Dalam Rangka Menyabut Hari Gambut Internasional 2 Februari 2011. Berbagai Elemen Gerakan seperti STN, STR, PRD, Walhi, Jikalahari, Greenpeace, mendesak Pemerintah RI untuk segera mencabut SK menhut 327/2009 yang diberikan kepada PT. RAAP yang terletak di Kabupaten Meranti dan Pelalawan yang notabenenya adalah kawasan Gambut terluas di riau yang akan digantikan menjadi HTI PT. RAPP...

1. KOALISI ANTI PENGHANCURAN HUTAN RIAU (KAPHuR)
Bersama
PRD, STN, STR, JMGR
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
CABUT IZIN HTI PT RAPP, SELAMATKAN HUTAN GAMBUT RIAU
Salah satu permasalahan yang menyebabkan terjadinya penghancuran hutan di
Sumatera khusunya di Provinsi Riau, adalah keberadaan pabrik bubur kertas dan kertas
(pulp dan paper). Industri yang mengandalkan bahan baku dari kayu ini, pada
kenyataannya, mempunyai potensi serta konstribusi besar dari "kerangka sistematis”
penghancuran hutan alam.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa industri pulp dan paper untuk mencukupi
kapasitas industri mereka adalah dengan cara membabat kayu dari hutan alam.
Pernyataan bahwa pasokan industri akan dicukupi dari hutan tanaman industri yang
mereka kelola, faktanya hanya omong kosong belaka. Ini dikarenakan pabrik pulp dan
paper selalu membangun kapasitas industri melebihi kapasitas pasokan hutan tanaman
industri mereka, dapat dijadikan contoh adalah PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT
RAPP) yang wilayah operasinya berada di Riau dan Sumatera Utara
Dalam upaya mendapatkan pasokan kayunya, PT RAPP perusahaan milik Taipan
Sukanto Tanoto dibawah bendera Asia Pacific Resource International Limited (APRIL) ini
tidak hanya melakukan kerangka sistematis penghancuran hutan alam di Sumatera
yang berdamp[ak terhadap penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan, tetapi
juga mengakibatkan konflik sosial dengan masyarakat, terutama dengan masyarakat
adat. Perusahaan pulp dan paper merampas sumber-sumber kehidupan berupa tanah
hutan atau wilayah kelola masyarakat. Perlawanan dari masyarakat untuk
mempertahankan hak tak jarang kemudian harus berhadapan dengan aparat keamanan
yang berpihak kepada perusahaan yang kemudian sampai memakan korban jiwa.
Di Riau, PT. RAPP saat ini sedang melakukan pembabatan hutan alam di kawasan
gambut dalam dan pulau - pulau kecil terdepan. Di kawasan Semenanjung Kampar
Seluas 55.940 ha dan Pulau Padang 43.000 ha, sedangkan mitranya PT.
Sumatera Riang Lestari (SRL) di Pulau Rangsang seluas 18.890 ha, Tempuling
seluas 48.635 ha dan Pulau Rupat seluas 38.59 ha, di Pulau Tebing Tinggi PT
Lestari Unggul Makmur (LUM) dengan luas 10.390 ha. Semua kawasan ini
tersebar di lima (5) Kabupaten antara lain Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak,
Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Penambahan areal konsesi RAPP di pulau padang sebesar 43.00 ha, ini merupakan
pemicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan, yang sangat rentan
sekali terjadinya perampasan dan penyerobotan tanah masyarakat oleh perusahaan,
belum lagi dampak negatifnya terhadap pulau padang yang bisa mengakibatkan
tenggelamnya pulau, ini yang membuat masyrakat desa yang berada di pulau padang
kabupaten kepulauan meranti menjadi resah. Ditambah lagi pada tanggal 8 September
2010 Gubernur Riau telah mengeluarkan izin koredor atau izin penggarapan kepada PT.
RAPP untuk pulau padang tanpa mengkaji terlabih dahulu dampak yang akan terjadi.
Dari beberapa kasus di atas, kami hari ini menyatakan sikap tegas :
1. kepada pemerintahan SBY - Boediono melalui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan
untuk segera menghentikan operasi penghancuran hutan alam dengan
mencabut /membatalkan semua perizinan yang telah diberikan kepada PT.Riau

2. Andalan Pulp and Paper (RAPP) serta Mitranya antara lain ; PT. Sumatera Riang
Lestari (SRL), PT. Sumatera Silva Lestari (SSL) dan PT. Lestari Unggul Makmur
(LUM) di wilayah Provinsi Riau.
2. mendukung sepenuhnya pemerintahan Kab. Kepulauan meranti untuk kembali
mendesak Menteri kehutanan Republik Indonesia untuk segera mencabut izin
yang telah diberikan kepada PT. RAPP, LUM, dan SRL.
3. Selain itu KAPHuR Bersama STN, STR, PRD, JMGR juga mendesak aparat
penegak hukum untuk segera menangkap serta mengadili Sukanto Tanoto atas
kejahatan korporasi yang telah dilakukan PT.Riau Andalan Pulp Paper.
Meranti, 1 Februari 2011
Koalisi Anti Penghancuran Hutan Riau (KAPHuR)
WALHI Riau Jikalahari Scale up
Greenpeace SEA KAR LBH Pekanbaru
YMI
Bersama
KPP PRD KPW PRD Riau
Agus Priyono Bambang Aswandi, SE
KPP STN KPP STR
Yudi Budi Wibowo Terry Hendra Chaniago
JMGR
Irsyadul Halim
Turut Mendukung
No NAMA ORGANISASI TANDA TANGAN

3. No NAMA ORGANISASI TANDA TANGAN
_____________________________________
Koalisi Anti Penghancuran Hutan Riau (KAPHuR) :, WALHI Riau, Jikalahari, Scale up,
Greenpeace SEA, Bahtera Alam, FGI-TI, Riau Mandiri, KPA Tiger, AMAR, Brimapala Sungkai, LBH
Pekanbaru, KAR,
Bersama
Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Tani Nasional (STN), Serikat Tani Riau
(STR), JMGR

4. CP : Hariansyah Usman (0812 766 999 67), M. Riduan (0813 650 83 515)