Dokumen tersebut membahas tentang regulasi pelaporan keuangan dan konsekuensi ekonominya. Terdapat argumen mendukung dan menentang regulasi pelaporan keuangan, serta pengaruh situasi politik dan ekonomi dalam proses regulasi. Dokumen ini juga menjelaskan konsekuensi ekonomi dari penerapan standar akuntansi dan perlunya mempertimbangkan biaya sosial total.
1. The Economics of Financial
Reporting Regulation
Oleh :
Asrini Ali Saeni
352856
Program Magister Sains dan Doktoral
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
3. Pendahuluan
Pelaporan Keuangan untuk perusahaan go
publik di US sudah diatur sejak tahun
1930-an
Muncul pertayaan mengenai cost-benefit
pelaporan keuangan secara formal
Perlu melakukan evaluasi untuk lebih
mengerti tentang regulasi akuntansi dan
konsekuensi yang timbul dari regulasi ini.
4. Pasar yang Tidak Teregulasi untuk Informasi Akuntansi
• Teori Agensi menjelaskan prilaku pihak yang terlibat dalam sebuah
perusahaan.
• Teori Keagenan menekankan pada konflik antara pemilik dan manajer
yang dimitigasi untuk beberapa hal oleh pelaporan keuangan
• Meminimalkan kos pengawasan agen adalah sebuah insentif bagi
manajer untuk melaporkan hasil akuntansi yang handal kepada pemilik
Teori
Keagenan
• Teori Signaling meyatakan adanya insentif bagi perusahaan yang
memberikan laporan secara suka rela terhadap pasar modal.
• Nilai perusahaan akan meningkat jika perusahaan secara sukarela
melaporkan informasi yang rahasia tentang perusahaan. Ini akan
mereduksi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan.
Pasar Modal
Kompetitif
dan Insentif
Signaling
• siapa pun yang benar-benar menginginkan informasi tentang
perusahaan dapat memperolehnya.
• Pihak swasta dapat memperoleh informasi dari perusahaan itu
sendiri, secara langsung dengan pemilik perusahaan atau dengan
perantara informasi, seperti analis saham.
• Oleh karena itu, pelaporan keuangan formal tidaklah diperlukan
Peluang Pihak
Swasta
5. Pasar yang Teregulasi untuk Informasi Akuntansi
• Perusahaan sebagai Monopoli Informasi
• Kelalaian Pelaporan Keuangan dan Audit
• Akuntansi sebagai Barang Publik
Kelalaian
Pasar
• Information Symmetry
• ComparabilityTujuan Sosial
• Codification adalah pendekatan pragmatis untuk
meningkatkan standar akuntansi dari waktu ke waktu.
• Kodifikasi memberikan ide yang baik dari apa yang bisa
diharapkan ketika masyarakat demokratis berusaha
untuk mengatasi masalah distribusi benefit yang sulit
Justifikasi
Penetapan
Standar
6. Perbandingan Pasar Teregulasi dan Tidak Teregulasi
Pro-regulated Market Kontra-regulated market
1 Perusahaan merupakan pemasok monopolistik
terhadap informasi akuntansi, sehingga lebih baik
bagi masyarakat untuk mewajibkan adanya
pengungkapan secara gratis daripada harus
membayar informasi yang sifatnya monopolistik itu.
Karena adanya tekanan kompetitif untuk mendapatkan
dana daripasar modal, perusahaan memiliki insentif
untuk mengungkapkan informasinya secara sukarela.
Perusahaan tidak benar-benar monopolistik terhadap
informasi akuntansinya karena investor selalu memiliki
pilihan lain untuk berinvestasi. Perusahaan perlu
mengungkapkan hasil mereka secara Cuma-Cuma untuk
menurunkan cost of capital mereka.
2 Sifat pasar modal yang kompetitif justru menginsentif
perusahaan untuk memberi laporan yang misleading
walaupun untuk jangka pendek. Ini berarti juga,
pemilik perusahaan tidak mengembangkan
mekanisme yang baik untuk memonitor kontrak
agensi dengan menajer.
Ada juga masalah yang muncul karena pelaporan
keuangan diregulasi, terutama terkait fungsi audit.
Lagipula, dalam proses pembuatan standar sendiri juga
ada tekanan, yang masih menjadi bahan pembicaraan
profesi akuntansi sampai sekarang.
3 Kewajiban pelaporan disukai oleh masyarakat karena
menciptakan keadilan dalam pasar modal (pengguna
dapat saling bertukar informasi)
Informasi yang tidak dingkapkan secara sukarela dapat
didapat melalui private contracting.
7. Ketidaksempurnaan Regulasi Akuntansi
Regulasi Akuntansi tidak dapat menyediakan
solusi terbaik bagi masalah dalam pelaporan
akuntansi
Potensi alokasi sumber sosial berlebihan untuk
produksi informasi akuntansi yang Cuma-Cuma
untuk publik
Transfer antara bukan pengguna ke pengguna
terhadap informasi akuntansi.
8. Proses Peraturan
Peraturan sebenarnya adalah produk politik.
Tidak ada kriteria untuk menentukan apakah
kebijakan dapat memaksimalkan kepentingan
publik
Model kepentingan ekonomis digunakan untuk
menganalisis perilaku politik dan peraturan
9. Sifat Politik Peraturan
Pihak-pihak yang terpengaruh oleh adanya
peraturan diberi kesempatan untuk memberi input
pada proses pembuatan peraturan (due process)
Pembuatan Standar Akuntansi pun tidak lepas dari
perilaku politik yang membentuknya.
Dua komite AICPA (CAP dan APB) pun terbukti
berakhir karena kurangnya struktur politik untuk
menjamin keberlangsungan mereka.
FASB menggunakan due process dalam
mengembangkan kebijakan akuntansi. Walaupun
memang prosesnya menjadi sangat lambat, tapi
tercapai konsensus yang akhirnya memberikan
legitimasi terhadap peraturan tersebut
10. Regulatory Behavior
Capture Theory: Life Cycle Theory:
1. Badan Peraturan berjalan melalui beberapa tahap yang berbeda.
Walaupun awalnya adalah untuk kepentingan publik, selanjutnya
aturan akan menjadi instrumen untuk melindungi kelompok
tertentu.
2. Memang sulit bagi pembuat peraturan untuk benar-benar
independen karena keberlangsungan agensi pengatur
bergantung pada bagaimana peraturan tersebut diterima oleh
kelompok yang diatur.
3. FASB membuat keputusan secara plural. Karena pihak-pihak baik
yang terkait (auditor, perusahaan) maupun tidak terkait (free
rider) memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka
pembuatan peraturan akuntansi termasuk netral dibandingkan
industri lainnya.
11. Perilaku Perusahaan, Auditor, dan Free Riders
•Mendukung peraturan yang akan meningkatkan laba yang dilaporkan
dan merespon negatif peraturan yang akan mengurangi laba
•Perusahaan-perusahaan besar yang mendukung pembuatan
peraturan akuntansi yang sebenarnya akan mengurangi laba yang
dilaporkan untuk meminimalkan political cost.
Perusahaan
•Auditor cenderung mendukung pembuatan peraturan yang
mengurangi resiko audit dan menentang pembuatan peraturan yang
dapat memperluas fungsi audit ke area-area subjektif.
•Auditor cenderung menentang kebijakan proyeksi yang memperluas
fungsi audit ke daerah subyektif, seperti pengungkapan tambahan
mengenai data inflasi dan perencanaan laba.
Auditor
•free riders seperti financial analyst, mereka seringkali memiliki
motivasi besar untuk meminta informasi akuntansi baru yang dapat
mereka masukkan ke dalam investment research dan newsletters.
•Mereka dapat menyebabkan overproduction, padahal mereka
sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh adanya praturan
akuntansi.
Free Riders
12. Konsekuensi Ekonomi dari Kebijakan Akuntansi
Pembuatan Standar Akuntansi seringkali
menguntungkan sebagian pihak. Kebijakan
akuntansi bukan sekedar efisiensi ekonomi maupun
pengoptimalan.
FASB mulai memperhatikan masalah ini, akan
tetapi FASB lebih berfokus kepada perusahaan,
pemegang saham, dan analis keuangan.
FASB hanya memperhitungkan cost dalam cakupan
yang sangat sempit, hanya terkait kebutuhan
informasi di pasar saham.
Fokus penelitian konsekuensi ekonomi tidak
pernah diarahkan pada total biaya sosial dan
manfaat dari pelaporan akuntansi dan regulasi
pelaporan akuntansi