HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
3. JAMINAN
HAK MASY
DESA
Untuk
mengelola SDA
skala lokal
mendukung
pengentasan
desa tertinggal
dan
pengembangan
desa mandiri
12,7 JUTA
Ha
hutan yang
dikelola
masyarakat
dalam
bentuk
HKm, HD,
HTR,
Kemitraan,
HR dan
Hutan Adat
7. Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dengan
menggerak sektor-
sektor strategis
ekonomi domestik
MASYAKAT
SEJAHTERA
HUTAN
LESTARI
(SISTEM
PENYANGGA
KEHIDUPAN
TERPELIHARA :
PERLINDUNGAN
TANAH
AIR DAN UDARA)
4.
5. NO PROVINSI APL TubuhAir HK HL HP HPK HPT Total
1 ACEH 805,35 98,35 266.228,58 125.507,03 78,68 72.295,96 467.670,59
2 SUMATERA UTARA 22,30 10.545,59 78.527,27 199.013,19 10.411,82 195.479,37 493.999,54
3 RIAU 2.202,59 157.553,89 58.195,35 335.627,78 121.498,10 517.098,61 1.192.176,95
4 SUMATERA BARAT 53,04 183,84 16,13 654.636,18 26.401,16 21.825,83 86.055,21 789.171,38
5 BENGKULU 62,62 33.522,50 63.474,41 1.856,44 42.520,40 141.442,04
6 JAMBI 769,26 134.625,57 60.969,83 154.562,59 51.309,48 402.236,73
7 SUMATERA SELATAN 1.466,72 30.488,89 19.838,45 185.313,91 1.159,86 43.108,81 281.376,64
8 LAMPUNG 7.984,16 105.232,32 41.780,37 6.057,08 161.056,98
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - - 5.839,74 74.711,77 - - 80.554,37
10 KEPULAUAN RIAU 1.862,58 445,46 2.613,45 22.084,27 124.250,75 1.750,12 148.737,69 301.744,31
11 BANTEN 22.474,41 698,94 591,67 23.765,03
12 JAWA BARAT 7.694,47 20.793,62 471,26 3.031,28 31.990,63
13 JAWA TENGAH 268,43 1.245,75 1.514,30
14 DIY 494,30 - - 165,22 1.681,45 - - 2.340,98
15 JAWA TIMUR 554,55 87,56 1.967,87 2.609,98
16 KALIMANTAN BARAT 7.040,67 329,95 434.427,82 937.078,31 311.498,07 45.922,51 306.928,09 2.043.225,43
17 KALIMANTAN TENGAH 130,91 1.210,67 618.968,34 366.855,22 842.844,27 223.053,73 129.175,17 2.182.238,30
10. Fasilitasi dan Pendampingan Masyarakat
• Fasilitasi Usulan Perhutanan Sosial
• Pendampingan Penguatan Kelembagaan Masyarakat
• Pendampingan Perencanaan Hutan Desa
• Pendampingan Pengembangan Usaha
Fasilitasi dan pendampingan dilaksanakan oleh Tim Pendamping
Masyarakat (anggota Pokja)
11. Verifikasi Usulan Perijinan
• Verifikasi persyaratan usulan
• Telaah Peta: kesesuaian fungsi hutan, memastikan areal yang
dimohon bebas ijin, tidak dalam PIPIB (untuk HP).
• Verifikasi lapangan untuk memastikan: keberadaan dan kondisi
masyarakat desa pemohon, areal yang dimohon sesuai untuk
perhutanan sosial.
Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi (anggota Pokja) atas
arahan Dirjen PSKL
12. 5.5.
DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN
DARI PIHAK TERKAIT
- Pendampingan Masyarakat Tingkat Tapak
- Fasilitasi Pokja P2SPK di Provinsi
- Peningkatan Kapasitas tenaga pemerintah (pusat dan
daerah), NGOs, Tenaga Pendamping Masyarakat.
- Fasilitasi sinergitas antar sektor
13. Langkah-langkah Penyiapan Hutan Desa pada
areal Eks PT. LUM
• Memasukkan eks Area PT. LUM dalam PIAPS
• Bentuk Tim Fasilitator/Pendamping Lapangan
• Pendampingan Masyaraka :
- Fasilitasi pembentukan Lembaga Desa berdasarkan musyawarah dan
mufakat dengan melibatkan seluruh warga desa
- Fasilitasi penyiapan persyaratan permohonan HPHD
- Pendampingan penguatan dan peningkatan kapasitas Lembaga Desa
- Pendampingan pembuatan Rencana Pengelolaan dan Rencana
Pemanfaatan Hutan
• Fasilitasi pengembangan usaha Hutan Desa