGUNAKAN DALAM BEBERAPA AKSI LEDAKAN
YANG DILAKUKAN TERORIS DI INDONESIA.
DI IRAK, PASUKAN AMERIKA SERIKAT PERNAH MENEMUKAN PONSEL
,
YANG DIUTAK-ATIK SEHINGGA BISA MENJADI DETONATOR BOM.
PELAKU DIDUGA MELETAKKAN BOM BERPONSEL ITU DI SUATU
LOKASI LALU MENGHUBUNGI NOMOR DI DALAM PONSEL UNTUK
MEMICU LEDAKAN.

30. BOM JW MARRIOTT 2003
PENGEBOMAN TERJADI PADA 5 AGUSTUS 2003
SEKITAR PUKUL 12.45 WIB DI KAWASAN MEGA
KUNINGAN, JAKARTA SELATAN, INDONESIA.
LEDAKAN ITU BERASAL DARI BOM MOBIL BUNUH DIRI DENGAN MENGGUNAKAN
MOBIL TOYOTA KIJANG DENGAN NOMOR POLISI B 7462 ZN YANG DIKENDARAI
OLEH ASMAR LATIN SANI. LEDAKAN TERSEBUT MENEWASKAN 12 ORANG DAN
MENCEDERAI 150 ORANG AKIBAT PERISTIWA ITU HOTEL JW MARRIOTT DITUTUP
ORANG. ITU,
SELAMA LIMA MINGGU DAN BEROPERASI KEMBALI TANGGAL 8 SEPTEMBER 2003.
PADA 17 JULI 2009 HOTEL JW MARRIOT BERSAMA DENGAN HOTEL RITZ-CARLTON
KEMBALI DIGUNCANG BOM. BOM YANG TERJADI DICURIGAI SEBAGAI BOM BUNUH
M GUNC NG OM OM NG J CU G S G OM UNU
DIRI

31. BOM KEDUBES AUSTRALIA 2004
PENGEBOMAN KEDUBES AUSTRALIA 2004 ATAU YANG BIASANYA DISEBUT BOM KUNINGAN TERJADI PADA TANGGAL 9 SEPTEMBER 2004 DI JAKARTA.
INI MERUPAKAN AKSI TERORISME BESAR KETIGA YANG DITUJUKAN TERHADAP AUSTRALIA YANG TERJADI DI INDONESIA SETELAH BOM BALI 2002
DAN BOM JW MARRIOTT 2003.
SEBUAH BOM MOBIL MELEDAK DI DEPAN KEDUTAAN BESAR AUSTRALIA PADA PUKUL 10.30 WIB DI KAWASAN KUNINGAN, JAKARTA. JUMLAH
KORBAN JIWA TIDAK BEGITU JELAS ‐ PIHAK INDONESIA BERHASIL MENGIDENTIFIKASI 9 ORANG NAMUN PIHAK AUSTRALIA MENYEBUT ANGKA 11. DI
ANTARA KORBAN YANG MENINGGAL ADALAH SATPAM‐SATPAM KEDUBES, PEMOHON VISA, STAF KEDUBES SERTA WARGA YANG BERADA DI SEKITAR
SATPAM SATPAM
TEMPAT KEJADIAN SAAT BOM TERSEBUT MELEDAK. TIDAK ADA WARGA AUSTRALIA YANG MENINGGAL DALAM KEJADIAN INI. BEBERAPA
BANGUNAN‐BANGUNAN DI SEKITAR TEMPAT KEJADIAN JUGA MENGALAMI KERUSAKAN
PIHAK KEPOLISIAN INDONESIA MENDUGA BAHWA KELOMPOK TERORIS JEMAAH ISLAMIYAH YANG BERADA DI BALIK PERISTIWA INI MOTIF
INI.
PENGEBOMAN MASIH BELUM JELAS, NAMUN ADA KEMUNGKINAN BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG AKAN DATANG

32. BOM JAKARTA 2009 ADALAH PERISTIWA LEDAKAN BOM DI HOTEL RITZ-CARLTON DAN JW
MARIOTT DI KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA, INDONESIA. 2 BUAH BOM MELEDAK
SEKITAR PUKUL 07:45 TANGGAL 17 JULI 2009. BOM PERTAMA MELEDAK PUKUL 07:45[2] DI
DEPAN HOTEL JW MARIOTT MENGHANCURKAN BAGIAN LOBI HOTEL[3]. BOM KEDUA
MELEDAK PUKUL 07:47 MENGHANCURKAN LANTAI 2 DAN 3 HOTEL RITZ-CARLTON YANG
HANYA BERJARAK SEKITAR 50 M DARI HOTEL JW MARIOTT. SUMBER AWAL MENYEBUTKAN 9
ORANG KORBAN TEWAS DAN 53 ORANG LUKA-LUKA
HOTEL JW MARIOTT PERNAH MENJADI TARGET BOM BUNUH DIRI PADA 5 AGUSTUS 2003
YANG MEMAKAN KORBAN TEWAS 12 ORANG DAN 150 ORANG LUKA-LUKA
SELANG BEBERAPA JAM SETELAH LEDAKAN, POLISI JUGA MENEMUKAN BOM DI KAMAR 1808
HOTEL JW MARRIOT, KAMAR TERSEBUT DISEWA OLEH SESEORANG BERNAMA NURDIN AZIZ

33. AKANKAH KITA MENGALAMI KONDISI YANG SEPERTI INI DILUAR PELABUHAN
JIKA TIDAK APA YANG HARUS KITA LAKUKAN

35. PERSYARATAN FUNGSIONAL
PERSYARATAN TERSEBUT MELIPUTI :
PENGUMPULAN DAN PEMERIKSAAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN
ANCAMAN KEAMANAN DAN PERTUKARAN INFORMASI ANTAR NEGARA-
NEGARA PESERTA
MEWAJIBKAN PEMELIHARAAN PROTOKOL KOMUNIKASI UNTUK KAPAL DAN
FASILITAS PELABUHAN
PENCEGAHAN AKSES YANG TIDAK BERKEPENTINGAN KE KAPAL, FASILITAS
PELABUHAN DAN AREA TERLARANG UNTUK UMUM
MENCEGAH PEMBAWAAN SENJATA TAJAM YANG TIDAK MEMILIKI IJIN, ALAT
PEMBAKAR ATAU BAHAN PELEDAK KE KAPAL ATAU FASILITAS PELABUHAN

36. PERSYARATAN FUNGSIONAL
MENYEDIAKAN PERALATAN PEMBUNYI ALARM SEBAGAI REAKSI
TERHADAP ANCAMAN KEAMANAN ATAU INSIDEN KEAMANAN
KEWAJIBAN PENYUSUNAN RANCANGAN KEAMANAN KAPAL DAN
RANCANGAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN BERDASARKAN
PADA HASIL PENILAIAN KEAMANAN.
AMEWAJIBKAN PELATIHAN, GLADI DAN LATIHAN UNTUK MEMASTIKAN
AGAR MENJADI TERBIASA DENGAN RANCANGAN RANCANGAN
KEAMANAN DAN PROSEDUR PENGAMANAN.

37. SARAN ;
1. MARI KITA MEMBANGUN SISTEM KEAMANAN DI PELABUHAN
SEBAGAIMANA DI ISYARATKAN DALAM PLANE PFSO MASING-
MASING PELABUHAN
2. MENERAPKAN SISTEM KEAMANAN SECARA KONSISTEN
3. MEMBANGUN SISTEM INFORMASI ANTAR PFSO DAN PSO
4. MENINGKAT SISTEM PATROLI YANG KETAT DI WILAYAH
MASING-MASING
5. MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG SANTUN DAN TERARAH
ANTAR JAJARAN UNSUR KEAMANAN DI PELABUHAN

38. BUKAN BERMAKSUD MENGGURUI TAPI HANYA
SEKEDAR MENGINGATKAN BETAPA PENTINGNYA
KEWASPADAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA
PENEGAKAN HUKUM DI PELABUHAN