OJK EDUKASI
•Transferir como PPTX, PDF•
3 gostaram•6,023 visualizações
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tugas, dan fungsi OJK serta strategi nasional literasi keuangan yang diresmikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jasa keuangan.
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a OJK EDUKASI
Semelhante a OJK EDUKASI (20)
Mais de Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
Mais de Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama (20)
OJK EDUKASI
- 1. oleh : AGUS SUGIARTO Direktur Literasi dan Edukasi Jokjakarta, Maret 2014
- 2. Agenda 1 Otoritas Jasa Keuangan 2 Edukasi dan Perlindungan Konsumen Direktorat Literasi dan Edukasi 2
- 3. Otoritas Jasa Keuangan Regulator & UU No. 21 Tahun 2011 Pengawas Perbankan (Bank Umum, dan BPR) Regulator & Pengawas Pasar Modal & IKNB Direktorat Literasi dan Edukasi 3
- 4. Transisi Otoritas Jasa Keuangan 31 Des 2013 Pengaturan dan Pengawasan Perbankan beralih ke OJK 2015 Pengaturan dan Pengawasan LKM Catatan: • Transisi dari BI dan Bapepam-LK ke OJK meliputi transisi kewenangan, SDM, dokumen dan penggunaan kekayaan • Selama masa transisi, BI dan Bapepam LK tetap melaksanakan kewenangannnya Pengawasan Perbankan masih berada di BI 22 Nov 2011 UU OJK disahkan (Masa Transisi) 31 Des 2012 Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal & IKNB beralih ke OJK Pengawasan Pasar Modal dan IKNB masih berada di Bapepam-LK Direktorat Literasi dan Edukasi 4
- 5. Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan Perkembang an Sistem Keuangan Permasalaha n di Sektor Keuangan Konglomerasi bisnis Hybrid products Regulatory arbitrage sebagai respons atas kompleksitas di sektor Moral hazard Perlindungan konsumen Koordinasi lintas sektoral OJK terbentuk jasa keuangan UU Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan Direktorat Literasi dan Edukasi 5
- 6. Pembeda Otoritas Jasa Keuangan Integrated Supervision Melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Market Conduct Supervision Menerapkan model pengawasan 2 pilar dalam 1 atap yaitu pilar prudential serta pilar business conduct Wewenang Lainnya Penyidikan Melakukan penunjukkan dan penggunaan pengelola statuter FKSSK Ketua DK OJK merupakan anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) Direktorat Literasi dan Edukasi 6
- 7. VISI & MISI Otoritas Jasa Keuangan Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum Misi 1 Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; Misi 2 Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; Misi 3 Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Direktorat Literasi dan Edukasi 7
- 8. Tugas & Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Fungsi Tugas • menyelenggarakan sistem pengaturan & pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan • Melaksanakan pengaturan & pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor : • perbankan, • pasar modal, • perasuransian, • dana pensiun, • lembaga pembiayaan, & • lembaga jasa keuangan lainnya Direktorat Literasi dan Edukasi 8
- 9. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Wewenang Pengaturan • menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK; • menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; • menetapkan peraturan mengenai pengawasan; • menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis Wewenang Pengawasan • melakukan pengawasan dan perlindungan Konsumen sektor Perbankan, Pasar Modal & IKNB memberikan dan/atau mencabut izin usaha; pengesahan; • persetujuan atau penetapan pembubaran. • memberikan perintah tertulis kpd LJK & menunjuk Pengelola Statuter. • menetapkan sanksi administratif Direktorat Literasi dan Edukasi 9
- 10. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wakil (Ketua Komite Etik) Anggota (Ex Officio BI) Anggota (Ex Officio Kemenkeu) DK OJK • Bersifat kolektif dan kolegial • Memiliki hak suara yang sama • melaksanakan tugas pengaturan • Mengawasi pelaksanaan tugas Kepala eksekutif Anggota (Ketua Dewan Audit) Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan) Anggota (Kepala Pengawas Pasar Anggota (Bid. Edukasi & Perlindungan Konsumen) Eksekutif Modal) Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas IKNB) Governance KOMITE ETIK Mengawasi kepatuhan Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK DEWAN AUDIT Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK, menyusun standar audit, manajemen risiko dan pengendalian kualitas Otoritas Jasa Keuangan KOMITE LAIN Direktorat Literasi dan Edukasi 10
- 11. Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan Penetapan besaran pungutan dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan Anggaran OJK bersumber dari APBN &/ pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan Pembiayaan dr APBN diperlukan pd saat pungutan dr pihak yg melakukan kegiatan di industri jasa keuangan blm dpt mendanai seluruh kegiatan OJK secara mandiri Direktorat Literasi dan Edukasi 11
- 12. Otoritas Jasa Keuangan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) KONDISI KRISIS DPR BI PRESIDEN Rekomendasi Pencegahan & Penanganan Krisis Keputusan Pencegahan & Penanganan Krisis Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) pertukaran Informasi OJK LPS KEMKEU KONDIS NORMA •Moneter I L • Sistem Pembayaran •Kebijakan Macroprudential pertukaran Informasi •Program Penjaminan •Penyelesaian & Penanganan Bank Gagal • Bendahara Negara • Otoritas Fiskal •Perbankan • Pasar Modal • IKNB Direktorat Literasi dan Edukasi 12
- 13. Otoritas Jasa Keuangan PASAL 3 UU OJK Keberadaan Kantor OJK di Daerah disesuaikan dengan keberadaan Organisasi Sektor Perbankan di Daerah Jakarta Bandung Surabaya Semarang Medan Makassar Direktorat Literasi dan Edukasi 13
- 14. 1 Otoritas Jasa Keuangan 2 Edukasi dan Perlindungan Konsumen Agenda Direktorat Literasi dan Edukasi 14
- 15. Edukasi dan Perlindungan Konsumen Latar Belakang Bid. EPK Sebagian besar masyarakat belum memiliki informasi yang memadai mengenai layanan dan produk lembaga keuangan formal. Belum optimalnya perlindunan konsumen keuangan yang ditandai dengan besarnya pengaduan konsumen keuangan Adult with an Account at a Formal Financial Institution Indonesia 20% Malaysia 66% Philippines 27% Thailand 73% Singapore 98% India 35% Source : Worldbank, Global Financial Inclusion Index 2011 5MASALAH UTAMA Informasi yang Asimetris Perlakuan yang Tidak Adil Kualitas Layanan yang tidak memadai Pengunaan Data Pribadi Konsumen Penanganan Pengaduan yang Kurang Efektif Direktorat Literasi dan Edukasi 15
- 16. Edukasi dan Perlindungan Konsumen Amanat UU OJK tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Pencegahan Kerugian Konsumen & Masyarakat Informasi dan Edukasi Menghenti-kan kegiatan atau melakukan tindakan tertentu Pelayanan Pengaduan Konsumen Perangkat & mekanisme pelayanan pengaduan Konsumen Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Pembelaan Hukum Memerintah -kan atau melakukan tindakan tertentu Mengajukan gugatan Perlindungan Konsumen merupakan kebutuhan mendasar Kepercayaan Konsumen merupakan prasyarat dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan dalam jangka panjang Direktorat Literasi dan Edukasi 16
- 17. Edukasi dan Perlindungan Konsumen PREVENTIF PERLINDNGAN KONSUMEN INFORMASI DAN EDUKASI PELAYANAN PENGADUAN LEVEL MARKET PLAYING FIELD MARKET CONFIDEN CE FINANCIAL INCLUSION & STABILITAS SISTEM KEUANGAN REDRESS/ REPRESIF MARKET INTELLIGENCE PENGATURAN YANG BERSIFAT MARKET CONDUCT FASILITASI PENYELESAIAN PENGADUAN TINDAKAN PENGHENTIAN KEGIATAN ATAU TINDAKAN LAIN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ATAU PEMBELAAN HUKUM MENDORONG MARKET CONFIDENCE Direktorat Literasi dan Edukasi 17
- 18. Edukasi dan Perlindungan Konsumen PROGRAM STRATEGIS Program Strategis Bid. EPK OJK Strategi Nasional Literasi Keuangan Pedoman bagi otoritas keuangan, LJK dan pemangku kepentingan lain Tujuan: Meningkatkan literasi seseorang menjadi well literate Meningkatkan pengguna produk keuangan Financial Customer Care Layanan Konsumen OJK dalam bentuk Contact Centre : Permintaan Informasi Pengaduan Baseline Survey Prog. Edukasi Minisite Edukasi Direktorat Literasi dan Edukasi 18
- 19. Mandat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia OJK berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Diresmikan oleh Presiden RI pada 19 November 2013 Menjadi pedoman bagi seluruh otoritas keuangan, lembaga jasa keuangan dan para stakeholders-nya Direktorat Literasi dan Edukasi 19
- 20. Definisi Literasi Keuangan Literasi Keuangan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan : pengetahuan (knowledge); keterampilan (skill); dan keyakinan (confidence); konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Direktorat Literasi dan Edukasi 20
- 21. Pentingnya Literasi Keuangan Peran Industri Keuangan yg belum optimal 1 2 3 4 5 Keberadaan invetasi ‘bodong’ Rendahnya akses keuangan Penyebaran LJK yang tidak Merata Terbatasnya keragaman produk & jasa keuangan 6 Rendahnya Literasi Keuangan Direktorat Literasi dan Edukasi 21
- 22. INDONESIA Hal lain yang mempengaruhi perlunya Literasi Keuangan SOSIAL EKONOMI TEKNOLOGI INFORMASI DEMOGRAFI LJK MAKROEKONOMI LEMBAGA ILLEGA; JASA KEUANGAN Direktorat Literasi dan Edukasi 22
- 23. INDONESIA Kondisi Saat Ini PDB per Kapita (dalam jutaan Rupiah) 6.72 7.84 8.55 9.30 10.45 12.44 14.74 17.18 21.01 23.65 26.79 30.42 33.34 37.54 35 30 25 20 15 10 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Direktorat Literasi dan Edukasi 23 Sumber: Badan Pusat Statistik
- 24. GDP per Capita (USD) Mengingat income per kapita Singapore, Malaysia, Thailand relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, diasumsikan kebutuhan produk dan jasa keuangan masyarakat Indonesia relatif belum se-ophisticated Singapore, Malaysia, atau Thailand. 2,588 Dalam USD INDONESIA Kondisi Saat Ini...(2) 51,709 10,381 5,474 3,557 Sumber: World Bank 2012 PHILLIPINES INDONESIA THAILAND MALAYSIA SINGAPORE Direktorat Literasi dan Edukasi 24
- 25. Akses Keuangan Source : Worldbank, Global Financial Inclusion Index 2011 INDONESIA Kondisi Saat Ini...(3) Indonesia 20% Malaysia 66% Philippines 27% Thailand 73% Singapore 98% India 35% Direktorat Literasi dan Edukasi 25
- 26. Best Practices KONDISI SUKSES LITERASI KEUANGAN (Australia, Singapore, Malaysia, Inggris, Canada & USA) Memiliki National Task Force Literasi Keuangan Komitmen nasional dari seluruh stakeholders Memiliki blueprint Strategi Nasional Literasi Keuangan Melakukan survei literasi keuangan secara berkala Membentuk Financial Literacy Board & Committee Direktorat Literasi dan Edukasi 26
- 27. Best Practices – National Strategy on Financial Literacy Beberapa negara telah memiliki strategi nasional literasi keuangan (National Strategy on Financial Literacy) sehingga segala upaya untuk memperluas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penggunaan layanan jasa keuangan menjadi terstruktur, sistematis, efektif dan efisien. a. Inggris Towards a National Strategy for Financial Capability b. Amerika Serikat Promoting Financial Success in the United States: National Strategy for Financial Literacy c. Australia National Financial Literacy Strategy d. Selandia Baru National Strategy for Financial Literacy e. India National Strategy for Financial Education f. Kanada Canadians and Their Money Building a Brighter Financial Future Direktorat Literasi dan Edukasi 27
- 28. Perlunya Literasi Keuangan Dengan berbagai latar belakang tersebut, OJK memandang perlu untuk menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan yang bersifat komprehensif dan digunakan sebagai pedoman bagi semua LJK dan stakeholders dalam rangka mengoptimalkan peran serta LJK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Literasi dan Edukasi 28
- 29. Survei Literasi Keuangan Tujuan Survei Sampel Wilayah sampel survei mencakup 20 Propinsi Target 8.000 responden, atau 400 responden setiap Propinsi Wawancara Langsung a. Memetakan tingkat literasi keuangan terkini dari seluruh kelompok masyarakat di Indonesia; b. Menyiapkan bahan penyusunan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia; c. Mengukur efektivitas program edukasi keuangan kepada masyarakat; dan d. Mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Direktorat Literasi dan Edukasi 29
- 30. PROFILING RESPONDEN (1) Gender (2) Usia (3) Tingkat Pendidika n (4) Pekerjaan (5) Strata Wilayah (6) Strata Sosial Direktorat Literasi dan Edukasi 30
- 31. Cerdas mengelola Ma n a ge w isel y , f ut ur e w ea ge w isel y , f ut ur e w ea l t hy Masa depan sejahtera
- 32. Tingkat Literasi Keuangan WELL LITERATE SUFF LITERATE LESS LITERATE NOT LITERATE Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Direktorat Literasi dan Edukasi 32
- 33. Indeks Literasi dan IndekS Utilitas Sektor Keuangan Perbankan Asuransi Perusahaan Pembiayaan Dana Pensiun Pasar Modal Pergadaian Well Literate 21.80% 17.84% 9.80% 7.13% 3.79% 14.85% Sufficient Literate 75.44% 41.69% 17.89% 11.74% 2.40% 38.89% Less Literate 2.04% 0.68% 0.21% 0.11% 0.03% 0.83% Not Literate 0.73% 39.80% 72.10% 81.03% 93.79% 45.44% Utilitas 57.28% 11.81% 6.33% 1.53% 0.11% 5.04% Direktorat Literasi dan Edukasi 33
- 34. 27% 21% Indeks Literasi dan IndekS Utilitas Sektor Keuangan di Jogjakarta Well Literate Utilitas 10% 9% 7% 18% 68% 18% 3% 5% 0% 5% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Perbankan Asuransi Perusahaan Pembiayaan Dana Pensiun Pasar Modal Pergadaian Direktorat Literasi dan Edukasi 34
- 35. MASYARAKAT Manfaat Literasi Keuangan INDUSTRI KEUANGAN MAKROEKONOMI Direktorat Literasi dan Edukasi 35
- 36. Tujuan Literasi Keuangan 1 2 Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less/not literate menjadi well literate Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan Direktorat Literasi dan Edukasi 36
- 37. Visi & Misi Literasi Keuangan Visi Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (well literate) sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. Misi 1 Melakukan edukasi di bidang keuangan kpd masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas. Misi 2 Meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan. Direktorat Literasi dan Edukasi 37
- 38. 1. INKLUSIF 2. SISTEMATIS & TERUKUR LITERASI KEUANGAN 3. KEMUDAHAN AKSES PRINSIP 4. KOLABORASI Mencakup semua golongan masyarakat Literasi keuangan disampaikan secara terprogram, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur. Layanan dan informasi keuangan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses Melibatkan seluruh stakeholders secara bersama-sama dalam mengimplementa sikan literasi keuangan Direktorat Literasi dan Edukasi 38
- 39. Kondisi Saat ini Masy. Not / Less Literate Sasaran Masy. Well Literate KOLABORASI DENGAN STAKEHOLDERS Direktorat Literasi dan Edukasi 39
- 40. PILAR 1 Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan
- 41. Kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan PILAR 1 EDUKASI & KAMPANYE NASIONAL LITERASI KEUANGAN TUJUAN 1 2 3 PROGRAM STRATEGI S 1 2 Direktorat Literasi dan Edukasi 41
- 42. Kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan PILAR 1 Edukasi & kampanye nasional literasi keuangan Menyusun Program Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Menyusun materi Literasi Keuangan Menyusun materi edukasi untuk masyarakat Menyusun materi kampanye nasional Literasi Keuangan Melaksanakan Edukasi & Kampanye Nasional Literasi Keuangan Melaksanakan edukasi dan sosialisasi Literasi Keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profesi Melaksanakan kampanye nasional Literasi Keuangan untuk meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan Direktorat Literasi dan Edukasi 42
- 43. PILAR 2 Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan
- 44. Kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan PILAR 2 Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan TUJUAN PROGRAM STRATEGI S 1 2 3 3 4 Direktorat Literasi dan Edukasi 44
- 45. Kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan PILAR 2 Menyusun Database Materi dan Sistem Informasi Literasi Keuangan Menyusun database materi edukasi dan materi pendukung lainnya Membangun sarana media komunikasi (media channel) Literasi Keuangan dalam rangka mempermudah dan mempercepat akses informasi Menyiapkan SDM pelaksana edukasi dan kampanye nasional Literasi Keuangan Menyiapkan Prasarana Pendukung Literasi Keuangan Lainnya Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait Membentuk perangkat organisasi pendukung pelaksanaan Literasi Keuangan Mendorong terbentuknya komunitas masyarakat yang peduli terhadap Literasi Keuangan Penguatan infrastrukt ur literasi keuangan Direktorat Literasi dan Edukasi 45
- 46. PILAR 3 Mengembangkan Produk dan Layanan Jasa Keuangan
- 47. E. Kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan PILAR 3 Pengembangan Produk dan Layanan Jasa Keuangan TUJUA N 1 2 3 RENCAN A BISNIS LJK Direktorat Literasi dan Edukasi 47
- 48. Kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan PILAR 3 Mengembangkan dan memasarkan Produk dan Jasa Keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang: (a) Perbankan; (b) Perasuransian; (c) Lembaga Pembiayaan; (d) Dana Pensiun; (e) Pasar Modal; dan (e) Pergadaian; Mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan produk yang terjangkau oleh masyarakat umum Mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan produk jasa keuangan yang bersifat bundling (sinergi produk dan jasa antar sektor jasa keuangan) guna meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan Mendorong sektor jasa keuangan untuk memperluas aksesibilitas produk dan jasa keuangan agar lebih mudah dijangkau masyarakat Mendorong sektor jasa keuangan meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen Pengembang an produk & jasa keuangan Direktorat Literasi dan Edukasi 48
- 49. PRIORITAS TARGET & KEGIATAN LITERASI KEUANGAN PRIORITAS 2014 2015 2016 2017 2018 SASARAN Ibu Rumah Tangga Pelajar Karyawan Ibu Rumah Tangga Pelajar Mahasiwa Mahasiwa UMKM Profesi Pensiunan UMKM Profesi KEGIATAN Melakukan edukasi / kampanye Literasi Keuangan Melakukan edukasi / kampanye Literasi Keuangan Melakukan edukasi / kampanye Literasi Keuangan Melakukan edukasi / kampanye Literasi Keuangan Melakukan edukasi / kampanye Literasi Keuangan Menyempurnakan infrastruktur Literasi Keuangan Membangun Infrastruktur Edukasi Membangun Infrastruktur Edukasi Melaksanakan Survei Nasional Literasi Keuangan Melakukan Evaluasi Program Literasi Keuangan Direktorat Literasi dan Edukasi 49
- 50. Proses Pelaksanaan Literasi Keuangan Cetak Biru Literasi Keuangan Program Strategis (5) POJK Program Inisiatif (16) No. 1/POJK.07/2013 Rencana kegiatan Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Lembaga Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat Direktorat Literasi dan Edukasi 50
- 51. Strategi Nasional Keuangan Inklusif Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Strategi Nasional Literasi Keuangan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Strong Coordination and Shared Common Goal Direktorat Literasi dan Edukasi 51
- 52. Pentingnya Keuangan Inklusif dan Literasi Keuangan Peningkatan Akses Ke Sistem Keuangan Keuangan PERTUMBUHAN EKONOMI Inklusif Literasi Keuangan PENANGGULANGAN KEMISKINAN Peningkatan Pengetahuan, Ketrampilan dan Kepercayaan Masyarakat PEMERATAAN PENDAPATAN ECONOMIC WELFARE Direktorat Literasi dan Edukasi 52
- 53. TERIMA KASIH
Notas do Editor
- Negara-negara tersebut menganggap bahwa Literasi Keuangan merupakan program strategis yang sama pentingnya dengan program-program nasional lainnya, sehingga Literasi Keuangan menjadi salah satu program prioritas bagi negara-negara tersebut dan merupakan program nasional yang bersifat jangka panjang dan dalam implementasinya melibatkan banyak pihak. Tujuan negara-negara tersebut menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan. Literasi Keuangan di negara-negara tersebut bukan hanya mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik. Melalui Literasi Keuangan diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Hal dimaksud, lebih lanjut diharapkan mampu mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini pada gilirannya akan memotivasi sektor jasa keuangan untuk meningkatkan edukasi dan mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Pada tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan bahwa Literasi Keuangan menjadi salah satu program strategis Otoritas Jasa Keuangan yang diwujudkan dalam bentuk Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Dalam menyusun Cetak Biru ini, Otoritas Jasa Keuangan melibatkan lembaga jasa keuangan serta asosiasi industri jasa keuangan. Keterlibatan lembaga jasa keuangan serta asosiasi industri jasa keuangan sangat diperlukan agar program literasi dan edukasi yang dicanangkan, menjadi tujuan seluruh pelaku industri jasa keuangan.
- 30
- Literasi Keuangan memiliki manfaat yang besar Bagi masyarakat, dengan adanya Literasi Keuangan maka masyarakat: Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan mereka; Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik; Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas; dan Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan. Bagi INDUSTRI KEUANGAN Semakin tinggi potensi transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat sehingga keuntungan yang diperoleh LJK semakin besar Memotivasi LJK mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Secara MAKROEKONOMI Semakin banyak masyarakat yang well literate, berpotensi meningkatkan jumlah pengguna jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerataan pendapatan dan keadilan Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi, diharapkan sumber dana untuk pembangunan semakin meningkat Semakin banyak orang yang menfaatkan jasa pembiayaan LJK, intermediasi di sektor keuangan diharapkan semakin besar
- 41
- 42
- 45
- 48
- Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan jangka pendek (satu tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehatihatian dan penerapan manajemen risiko.