Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
SPM Papua
1. KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUATENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK oleh Drs. ALEX RUMASEB, MM KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA DISAMPAIKAN DALAM RANGKA BINTEK PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA JAYAPURA, 28-30 JULI 2009
8. PP 65 TAHUN 2005 ttg PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SPM
9. PP 38 TAHUN 2007 ttg PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
10. PP 41 TAHUN 2007 ttg ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
11. PP 6 TAHUN 2005 ttg PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMDA, Psl 19 huruf e ttgtingkatcapaian SPM sebagaiaspekpenilaianevaluasikinerjadaerah
12.
13. VISI “ MAMBANGUN PAPUA BARU “ Pulau yang kayaakansumberdayadenganmasyarakat yang sejahtera Masyarakat yang berimandantaatkepadaTuhan, taatkepadahukumdanmenghormatibudaya Pemerintahan yang baik, profesional, accountable dan bebas korupsi
14. MISI MENATA KEMBALI PEMERINTAHAN DAERAH MEMBANGUN TANAH PAPUA YG DAMAI DAN SEJAHTERA MEMBANGUN TANAH PAPUA YANG AMAN DAN DAMAI MENINGKATKAN DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR (INFRASTRUKTUR) DI SELURUH TANAH PAPUA
15. 3 (tiga) STRATEGI PEMBANGUNAN Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan(Growth Centered Development) Pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat (People Centered Development) Pembangunan yang berkelanjutan(sustaniabledevelopment).
16. 4 (empat) AGENDA PEMBANGUNAN Menata kembali pemerintahan daerah menuju Good Governance; Membangun Tanah Papua yang damai dan sejahtera; Membangun Tanah Papua yang aman dan damai Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur).
17. AGENDA MENATA KEMBALI PEMERINTAHAN DAERAH 1.1. Reformasi anggaran; 1.2. Reformasi birokrasi; 1.3. Reformasi sistem pengadaan barang dan jasa;
18. REFORMASI BIROKRASI Kondisi : Pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi; rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Tujuan : Mewujudkanaparaturnegara yang bersih, profesional, bertanggungjawabsertauntukmenciptakanbirokrasi yang efisiendanefektif agar dapatmemberikanpelayanan yang bermutukepadaseluruhmasyarakat
19. POKOK-POKOK KEBIJAKAN Reformasi organisasi pemerintah dan pengelolaan kepegawaian; Peningkatan kapasitas dan ketrampilan kemimpinan; Penempatkan pegawai yang mampu pada tingkat distrik dan kampung – menciptakan birokrasi berbentuk piramida; Memperkenalkan dan Penerapan standar pelayanan atau standar kinerja pelayanan minimal; Mengembangkan insentif berbasis kinerja; Memperbaiki sistem pengembangan karier; Meningkatkan keterlibatan dan kapasitas anggota DPRD.
27. KEGIATAN POKOK Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil; Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik; Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi; Melaksanakan pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik; Meningkatkanoptimalisasipemanfaatanteknologiinfromasidalampelayananpublik; Mengintensifkanpenangananpengaduanmasyarakat; Mengembangkanpartisipasimasyarakat; Mengembangkanmekanismepelaporanberkalacapaiankinerjapenyelenggaraanpemerintahpusat, provinsidankabupaten/kotakepadapublik