Sistem politik di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang menerapkan kedaulatan rakyat melalui perwakilan. Sistem ini terdiri atas struktur politik seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta infrastruktur seperti partai politik dan organisasi masyarakat. Rakyat dapat berpartisipasi secara konvensional maupun non-konvensional dalam sistem politik ini.

1. SISTEM POLITIK DI
INDONESIA

2. PENDAHULUAN
• SISTEM POLITIK
• NEGARA

3. PENGERTIAN SISTEM POLITIK
INPUT PROSES OUTPUT
UMPAN BALIK

4. PENGERTIAN POLITIK
• Austin Ranney mendefinisikan politik sebagai
proses pembuatan kebijakan pemerintahan
(public policy)
• Harold D. Laswell menyebut bahwa politik itu
menyangkut proses penentuan who get what,
when and how
• Ramlan Surbakti mendefiniskan politik sebagai
proses interaksi antara pemerintah dan
masyarakat untuk menentukan kebaikan
bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam
satu wilayah tertentu

5. Sistem Politik
INPUT PROSES OUTPUT
UMPAN BALIK

6. Input, Proses dan Output
• Input dalam sebuah sistem politik adalah aspirasi
masyarakat atau kehendak rakyat
– Tuntutan
– Dukungan
– Sikap apatis
• Proses dalam sistem politik mencakup serangkaian
tindakan pengambilan keputusanbaik oleh lembaga
legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam rangka
memenuhi atau menolak aspirasi masyarakat
• Output sistem politik berupa kebijakan publik
– Pemenuhan aspirasi masyarakat
– Penolakan/ketidaksediaan untuk memenuhi aspirasi masyarakat

7. Struktur Politik
• Struktur politik merupakan keseluruhan bagian
atau komponen (yang berupa lembaga-
lembaga) dalam suatu sistem politik yang
menjalankan fungsi atau tugas tertentu.
• Tugas lembaga politik disebut fungsi
• Rangkaian keseluruhan fungsi disebut proses
• Rangkaian fungsi tersebut dalam bidang politik
sehingga disebut proses politik

8. SISTEM POLITIK
• Merupakan kesatuan antara struktur dan
fungsi-fingsi politik
• Struktur politik diibaratkan mesin
sedangkan komponennya disebut fungsi

9. Fungsi Politik
• Perumusan kepentingan
• Pemaduan kepentingan
• Pembuatan kebijakan umum
• Penerapan kebijakan
• Pengawasan pelaksanaan kebijakan

10. Funsi Politik yang lain
• Komunikasi politik
• Sosialisasi politik
• Rekrutmen politik

11. Struktur Politik
• Suprastruktur menjalankan output
– Decision or rule making
– Rule application
– Rile adjudication
• Infrastruktur menjalankan input
– Interest articulate=perumusan dan pengajuan
kepentingan
– Interest aggregation=pemaduan atau pengajuan
kepentingan

12. Struktur Politik di Indonesia
• Sistem politik demokrasi berdasarkan
Pacasila
– Kedaulatan rakyat
– Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem
perwakilan
– Didalam lembaa perwakilan selalu
diusahakan permusyawaratan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan

13. Suprastruktur dan Infrastruktur
Politik di Indonesia
• Suprastruktur politik di Indonesia
– Lembaga pelaksana fungsi pembuatan
kebijakan umum/legislatif
• Fungsi Legislasi
• Fungsi pengawasan/kontrol
• Fungsi anggaran
– Lembaga pelaksana fungsi penerapan
kebijakan/eksekutif
– Lembaga fungsi pengawasan pelaksana
kebijakan/yudikatif

14. Mahkamah Agung dan Makhamah
Konstitusi
• Wewenang MA
– Mengadili pada tingkat kasasi
– Menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang
– Melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang
• Wewenang MK
– Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
– Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan UUD
– Memutuskan pembubaran partai politik
– Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

15. Infrastruktur Politik di Indonesia
• Lembaga swadaya masyarakat (civil society)
– Community base organization seperti kelompok arisan, simpan
pinjam
– Civics group contoh NU
• Partai Politik
– Fungsi
• Pendidikan politik
• Penciptaan iklim yang kondusif serta perekat persatuan dan
kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat
• Penyerap. Panghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat
secara konstitutional
• Partisipasi politik warga negara
• Rekrutman politik dalam proses pengisian jabatan politik
• Media massa

16. Macam-Macam Sistem Politik
• Democracy is a form of government organized in accordance with the principles of polular
souvereignty, political equality, popular consultation and majority rule (Austin Ranney, 1982:278)
– Kedaulatan rakyat
– Persamaan politik
– Konsultasi rakyat
– Pemerintahan mayoritas (majority rule) David Beetham dan Kevin Boyle 91995:47 menyatakan adanya
minoritas permanen=kelompok minoritas yang terbentuk atas dasar rasm agama, bahasam entisitas atau
ciri permanen lainnya
– Prinsip majority rule tidak cukup melindungi minoritas, oleh karena itu beberapa kebijakan dijalankan
• Memberikan perwakilan proporsional
• Memberikan hak veto
• Memberikan otonomi khusus
• Otoriter/kediktatoran/totaliter artinya suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi
untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang/kelompok kecil elit
• Carl J friederich dan Zbiegniew Brzezinki, ciri-cirinya adalah
– Negara memiliki sebuah ideologi resmi
– Mempunyai satu partai massa tunggal
– Mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan sistem teror
– Monopoli media massa
– Kontrol ketat dari militer
– Pengendalian terpusat

17. Partisipasi dalam Sistem Politik di
Indonesia
• Konvensional
– Suara dalam pemilu
– Terlibat dalam kampanye
– Membentuk dan bergabung dalam organisasi
kemasyarakatan
– Melakukan diskusi politik
– Melakukan komunikasi pribadi
• Non Konvensional
– Demonstrasi
– Mogok/boikot
– Pembangkangan sipil